Jumat, 24 September 2021


Kamis, 02 September 2021 14:50 WIB

Saiful Mahdi, Peradilan Sesat dan Pelecehan Akal Sehat

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Penghinaan dan pelecehan terhadap akal sehat kembali terjadi di kampus, institusi yang seharusnya menjadi benteng dan penjaga ttegaknya akal sehat. Peristiwanya terjadi di kampus Universitas Syah Kuala  Banda Aceh, ketika Saiful Mahdi PhD, lulusan Universitas Cornell, seorang pengajar di Jurusan Statistika, Fakultas MIPA dianggap telah mencemarkan nama baik oleh penguasa kampusnya gara-gara celotehnya di sebuah wag tentang keganjilan yang dia lihat dalam penerimaan calon pegawai di kampusnya. Persoalannya memang bukan sekedar self-righteousness  yang membuat Saiful Mahdi tidak mau datang ke penguasa kampusnya dan memohon maaf agar persoalannya selesai. 



Bagi Saiful Mahdi, kemarahan penguasa kampusnya yang tersinggung karena celotehnya itu, menyimpan persoalan yang sesungguhnya lebih dalam dan ingin diungkap dibalik celotehnya itu.  Jadilah persoalan yang sebetulnya sederhana ini menjadi kasus peradilan yang berkepanjangan yang menguras enerji, humiliatingterutama bagi Saiful Mahdi dan keluarganya. Prosesnya tidak saja berlangsung di Pengadilan Negeri Banda Aceh tetapi sampai ke Mahkamah Agung, yang tetap menganggap Saiful Mahdi bersalah dan harus dihukum penjara 3 bulan.

Saiful Mahdi diseret ke pengadilan dengan dalih pencemaran nama baik melalui UU ITE yang memang memiliki banyak pasal karet. Pengadilan ini menjadi sebuah peradilan sesat karena Saiful Mahdi diadili bukan karena fakta-fakta yang kemudian dibeberkannya terkait berbagai manipulasi yang terjadi di kampusnya, namun lebih karena celotehnya yang dinilai mencemarkan itu.  Dengan kata lain, Saiful Mahdi terus dicecar karena pasal pencemaran itu sementara fakta-fakta yang ditunjukkan dalam persidangan terkait salah urus di kampusnya samasekali tidak digubris mahkamah hakim di Banda Aceh maupun oleh Mahkamah Agung di Jakarta.

Secara keseluruhan proses peradilan yang berlangsung merupakan penghinaan terhadap akal sehat, pelecehan intelektual dan pembungkaman kebebasan akademik yang menjadi hak dari Saiful Mahdi untuk mengungkapkan fakta-fakta kebenaran sesuai dengan bidang keahliannya sebagai seorang akademisi.

Apa yang dialami Saiful Mahdi tidak lain adalah sebuah derogasi terhadap integritas dan harga diri seorang insan akademik. Penguasa kampus yang meminta proses peradilan tetap memusatkan pada delik pencemaran nama baik menimbulkan tanda tanya besar karena tidak ingin proses peradilan diarahkan untuk membuka dan mempertimbangkan fakta-fakta malpraktek administrasi kampus yang disodorkan oleh Saiful Mahdi. Keengganan dan penolakan untuk membicarakan fakta-fakta yang dibawa oleh Saiful Mahdi sebagai materi dalam persidangan mengindikasikan adanya ketakutan akan terbukanya sebuah aib konspirasi yang bersifat manipulatif  dan akan bisa benar-benar mencemarkan nama baik sang penguasa kampus.

Besarnya dukungan terhadap Saiful Mahdi baik dalam bentuk kesaksian para ahli yang meringankan dalam persidangan maupun melalui berbagai ekspresi solidaritas organisasi-organisasi masyarakat sipil di dalam maupun di luar negeri semestinya menyadarkan penguasa kampus Unsyah, Menteri Pendidikan bahkan Presiden bahwa kasus Saiful Mahdi bukanlah kasus pinggiran yang akan mudah dilupakan. Keputusan dari peradilan sesat atas kasus Saiful Mahdi sudah selayaknya mendapatkan perhatian untuk ditinjau kembali dan Presiden seyogyanya memberikan amnesti.

Pengabaian terhadap besarnya solidaritas dari berbagai pihak terhadap Saiful Mahdi jika tetap terjadi tidak saja mencerminkan kekerdilan dari otoritas kampus dan lembaga-lembaga negara yang lebih tinggi tetapi juga mencerminkan memang telah hilangnya akal sehat dalam penyelenggaraan hidup bersama yang dilandasi oleh rasa keadilan dan keberadaban di di negeri ini.

