Jumat, 24 September 2021


Senin, 06 September 2021 05:50 WIB

LIPI In Memoriam

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Pada tanggal 1 September 2021 sebuah lembaga riset yang bernama LIPI diakhiri hidupnya. Pada tanggal 1 September 2021 itu berlangsung pelantikan pejabat teras BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menaungi semua lembaga riset milik pemerintah.



Dalam struktur organisasi BRIN itu, LIPI akan dilebur dengan lembaga-lembaga lain dengan mandat yang baru. Bongkar pasang dalam organisasi penelitian pemerintah memang bukan hal yang baru, karena itu kelahiran BRIN juga bukan sesuatu yang aneh.

Pada setiap masa penguasa ingin menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana memperkokoh kedudukannya. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesian Institute of Science) yang sebelumnya bernama MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia) dibentuk hanya oleh SK Presiden dan memang sejatinya adalah  lembaga yang bersifat sementara.

Menurut sejarahnya LIPI dibentuk sebagai "embryo" atau cikal-bakal dari apa yang nantinya diharapkan sebagai Indonesian Academy of Science yang "prestigious" seperti halnya American Academy of Science atau Chinese Academy of Science. “Embryo" itu ternyata tidak pernah berhasil bertransformasi menjadi lembaga yang dicita-citakan. “Embryo" itu seperti ditakdirkan mengukir namanya sendiri dalam jagad sejarah ilmu pengetahuan di negeri pasca-kolonial yang bernama Indonesia ini. Dalam kancah pergaulan internasional, LIPI telah disetarakan, dan bahkan sering diterjemahkan sebagai Indonesian Academy of Science.

LIPI yang dibentuk tahun 1967 adalah lembaga yang menghimpun hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan mulai dari politik sampai biologi. Karena itu sebetulnya LIPI merupakan lembaga yang memanggul misi yang sebenarnya tidak ringan. Kesementaraan statusnya dan tidak kunjung munculnya mukjizat yang mentransformasinya menjadi lembaga permanen yang bisa menjadi lambang supremasi ilmu pengetahuan di negeri bekas jajahan ini, memperlihatkan kegagalan negara dalam menjadikan ilmu pengetahuan pilar utama yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dijanjikan oleh konstitusi negara. Dalam posisi kesementaraan yang kemudian seperti menetap itulah peran yang sudah dimainkan LIPI dalam sejarah harus dinilai.

Sekelumit sejarah LIPI yang ingin saya ceritakan di sini didasarkan semata-mata oleh pengalaman sebagai peneliti yang mulai bekerja pada tahun 1980 dan pensiun pada tahun 2017. Pertama kali masuk, saya menjadi peneliti di Leknas (Lembaga Eknomi dan Kemasyarakatan Nasional), salah satu lembaga di bawah LIPI yang tugasnya melakukan riset di bidang ekonomi dan sosial.

Selain Leknas ada LRKN (Lembaga Riset Kebudayaan Nasional). Pada tahun 1986 Leknas dibubarkan dan penelitinya, bersama peneliti LRKN-LIPI yang juga dibubarkan; ditempatkan ke dalam empat pusat penelitian baru yang bernaung di bawah kedeputian IPSK (ILmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan). Keempat pusat itu adalah Pusat Penelitian Politik, Pusat Penelitian Ekonomi, Pusat Penelitian Penduduk dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB). Dari tahun 1986 hingga tahun 1998 saya ditempatkan sebagai peneliti di Pusat Penelitian Penduduk. Tahun 1998 saya dipindahkan ke Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, hingga pensiun pada tahun 2017.

Sebagai sebuah lembaga milik pemerintah, peneliti yang bekerja di LIPI otomatis adalah pegawai negeri yang lingkup kerjanya telah diatur oleh pemerintah. Namun, berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya, peneliti LIPI seperti memiliki gaya atau karakter yang tersendiri. Barangkali gaya dan karakter yang berbeda itu juga dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai akademisi di universitas atau lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah lainnya.

