Sengketa Pilkades Benteng, Bupati Al Haris Batalkan Keputusan Kecamatan

Kajanglako.com, Merangin - Sengketa Pilkades Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau yang dilaksanakan 29 Desember 2020 lalu, berlanjut ketingkat Kabupaten.

Bupati Merangin, Al Haris memimpin langsung sidang sengeketa Pilkades Benteng dan didampingi Sekda, Anggota DPRD, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas PMD dan Kabag Hukum Setda Merangin, Senin (11/01).

Bupati Merangin, Al Haris mengatakan mebatalkan putusan panitia tingkat Kecamatan dan meminta kotak suara dibuka dan dihitung ulang.

Selain mengambil keputusan membuka dua kotak TPS, Haris juga mengambil keputusan jika surat suara yang tercoblos dengan terlipat yang menyebabkan kertas bolong lebih dari satu dianggap sah.

Sebelumnya ditingkat Kecamatan surat suara yang tercoblos mengenai lipatan sebelahnya namun belum mengenai gambar calon lain dianggap tidak sah, namun pada sidang ditingkat kabupaten dianggap sah.

Al Haris menyebut, sesuai Perda yang tercoblos tersebut dinyatakan sah. Disisi lain, psikologi pemilih juga telah tertuju kepada calon yang ia coblos.

"Tadi disepakati ketika satu lobang itu sejajar, itu sah. Karena psikologis pemilih dari rumah telah memilih si A," ungkap Haris.

Keputusan ini diambil seadil-adilnya, namun apabila ada calon yang tidak setuju atau merasa belum puas dengan keputusan ini maka bisa mengajukan ke PTUN.

"Dari desa ke Kecamatan, ketika tidak selesai di Kecamatan, naik ke Kabupaten, jika tida selesai juga bisa ke PTUN," sebutnya.

Pada prosesnya Pilkades Benteng yang dilaksanakan, Selasa 29 Desember 2020 lalu perolehan suara Calon 01 Wan Najmi meraih 355 suara dan Muhtar Amin unggul dengan 390 suara.

Namun Calon Kades 01 mengajukan sengketa ke Kecamatan Sungai Manau. Ditingkat Kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang TPS 02 dan Calon 01 dinyatakan unggul 3 suara ini lantaran saat penghitungan ulang surat suara terdapat dua coblosan dinyatakan tidak sah, sementara di TPS dinyatakan sah.

Calon 02 tidak terima dengan putusan panitia tingkat Kecamatan dan mengajukan gugatan ke tingkat Kabupaten. (Kjcom)