Persekongkolan membunuh akal sehat seperti yang telah terjadi di kampus Universitas Syah Kuala Banda Aceh merupakan simptom dari sebuah sindrom ekosistim pendidikan tinggi di negeri ini yang semakin didominasi oleh kepentingan-kepentingan birokratis bahkan politis.  Keluarnya SK Presiden yang mengubah statuta Universitas Indonesia belum lama ini ditengarai memiliki agenda politik tersembunyi menjelang pemilihan umum 2024. Melalui statuta yang baru para politisi telah dibukakan pintu untuk menguasai dunia kampus yang memiliki sumberdaya manusia dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Penundukan otoritas kampus oleh para politisi, atau oleh para akademisi dari dalam kampus sendiri yang ingin bermain politik, menunjukkan telah dirobohkannya kebebasan akademik sebagai pilar utama tegaknya martabat dan kedaulatan universitas yang menjadi benteng dan penjaga akal sehat. Kewenangan menteri pendidikan dalam menentukan rektor perguruan tinggi melalui 35 persen hak pilih yang dimilikinya mencerminkan telah hilangnya otonomi kampus untuk mengembangkan dirinya sebagai institusi akademik yang memiliki integritas dan bermartabat.

Penjatuhan hukuman kepada Saiful Mahdi melalui pemaksaan digunakannya delik pencemaran nama baik dan mengabaikan adanya bukti-bukti malpraktek administrasi yang berlangsung selama ini harus ditentang    karena jika tidak akan menjadikan kampus hanya menjadi pencetak tukang yang tidak memiliki integritas dan martabat akademik.

Para insan akademik harus menyadari bahwa ketrampilan sebagai tukang betapapun pentingnya bukanlah menjadi tujuan utama sebuah perguruan tinggi.  Sebuah perguruan tinggi atau universitas adalah institusi tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang hanya mungkin terjadi jika para insan akademik yang ada didalamnya diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi dan bukan malah ditakut-takuti oleh tatakrama semu yang feodalistik.

Merajalelanya kemunafikan dalam dunia perguruan tinggi seperti tergambar dengan jelas dari sebuah universitas negeri di Semarang yang rektornya adalah seorang plagiator semestinya menyadarkan kita bahwa memang sudah saatnya perjuangan menegakkan kebenaran harus dilakukan sebelum semuanya terlambat.  Hanya ada satu kata LAWANkata Wiji Thukul, penyair yang telah dihilangkan hidupnya hanya karena sajak-sajaknya yang meresahkan penguasa.

*Peneliti independen. Tulisan-tulisan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dapat dibaca di rubrik akademia portal kajanglako.com


Tag : #Akademia #Kemerdekaan RI #Peristiwa 1965 #Reformasi #Intelektual #Aktivis #Hipokrasi #Elite



Berita Terbaru

 

Kamis, 23 September 2021 19:00 WIB

Masuki Musin Hujan, Pemkab Sarolangun Siaga Bencana Hidrometrologi


Kajanglako.com, Sarolangun – Memasuki musim hujan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

 

Vaksinasi Covid-19
Kamis, 23 September 2021 18:49 WIB

Upaya Kegiatan Belajar Tatap Muka, Disdik Sarolangun Ingin Tuntaskan Vaksin Bagi Siswa


Kajanglako, Sarolangun – Dinas Pendidikan Sarolangun ingin menuntaskan pelaksanaan vaksinasi khusunya bagi para siswa. Saat ini beberapa sekolah

 

Kamis, 23 September 2021 17:39 WIB

Pemkab Merangin Raih Anugerah APE 2020 dari Kementerian PPPA RI


Kajanglako.com, Merangin - Pemerintah Kabupaten Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H Mashuri, meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020, dari

 

Rabu, 22 September 2021 18:51 WIB

Pj Sekda Tanam Replanting Sawit Kemitraan


Kajanglako.com, Merangin - Pj Sekda Merangin Fajarman secara simbolis melakukan penanaman perdana program replanting sawit kemitraan strategis Gapoktan,

 

Vaksinasi Covid-19
Rabu, 22 September 2021 13:03 WIB

70 Ribu Warga Sarolangun Telah di Vaksin


Kajanglako.com, Sarolangun – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sarolangun terus dilaksanakan. Baik dari Pemerintah Daerah, TNI dan Polri,