Apakah gaya dan karakter yang saya katakan tersendiri itu? Gaya atau karakter yang saya maksudkan itu berkaitan dengan statusnya sebagai akademisi, mereka yang berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan dimana kebebasan akademis melekat dalam status itu. Kebebasan akademis adalah sebuah kebebasan yang diperlukan oleh peneliti atau akademisi untuk menjalankan kerja-kerja penelitian atau kerja-kerja akademis terutama dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

LIPI sesuai dengan namanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menempatkan ilmu pengetahuan pada tempatnya yang tertinggi. Ilmu Pengetahuan adalah sebuah wilayah dimana siapapun yang bekerja di dalamnya terikat pada kaidah-kaidah yang mengatur domain atau ranah ilmu pengetahuan.  Kaidah-kaidah itu berupa prinsip-prinsip saintifik (scientific principles) yang bersifat universal. Universalitas prinsip-prinsip saintifik inilah yang tidak jarang harus bertabrakan dengan aturan-aturan sebagai pegawai negeri yang motonya “abdi negara”. 

Di dalam prinsip-prinsip saintifik yang bersifat universal itu sebuah prasyarat yang harus ada adalah penggunaan akal sehat (common sense) dan berpikir kritis (critical thinking). Tanpa adanya prasyarat itu kerja-kerja penelitian atau kerja-kerja akademis yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak mungkin dijalankan dengan baik.

Ketika seorang ahli biologi bekerja di dalam laboratoriumnya tidak ada alasan satupun yang dapat merintanginya untuk menjalankan kerja ilmiah. Di dalam laboratorium itu semua aturan yang membatasinya sebagai pegawai negeri harus ditanggalkannya, satu-satunya aturann yang harus dipatuhinya adalah kaidah-kaidah yang mengatur dalam domain atau ranah ilmu pengetahuan, yaitu prinsip-prinsip saintifik yang bersifat universal. Prinsip universalitas yang dipraktekkan seorang ahli biologi dalam laboratoriumnya menjadi problematik ketika dipraktekkan oleh seorang ahli ilmu sosial yang laboratoriumnya adalah masyarakat.

Berbeda dengan laboratorium seorang peneliti biologi yang bisa kedap terhadap lingkungan luar, laboratorium seorang ahli ilmu sosial sulit untuk bisa dipisahkan dengan dunia luar.  Seorang peneliti ilmu sosial memiliki keterbatasan untuk bisa mengontrol agar masyarakat yang ditelitinya tidak lalu lalang dan berhenti berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Obyektifitas sebagai jargon dalam ilmu pengetahuan sesungguhnya menjadi semakin muskil ketika ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora) semakin berkembang dan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dunia pasca-kolonial (post coloniality)  dan semakin merangseknya globalisasi dalam setiap sudut planet yang dihuni oleh masyarakat yang dari luar tampak seperti terisolasi sekalipun.

Leknas-LIPI, selain LRKN-LIPI, adalah sayap ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi tempat berkiprah para ilmuwan yang menjadi peneliti di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Leknas-LIPI yang direktur pertamanya adalah Widjojo Nitisastro tidak dapat dilepaskan dari situasi politik peralihan setelah terjadinya peristiwa 1965. Naiknya Widjojo Nitisastro, guru besar di FEUI yang bersama rekan-rekannya seperti Emil Salim, Ali Wardhana, Mohamad Sadli dan Subroto, dididik di berbagai universitas di Amerika Serikat, terutama di Universitas Berkeley.

Sebagian mahasaiswa ini mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, dan setelah pulang menandai munculnya elite akademia baru yang membawa ideologi baru yang bernama modernisasi.

Setelah peristiwa 1965 dan Indonesia menjadi bagian dari blok barat dalam Perang Dingin (Cold War) terbukalah kesempatan bagi para ahli ilmu sosial dan ekonomi penganut modernisasi ini untuk memaikan perannya.

