Senin, 16 Desember 2019


Jumat, 29 November 2019 00:00 WIB

KPK Soroti Mega Proyek Flyover Jambi

Reporter : Juanda Prayitno
Kategori : Berita Pemerintahan

Abdul Haris, Korwil II Korsupgah KPK RI/ foto: Juanda

Kajanglako.com, Jambi - Rencana Gubernur Jambi Fachrori Umar menuntaskan mega proyek flyover/jembatan layang Simpang Mayang untuk menangkal kemacetan di ibukota Provinsi Jambi (Kota Jambi), yang menguras kocek APBD Rp 175 miliar, akhirnya kandas. Pasalnya DPRD Provinsi Jambi menunda mentah-mentah keinginan orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut.

Penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Dewan berpendapat pembangunan flyover belum begitu mendesak dan bukan prioritas. Justru yang harus segera dituntaskan Gubernur di sisa waktu Jambi Tuntas 2016-2021 dan tertuang dalam RPJMD adalah persoalan infrastruktur khususnya jalan provinsi dan jembatan.



Berangkat dari ditundanya pembangunan mega proyek Flyover, tempo hari ternyata Komisi Anti Korupsi (KPK) RI, memantau persoalan tersebut.

Terbukti, usai tim korsupgah KPK melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua dan Anggota DPRD Provisni Jambi, Jumat (29/11), kepada awak media KPK mengatakan sepakat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi menunda pembangunan tersebut di tahun 2020.

"Iya lah, proyek besar cuma setahun, yang benar bae. Kalau saya sepakat dengan Dewan," kata Abdul Haris, Korwil II Korsupgah KPK.

Ditegaskan Haris,  proyek yang besar itu tidak boleh terburu-buru dan cukup menjadi pelajaran ketika KPK menangani kasus perkara Hambalang karena adanya tindak pidana korupsi.

"Harus ada studi kelayakan yang benar, pekerjaan tidak boleh terburu-buru, proyek Rp175 Miliar kan besar, studi bandingnya yang layak, dikaji secara teknis, kita berharap janganlah begitu," katanya.

Lebih lanjut Ia mempersilakan Pemprov melakukan pembangunan, karena tidak ada larangan. Tetapi harus ada aturan mainnya, ada kajian teknisnya, kajian administratifnya dan anggarannya tidak bisa disamakan membangun rumah sendiri.

"Kan banyak itu, lingkungan masyarakatnya, efek pembangunan itu gimana. Nggak bisa bikin kaya rumah sendiri, rumah sendiri juga kalau sembarangan kan bisa ketiban rumah. Apalagi proyek yang besar," katanya.

Untuk diketahui, wacana mega proyek flyover Simpang Mayang juga telah menelan korban yang kini tersandung kasus hukum  Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), dan sejumlah mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi, karena persoalan fee. (Kjcom)


Tag : #KPK #DPRD



Berita Terbaru

 

Minggu, 15 Desember 2019 02:14 WIB

Songsong Pilgub 2020, Lembaga Survei ADRC Sasar Pengguna Smartphone


Kajanglako.com, Jambi - Di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi di Era digitalisasi 4.0, semua sistem baik dari segi perencanaan, input dan output

 

Sosok dan Pemikiran
Sabtu, 14 Desember 2019 08:33 WIB

Soedjatmoko


Oleh: Manuel Kaisiepo* Membaca ulang pemikiran dalam buku The Fourth Industrial Revolution (2016) karya Klaus Schwab, pendiri dan Ketua World Economic

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:46 WIB

Sidak Limbah PT SGN, Komisi III dan LH Langsung Uji pH


Kajanglako.com, Merangin - Komisi III DPRD Merangin sidak ke PT Sumber Guna Nabati (SGN), Jumat (13/12). Ini merupakan tindak lanjut dari adanya keluhan

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:42 WIB

Ketua Organisasi Jurnalis Bungo Kecam Sikap Arogan Oknum Security RSUD H Hanafie


Kajanglako.com, Bungo - Penghalangan peliputan oleh jurnalis di Kabupaten Bungo kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh sucurity RSUD H Hanfie Muara Bungo,

 

Jumat, 13 Desember 2019 16:46 WIB

Dua Tersangka Korupsi Proyek PLTMH Sebesar 2,6 Milyar Diamankan Polres Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Polres Sarolangun merilis tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLMTH) di Desa Batin Pengambang