Sabtu, 04 Desember 2021


Selasa, 12 Februari 2019 16:21 WIB

Kembalikan Tanah Kami, Warga Duduki Lahan yang Diduga Diserobot PT BBS

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Hukrim

Warga 3 desa dan 1 kelurahan di Kumpeh menduduki lahan yang dikuasai PT BBS/ foto: ist

Kajanglako.com, Muaro Jambi - 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2007, PT Bukit Bintang Sawit (BBS) mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 507 Tahun 2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 ha di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi.

Kemudian PT BBS mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 seluas 1.000 ha.



Terhitung selama 12 tahun itu juga, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan. Ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT BBS.

“Pada posisi konflik yang terjadi, sampai saat ini masih dalam proses pemantauan beberapa lembaga di level nasional, seperti Komnas HAM, Mabes Polri, BPN Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana serta WALHI Nasional,” kata Koordinator Umum Aksi, Antoni.

Sesuai arahan yang diberikan oleh lembaga nasional yang terlibat dalam proses pemantauan konflik ini, Pemerintah Daerah seperti Bupati Muaro Jambi dan instansi terkait lainnya, agar secepatnya menyelesaiakn konflik ini dan tidak sampai berlarut-larut.

Di tahun 2015 lalu, setelah dilakukan pendudukan aksi di DPRD Provinsi Jambi, Komisi III saat itu memastikan akan secepatnya membentuk Tim Pansus untuk mempercepat penyelesaian konflik yang ada. Namun sampai saat ini, Tim Pansus yang dijanjikan belum terealisasi.

“Di tahun 20017, aksi dilakukan kembali oleh masyarakat, dengan lokasi aksi berada sekitaran kebun PT BBS. Dari aksi yang dilakukan, kemudian muncul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi untuk membentuk Tim Legal Audit. Namun sampai saat ini, hasil tim yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik,” katanya.

Seiring bertambahnya waktu, Kerugian masyarakat sampai pada tahun 2019 juga terus bertambah dan dari sekian banyak kerugian yang dialami masyarakat, dituangkan dalam tuntutan-tuntutan aksi sebagai berikut:

1. Untuk tuntutan dari masyarakat Desa Sogo
• Menuntut kemitraan di atas lahan 797 hektar, luasan ini sesuai dengan ground cek BPN Kabupaten Mauro Jambi, dengan menggunakan dasar peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin PT BBS
• PT BBS harus mengembalikan hasil selama masa produksi yang dalam hitungan masa panen mulai tahun 2013-2019
• Permintaan masyarakat pola kemitraan 30-70 dengan rincian, 70% dilakukan tali asih [Berdasarkan NJOP] dan 30% bermitra tanpa beban hutang

2. Untuk tuntutan dari masyarakat Desa Seponjen:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 176,4 hektar kepada 28 KK

3. Untuk tuntutan masyarakat Dusun Pulau Tigo/Desa Seponjen:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 300 hektar kepada 42 KK

4. Untuk tuntutan masyarakat Kelurahan Tanjung:
• Menuntut kepada PT BBS untuk mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada 25 KK

Rilis Walhi


Tag : #Konflik Lahan #PT BBS #Kumpeh #Muarojambi



Berita Terbaru

 

Sabtu, 04 Desember 2021 20:18 WIB

Bupati Fadhil Arief Terima Penghargaan dari Organisasi Pemuda Malaysia


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Bupati Batanghari Fadhil Arief menerima penghargaan dari Pengakab Negeri Sabah Malaysia. Penghargaan tersebut diberikan

 

Sabtu, 04 Desember 2021 16:32 WIB

Anggota Ombudsman RI Diskusi Soal Pelayanan Publik Bidang Kelistrikan bersama Mahasiswa Kerinci


Kajanglako.com, Jambi - Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto ke Provinsi Jambi, ia menyempatkan menyapa

 

Sabtu, 04 Desember 2021 10:16 WIB

Globalisasi dan Indonesia: Post-script dan Post-humous.


Oleh: Riwanto Tirtosudarmo* Jika globalisasi didefinisikan secara sederhana sebagai keterbuhungan apa yang terjadi di sebuah pojok bumi dengan apa yang

 

Jumat, 03 Desember 2021 17:49 WIB

Kolaborasi Akademisi dan Ombudsman RI Penting untuk Cegah Maladministrasi Pelayanan Publik


Kajanglako.com, Jambi - Peran civitas akademika dalam pengawasan pelayanan publik sangat krusial di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota

 

Kamis, 02 Desember 2021 10:30 WIB

47 KPM Terima Bantuan P2K di Kelurahan Pasar Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Sebanyak 47 keluarga penerima manfaat (KPM) terima bantuan Percepatan Pembangunan Kelurahan (P2K) di Kelurahan Pasar Sarolangun. Bantuan