Studi Konflik dan Masih Tak Terselesaikannya Masalah Sosial Kita

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Pagi tadi saya ikut menyaksikan dan mendengarkan secara online orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar profesor riset, bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI); Ahmad Najib Burhani dan Cahyo Pamungkas. Orasi kedua peneliti yang usianya relatif muda ini memperlihatkan kajian ilmu sosial di LIPI tidak mandeg dan terus merambah wilayah-wilayah sosial yang selama ini dianggap sensitif, seperti konflik agama dan separatisme. Kedua orasi yang baru disampaikan ini telah menambah khazanah kajian konflik yang sebelumnya juga dikemukakan oleh Aswi Warman Adam dalam orasi profesor risetnya tentang konflik politik 1965.

Secara umum bisa dikatakan bahwa kajian konflik sosial yang semakin sistematis dan berani memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap tabu untuk didiskusikan secara terbuka memberikan harapan akan berkembangnya ilmu-ilmu sosial secara lebih sehat di masa depan. Ilmu-ilmu sosial yang sehat memberikan harapan akan bisa diatasinya berbagai konflik sosial yang kita semua mengetahui masih terus terjadi meskipun reformasi politik pasca Orde-Baru telah kita lewati selama dua dekade. Para pengamat di dalam maupun di luar negeri pun sepakat bahwa kualitas demokrasi kita saat ini sedang mengalami degradasi.

Keberanian para peneliti sosial di LIPI yang notabene adalah PNS atau ASN yang sampai saat ini sebetulnya bekerja dalam lembaga-lembaga penelitian pelat merah, yang meskipun tidak lagi setertekan dulu untuk mengungkapkan pikiran kritis apalagi jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tingkah laku kelompok-kelompok non-negara yang represif dan intoleran, haruslah diberi acungan jempol. Keberanian mereka untuk mengkaji secara akademik konflik sosial yang sesungguhnya masih jauh dari terselesaikan itu; seperti peristiwa 65, persekusi dan intoleransi terhadap berbagai kelompok minoritas seperti Ahmadiah, dan anggapan bahwa masalah Papua adalah sekedar persoalan ekonomi dan bukan soal politik, adalah contoh-contoh betapa sebagai bangsa kita belum mencapai sebuah ekuilibrium sosial-politik yang diharapkan.

Orasi yang disampaikan Dr. Ahmad Najib Burhani "Agama, Kultur (In) Toleransi dan Dilema Minoritas di Indonesia" dan Dr. Cahyo Pamungkas "Rekonstruksi Pendekatan dalam Kajian Konflik di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Thailand, Filipina dan Myanmar"; menunjukkan bahwa secara teoretis-konseptual, ilmuwan sosial Indonesia sebenarnya telah mampu mengembangkan berbagai pendekatan yang bersifat akademik untuk menyusun strategi untuk mitigasi maupun solusi dari konflik sosial yang sampai saat ini terus menghantui masyarakat yang secara langsung menjadi wilayah terjadinya konflik sosial itu.

Melakukan kajian sosial tentang konflik sosial adalah memang menjadi tugas dan tanggung jawab para peneliti sosial. Sebagai peneliti tugas mereka  bisa dikatakan telah dianggap selesai dengan publikasi hasil penelitian yang telah mereka lakukan, baik dalam bentuk laporan penelitian, buku, artikel jurnal, kolom opini di koran; atau naskah orasi profesor riset, seperti kita dengar dan saksikan pagi tadi.

Sebuah tindak lanjut yang berupa langkah kongkrit untuk memitigasi konflik yang sedang terjadi, dan mencari solusi yang tepat untuk merintis jalan damai yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sosial itu, memang yang paling penting dan diharapkan. Seorang peneliti sosial dengan pemahaman yang mendalam yang diperolehnya dari pengkajian yang telah dilakukannya jelas merupakan pihak yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang bergerak pada tataran praktis, baik dalam konteks kebijakan pemerintah maupun kegiatan-kegiatan rekonsiliasi dan penguatan lembaga-lembaga advokasi di tataran akar rumput yang dilakukan oleh berbagai institusi masyarakat sipil.

Berbagai program strategis untuk solusi penyelesaian konflik sosial oleh karena itu perlu disusun sebagai proyek kolaborasi antara berbagai pihak terkait, dan tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Sebuah kolaborasi juga hanya mungkin jika antara pihak-pihak yang terkait; peneliti, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil;  memiliki sikap saling percaya dan keterbukaan satu sama lain (mutual trust). Harus diakui justru letak persoalannya ada dalam ketiadaan "mutual trust" ini.

Konflik sosial yang menjadi kajian Ahmad Najib Burhani (agama dan dilema minoritas) Cahyo Pamungkas (nasionalisme dan separatisme) dan Asvi Warman Adam (peristiwa 65) adalah isu-isu politik aktual yang masih harus diselesaikan jika bangsa ini tidak ingin terjebak dalam "protracted conflict" yang akan menjadi batu sandung untuk melangkah ke depan (move on). Dari pengalaman yang selama ini bisa diamati,  hasil kajian tentang konflik sosial seringkali kalau tidak hampir selalu, terlambat, dalam arti penelitian selesai dilakukan, namun konflik sosial terus berlangsung bahkan telah berkembang menjadi lebih rumit dan kompleks.

Sulit untuk dibantah bahwa penanganan sebuah konflik sosial terutama bukan karena pemahaman akan proses dan dinamika yang terjadi yang belum ada, namun lebih dikarenakan tidak adanya "trust" terutama dari pihak pemerintah terhadap hasil kajian sosial yang secara kritis melihat keterlibatan aparat atau institusi pemerintah yang tidak jarang ikut menjadi bagian dari konflik sosial yang terjadi.

Oleh karena itu, betapapun lengkap dan telitinya sebuah hasil kajian tentang konflik sosial dilakukan, tanpa adanya "mutual trust" dan "good will" serta dihilangkannya sikap mau menang dan benar sendiri dari pihak-pihak yang diharapkan dapat melakukan mitigasi maupun solusi, kajian itu hanya akan menjadi pengetahuan yang mungkin mengagumkan saja, sementara masyarakat akan terus menjadi korban dari konflik-konflik yang terus terjadi dan tak terselesaikan itu.

*Peneliti Independen. Karya tulisnya terbit dalam bentuk jurnal, buku dan tulisan populer.