home
Kajanglako.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengatakan bahwa dokumen pertanahan elektronik ke depannya dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Saat kegiatan membuka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik pada Pertanahan Tahun 2024, Kamis (28/11/2024), ia mengatakan bahwa Layanan dengan sistem elektronik bisa lebih terjaga kredibilitas data pertanahannya.
“Kita sudah memasukkan sistem elektronik ini ke dalam satu blok data, jadi tidak ada lagi orang yang bisa mengubah data. Pastikan orang-orang yang masuk ke dalam sistem mempunyai kewenangan. Kita harus keasliannya, integritasnya, dan memastikan keamanan antar kepemilikan, sehingga kita bisa memastikan semua teknologi digital ini bisa jadi alat bukti di pengadilan,” ujar Suyus Windayana di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.
Sehubungan dengan penguatan dokumen elektronik sebagai alat bukti, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga perubahan-perubahannya. Namun demikian, dokumen elektronik tetap harus memuat data yang lengkap dan sudah tervalidasi.
“Meskipun ketentuan-ketentuannya sudah kita simpan, namun apabila Bapak/Ibu tidak melakukan dengan benar, dengan baik, hasilnya juga akan menimbulkan masalah. Teknologi yang kita siapkan sudah cukup canggih, tapi kalau barang yang dimasukkan tidak bagus, jadi mengurangi kesakralan dokumen elektronik itu,” papar Suyus Windayana.
Menurut Sekjen Kementerian ATR/BPN, transformasi digital yang dilakukan tersebut bukan sekedar sekedar informasi, namun juga wujud nyata dari upaya bersama melayani masyarakat dengan lebih baik. “Teknologinya sudah seperti ini, keinginan masyarakat juga sudah berubah. Jadi ini bukan inovasi, ini adalah pelayanan kita yang sama dengan negara-negara tetangga kita yang sudah modern. Harapan saya lebih percaya lagi data-data kita dan kita bisa lebih adil kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti 300 peserta yang berasal dari Kementerian ATR/BPN pusat maupun daerah. Para peserta, di antaranya para Kepala Bidang Pengawasan dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Koordinator Substansi bidang terkait pada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta 104 Kepala Kantah Kota/Kabupaten prioritas.
Turut hadir, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir sebagai narasumber, Plt. Kepala Arsip Nasional RI dan Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. (kjcom/**)
Humas Kantah Tanjabtim
