Sabtu, 16 Januari 2021


Selasa, 08 Desember 2020 18:56 WIB

Kebebasan Akademis: Antara Kepentingan Nasional dan Akal Sehat

Reporter :
Kategori : Akademia

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Kepentingan nasional sering dianggap sebagai alasan bagi negara untuk membungkam ekspresi warganegara yang dianggap membahayakan, termasuk yang diekspresikan atas nama kebebasan akademik. Persoalannya, bagaimana sebuah kepentingan dianggap sebagai kepentingan nasional dan apakah ada ukuran untuk menilai sebuah kepentingan tertentu sebagai sebuah kepentingan nasional atau bukan? Juga, menjadi pertanyaan, bagaimana menilai sebuah ekspresi dari warganegara yang dianggap sebagai mengancam atau membahayakan kepentingan nasional? Kapankah sebuah kebebasan akademik dapat dinilai sebagai bertentangan dengan kepentingan nasional? Yang tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan dimanakah batas-batas sebuah kebebasan akademik? Mengapa kebebasan akademik bisa menjadi ancaman, dan siapa yang paling  merasa terancam oleh kebebasan akademik? Sampai di sini saya ingin menunjukkan posisi saya bahwa pembungkaman, represi atau persekusi terhadap kebebabasan akademik bersumber dari rasa terancam dari kekuasaan atau pemegang kekuasaan. Perasaan terancam berasal dari rasa tidak percaya diri atau adanya agenda tersembunyi di balik sebuah kepentingan nasional.



Berbagai pertanyaan yang pada dasarnya bersifat hipotetis di atas mengajak kita untuk merenung dan memikirkan guna mencari jawaban-jawabannya, dan ketika kita mulai merenung itulah sebuah state of mind yang bernama akal sehat (common sense) menjadi instrumen vital yang sangat diperlukan. Akal sehat atau common sense adalah sebuah prasyarat yang bersifat utama yang mendasari perenungan dalam mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Akal sehat atau common sense adalah sebuah kapasitas dan kualitas mental yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang selalu memikirkan dan memprihatinkan apa sesungguhnya yang menjadi kepentingan publik. Mereka yang menyebut dirinya sebagai insan akademik adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan akal sehatnya. Insan akademik adalah individu-individu, warganegara biasa, tidak selalu berada di dalam sebuah lembaga akademik seperti perguruan tinggi atau universitas, bahkan tidak perlu bersarang di sebuah menara gading. Secara kategoris insan akademik adalah bagian dari apa yang disebut masyarakat sipil (civil society). Sebuah kepentingan nasional seharusnya identik dengan kepentingan publik yang merepresentasikan kemaslahatan orang banyak. Kepentingan nasional dan akal sehat semestinya berjalan sejajar, atau yang satu berada di dalam yang lain, dalam bahasa Jawa adalah istilah “aloro-lorone atunggal”, dua yang menyatu.

Kebebasan akademik sebagai sebuah atribut, untuk tidak menyebutnya sebagai hak, yang disandang atau dimiliki oleh seorang insan akademik. Kebebasan akademik akan selalu bergerak, dalam realitasnya, seperti sebuah pendulum di antara apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, di satu sisi, dan akal sehat, di sisi yang lain. Mengapa demikian, karena dalam realitas yang disebut sebagai kepentingan nasional pada dasarnya baru merupakan klaim sepihak dari yang memegang kekuasaan, belum “aloro-lorone atunggal”. Batas-batas kebebasan akademik, menurut hemat saya, dengan demikian, secara relatif juga terletak di antara kepentingan nasional dan akal sehat.

