Selasa, 10 Desember 2019


Jumat, 15 November 2019 17:05 WIB

Hadiri Rakor BKP Kementan RI, Amir Hasbi Sambut Baik Rancangan Inpres Perkuat CBPD

Reporter : Juanda Prayitno
Kategori : Inforial

Amir Hasbi hadiri Rakor BKP / foto: istimewa

Kajanglako.com, Jambi -Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelar Rakor Pembahasan Rancangan Inpres tentang Percepatan Penyelenggaraaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, di Bogor, Selasa (12/11).

BKP Kementan membahas Rancangan Inpres untuk Perkuat Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), dimana Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga desa, wajib menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai amanat UU Pangan No. 18/2012 dan PP No. 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.



Kepala BKP, Agung memaparkan bahwa dari hasil evaluasi komitmen terhadap penyelenggaraan  Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai implementasi dari CPPD, sampai dengan November 2019, baru 27 Pemerintah Povinsi dan 216 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki CPPD/CBPD dari seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada, meskipun CBPD yang dimiliki masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut masih di bawah target ideal. Sedangkan 75.436 Desa belum memiliki CBPD Pemerintah Desa.

Amir Hasbi, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang juga mengahdiri rakor tersebut, menyambut baik dikeluarkannya Inpres untuk Perkuat Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).

"Alhamdulillah, melalui terobosan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI ini sangat luar biasa, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah, hal ini tentunya  kita Apresiasi dan kita sambut dengan baik," kata Amir Hasbi.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Inpres ini nantinya akan memperkuat Dinas Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia, khususnya di Jambi, dalam menyikapi daerah yang rentan pangan maupun daerah rawan pangan, sehingga mampu untuk mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah.

"CBPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat," katanya.

"Kita akui selama ini aturannya sangat lemah, atau hanya di atur melalui  Permentan RI No 11 Tahun 2018 tentang Cadangan Beras Pemerintah Daerah," lanjutnya. (Kjcom)




Berita Terbaru

 

Senin, 09 Desember 2019 17:42 WIB

Empat Perwira Polres Sarolangun Dimutasi


Kajanglako.com, Sarolangun - Empat perwira di jajaran Polres Sarolangun dimutasi, Senin (9/12). Prosesi serah terima jabatan berlangsung di halaman mapolres

 

Senin, 09 Desember 2019 17:10 WIB

Ratusan Warga Mandiangin Berdemo, Tuntut Pemerintah Cabut Izin PT AAS


Kajanglako.com, Sarolangun - Ratusan warga Kecamatan Mandiangin mendatangi Kantor Bupati Sarolangun, Senin (9/12) pagi. Mereka menuntut kesepakatan perjanjian

 

Senin, 09 Desember 2019 16:40 WIB

Susulan, Mewakil Gubernur Sekda M Dianto Lantik Dua Pejabat Pemprov


Kajanglako.com, Jambi - Dua pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dilantik dan dikukuhkan

 

Senin, 09 Desember 2019 16:30 WIB

Mantan Kasat Pol PP Edi Kusmiran: 2017 Gubernur Kasih Saya Pinjam Baju, 2019 Bajunya Diambil Lagi


Kajanglako.com, Jambi - Edi Kusmiran mantan Kasat Pol PP Provinsi Jambi, usai mengikuti prosesi pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat

 

Senin, 09 Desember 2019 16:21 WIB

Pria 60 Tahun Ini Tega Cabuli Anak Tirinya


Kajanglako.com, Merangin - Apa yang dilakukan Yanto (60) warga Desa Selango, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin ini tidak layak ditiru. Kini