Sabtu, 28 Mei 2022


Rabu, 23 Februari 2022 06:39 WIB

Kebebasan dan Tanggung Jawab Akademik

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Kebebasan akademik dan tanggung jawab akademik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ada dalam satu tarikan nafas. Kebebasan akademik adalah sebuah kebebasan yang bukan tanpa batas. Tanggung jawab akademik adalah batas yang melekat dalam kebebasan akademik. Oleh karena itu, adalah keliru jika ada yang menganggap bahwa kebebasan akademik perlu diatur atau dibatasi oleh negara karena jika tidak akan melahirkan kekacauan atau anarki akademik. Kebebasan akademik tidak perlu dicampuri oleh negara karena justru dalam kebebasan itulah dengan sendirinya akan dibatasi oleh tanggung jawabnya sebagai seorang insan akademik.[1] Dengan kata lain, seorang insan akademik tidak dapat dituntut tanggung jawabnya jika ia tidak dimiliki kebebasan akademik itu. Tanggung jawab hanya mungkin jika ada dalam kebebasan. Integritas seorang insan akademik diuji apakah kebebasan akademik telah secara jujur dijalankan dengan bertanggung jawab.



Apa itu tanggung jawab akademik yang melekat dalam kebebasan akademik? Seorang insan akademik dalam menjalankan kebebasan akademiknya untuk mencari kebenaran (truth) dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah (scientific principles) sesuai dengan bidang ilmu yang digelutinya. Kaidah-kaidah ilmiah merupakan tata-cara dalam dunia akademik yang bersifat universal bersifat lintas batas teritorial sebuah negara bangsa. Kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat universal inilah yang akan membatasi kebebasan akademik yang dimiliki oleh seorang insan akademik, tidak penting dia ada dimana dan berkewarganegaraan apa. Tanggung jawab untuk menaati kaidah-kaidah ilmiah inilah yang menjadi batas kebebasan akademik dan bukan batasan-batasan lain bahkan pembatasan oleh negara sekalipun. Kaidah-kaidah ilmiah bersifat universal dan tidak mungkin dikekang oleh negara dan dikerangkeng oleh batas-batas negara.

Karena sifatnya yang lintas batas negara, kebebasan akademik seharusnya menjadi platform bersama yang bersifat global. Sebuah temuan peneltian yang telah dibuktikan dan diuji kebenarannya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah menjadi temuan yang bersifat universal dan tidak mungkin diisolasi sebagai sebuah kebenaran yang bersifat lokal. Sekedar sebagai ilustrasi, terjadinya rob sepanjang garis pantai antara Semarang dan Demak seandainya telah dibuktikan berdasarkan penelitian yang dijalankan sesuai kaidah-kaidah ilmiah sebagai akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global adalah sebuah kebenaran yang bersifat universal sampai dibuktikan keliru seandainya ada penelitian lain yang juga telah dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.  Dengan ilustrasi  ini saya ingin menunjukkan bagaimana sebuah kebebasan akademik yang menjadi dasar untuk menemukan kebenaran dibatasi oleh tanggung jawab akademik untuk menerima kekeliruan jika kebenaran yang semula diyakini kemudian dibuktikan salah.

Seandainya saya seorang ahli fisika atau biologi, penjelasan saya tentang rob atau banjir di pantai Utara antara Semarang dan Demak itu mungkin akan selesai sampai disitu, tapi saya adalah seorang ahli ilmu sosial yang melihat segi-segi sosial dari fenomena alam yang namanya rob atau banjir itu. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bosman Batubara, Syukron Salam dkk tentang rob dan kemudian tentang banjir di kota Semarang memperlihatkan bahwa sebuah fenomena alam terbukti justru terjadi karena ulah manusia dan mencerminkan sebuah gejal ekonomi-politik. Sebagai karya akademik Bosman Batu Bara, Syukron Salam dan tim kerjanya telah menerbitkan kegiatan penelitiannya dalam dua buah buku (Maleh Dadi Segoro: Krisis Sosia-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak dan Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politik Urbanisasi DAS-DAS di Semarang). Kedua buku ini menurut hemat saya menarik dan menjadi penting karena perspektifnya yang bersifat struktural. Dengan perspektif struktural ini masyarakat tidak dilihat sebagai komunitas warga yang bersifat horisontal tetapi komunitas warga yang strukturnya berjenjang berdasarkan kelas ekonomi.  Menganalisis masyarakat dengan perspektif struktural akan terlihat komunitas warga mana yang paling rentan dan paling dirugikan dalam pengalaman menghadapi rob atau banjir. Ilustrasi tentang studi kasus rob dan banjir di Jawa tengah ini memperlihatkan bahwa perspektif yang dipilih dalam melakukan sebuah kajian akademik menjadi sangat penting untuk menunjukkan satu dimensi dari tanggung jawab akademik yaitu yang saya sebut disini sebagai tanggung jawab sosial akademik.

