Senin, 16 Desember 2019


Rabu, 27 November 2019 20:00 WIB

Korsupgah KPK RI Sorot Aset dan Penggunaan APBD Sarolangun

Reporter : Riadi
Kategori : Berita Pemerintahan

Foto: RIadi

Kajanglako.com, Sarolangun - Korsupgah KPK, Rabu (27/11) pagi mengunjungi Kabupaten Sarolangun. Kunjungan ini untuk mensosialisasikan pencegahan tindak korupsi dengan melakukan kaordinasi audiensi dan supervisi pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Korsupgah KPK Korwil 2 mendadak mendatangi Kabupaten Sarolangun dan semua pejabat dikumpulkan di ruang aula kantor bupati.



Dalam penyampaiannya, Aida Ratna Julaiha, Kasatgas Kaordinasi Supervisi Pencegahan Korwil II KPK Republik Indonesia, menegaskan, pejabat Pemkab Sarolangun untuk tidak bermain-main dengan anggaran APBD dan tidak memberi gratifikasi serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memberikan gratifikasi dan menerima suap.

"Kita bidang pencegahan korupsi, dengan ini jangan sampai ada pejabat yang bermain-main dengan APBD," jelas Ratna.

Pertemuan ini merupakan kegiatan rutin memasuki triwulan ke tiga dalam program pencegahan terintegrasi korupsi di Kabupaten Sarolangun. KPK menerima banyak laporan masalah aset daerah  yang tidak terkoordinir dengan baik.

KPK minta Pemkab Sarolangun melakukan pendataan aset dengan baik, karena aset di Pemkab Sarolangun setiap tahunnya selalu menjadi temuan di BPK. "Terutama untuk aset yang terus menjadi temuan di BPK," kata Ratna.

Selain itu Ratna mengantisipasi adanya aset milik daerah yang tidak terdata sebagai aset milik daerah karena menjadi temuan rutin setiap tahun.

Masih masalah aset, banyaknya aset daerah  yang menjadi temuan di Sarolangun seperti mobil dinas yang dipakai mantan pejabat daerah dan anggota DPRD yang belum mengembalikan turut jadi sorotan KPK.

Aida Ratna menegaskan agar kendaraan dinas yang dipakai mantan pejabat yang belum dikembalikan segera dikembalikan. Atau dengan melayangkan surat, bila tidak dikembalikan Pemkab diminta untuk melibatkan jaksa dalam penarikan paksa aset Pemkab Sarolangun yang dikuasai mantan pejabat daerah. Tidak hanya itu, Ratna menegaskan Pemkab segera melakukan sertifikasi aset tanah milik Pemkab yang tidak bersertifikasi.

"Kita minta pemkab melayangkan surat penarikan,atau gandeng jaksa untuk menarik mobil dinas, karena jaksa telah bekerja sama sama kita,” jelas Ratna.

Lebih lanjut korsupgah KPK mengultimatum kepala daerah agar tidak melakukan praktek jual beli jabatan dan praktek suap. "Jangan sampai ada jual beli jabatan dalam pelantikan eselon serta terima transaksi suap, ini kebanyakan dilakukan di daerah lainnya," ungkapnya.

Kepala Korsubgah Korwil II KPK RI Aida Ratna Julaiha mengingatkan, di tahun 2020 Provinsi Jambi akan melakukan pemilihan Gubernur. Bupati Sarolangun akan mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur. KPK ingatkan bagi kepala daerah yang mencalonkan sebagai gubernur tidak memanfaatkan anggaran APBD untuk kepentingan sosialisasi kepentingan pencalonannya.

"Pemilihan Gubernur 2020 saya dengar Bupati Sarolangun akan mencalonkan diri, saya minta tidak memanfaatkan APBD dalam pencalonannya," jelasnya lagi.

Sementara Wakil Bupati Sarolangun Hillatil Badri minta BPKAD bagian aset untuk melayangkan surat untuk mengembalikan aset mobil dinas yang digunakan mantan pejabat daerah maupun danggota DPRD. Bila tidak dikembalikan, Pemkab akan ambil paksa dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sarolangun.

"Iya kita akan dengar penjelasan ibu Korsupgah, dalam penataan aset dengan menarik mobil dinas yang digunakan mantan pejabat," kata Hilal.

Hilal mengakui banyaknya aset daerah berupa mobil dinas belum dikembalikan oleh beberapa oknum mantan pejabat daerah dan mantan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Sarolangun.

"Iya kita selalu disandung masalah aset setiap tahunya, tapi saya belum tahu berapa mobil dinas yang belum dikembalikan," ungkapnya

Sementara berdasarkan data yang diperoleh, mobil dinas yang belum dikembalikan ke pemerintah daerah seperti Iskandar mantan staf ahli Bupati. Edi Warman mantan Anggota DPRD Sarolangun, Asnawi Sani mantan staf ahli Bupati, Amrizal pensiunan ESDM, Fuad zakir dan Elmi. Selain itu mantan Ketua DPRD Saihu juga terdata belum menggembalikan mobil dinas. (Kjcom)


Tag : #Sarolangun #KPK



Berita Terbaru

 

Minggu, 15 Desember 2019 02:14 WIB

Songsong Pilgub 2020, Lembaga Survei ADRC Sasar Pengguna Smartphone


Kajanglako.com, Jambi - Di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi di Era digitalisasi 4.0, semua sistem baik dari segi perencanaan, input dan output

 

Sosok dan Pemikiran
Sabtu, 14 Desember 2019 08:33 WIB

Soedjatmoko


Oleh: Manuel Kaisiepo* Membaca ulang pemikiran dalam buku The Fourth Industrial Revolution (2016) karya Klaus Schwab, pendiri dan Ketua World Economic

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:46 WIB

Sidak Limbah PT SGN, Komisi III dan LH Langsung Uji pH


Kajanglako.com, Merangin - Komisi III DPRD Merangin sidak ke PT Sumber Guna Nabati (SGN), Jumat (13/12). Ini merupakan tindak lanjut dari adanya keluhan

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:42 WIB

Ketua Organisasi Jurnalis Bungo Kecam Sikap Arogan Oknum Security RSUD H Hanafie


Kajanglako.com, Bungo - Penghalangan peliputan oleh jurnalis di Kabupaten Bungo kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh sucurity RSUD H Hanfie Muara Bungo,

 

Jumat, 13 Desember 2019 16:46 WIB

Dua Tersangka Korupsi Proyek PLTMH Sebesar 2,6 Milyar Diamankan Polres Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Polres Sarolangun merilis tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLMTH) di Desa Batin Pengambang