home
Muhammad Samin : Ditempat Saya, Kebijakan Pemerintah jadi Penyebab
Tanjung Jabung Timur - Lagi-lagi, anggota DPRD Tanjung Jabung Timur dari Fraksi Golkar, Muhammad Samin, berbicara keras dengan beberapa SKPD dalam rapat dengar pendapat (RDP), Evaluasi LKPJ Bupati Tahun anggaran 2024 beberapa waktu lalu. Kali ini, sasaran tembak dilakukan Sekretaris Komisi III kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
"Izin pak kadis, kita sangat prihatin dengan kondisi tingginya angka putus sekolah yang terjadi di daerah kita. Dari tahun ke tahun angka terus bertambah, kita minta penjelasan persoalan ini," kata Alummni Golkar Institute Jakarta ini.
Ia contohkan, didaerah dapil Mendahara, kebetulan kemarin ia turun reses ke Dusun Makmur, Desa Sungai Merbau. Dalam reses, masyarakat menyampaikan bahwa di Dess tersebut sekolahnya di tutup karena ada kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk menggabungkan (regrouping) dari dusun Makmur ke Vitamid yang merupakan ibukota Desa Merbau. Sementara jarak antara dusun ke dusun cukup jauh, sehingga ada masyarakat terpaksa tidak menyekolahkan anak mereka karena tidak sanggup antar jemput tiap hari ditengah kesibukan mereka.
"Ini ada kebijakan yang salah saya lihat, regrouping boleh dilakukan tapi harus ada solusi dong. Seperti kelas jauh ke' atau solusi yang lain. Miris kita pak kadis, ada warga memberhentikan anaknya sekolah karena kebijakan ini. Saya mohon, tolong turun kebawah, kasih solusi mengenai hal ini. Jangan sampai kedepan ada lagi warga kita putus sekolah karena kebijakan dari Dinas Pendidikan ini," cerita Muhammad Samin kepada sejumlah wartawan.
Alumni S2 Universitas Andalas ini dalam evaluasi tersebut, juga mewarning terhadap kebijakan yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan. Jangan mengorbankan masyarakat demi kepentingan daerah.
"Saya ingin di Dusun Makmur ini ada sekolah jarak jauh, apalagi kita melihat sekolah yang ada masih layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pak Kadis tolong perintahkan anggotanya cek ke bawah," tegasnya.
Kemudian, Putra Menteng, Kecamatan Mendahara ini juga menyoroti persoalan bisnis sekolah terutama TK dan PAUD. "Ini lagi masalah bisnis sekolah PAUD dan TK makin merajalela, satu desa itu bahkan ada beberapa TK dan PAUD. Tidak ada standarisasi pembiayaan TK atau PAUD, fakta dibawah banyak masyarakat kita mengeluh. Karena biaya TK dan PAUD lebih mahal dibandingkan SD, SMP atau SMA. Tidak percaya, kroscek kebawah. Tolong ini pak kadis dibenahi juga, buat sistem standarisasi pembiayaan. Jangan dunia pendidikan kita ini, dijadikan ladang bisnis,"tandasnya.
