Minggu, 26 Januari 2020


Rabu, 04 Desember 2019 16:00 WIB

DLH Provinsi Jambi Gelar FGD Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Reporter : Juanda
Kategori : Inforial

Foto: Juanda

Kajanglako.com, Jambi - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, menggelar focus group discussion (FGD), membahas perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK), di Kantor DLH, Rabu (4/12).
 
FGD yang diikuti peserta perwakilan dari pihak sekolah tingakt SD, SMP, SMA/MA dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) LH Provinsi Jambi Evi Primawaty.
 
Evi mengatakan, melalui FGD ini Ia berharap dapat menyebarluaskan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya memasukkan aspek lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran serta dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan lingkungan.
 
"Perlu adanya pemahaman yang sama dan selaras dalam merumuskan, merencanakan dan menyusun anggaran yang memenuhi azas pembangunan berkelanjutan," kata Evi.
 
Lanjut Evi, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan inisiatif pembangunan yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan serta penurunan emisi. "PRK dikembangkan dari serangkaian program, kebijakan dan komitmen pemerintah terkait penanganan perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Evi.
 
Menurutnya, inisiatif PPRK tercantum dalam prioritas pembangunan nasional pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
 
"Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi," kata Evi.
 
Semenjak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), penanganan perubahan iklim tak hanya semata-mata menjadi persoalan pusat, namun pemerintah daerah juga berkewajiban membuat rencana dan menerapkan aksi-aksi mitigasi daerah.
 
"Jadi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah sebuah paradigma pembangunan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA," kata Evi.
 
Sangat Jelas, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional pada point 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim jelas tertuang dalam Prinsip dasar Perencanaan PRK mencakup : 
1. Penerapan Evidence-based Policies. 
2. Keikutsertaan Carrying capacity (termasuk Emisi GRK) sebagai komponen penting dalam penyusunan perencanaan dan target nasional.
3. Analisa trade-off menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan pengelolaan lingkungan. 
4. Implementasi prinsip Holisti,Integrated, Thematic, Spatial. 
5. Inklusifitas dalam penyusunan perencanaan dengan stakeholders terkait
Dalam konteks SDG, PRK adalah tema pilar lingkungan yang menempatkan pencapaan Target Goal 13 (Perubahan Iklim) sebagai Basis utama untuk mendukung Goal 7 dan Goal 8 (Pilar Ekonomi), Goal 1 dan Goal 4 (Pilar Sosial) dan Goal 11, 12, 14 dan 15 (Pilar lingkungan).
 
Evi menekankan, seluruh kegiatan pembangunan rendah karbon yang didanai oleh APBN, APBD, Dana Hibah Luar Negeri maupun swadaya masyarakat diamanahkan untuk dilaporkan pada sistem AKSARA. 
 
"Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) merupakan wadah/platform perekaman aksi pembangunan rendah karbon yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi," katanya.
 
Yang Harus dipahami, Perencanaan AKSARA bertujuan untuk :
1. Menyediakan data dan informasi mitigasi Indonesia yang akurat, transparan, dan partisipatif.
2. Menyediakan sistem pengumpulan dan pelaporan capaian aksi mitigasi kolaboratif lintas sektoral, pusat-daerah dalam mendukung pembangunan rendah karbon Indonesia.
3. Mendukung kredibilitas dan transparansi pelaporan pencapaian penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon Indonesia kepada masyarakat internasional.
4. Menyediakan data yang up-to-date yang dapat digunakan dalam proses evaluasi dan perencanaan pembangunan rendah karbon yang lebih baik selanjutnya.
 
Salah satu aksi yang dapat diinput ke aplikasi AKSARA adalah pengelolaan Bank Sampah di sekolah maupun tapak lainnya.
Aplikasi online AKSARA dapat dilihat pada alamat https://pprk.bappenas.go.id/aksara
Bapak/Ibu, hadirin peserta FGD yang saya hormati. (Kjcom)


Tag : #DLH #Jambi



Berita Terbaru

 

Sabtu, 25 Januari 2020 22:27 WIB

Gubernur Fachrori Sampaikan Kesan Ini, pada Pisah Sambut Kepala BPS Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Jambi – Gubernur Jambi Fachrori Umar, memuji Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, mulai dari Kepala BPS sampai semua jajarannya,

 

Sabtu, 25 Januari 2020 17:46 WIB

Al Haris Lantik Ratusan Tim Pemenangan untuk Bungo dan Tebo


Kajanglako.com, Merangin - Al Haris kembali melantik tim pemenangannya untuk pemilihan gubernur periode 2021-2024. Sabtu (25/1/20), Bupati Merangin dua

 

Sabtu, 25 Januari 2020 15:00 WIB

KASN Bersurat ke Gubernur Jambi, Permintaan Klarifikasi Soal Nonjob Pejabat


Kajanglako.com, Jambi - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI, menyurati Gubernur Jambi Fachrori Umar, berisi permintaan klarifikasi demosi dan nonjob

 

Sabtu, 25 Januari 2020 14:43 WIB

23 Tahun Tak Bersua, Ini Potret Reuni Akbar Alumni SMK Veteran Kota Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Sabtu (25/1) pagi, bertempat di salah satu restoran di kawasan Sipin Kota Jambi, ratusan alumni SMK Veteran Kota Jambi dari tahun

 

Sabtu, 25 Januari 2020 12:02 WIB

Wabup Apri Tinjau Jalan Dusun Aur Cino, Masyarakat Antusias


Kajanglako.com, Bungo - Wakil Bupati Bungo H Safruddin Dwi Afriyanto melaksanakan kunjungan kerja di Dusun Senamat Ulu dan Aur Cino. Kunjungan Wabup ke