Menurut pendapat saya seorang insan akademik tidak saja harus mematuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam menjalankan kerja akademiknya namun juga harus memiliki apa yang saya sebut dalam kuliah umum untuk KIKA setahun yang lalu sebagai conscience dan compassion.[2] Conscience saya artikan disini sebagai kesadaran diri akan sebuah misi kemanusiaan yang harus diemban, sementara compassion adalah rasa welas asih kepada sesama terutama empati dengan mereka yang tertindas dan tersingkirkan. Mungkin ada baiknya saya bacakan selengkapnya apa yang pernah saya tuliskan itu:

Dalam kaitan inilah kita melihat sesungguhnya tidak terpisahkannya akal sehat (commonsense) dan kebebasan akademik dengan hak-hak asasi manusia yang terejawantah dalam apa yang disebut sebagai keadilan sosial (social justice). Dengan kata lain, seperti telah saya singgung tadi, dalam akal sehat (common sense) sebagai jangkar dari kebebasan akademik, hampir selalu ada conscience yang embedded terutama terkait rasa prihatin terhadap kondisi keadilan, dan dengan demikian juga ketidakadilan, yang sedang dirasakan publik. Sebetulnya ada sebuah kapasitas dan kualitas mental lain yang disebut sebagai compassion (rasa welas asih) yang memungkinkan seseorang, lebih-lebih seorang insan akademik, untuk dapat melakukan empati terhadap penderitaan  orang lain. Seorang intelektual adalah sesorang yang bergerak, berpikir dan melakukan aksinya, karena memiliki compassion ini.

Dalam sebuah tulisannya tahun 1972 Soedjatmoko, intelektual Indonesia terkemuka itu, mengatakan sebagai berikut: “Sangat perlu mereka memberi contoh dalam bertirakat terus, demi rasa solidaritas nasional itu, atau paling sedikit karena menyegani dan menghormati kemelaratan rakyat banyak.”.[3] Bagi saya pernyataan Soedjatmoko ini penting disimak karena ditulis pada tahun 1972 ketika pemerintah Orde Baru memulai Repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun) yang pertama. Kita bisa membayangkan Indonesia saat itu masih dalam suasana berbenah dan pondasi untuk merancang bangun arsitektur ekonomi politik baru disusun. Soedjatmoko adalah seorang intelektual dan bagi saya juga seorang insan akademik meskipun tidak memiliki ijazah dari manapun. Pengakuan dunia terhadap Soedjatmoko sebagai seorang insan akademik dibuktikannya dari jabatan yang disandangnya sebagai Rektor Universitas PBB (United Nations University) yang berkedudukan di Tokyo. Dalam konteks presentasi saya hari ini, apa yang dikatakan oleh Soedjatmoko ini adalah conscience dan compassion yang diekspresikan oleh seorang insan akademis pada zamannya.

Ironinya, sejarah membuktikan bahwa conscience dan compassion dari orang sekaliber Soedjatmoko tidak mampu mengubah gerak ekonomi-politik yang kemudian terjadi. Gerak ekonomi-politik yang ditentukan arah dan arsitekturnya oleh tim ekonom-teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro terbukti mampu bertahan hingga hari ini, persis setengah abad kemudian terhitung dari saat Soedjatmoko menuliskan rasa prihatinnya itu.Memang, merupakan suatu fakta bahwa tim ekonom-teknokrat Orde Baru melalui strategi pembangunan lima tahunan itu telah berhasil mengangkat nasib jutaan orang miskin, namun fakta juga menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin melebar. Strategi pertumbuhan ekonomi yang menjadi pilar utama itu telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara segelintir kelas atas dan kelas menengah yang mudah tergelincir kembali ke kelas bawah yang merupakan mayoritas warga negeri ini. Meskipun kekuasaan politik rezim Suharto terbukti rapuh dan runtuh pada Mei 1998, namun kartel ekonomi politik yang menjadi penyangga utamanya terbukti mampu bertahan hingga hari ini. Meminjam istilah dari Vedi Hadiz dan Richard Robison[4] yang terjadi saat reformasi itu hanyalah reorganising power dimana kartel politik-ekonomi tetap berpengaruh meskipun rezim pemerintahan pasca Orde-Baru silih berganti di puncak kekuasaan.

