home
Oleh: Gutomo Bayu Aji*
Dalam kurun waktu empat belas tahun terakhir, Riwanto Tirtosudarmo setidaknya telah menerbitkan tiga buku yang diberi judul berseri. Buku pertama diterbitkan tahun 2007 dengan judul, “Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Suharto”, kemudian pada tahun 2013, “Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial”, dan sekarang “Mencari Indonesia 3: Esai-esai Masa Pandemi” tahun 2021.
Sepanjang empat belas tahun itu, Indonesia berada dalam suasana baru pasca-reformasi, euforia politik, gairah baru memaknai Indonesia yang oleh karenanya tarik-menarik kepentingan antar kelompok kembali menguat. Berbeda dengan suasana semasa demokrasi terpimpin sebagaimana yang disampaikan oleh Max Lane, dimana gairah itu menuju konsensus nasional, gairah pasca-reformasi seperti kehilangan dirigen atau kondokturnya.
Diluar gairah kebangsaan itu, pada tahun 2007/2008, Indonesia juga diterjang krisis ekonomi yang menunjukkan bahwa negara-bangsa ini menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa ketika bangsa ini sedang dibentuk. Krisis itu menandai bahwa Indonesia pasca-reformasi menghadapi guncangan global yang kuat, yang menandakan bahwa ia bukan lagi seperti negara-bangsa tradisional sebelumnya, melainkan sedang berada dalam situasi negara-bangsa modern di tengah arus kuat globalisasi.
Batas-batas negara-bangsa sebagaimana yang dibayangkan oleh komunitas pendukungnya di seluruh dunia sebagaimana yang disampaikan oleh Ben Anderson, menghadapi tantangan tesis baru yang antara lain diajukan oleh Samuel P. Huntington terkait benturan budaya, yang kemudian juga ditambah oleh Robert D. Kaplan dengan isu-isu terkini di dalam bukunya The Coming Anarchy, Shattering the Dreams of the Post War.
Riwanto sangat sadar ketika ia menulis di sepanjang tahun itu, Indonesia sedang berada dalam suatu pencarian. Tetapi ia lebih sadar sebagai warga negara, ia membutuhkan tempat yang aman yang telah dirumuskan oleh “Geng Cornell” sebagai negara-bangsa modern bernama Indonesia.
Meskipun perbedaan pandangan terutama diantara sarjana Indonesia dengan para ahli Indonesia dari Universitas Cornell itu sempat mengemuka, antara lain terlihat dari pandangan Abdurrahman Wahid dalam pengantarnya untuk buku “Menjadikan Indonesia: Dari Membangun Bangsa menjadi Membangun Kekuasaan” yang disunting oleh Daniel S. Lev dan Ruth McVey, tetapi pandangan Cornell tentang Indonesia modern telah mewarnai pemikiran para sarjana kita tentang Indonesia.
Orang yang dianggap paling berjasa dari kelompok itu adalah George McTurnan Kahin, yang meletakkan pemikiran tentang sejarah dan politik Indonesia modern yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya yang dalam percaturan pemikiran sejak dasawarsa 1980-an hingga kini masih dipandang terkemuka, bahkan seperti school of thought tersendiri.
“Geng Cornell”, terlepas dari perbedaan pendapat yang menyertainya seperti yang disampaikan juga oleh Joesoef Isak misalnya, telah membentuk diskursus keindonesiaan dari sudut pandang masing-masing. Sementara diluar itu, kita bisa menyimak antara lain tulisan sejarawan dari Universitas Quensland yaitu Robert Edward Elson dalam bukunya “The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan gagasan” yang bisa dikatakan melanjutkan tradisi pemikiran Cornell itu.
Dari pemikiran kelompok Cornell itu kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari mereka berhenti pada suatu penjelasan tentang terbentuknya Indonesia modern. Sebuah negara-bangsa baru yang diimpikan, kemudian dibayangkan, ditanamkan dalam gairah rakyatnya, kadang menakutkan Barat, yang sudah lahir dan terbentuk dan yang kemudian menghadapi tantangan baru modernisasi.
