Sabtu, 28 Mei 2022


Jumat, 18 Maret 2022 15:34 WIB

Kasus Wadas: Antara Klaim Sepihak dan Penelitian yang Tergesa

Reporter :
Kategori : Perspektif

sumber: era.id

Oleh: Dhia Al Uyun* 

Kasus Wadas, 2 proyek dalam 1 Analisis Dampak Lingkungan. Proyek Strategis Nasional berbungkus penggalian batuan andesit. Terlalu tergesa, menuai banyak kritik dari akademisi. Ada beberapa hal yang nampak nyata dapat dilihat dari dokumen yang beredar.



SK Gubernur 660/1/19 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK 660/1/20 2018 tentang Izin Lingkungan merupakan pemicu awal penolakan pembangunan bendungan Bener dan pertambangan Andesit di Wadas.  Dokumen ini didasarkan kerangka acuan penilai AMDAL SK Nomor 660.1/3191 tanggal 4 Oktober 2017 dan RKL RPL SK nomor 660.1/0572 tanggal 12 Oktober 2018.

Proses tersebut mengharuskan persetujuan warga untuk dapat disahkannya SK 590/41 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi. Tahun 2020 muncul SK 539/29 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener disusul IPL Pembaruan SK 290/20 2021. Rencana pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah dengan tinggi 169 m, daya tampung 90,39 juta m3 dan luas genangan 313,61 ha.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari proses tersebut:

1. Apakah persetujuan pembangunan Bendungan Bener dan Pertambangan Andesit merupakan satu kesatuan kegiatan?

Pembangunan Bendungan Bener bukanlah tujuan dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum, melalui BBWS Serayu Opak. Kegiatan ini adalah awalan untuk kegiatan lainnya. Sebagaimana SK Gubernur 660/1/19 2018 dan SK 660/1/20 2018 menyebutkan bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan adalah pemotongan bukit dan pengurungan lahan di desa Wadas 19.800.773 m3 untuk pengupasan tanah tertutup (sekitar 4 m3) dan pengambilan batuan (sekitar 15m3) dengan bahan peledak. SNI 03-2849-1992 Tentang Tata Cara Pemetaan Geologi Teknik Lapangan mensyaratkan gangguan seminim mungkin, namun tidak beralasan jika proses dilakukan dengan bahan peledak.

Hal ini ditegaskan dalam BAB I-63 bahwa kegiatan penambangan disertai penunjang gudang bahan peledak dengan metode sistem penambangan terbuka/backfilling atau penimbunan kembali lubang bekas tambang dengan menggunakan peledakan atau blasting dalam kegiatan eksploitasi andesit.

Eksploitasi andesit dilakukan pada 12 juta m3 andesit dari 30 juta m3 andesit selama 30 bulan dengan tahapan pengupasan, pengeboran, peledakan dan pengolahan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan pembangunan Bendungan Bener. Analisis dampak, tidak menyertakan antisipasi tentang lumpur yang akan keluar saat proses pengeboran pada gambar 1.32 proses ini diminimalisir.

Di sisi lain pengambilan batuan memakan area besar, yang berarti menutup area proyek dan terbatasnya akses masyarakat desa Wadas. Material timbunan dan galian akan dibuang, sebagaimana BAB I-110 Gambar 1.49, berkebalikan dengan keterangan BBWS Sedaya Opak yang menyatakan bahwa tanah yang subur akan dipisahkan dan akan ditimbun untuk dikembalikan lagi setelah 3 tahun.

Hal lain yang perlu dicermati adalah tahapan pemeliharaan bendungan dengan pengerukan sedimen. Bendungan Way Apu di Pulau Buru, misalnya timbunan berasal dari pelapukan batuan sekitar dan pondasi yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya rembesan pada bendungan. Namun bahasa yang digunakan jelas menggambarkan ada kegiatan pengambilan bagian tanah dalam proses pemeliharaan bendungan.

SK Gubernur 660/1/19 2018 dan SK 660/1/20 2018 berlaku sejak ditetapkan, namun tidak memiliki batas selesainya SK, sehingga proses pengawasan dan kontrol SK ini dapat berlangsung seumur hidup. Di sisi lain mencederai kepastian hukum dalam penyusunan surat keputusan. Di dalam SK 660/1/20 2018 disebutkan, kewenangan yang diberikan pada pemrakarsa, BBWS Serayu Opak meliputi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah berbeda dengan izin pemyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun. Hal ini merupakan indikasi bahwa proses penggalian dilakukan dengan pengabaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada tujuan dari proyek bendungan ini untuk mengakses galiannya tanpa tanggung jawab yang dapat diproses secara hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Apakah penolakan warga telah diperhitungkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan?

Menurut diktum SK Gubernur 660/1/19 2018 dan SK 660/1/20 2018 pemrakarsa bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun RPL yang merupakan lampiran SK 660/1/20 2018 sudah dimulai tanpa memperhitungkan perspektif dan penolakan dari masyarakat sekitar. Bahkan proses penangkapan masyarakat yang terjadi tanggal 9 Februari 2022 telah melanggar RPL ini karena telah menimbulkan kekacauan dan masalah keamanan serta ketertiban masyarakat. Pendekatan formalisme digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kerawanan sosial, misalnya membentuk paguyupan, pos pengaduan, kontak layanan informasi, panitia pengadaan tanah yang tidak berkontribusi secara substantif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar.