Di sisi lain, desentralisasi politik dan otonomi yang diberikan kepada tingkat kota dan kabupaten sejak awal telah menjadi masalah dan terbukti tidak memberikan kesejahteraan bagi warganegara di tingkat bawah. Fenomena elite capture seperti telah dikemukakan oleh para pengamat memperlihatkan bahwa kartel politik-ekonomi tetap menjadi penentu arah yang berkelindan dengan sistim kepartaian yang bersifat sentralistik. Tidaklah mengherankan jika Pemilu dan Pilkada meskpun tampak dari luar sebagai demokratis tapi apa yang sesungguhnya terjadi tidak lain adalah transaksi-transaksi politik, dan partai politik menjadi firma atau kartel politik yang hanya memperdagangkan demokrasi, democracy for sale. Diatas segalanya, gerak ekonomi-politik yang pilar-pilarnya telah dipancangkan setengaah abad yang lalu, yaitu pertumbuhan ekonomi yang harus ditopang secara masif oleh industri ekstraktif dan investasi kapital yang saat ini nampak pada pembangunan infrastruktur fisik, telah menggiring pelembagaan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari institusi-institusi akademik yang seharusnya memiliki otonomi dan kebebasan akademik. Pelemahan dan kontrol terhadap institusi akademik atas nama kepentingan nasional sekalipun sudah seharusnya ditolak. Mengapa? Karena otonomi institusi akademik dibutuhkan untuk menjaga akal sehat dan kebebasan akademik yang bersifat vital untuk menjalankan kaidah-kaidah ilmiah sebagai prasarat dari kemajuan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelemahan otonomi institusi akademik adalah sebuah paradoks sekaligus  anomali.

Dalam sejarah KIKA yang baru berusia lima tahun tidak sedikitnya paradoks dan anomali yang telah dicatat, daftarnya telah cukup panjang. Untuk menyebut beberapa peristiwa yang masih segar dalam ingatan kita, misalnya diajukannya Dr. Basuki Wasis sebagai terdakwa pencemaran nama baik karena telah menjalankan pekerjaannya sebagai seorang ahli lingkungan dalam kasus kerugian negara akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Dipenjarakannya Dr. Saiful Mahdi karena dianggap terbukti bersalah, lagi-lagi dalam kasus pencemaran nama baik, karena telah mengungkap  praktek manipulasi dalam seleksi pegawai di lembaganya. Diperkarakannya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, juga karena dianggap mencemarkan nama baik pejabat tinggi negara, karena hasil investigasi yang dilakukannya mengungkap praktek buruk pengelolaan sumber daya alam di sebuah wilayah sengketa yang bernama Papua. KIKA pun mencatat melalui analisisnya terhadap kasus plagiasi dari seorang rektor di sebuah universitas negeri, sebagai sebuah anomali tentang buruknya tatakelola institusi perguruan tinggi di negeri ini. Keterlibatan KIKA dalam kerja-kerja advokasi dari mereka yang menjadi korban manipulasi akademik dari apa yang disebut AMDAL, seperti dalam kasus Kendeng dan sekarang Wadas merupakan bagian dari catatan tentang semakin semptnya ruang pencarian kebenaran yang sungguh-sungguh didasari oleh dihormatinya prinsip-prinsip kebebasan akademik.

Kembali pada apa yang menjadi tema bahasan saya, “Kebebasan dan Tanggung Jawab Akademik”, dan lima tahun KIKA berkiprah untuk menegakkan akal sehat (common sense), mumgkin saatnya untuk refleksi diri, dan memikirkan strategi baru yang lebih tepat karena apa yang terjadi adalah semakin menyempitnya ruang kebebasan akademik itu. KIKA dengan kekuatan  nalar kritisnya harus mampu secara radikal menganalisis apa yang sebetulnya berjalan secara keliru selama ini? Mengapa paradoks dan anomali itu justru semakin menguat. Mungkin yang diperlukan adalah cara pandang baru yang lebih struktural untuk melihat bahwa ketimpangan dan dengan demikian ketiadak adilan yang terjadi memiliki akar yang dalam karena sejak awal, sejak dalam pikiran, kurang lebih setengah abad yang lalu, persoalan keadilan tidak didahulukan namun persoalan pertumbuhan yang selalu dipikirkan. Dalam pusaran oligarki yang melumpuhkan akal sehat ini KIKA harus berani keluar dan bersama kekuatan-kekuatan yang ingin melakukan perubahan berusaha terus menjaga akal sehat dan menggaungkan nalar publik. Jelas yang dperlukan lebih dari sekedar rasa prihatin dan solidaritas pada mereka yang melarat seperti ditulis oleh Soedjatmoko pada tahun 1972. Sangat mendesak untuk memikirkan ulang apakah kredo kebebasan individuasl sebagaimana sering dikemukakan oleh Soedjatmoko sebagai yang utama, ataukah yang sedang diperlukan saat ini adalah kredo baru tentang keadilan sosial diatas kebebasan individual?

Saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan mengatakan bahwa “ruang kebebasan akademis itu harus kita ciptakan sendiri, dan tidak menunggu atau berharap akan diberikan oleh negara”. Kebebasan akademis sejatinya tidak bisa dibatasi oleh siapapun kecuali oleh tanggung jawab yang melekat dalam satu tarikan nafas dengan kebebasan akademik itu sendiri. Saat ini kita merasakan betapa semakin sempitnya ruang kebebasan akademis itu, kita merasa seperti memasuki sebuah lorong yang gelap dan belum melihat adanya titik terang yang menjadi ujung atau jalan keluar dari lorong gelap ini. Tapi sebuah ungkapan yang terdengar klise barangkali masih perlu kita gaungkan “Dalam kegelapan, jangan mengeluh, tapi nyalakan lilin”. KIKA harus menjadi lilin itu, dan sebagai anggota KIKA kita harus mengobarkan lilin itu menjadi obor yang menyala terang”.              

Sekian, terimakasih atas perhatiannya.

*Kampung Limasan Tonjong, 3 Februari 2022. Tulisan ini dibacakan secara online pada pembukaan Pertemuan Tahunan ke-5 Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) di Semarang, Jawa Tengah, 3-4 Februari 2022.

 


[1] Definisi insan akademik saya ambil dari Prinsip-Prinsip Kebebasan Akademik yang dilahirkan di Surabaya 7 Desember 2017 (Surabaya Principles on Academic Freedom). Insan akademik adalah mereka yang melakukan aktifitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat,pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai kaidah-kaidah keilmuan.

[2] “Kebebasan Akademis:  Antara Akal Sehat dan Kepentingan Nasional”, kuliah umum pada Ulang Tahun KIKA ke-4, 7 Desember 2020 yang diberikan secara online. Lihat https://kajanglako.com/id-12186-post-kebebasan-akademis-antara-kepentingan-nasional-dan-akal-sehat.html

[3] Soedjatmoko. 1972. “Menjelang Repelita II: Beberapa Pikiran mengenai Aspek-Aspek Sosial dalam Proses Perencanaan”. Makalah tidak diterbitkan. Tulisan-tulisan Soedjatmoko yang berjumlah 300 an lebih itu sekarang sudah dapat diakses melalui sebuah website (www.membacasoedjatmoko.com).

[4] Richard Robison and Vedi R. Hadiz, 2004, Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of market. London and New York, RoutledgeCurzon.

[5] Sumber gambar: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1847100/attempt-subvert-academic-freedom-hong-kong-far-worse


Tag : #Akademia #Kebebasan Akademik



Berita Terbaru

 

Sosok dan Pemikiran
Jumat, 27 Mei 2022 21:00 WIB

Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Buya Syafii Maarif


Oleh: Jumardi Putra* Saya cukup kaget mendapat kabar kepergian Buya Ahmad Syafii Maarif. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yang juga mantan

 

Senin, 23 Mei 2022 21:06 WIB

Grand Opening Buy Coffee Diresmikan Gubernur Jambi Al Haris


Kajanglako.com, Jambi - Berada di tengah ibukota Provinsi Jambi, dengan lokasi yang sangat strategis untuk sebuah coffeeshop & resto, Buy Coffee &

 

Senin, 23 Mei 2022 14:55 WIB

Hari Pertama Kerja, PJ Bupati Henrizal Lanjutkan Program Cek Endra


Kajanglako.com, Sarolangun - Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal memasuki hari pertamanya, Senin (23/05), setelah dilantik Gubernur Jambi Alharis

 

Kamis, 19 Mei 2022 21:50 WIB

Komando Tugas Bersama Dharmasraya Gelar Halal bihalal Bersama Ketua Umum


  DHARMASRAYA - Keluarga besar Kogasba (Komando Tugas Bersama) kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat laksanakan Halal bi Halal di rumah Ketua Umum

 

Kamis, 19 Mei 2022 21:40 WIB

Kembali Dharmasraya Raih Prestasi Terbaik Tingkat Nasional


  DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali meraih penghargaan prestesius di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, Dharmasraya berada