Kelanjutan dari warisan pemikiran Cornell mungkin dijelaskan oleh banyak sarjana kemudian dari berbagai sudut pandang, seperti yang mengemuka belakangan antara lain politik oligrakhi, merosotnya demokrasi serta berbagai hak-hak dasar warga negara dan masalah keadilan sosial. Tetapi tidak banyak dari analisis yang melimpah tentang Indonesia itu yang mengaitkan dengan gagasan tentang Indonesia modern yang diwariskan oleh kelompok Cornell itu.
Alih-alih mendiskusikan pemikiran Cornell, Riwanto Tirtosudarmo justru memunculkan pemikiran pasca-Cornell, yang tidak hanya melanjutkan tradisi pemikiran Cornell, melainkan menggeser tema pokok tentang terbentuknya Indonesia modern menjadi mencari Indonesia modern dalam segi eksistensilis.
Sebagaimana yang ia tuliskan dalam seri 3 ini, “bagi saya “Mencari Indonesia” adalah sebuah metafor dari pencarian Indonesia sebagai tempat yang aman, tempat warganegara bisa berteduh dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keadilan. Esai-Esai yang saya tulis dalam masa pandemi yang sampai hari belum bisa kita atasi ini saya anggap juga sebagai bagian dari pencarian saya tentang Indonesia sebagai tempat berlindung yang aman bagi semua warganegara” (2021: xi).
Mencari Indonesia pasca-Cornell berarti mencari Indonesia modern di tengah gempuran modernitas yang juga diperumit dengan globalisasi dimana batas-batas negara-bangsa dipertanyakan dan perasaan fundamentalisme, terutama pada identitas, juga menguat. Ia bukan dimaknai dalam bentuk tradisionalnya lagi, melainkan mendinamisir bentuk modernnya, keseimbangan dan ketidakseimbangan dalam gerak tanpa henti sebagai pertanggungjawaban negara-bangsa di era modern.
Dalam pengertian itu, demokrasi dan HAM merupakan rujukan global dari para pemenang Perang Dingin yang kemudian menjalar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia melalui arus modal yang digerakkan oleh globalisasi – pembukaan sekat-sekat tradisional negara-bangsa.
Disinilah laku pikir Riwanto itu diletakkan. Ia tidak diam tetapi bergerak terus-menerus, menjelajah dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Bukan hanya dalam komunitas akademia, sebagaimana tradisi Cornell, melainkan komunitas-komunitas lain yang mungkin oleh kalangan sarjana Indonesia sendiri tidak terlalu dianggap akademia.
Saya tahu ia bergerak ke komunitas-komunitas keagamaan tradisional, ke kelompok “materialisme” yang mendebat penciptaan yang menandingi teori Stephen Hawking, ke kelompok “meditasi gerak” yang mengikat komunitas internasional dalam pencarian welas asih, ke berbagai komunitas akademik di berbagai pusat-pusat epistemik seperti UGM, UB, UKSW, ke jaringan aktivis 1970-an yang hingga sekarang masih mengasah analisis-analisisnya pada situasi politik terkini, juga ke kalangan generasi muda bakal-bakal intelektual yang membuatnya merasa bergairah.
Masa pandemi justru menegaskan pergerakan pemikirannya itu ke komunitas yang terjangkau lebih luas melalui teknologi media sosial. Ia keranjingan dengan esai-esai yang ia tulis dengan gaya pemikir intelektual tetapi sekaligus menghembuskan gaya jurnalismenya yang ia pendam sekian lama sejak dirinya menjadi jurnalis kampus, tetapi tidak ingin menjadikannya cita-cita karena terlalu ketat dikejar-kejar deadline terbit.
Saya dengar ia di kritik oleh Tanto Mendut. Bukunya itu disebutnya kurang “hijau desa”. Kalau benar berarti itu kritik Tanto yang kedua. Yang pertama saat Webminar Pusat Studi Heritage Nusantara-UKSW, Tanto mengkritiknya dengan istilah yang unik yaitu “krisis linguistik”. Di sini Tanto ingin menyampaikan bahwa menghayati warisan budaya dengan meneguhkan kembali komunitas-komunitas itu menghadapi persoalan bahasa yang tidak nyambung antara satu dengan lainnya.