Marilah kita sekarang mencoba merenungkan pertanyaan apakah itu kepentingan nasional? Adakah ukuran untuk menilai sebuah kepentingan sebagai sebuah kepentingan nasional? Akal sehat kita mengatakan bahwa konstitusi negara – atau undang-undang dasar - seharusnya yang menjadi landasan dan sumber hukum kita dalam bernegara adalah referensi sekaligus sumber tempat kita mencari ukuran untuk menilai apakah sebuah kepentingan tertentu bisa dinilai sebagai kepentingan nasional atau hanya kepentingan segelintir orang yang kebetulan sedang berkuasa. Pada moment ini mungkin kita harus kembali pada moment of truth ketika para pemimpin bangsa dan pendiri negara ini menyepakati untuk membentuk sebuah negara. Sebuah moment yang merupakan terminal dari akumulasi sejarah perjuangan bangsa dan proses dekolonisasi yang sangat panjang. Para pemimpin bangsa itu dengan dilambari conscience telah berhasil menyusun landasan filosofis dan konstitusi negara yang disepakati sebagai konsensus bersama sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Apa yang saya maksudkan dengan conscience di sini? Conscience mungkin terjemahan yang mendekati adalah hati nurani. Seperti akal sehat (commonsense), conscience atau hati nurani juga merupakan sebuah kapasitas dan kualitas mental yang dimiliki oleh seseorang yang selalu memikirkan dan memprihatinkan kondisi masyarakatnya. Akal sehat dan hati nurani adalah dua kualitas mental yang jika berjalan bersama akan tercermin dalam sebuah sikap yang menyimpan di dalam dirinya kearifan dan kebijaksanaan (wisdom). Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki kearifan ini. Sampai di sini saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang sering kita ucapkan namun jarang kita renungkan secara mendalam maknanya. Kalimat itu berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kata kunci dalam kalimat itu adalah “hikmat kebijaksanaan”, sebuah kearifan, sebuah kualitas mental yang semestinya dimiliki dan menjadi panduan dari seorang pemimpin negara. Sebuah kepentingan seharusnya dipandu oleh “hikmat kebijaksanaan”.

Setelah kejatuhan rejim otoriter Orde Baru, sebagai bagian dari reformasi politik melalui sidang MPR dibentuk Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan menjadi semacam wasit atau juri untuk menilai sebuah perbedaan pendapat apakah sebuah keputusan, baik yang berupa kebijakan atau peraturan yang diklaim merupakan kepentingan nasional telah sesuai atau justru melanggar konstitusi negara yang telah disepakati itu. Trust dari warganegara terhadap parlemen dan pemerintahnya menjadi persoalan yang krusial ketika pro-kontra yang bersifat publik (public controversies) terjadi atas sebuah keputusan negara. Dalam kontroversi ini, pertanyaan pokoknya adalah apakah keputusan yang dibuat telah mencerminkan atau dipandu oleh sebuah “hikmat kebijaksanaan”. Sebagai ilustrasi pertama, saya ingin mengajak anda untuk meninjau kembali apa yang telah berlangsung dalam proses pembuatan UU Ciptakerja yang telah mengundang penolakan publik cukup masif dan kritik tajam dari kalangan akademik. Mungkin nanti kita bisa kembali membicarakan UU yang kontroversial ini lebih lanjut.

Dalam sejarah sosial-politik, sering kita saksikan, pemerintah yang telah secara konstitusional dipilih dan dibentuk serta diberi mandat untuk menjalankan berbagai kepentingan yang seharusnya merupakan kepentingan nasional, telah dinilai berdasarkan akal sehat sesungguhnya telah melanggar konstitusi. Ketika akal sehat kita mengatakan betapapun seperti tampak kuat dan sah sebuah keputusan untuk membunuh para preman jalanan yang dinilai seorang presiden sebagai mengancam kepentingan orang banyak dan dengan demikian dianggap sebagai membahayakan kepentingan nasional, keputusan presiden itu, tanpa harus melalui sidang mahkamah konstitusi sekalipun dengan segera dapat dinilai sebagai melanggar konstitusi karena mengabaikan prinsip bahwa setiap warganegara harus dilindungi hak-haknya sebagai warganegara, dalam hal ini hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum. Indonesia oleh para pendirinya diniatkan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi siapa yang berhak menafsirkan kebenaran sebuah hukum? Tidakkah dalam sejarah selalu menjadi fakta, menjadi realitas sosial, bahwa hukum tidak mungkin dilepaskan dengan kekuasaan, dan dalam banyak kasus hukum seringkali di bawah kekuasaan?