Oleh karena itu bisa dimengerti jika Leknas-LIPI di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro menghimpun para ahli ilmu sosial dan ekonomi untuk menunjang strategi pembangunan nasional Orde Baru.

Koentjaraningrat, seorang antropolog dari UI yang ikut bergabung di Leknas bisa dijadikan contoh melalui bukunya yang berjudul “Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan”. Buku ini menjelaskan berbagai bentuk mentalitas yang dapat menghambat pembangunan. Selain Koentjaraningrat bisa disebutkan juga peran dua sosiolog penting saat itu yang bergabung di Leknas seperti Harsya Bachtiar, lulusan Harvard dan Selo Sumardjan, lulusan Cornell.

Perubahan orientasi mulai terjadi ketika tahun 1970an generasi baru ilmuwan sosial memperkuat Leknas, seperti Taufik Abdullah (Cornell),  Alfian (Wisconsin), Thee Kian Wie (Wisconsin) dan Melly G Tan (Berkeley); semuanya lulusan universitas terkenal di Amerika Serikat.

Situasi politik yang semakin represif dari penguasa Orde Baru mendorong lahirnya generasi ilmuwan kritis, juga di Leknas. Tahun 1970an ditandai oleh munculnya kritik terhadap pilihan pembangunan Orde Baru yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit, didominasi modal asing dan tidak partisipatif.

Jika generasi peneliti Leknas sebelumnya seperti Widjojo Nitisastro, Koentjaraningrat dan Selo Sumardjan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendukung pembangunan, generasi Taufik Abdulah, Thee Kian Wie dan Melly G Tan justru mempetanyakan arah dan jalannya pembangunan. Akibat sikap kritisnya Taufik Abdullah dicopot jabatannya sebagai direktur Leknas, begitu juga dengan Thee Kian Wie dan Melly G Tan sempat mendapatkan sangsi administratif, meskipun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus melakukan penelitian.

Setelah reorganisasi LIPI tahun 1986 berbagai upaya untuk meningkatkan mutu LIPI beberapa kali dicoba dilakukan, baik melalui pengiriman peneliti untuk belajar di luar negeri maupun melalui berbagai proyek bantuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi di dalam tubuh LIPI.

Sementara itu dalam periode 1990an lingkungan politik nasional juga berubah bersamaan dengan semakin berperannya kelompok teknolog yang mulai menggeser para teknokrat. Munculnya Habibie yang memimpin kementrian riset dan BPPT (Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi) mengubah langgam orientasi kebijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan lebih menekankan pada aspek teknologi. Inilah era munculnya jargon “Widjojonomics vs Habibienomics”.

Dalam masa kepemimpinan Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi ini berbagai lembaga baru dibentuk, antara lain Dewan Riset Nasional (DRN) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Sementara itu LIPI yang pada awalnya diharapkan menjadi “embryo” dari Indonesian Academy of Science dibiarkan hidup dalam posisi sementara yang menjadi menetap itu. Pada tahun 1990an ini upaya untuk meningkatkan mutu penelitian misalnya diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang supervisinya langsung dilakukan oleh peneliti-peneliti senior yang tergabung dalam Dewan Riset Nasional. Saya dan beberapa rekan dari LIPI juga terlibat dalam kegiatan penelitian dalam skema RUT ini.

Musim berganti arah angin politik juga berganti. Setelah tahun 1996 pemerintah Orde Baru semakin memperlihatkan keretakan-keretakan dari dalam dan gelombang aksi protes mulai bermunculan menentang dominasi pemerintahan Suharto yang semakin represif.

Sebagai peneliti sosial yang laboratoriumya adalah masyarakat, peneliti-peneliti sosial di LIPI tidak kedap dari apa yang terjadi di luar gedung LIPI. Apalagi secara fisik para peneliti sosial LIPI menempati Gedung Bundar Widya Graha-LIPI yang terletak di segitiga emas pusat kekuasaan politik dan ekonomi negeri ini. Gelombang demonstrasi, mahasiswa maupun kelompok-kelompok lainnya, yang biasanya diarahkan ke gedung MPR/DPR di Senayan atau ke Istana Presiden di Merdeka Barat selalu melewati jalan Gatot Subroto dimana Gedung Widya-Graha LIPI berada.