Kedua, kritik langsung terhadap buku ini yang dikatakannya kurang “hijau desa”. Saya tahu Tanto adalah seniman yang anti segala yang berbau urban, juga priyayi, ningrat, dan yang “ndakik-ndakik”. Ia juga mengkritik kosmopolitanisme yang didefinisikan sepihak oleh academia-urban, tanpa mempertimbangkan gairah intelektual komunitas desa.
Pagelarannya dalam Wujud Festival Lima Gunung merupakan simbolisasi atas kritik Tanto itu. Bahwa kebudayaan akan njelehi, boseni kalau didefinisikan di atas struktur hirarki kekuasaan tradisional ataupun yang dibungkus teori para akademia yang seringkali “ora nyambung”.
Riwanto menurutnya kurang blusukan, sebagaimana dikatakan oleh Tanto, “ngintip Indonesia yang roh halus, candi dan prasasti, imajinasi ritus dusun dan berburuan tak sengaja lain”.
Kritik Tanto terhadap buku Riwanto itu dan pada kosmopolitanisme keindonesiaan yang urban, dengan demikian juga mengandung persoalan. Pandangannnya yang dikotomis, membedakan dengan sangat tegas antara kebudayaan desa dan kota menjadi pertanyaan besar di dalam konsep “mencari Indonesia” pasca-Cornell tersebut.
Negara-bangsa Indonesia tradisional telah digugat dalam konsep itu, dipertanyakan batas-batasnya, tetapi dengan dikotomi kebudayaan desa-kota ala Tanto, Indonesia seperti diajak kembali ke konsep tradisional yang sudah usang itu.
Dalam laku pikir Riwanto atau “topo cangkem”-nya Tanto serta “meditasi gerak”-nya Prapto Suryosudarmo, mereka bertiga memiliki persamaan dalam memaknai modernitas keindonesiaan yaitu melalui gerak dalam varian jiwa masing-masing. Tetapi pandangan Tanto yang dikotomis itu agak menganggu proses pemaknaan keindonesiaan yang lebih lumer di era modern sekarang ini.
Laku pikir Riwanto di dalam buku itu memang terkesan bias akademia, kosmopolitanisme kelas menengah, tetapi penjelajahannya yang antara lain terlihat dalam beberapa esai di dalam buku-buku sebelumnya sebenarnya tidak menunjukkan dikotomi itu. Dalam esainya tentang “Sucoro” (Kajanglako, 16/12/2019) misalnya, ia bahkan menyebut peloper koran yang tumbuh sebagai perawat budaya Borobudur itu sebagai “intelektual organik” yang sesunggunya.
Dalam laku pikir Riwanto Tirtosudarmo ini, saya sendiri hanya mengkhawatirkan minimnya analisis kelas dalam buku-buku mencari Indonesia itu. Mengingat konsepsi negara-bangsa yang dilemahkan oleh kekuatan privatisasi dalam politik neoliberalisme sekarang ini, ketidakhadirannya akan menjadikan pencarian itu terkesan romantik, melihat Indonasia seperti tidak bergerak ke politik neoliberal.
Kalaupun bukan romantik, pencariannya bisa terseret ke dalam jebakan neoliberalisme, mengingat doktrin neoliberal yang disebarkan oleh kalangan “Chicago School of Economic Thought” yang utopis itu, menghantam Indonesia modern seperti palu yang menempa emping mlinjo. Terpaan neoliberalisasi itu pada kahirnya akan mengancam pencarian Indonesia “sebagai tempat yang aman, tempat warga negara bisa berteduh dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keadilan”, sebagaimana metafora yang dibayangkan oleh Riwanto Tirtosudarmo.
*Peneliti pada Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Sosial Humaniora – BRIN.
Editor. KJ