Ilustrasi di atas memperlihatkan bahwa sebuah tindakan atau keputusan, bahkan dari seorang presiden sekalipun, tidak mungkin diterima oleh akal sehat dan oleh karena itu sudah pada tempatnya dipertanyakan dan jika perlu ditentang dan dilawan. Kebebasan akademik, sebuah kebebasan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan kaidah yang bersifat akademik atau saintifik, pada dirinya melekat batas-batas yang tidak dapat dilanggarnya, yaitu dipenuhinya prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik itu. Prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik itu membatasi seorang insan akademik, yaitu mereka yang bergerak dalam dunia akademik, dalam mengekspresikan kebebasan akademiknya secara bertanggung jawab atau sebaliknya justru tidak mengindahkan kaidah-kaidah saintifik itu. Jadi point penting yang ingin saya tekankan di sini adalah apa yang yang disebut sebagai prinsip dan kaidah saintifik yang telah menjadi kesepakatan, konvensi atau konsensus di kalangan dunia akademik. Dengan ini saya tidak ingin mengatakan bahwa prinsip dan kaidah akademik yang menjadi kesepakatan itu bersifat final dan mutlak. Justru di sinilah hal yang menarik dari dunia akademik karena tidak pernah ada yang final dan mutlak di sana, setiap klaim atas kebenaran ilmiah, harus setiap saat diuji, dipertanyakan, dibantah, di-dekonstruksi, ditafsirkan ulang, sampai kebenaran baru disepakati – lagi-lagi sampai kebenaran baru itu dibuktikan kesalahannya melalui bukti-bukti baru. Di dalam dunia akademik oleh karena itu tidak dikenal adanya mitos atau dogma yang mengklaim sebuah kebenaran tanpa adanya bukti-bukti. Dalam dunia akademik, kebenaran harus “evidence based”, berdasarkan fakta dan bukti yang nyata.

Secara umum dengan demikian bisa dikatakan jika kepentingan nasional harus diukur berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi negara, maka kebebasan akademik harus diukur dengan prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik. Jika kepentingan nasional memiliki wilayah yuridiksi yang dibatasi oleh batas-batas yang bersifat teritorial geografis yang menjadi kedaulatan (souvereign) sebuah negara, kebebasan akademik bersifat universal dan ruang gerak yang dimilikinya melampaui batas-batas yang bersifat teritorial-geografis dan kedaulatan sebuah negara. Ketika bukti-bukti saintifik tentang pemanasan global (global warming) yang mengakibatkan perubahan iklim (climate change) menjadi konsensus yang diterima oleh para ilmuwan di seluruh dunia tanpa memandang kewarganeggaraan mereka, maka penebangan hutan tropis di Papua Indonesia atau di Amazon Brasilia, atas nama kepentingan nasional kedua negeri ini, harus ditentang melalui gerakan lingkungan yang bersifat global. Kepentingan nasional dalam kaitan dengan pemanasan global dan perubahan iklim, jika ditempatkan dalam perspektif akademik menjadi sesuatu yang bersifat relatif, dan klaim nasional justru bisa membahayakan bagi keselamatan bumi dan umatnya. Dalam kaitan ini pengalaman Dr. Basuki Wasis dari IPB yang memberikan rekomendasi  tentang kerugian akibat pencemaran dan kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah, menjadi ilustrasi menarik bagaimana seorang insan akademik yang telah bekerja berdasarkan keahlian yang dimilikinya justru dianggap bersalah dan harus digugat di muka hukum. Kasus Dr. Basuki Wasis, salah seorang yang membidani KIKA, adalah contoh yang sangat pas untuk menggambarkan bagaimana sebuah analisis yang didasarkan oleh sebuah kebesan akademik secara nyata telah menimbulkan perasaan terancam dari seorang yang sedang berkuasa. Jika ada waktu, kita bisa mendiskusikan kenapa timbul perasaan terancam, apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana?

