Sabtu, 15 Mei 2021


Selasa, 20 April 2021 17:25 WIB

Di Rapat Monitoring dan Evaluasi KPK, Sekda Nyatakan Komitmen Cegah Korupsi

Reporter : Redaksi
Kategori : Inforial

Foto: Diskominfo/Humas

Kajanglako.com, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4/2021).

 Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.



Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi.

“Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor  381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten)

Disampaikan Sekda untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“ Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99%, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25%.; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95%. ; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90%.; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60%. ; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00%, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40%.” paparnya.

Sementara itu Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“ Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya 

Dalam paparanya Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. (Kjcom/*)




Berita Terbaru

 

Senin, 10 Mei 2021 20:52 WIB

Sambut Kunker Komisi III, Al Haris: Masih Banyak Hal yang Perlu Dibenahi di Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin, Al Haris bersama jajarannya, menyambut kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPRD Provinsi Jambi, yang dipimping

 

Jumat, 07 Mei 2021 20:31 WIB

35,6 Persen Masyarakat Menolak Divaksin, Ini Alasannya


Kajanglako.com, Jakarta - Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, (7/5/2021).

 

Jumat, 07 Mei 2021 18:34 WIB

Survei Puspoll: 49 % Masyarakat Tak Setuju Kebijakan Larangan Mudik Lebaran


Kajanglako.com, Jakarta - Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, (7/5/2021).

 

Jumat, 07 Mei 2021 16:52 WIB

Pemkab Muaro Jambi Kembali Raih WTP, Ini Kata Ketua DPRD Yuli Setia Bhakti


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi, berhasil meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh

 

Rabu, 05 Mei 2021 18:41 WIB

Dua Pejabat Dinkes Reaktif Rapid Antigen, Wabup: Siapa Saja Bisa Terpapar


Kajanglako.com, Sarolangun - Kasus Covid-19 di Kabupaten Sarolangun telah berjumlah 220 orang yang dinyatakan positif. Virus Corona hingga kini masih mengintai