Dalam pembuatan jalan akses, memang disengaja terjadinya kontak fisik antara pemrakarsa dan warga sekitar. Mekanisme tersebut terdapat dalam angka 9 RPL lampiran SK 660/1/20 2018 dengan menyatakan “berkoordinasi dengan instansi terkait dan kepolisian sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan” di dalam dampak persepsi dan sikap masyarakat. Adapun mengenai dampak lainnya yang dikelola, terkait dengan ISPA, tidak ada pertanggungjawaban terhadap dampak yang mungkin terjadi dan menyerang kesehatan masyarakat. Biota perairan yang terdampak, tidak diselamatkan, malahan bentuk pengelolaannya adalah dengan proyek lainnya yaitu pembukaan ekowisata.

 Sehubungan dengan minimnya lahan pertanian, upaya pasif dilakukan oleh pihak pemrakarsa dengan upaya pemberian informasi dan keterampilan kerja. Padahal masyarakat dan alam adalah relasi yang tidak terpisahkan dalam konteks masyarakat adat.

Pada tahapan konstruksi, tentang dampak longsor, yang tidak terkait dengan penambangan andesit, justru dalam tahapannya muncul kata metode penambangan kuari dengan arah penambangan ke belakang. Rencana pemantauan lingkungan hidup terkait dengan proses sosial pembebasan lahan, tidak memenuhi indikator tidak adanya proses sosial yang terjadi di masyarakat. Proses pemantauan dilakaukan secara purposive random sampling, terkait dengan hal ini dapat dipertanyakan sistem random yang dilakukan karena tidak mencerminkan populasi yang ada. Pengumpulan data ini, tidak relevan karena pada kenyataannya terjadi pro kontra di masyarakat.

Adapun analisis data menggunakan deskriptif, semestinya berfokus pada proses bukan kondisi sebelum pembebasan lahan dilakukan. Persepsi dan sikap masyarakat dilakukan  dengan pemantauan sekali (hal.93) untuk sampai pada kesimpulan masyarakat mengetahui secara jelas.  Skala kualitas lingkungan pada rona lingkungan awal KLRLA menghasilkan 99% setuju dan 1% tidak setuju. Bahkan tabel 3.3 menyatakan umumnya masyarakat merespon positif, adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dari proses penelitian yang tidak mendalam dan sepintas lalu. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang besar terhadap keselamatan masyarakat terutama di daerah sekitar genangan nantinya.

Pada tahapan persiapan saja, telah menimbulkan konflik sosial, dampak setelah proses konstruksi tidak terprediksi. Di sisi lain, mengesampingkan pemikiran masyarakat baik nilai sosial, penghargaan terhadap nilai tanah, peralihan pertanian ke sektor non pertanian memperlihatkan tidak ada penglibatan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten wonosobo dan purworejo abai untuk menyusun daya dukung dan daya tampung, ketiadaan regulasi ini menjadi dasar kelayakan secara lingkungan dalam analisis pemrakarsa.

Klaim inilah yang tergesa dan sepihak. Absolute Sentienfia Expositore Non Indiget, ini adalah sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Artinya, akan sangat mudah menyangkal dokumen ANDAL ini lewat dalil-dalil sederhana, karena substansinya tidak berdasar, bahkan mengabaikan meaningfull participation masyarakat wadas.

*Tulisan di atas dipresentasikan dalam Diskusi KIKA-PUKAT UGM-WALHI Yogyakarta- LBH Yogyakarta- PSA Agraria IPB tentang Bedah ANDAL Bendungan Bener Purworejo Tanggal 17 Februari 2022 Pukul 09.00-16.00 WIB.


Tag : #Perspektif #Polemik Wadas #Lingkungan



Berita Terbaru

 

Sosok dan Pemikiran
Jumat, 27 Mei 2022 21:00 WIB

Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Buya Syafii Maarif


Oleh: Jumardi Putra* Saya cukup kaget mendapat kabar kepergian Buya Ahmad Syafii Maarif. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yang juga mantan

 

Senin, 23 Mei 2022 21:06 WIB

Grand Opening Buy Coffee Diresmikan Gubernur Jambi Al Haris


Kajanglako.com, Jambi - Berada di tengah ibukota Provinsi Jambi, dengan lokasi yang sangat strategis untuk sebuah coffeeshop & resto, Buy Coffee &

 

Senin, 23 Mei 2022 14:55 WIB

Hari Pertama Kerja, PJ Bupati Henrizal Lanjutkan Program Cek Endra


Kajanglako.com, Sarolangun - Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal memasuki hari pertamanya, Senin (23/05), setelah dilantik Gubernur Jambi Alharis

 

Kamis, 19 Mei 2022 21:50 WIB

Komando Tugas Bersama Dharmasraya Gelar Halal bihalal Bersama Ketua Umum


  DHARMASRAYA - Keluarga besar Kogasba (Komando Tugas Bersama) kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat laksanakan Halal bi Halal di rumah Ketua Umum

 

Kamis, 19 Mei 2022 21:40 WIB

Kembali Dharmasraya Raih Prestasi Terbaik Tingkat Nasional


  DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali meraih penghargaan prestesius di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, Dharmasraya berada