Universalitas prinsip dan kaidah saintifik yang mendasari kebebasan akademik dengan demikian dapat menjadi ancaman bagi sebuah kekuasaan yang mengklaim dirinya sebagai telah menjalankan sebuah kepentingan nasional ketika berdasarkan akal sehat dan kaidah-kaidah saintifik yang bersifat universal, seperti dalam kasus pemanasan global dan perubahan iklim, namun juga untuk kasus-kasus yang berskala nasional atau lokal. Sebagai contoh, terbuktinya setelah dilakukan sebuah penelitian bahwa sebuah rencana undang-undang dalam pasal-pasalnya jelas-jelas akan merugikan warga masyarakat yang selama ini memang tidak memiliki akses terhadap berbagai layanan publik karena tempat pemukimannya yang secara geografis terisolasi haruslah ditentang dan ditinjau kembali. Atau, dari hasil sebuah kajian sosial memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan nasional tertentu dalam pelaksanaanya justru semakin meminggirkan peran kaum perempuan yang seharusnya justru diperkuat.  Inipun cukup menjadi alasan berdasarkan akal sehat untuk ditentang, dipertanyakan, ditinjau ulang karena berlawanan dan merugikan kepentingan publik, terutama kaum perempuan.

Secara implisit maupun eksplisit dalam menjalankan prinsip dan kaidah saintifik sebuah kebebasan akademik mengandung di dalam dirinya sebuah karakteristik sosial yang bersifat humanistik yaitu prinsip keadilan. Keadilan (justice) adalah juga sebuah prinsip yang bersifat universal. Declaration of independence Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap manusia harus diakui sebagai setara tanpa memandang latar belakang asal usul kelahirannya, agama, etnisitas, ras maupun gendernya; menjadi dasar dari Declaration of Human Right atau apa yang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia yang tidak mungkin dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negaranya sendiri.

Dalam kaitan inilah kita melihat sesungguhnya tidak terpisahkannya akal sehat (commonsense) dan kebebasan akademik dengan hak-hak asasi manusia yang terejawantah dalam apa yang disebut sebagai keadilan sosial (social justice). Dengan kata lain, seperti telah saya singgung tadi, dalam akal sehat (common sense) sebagai jangkar dari kebebasan akademik, hampir selalu ada conscience yang embedded terutama terkait rasa prihatin terhadap kondisi keadilan, dan dengan demikian juga ketidakadilan, yang sedang dirasakan publik. Sebetulnya ada sebuah kapasitas dan kualitas mental lain yang disebut sebagai compassion (rasa welas asih) yang memungkin seseorang, lebih-lebih seorang insan akademik, untuk dapat melakukan empati terhadap penderitaan orang lain. Seorang intelektual publik adalah sesorang yang bergerak, berpikir dan melakukan aksinya, karena memiliki compassion ini.

Ketika sebuah ketidakadilan terjadi pada warganegara atau sekelompok warganegara, dari sebuah negara tertentu, conscience dan compassion kita seperti membunyikan alarm bahwa ada orang-orang yang menjadi korban kesewenang-wenangan dari sebuah kekuasaan.

Perkenankan saya membacakan sebuah puisi yang mudah-mudahan dapat menggambarkan apa yang saya maksud dengan conscience dan compassion dalam pembicaraan ini.

Aku mendengar suara

Jerit hewan yang terluka

Ada orang memanah rembulan

Ada anak burung terjatuh dari sangkarnya

Orang-orang harus dibangunkan

Kesaksian harus diberikan

Agar kehidupan bisa terjaga (WS Rendra, 1974)                                                                                         

Dengan kebebasan akademik yang dimilikinya, melalui hasil analisisnya, seorang insan akademik harus menyampaikan kebenaran yang diyakininya, dia harus berani menyatakan sebuah kebenaran kepada yang memegang kekuasaan "speak truth to power" dengan segala resiko yang harus ditanggungnya. Dalam sejarah intelektual, ada yang disebut sebagai “pelacuran intelektual” ketika seorang intelektual mengabdi dan melacurkan dirinya pada kekuasaan. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa kekuasaan yang menjalankan otoritasnya secara sewenang-wenang meskipun telah mengklaim sebagai mewakili kepentingan nasional namun justru telah terbukti memperlakukan warga negaranya secara tidak adil maka sudah hampir bisa dipastikan; berdasarkan akal sehat, conscience dan compassion; tindakan itu bertentangan dengan konstitusi yang mengandung dalam deliberasinya sebuah “hikmat kebijaksanaan”. Jika ini yang terjadi, seorang insan akademik dengan kebebasan akademik yang dimikinya wajib menentangnya.