Keterlibatan para peneliti sosial dalam gerakan protes terhadap pemerintah Orde Baru dalam periode ini tidak lagi sekedar dalam bentuk tulisan namun dalam bentuk yang lebih nyata, ikut turun ke jalan. Sekelompok peneliti muda dari Pusat Peneltian Politik LIPI, seperti Ikrar Nusa Bhakti, Hermawan Sulistyo dan Samsudin Haris, membuat surat terbuka meminta Suharto turun sebagai Presiden. Mungkin inilah pertama kalinya peneliti yang notabene adalah pegawai negeri melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada kepala negaranya.

Setelah Suharto jatuh pada tahun 1998 dan digantikan oleh Habibie, kemudian oleh Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan saat ini Jokowi; LIPI hidup dalam masa yang disebut sebagai masa reformasi. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu cukup banyak kiprah peneliti LIPI yang harus dicatat dalam sejarah.

Ketika Gus Dur menjadi Presiden, Pak Taufik Abdullah yang pernah mendapatkan sangsi karena ikut menandatangani Surat Keprihatinan pada tahun 1978, bersama Thee Kian Wie dan Melly G. Tan, diangkat sebagai Kepala LIPI. Gus Dur juga mengangkat AS Hikam peneliti di Pusat Pelitian Ekonomi LIPI sebagai Menristek dan Ketua BPPT yang pernah dijabat Habibie. Tidak tanggung-tanggung Gus Dur juga mengangkat Mohamad Sobary, peneliti di PMB sebagai Direktur Kantor Berita Nasional Antara.

Ada harapan pada waktu itu bahwa ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk dikembangkan karena ada kesan selama ini LIPI selalu didominasi oleh ilmu-ilmu alam dan teknologi. Namun harapan itu saya kira tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Mungkin juga karena status LIPI yang memang serba tanggung, lembaga sementara yang ditakdirkan menetap.

Ketika Profesor Anggoro Jenie dari UGM menggantikan Pak Taufik Abdullah sebagai Kepala LIPI diperkenalkan sebutan profesor riset bagi peneliti senior LIPI. Menurut Anggoro Jenie di Cina misalnya istilah profesor riset sudah biasa dipakai. Apakah penambahan embel-embel gelar profesor riset memiliki pengaruh secara substansial kepada kualitas LIPI, terus terang saya tidak tahu.

Ketika Jokowi baru saja memenangkan Pilpres tahun 2014; saya, Suwarsono (PMB), Syamsuddin Haris dan Irene Gayatri dari Pusat Penelitian Politik; berinisiatif menemui Jokowi untuk meminta beliau memberikan kuliah umum di LIPI, sekaligus mengingatkan bahwa LIPI berada di tangan beliau karena dibentuk berdasarkan SK Presiden.

Saat itu Jokowi masih belum dilantik sebagai presiden dan masih menempati kantor Gubernur DKI. Saya ingat saat itu kami pagi-pagi sudah berada di ruang tunggu, dan Presiden Jokowi pagi itu dijadwalkan mendarat dari Solo dan langsung ke kantor. Dalam pertemuan itu kami jelaskan tentang LIPI dan maksud kedatangan kami mengundang belau ke LIPI. Beliau saat itu banyak mendengarkan, hanya mengucapkan beberapa kalimat selain mengucapkan terimakasih atas undangan itu.

Pada hari H (16 September 2014) Jokowi datang ke LIPI, ruang auditorium LIPI penuh sesak oleh peneliti dan staf administrasi LIPI yang ingin melihat dan mendengarkan kuliah umum Presiden Jokowi. Sebelum Jokowi tiba saya masih ingat bersama Suwarsono berkomunikasi dengan Eko Sulistyo, staf khusus Jokowi yang meminta kira-kira Jokowi harus berbicara apa nanti. Melalui SMS kami menyampaikan beberapa point yang menurut kami perlu disinggung oleh Jokowi dalam kuliah umumnya.

