home
Kajanglako.com, Jakarta - Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai berbagai apresiasi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/01/2025). Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja di tahun 2024 dan juga 100 hari kerja, termasuk di dalamnya langkah tegas kementrian dalam penanganan persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tanggerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rrifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi atas setiap kerja yang dilakukan Kementrian ATR/BPN. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan," ucapnya
Sementara itu, Anggota komisi II DPR RI, Heri Gunawan menyoroti keberhasilan Kementrian ATR/BPNl Dalam mengelola anggaran 2024. Ia juga mencatat beberapa program bahkan melebihi target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
"Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp. 7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non blokir. Ini menunjukan optimalisasi dalam berbagai program termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah," ujar Heri Gunawan.
Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat apresiasi dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI lainya. "Saya apresiasi sikap Pak Menteri dalam membatalkan beberapa alas hak bermasalah," ungkapnya.
Menanggapi pujian yang diberikan dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan bahwa setiap jajaran kementrian ATR/BPN akan terus berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi transparansi.
"Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat," kata menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan apresiasi serta dukungan yang diberikan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementrian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ikut serta secara luring dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementrian ATR/BPN. Hadir secara daring seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-IndonesiA beserta jajaran. (kjcom/**).
Humas Kantah Tanjabtim