Papua dan Kepentingan Nasional

Sekarang saya ingin masuk pada ilustrasi yang kedua, yaitu apa yang saat ini sedang terjadi di Papua. Sebagai rentetan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sebelumnya terjadi, Papua merupakan gambaran yang sangat aktual dari klaim negara atas kebijakan yang dilakukan atas nama kepentingan nasional – yang secara retorik direpresentasikan dalam slogan yang selalu didengungkan “NKRI Harga Mati”. Di sini saya saya ingin menjadikan sebagai contoh sebuah hasil penelitian dari LIPI yang menunjukkan dengan jelas apa sesungguhnya problem mendasar di Tanah Papua ini. Saya kutipkan sedikit apa yang ditemukan oleh Tim Penelitian LIPI tersebut.

Konflik berkepanjangan di Papua juga mengakibatkan munculnya persoalan trauma dan psikologis di antara masyarakat, terutama para korban yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami penderitaan dan kekerasan politik. Meskipun kekerasan politik yang dialami masyarakat Papua tidak pernah tercatat (atau sengaja dilupakan) dalam sejarah bangsa Indonesia, pengalaman traumatis ini dapat diingat dengan sangat jelas oleh para korban. Pengalaman buruk yang diceritakan turun temurun telah membentuk Memoria Passionis yang sulit dihapuskan. Memoria Passionis ini menimbulkan masalah psikologis yang serius berupa ketidakpercayaan dan kecurigaan orang Papua terhadap hampir setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi persoalan di Papua. Agenda dan Potensi Damai di Papua (Elisabeth dkk, 2005: 18)

Para sejarawan adalah akademisi yang terus bergelut untuk mencari kebenaran sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang mereka gali dari berbagai sumber. Kebenaran sejarah seperti halnya kebenaran hukum, betapapun relatifnya sangat wajar selalu dikontestasikan di antara para ahli sejarah sendiri. Kepentingan kekuasaan atas klaim demi kepentingan nasional untuk memonopoli kebenaran sejarah juga merupakan tantangan tersendiri bagi para akademisi yang berusaha membuktikan bahwa monopoli kebenaran sejarah oleh negara meskipun sah secara hukum belum tentu sah secara akal sehat maupun berdasarkan conscience, compassion dan keadilan sosial (social justice). Apa yang terjadi di Papua, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pepera tahun 1969. Begitu juga halnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1965 yang sampai hari ini , kalau kita mau jujur, masih menjadi ketegangan yang selalu menghantui kita sebagai bangsa. Baik kasus Pepera tahun 1969 maupun peristiwa traumatis 1965 adalah ilustrasi yang sangat baik dari perbenturan yang selalu terjadi antara klaim kepentingan nasional dan klaim para akademisi yang berusaha menunjukkan melalui hasil-hasil penelitian baru dengan temuan-temuan baru yang mulai menguak apa yang sesungguhnya terjadi pada moment-moment sejarah yang sangat menentukan itu.

Sejarah sosial politik kita menunjukkan bahwa ancaman terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat dalam setiap warganegara tidak hanya berasal dari arogansi dan kesewenang-wenangan kekuasaan yang mengklaim sebagai mewakili kepentingan nasional, akan tetapi juga datang atau berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim tindakannya sebagai mewakili kepentingan umat dan keyakinan agama tertentu. Tindakan yang melanggar hak-hak warganegara yang diklaim berdasarkan keyakinan akan kebenaran agama tertentu jelas menjadi ancaman bagi akal sehat, kebebasan akademik dan conscience.