Saya kira Jokowi memang baru mengetahui sedikit tentang LIPI dan juga tentang riset dan ilmu pengetahuan. Namun dari kuliah umum yang singkat di LIPI itu sudah nampak kecenderungannya dalam melihat arti riset dan ilmu pengetahuan. Salah satu yang saya ingat dari ucapan Jokowi saat itu adalah, semacam tantangan bagi para peneliti “mampukan peneliti LIPI melalui risetnya membuat padi tumbuh jadi 3 meter dan bisa panen 4 kali dalam setahun”.

Musim berganti dan politik berubah, juga nasib LIPI di masa pemerintahan Jokowi. Saya kira adalah Jokowi yang menginginkan lembaga-lembaga riset seperti LIPI harus diintegrasikan agar penggunaan anggaran pemerintah bisa lebih efisien dan tujuan riset yang dalam perspektifnya harus menghasilkan sesuatu yang kongkrit dan bermanfaat bagi masyarakat.

Apa yang diinginkan Presiden Jokowi secara metaforis digambarkannya sebagai “padi yang tingginya 3 meter dan dapat dipanen 4 kali setahun”, Ketika akhirnya, setelah proses cukup panjang, BRIN dibentuk, dan Dr. Laksana Tri Handoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala LIPI diangkat sebagai Kepala BRIN; ideologi ilmu pengetahuan dan teknologi ala Jokowi yang pragmatis dalam dugaan saya yang mendasarinya. Dalam kaitan ini saya melihat telah terjadinya pergeseran perspektif dalam menempatkan ilmu pengetahuan antara LIPI dan BRIN.

Sejak pensiun dari LIPI tahun 2017, bagi saya LIPI memang telah menjadi sejarah, tetapi sejak 1 September 2021 sejarah itu memang telah benar-benar berakhir. Dalam pelantikan pejabat teras BRIN itu, kolega muda saya di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, Profesor Riset Najib Burhani PhD, dilantik sebagai pelaksana tugas Organisasi Riset (OR) yang kira-kira akan menaungi riset-riset di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). Sebuah babak baru dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia dimulai, dan pada saat yang sama kita harus mengucapkan selamat tinggal pada LIPI. In memoriam LIPI, rest in peace.

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #LIPI #Badan Riset Nasional #Pengetahuan #Kekuasaan #Teknologi #Ilmu Sosial



Berita Terbaru

 

Kamis, 23 September 2021 19:00 WIB

Masuki Musin Hujan, Pemkab Sarolangun Siaga Bencana Hidrometrologi


Kajanglako.com, Sarolangun – Memasuki musim hujan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

 

Vaksinasi Covid-19
Kamis, 23 September 2021 18:49 WIB

Upaya Kegiatan Belajar Tatap Muka, Disdik Sarolangun Ingin Tuntaskan Vaksin Bagi Siswa


Kajanglako, Sarolangun – Dinas Pendidikan Sarolangun ingin menuntaskan pelaksanaan vaksinasi khusunya bagi para siswa. Saat ini beberapa sekolah

 

Kamis, 23 September 2021 17:39 WIB

Pemkab Merangin Raih Anugerah APE 2020 dari Kementerian PPPA RI


Kajanglako.com, Merangin - Pemerintah Kabupaten Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H Mashuri, meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020, dari

 

Rabu, 22 September 2021 18:51 WIB

Pj Sekda Tanam Replanting Sawit Kemitraan


Kajanglako.com, Merangin - Pj Sekda Merangin Fajarman secara simbolis melakukan penanaman perdana program replanting sawit kemitraan strategis Gapoktan,

 

Vaksinasi Covid-19
Rabu, 22 September 2021 13:03 WIB

70 Ribu Warga Sarolangun Telah di Vaksin


Kajanglako.com, Sarolangun – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sarolangun terus dilaksanakan. Baik dari Pemerintah Daerah, TNI dan Polri,