Klaim kebenaran yang didasarkan pada dogma-dogma yang diyakini oleh penganut agama tertentu bisa berpotensi mengancam kehidupan bersama yang telah diatur di dalam konstitusi. Insan akademik dengan kebebasan akademik, akal sehat, conscience dan compassion yang dimiliki akan keadilan sosial, juga harus berani menyatakan kebenaran; dan dengan demikian menunjukkan sikap keberpihakan yang dilandasi oleh humanisme dan rasa keadilan terhadap mereka yang telah menjadi korban persekusi atas nama keyakinan agama. Akal sehat, conscience dan kebebasan akademik dengan demikian niscaya akan selalu berhadapan dengan kekuasaan yang korup, sewenang-wenang; yang seringkali bersembunyi dalam klaim kepentingan nasional maupun klaim kebenaran dogmatis berdasarkan keyakinan agama tertentu.

Ketika perkembangan sebuah negara semakin memperlihatkan telah bercokolnya kekuatan ekonomi-politik yang bersifat oligarkis, klaim-klaim pengatasnamaan kepentingan nasional maupun kebenaran dogmatis keyakinan agama tertentu patut dicurigai karena kemungkinan telah beroperasi dalam bingkai kepentingan politik-ekonomi para oligark. Lagi-lagi di sinilah tantangan terbesar bagi para insan akademis untuk menganalisis kaitan sebab-akibat dan jaringan yang tidak kelihatan yang bisa jadi menyimpan agenda politik-ekonomi tersembunyi yang memiliki potensi melanggar konstitusi dan akan berdampak luas terhadap semakin jauhnya realisasi tercapainya sebuah masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dijanjikan oleh proklamasi kemerdekaan dan konsitusi.

 

*Tulisan di atas merupakan bahan kuliah umum (public lecture) yang disampaikan Dr. Riwanto Tirtosudarmo dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik), 7 Desember 2020. KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) yang didirikan pada tanggal 7 Desember 2017, persis empat tahun yang lalu, adalah sebuah platform bersama bagi siapa saja yang peduli dengan kebebasan akademik, para insan akademik yang selalu bekerja dengan akal sehat, conscience dan compassion; untuk selalu mempertanyakan, re-thingking, re-imagining, menguji kebenaran dengan prinsip dan kaidah saintifik, segala sesuatu, termasuk klaim atas kepentingan nasional atau klaim kebenaran atas nama keyakinan agama tertentu.


Tag : #Akademia #Kebebasan Akademik #Akal Sehat #Kepentingan Nasional #KIKA



Berita Terbaru

 

Pandemi Corona
Sabtu, 16 Januari 2021 10:48 WIB

Pemkab Sarolangun Anggarkan Rp 5 Miliar ABPD untuk Penanggulangan Covid-19 Tahun 2021


Kajanglako.com, Sarolangun – Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tampaknya masih serius menaggulangi penularan wabah virus corona atau Covid-19.

 

Banjir
Sabtu, 16 Januari 2021 10:42 WIB

Air Sungai Meluap, 74 Desa di Sarolangun Terendam Banjir


Kajanglako.com, Sarolangun – Dikelilingi aliran air sungai Limun, Sungai Batang Asai serta Sungai Muara Tembesi, Kabupaten Sarolangun menjadi salah

 

Jumat, 15 Januari 2021 09:57 WIB

Masnah Busro Resmikan Pasar Rakyat Sengeti


Kajanglako.com, Muaro Jambi - Bupati Muaro Jambi Masnah Busro Secara resmi membuka pasar rakyat Sengeti yang baru selesai di bangun oleh pemerintah kabupaten

 

Sosok dan Pemikiran
Jumat, 15 Januari 2021 08:42 WIB

Menengok Masa lalu, Menatap Masa Depan: Hariman Siregar dan Malari


Oleh: Riwanto Tirtosudarmo* Adakah, atau masih mungkinkah, sebuah perubahan besar untuk membentuk sesuatu yang baru bisa terjadi di masa depan? Goenawan

 

PETI
Kamis, 14 Januari 2021 20:04 WIB

Diduga Melakukan PETI, Polres Merangin Amankan Alat Berat dan Tiga Warga Bungo


Kajanglako.com, Merangin - Polres Merangin amankan Eskavator dan tiga warga Bungo karena diduga melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah