Jumat, 15 November 2019


Senin, 04 November 2019 10:59 WIB

Nono Anwar Makarim

Reporter :
Kategori : Sosok

Penulis

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Nono, begitu dirinya akrab disapa, mungkin sudah menulis esai sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), atau bahkan sebelumnya, ketika masih menjadi pelajar di Pekalongan.



Kehidupan mahasiswa di Jakarta tahun 1960an pastilah sangat seru. Di bawah bayang-bayang Perang Dingin, polarisasi politik antara kaum kiri dan kanan, antara yang pro Soekarno atau sebaliknya, dan tentu saja kaum oportunis yang biasa ke kiri atau ke kanan, semua campur aduk ada di sana.

Nono, tidak saja berada di tengah lingkungan kampus yang penuh "passion" itu, tetapi juga di tengah keluarga intinya yang merupakan elite Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI, partai politik yang didirikan Sutan Syahrir  memiliki lapisan atas yang dikenal sebagai tokoh-tokoh intelektual terkemuka, sebut saja misalnya, Soedjatmoko, Soemitro Djojohadikusumo, kakak beradik Soedarpo dan Soebadio Sastrosatomo, Sarbini Soemawinata dan Hamid Algadri (mertua Nono).

Meskipun sebagai partai, menurut Prof. Slamet Iman Santoso, almarhum, Dekan pertama Fakultas Psikologi UI, "anggotanya cuma segenggem (sekepalan tangan)", tapi keintelektualan kelompok kecil ini memberi warna tersendiri pada jagad politik tanah air.

Begitu Soekarno jatuh dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, Nono dan beberapa tokoh mahasiswa lainnya, seperti Marie Muhammad, Sugeng Sarjadi dan RachmanTolleng, termasuk yang diangkat menjadi anggota DPR-GR periode 1967-1971, mewakili golongan mahasiswa yang memiliki kontribusi dalam menumbangkan Soekarno dan Orde-Lama.

Sebelum naik Semeru akhir 1969 dan menemui ajalnya di atas gunung itu, Soe Hok Gie dan beberapa temannya di Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) UI, sempat mengirim paket berisi pakaian dalam dan alat kecantikan wanita buat rekan-rekannya yang jadi anggota DPR-GR. Tapi mungkin karena pada dasarnya Nono adalah seorang intelektual, dia memutuskan berhenti sebagai anggota DPR-GR. Nono memimpin Harian Kami di Jakarta (1966-1973), dan pada saat yang hampir bersamaan, RachmanTolleng menahkodai Koran Mahasiswa Indonesia di Bandung; dua surat kabar mahasiswa yang bersuara kritis terhadap Orde-Baru.

Tolleng dan Nono adalah dua intelektual penting pasca 1965, di samping Marsilam Simanjuntak, Sjahrir dan Soe Hoek Gie; yang sempat sebentar berbulan madu dengan Soeharto dan Orde-Baru, tetapi kemudian kecewa, dan memilih berada di luar kekuasaan. Ketika Ali Sadikin menjadi gubernur DKI melakukan berbagai pembaharuan awal tahun 1970an, termasuk bidang kebudayaan dengan mendirikan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) - Taman Ismail Marzuki (TIM), salah satu yang mendapat perhatian adalah usaha percetakan  (PT. Pustaka Jaya) dan penerbitan majalah kebudayaan (Budaya Jaya).  Dalam pada itu, sebagai pemimpin redaksi majalah Budaya Jaya, Nono selalu menulis dalam rubrik Kaleidoskop yang merupakan refleksi dan analisisnya yang tajam dan kritis tentang berbagai isu sosial politik yang saat itu sedang atau bakal hangat.

Bulan madu para intelektual kritis dengan Orde-Baru memburuk dan meruncing pada Januari 1974 dengan demonstrasi besar mahasiswa menuntut perubahan arah pembangunan yang dinilai hanya menguntungkan modal asing. Peristiwa yang kemudian  terkenal sebagai Malari (Lima Belas Januari) itu, dianggap didalangi oleh orang-orang yang dekat dengan PSI, dan buntutnya sejumlah tokoh ditangkap, beberapa diadili, seperti Aini Chalid (Yogyakarta),  Sjahrir dan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar, saat itu menantu Prof Sarbini. Mereka yang ditangkap, antara lain, Prof. Sarbini, Subadio Sastrosatomo, Soedjatmoko, Dorodjatun Kuntjorojakti dan Juwono Sudarsono.

Mungkin, jika Nono dan Arief Budiman masih di Jakarta, mereka termasuk yang ditangkap, tapi Nono dan Arief saat itu sudah nongkrong di Harvard, Amerika Serikat. Harvard adalah sebuah universitas idaman, dan Nono masuk di Fakultas Hukum, mungkin fakultas yang paling prestisius, sementara Arief Budiman di Fakultas Sosiologi. Nono meraih gelar doktornya tahun 1978 dengan disertasi tentang "Companies and Business in Indonesia".

Sepulangnya ke Indonesia, suami dari Atika Algadrie ini sempat bergabung dengan kantor hukum Adnan Buyung Nasution. Dua tahun setelahnya (1980), Nono mendirikan kantor hukum bersama Frank Taira Supit, koleganya ketika di Harvard, bernama Makarim & Taira S, dan menjadi firma hukum papan atas.

Ket: Nono Anwar Makarim. 

Nono dengan kesuksesannya, mendirikan beberapa yayasan filantropis dan tetap menulis esai yang tajam dan kritis. Barangkali ini sebuah ironi, ketika Peristiwa Malari tahun 1974, intelektual dan mahasiswa menuntut keluarnya modal asing, awal tahun 1980-an berbagai firma hukum didirikan untuk melayani kepentingan inverstor-investor asing yang ingin beroperasi di Indonesia, dimana persoalan hokum adalah kendala tersendiri yang memerlukan peran para "lawyer" yang tahu bagaimana menembus hutan belantara peraturan dan perizinan untuk memuluskan investasi asing dan menjadikan negeri ini pantas diberi label Indonesia Incorporated .

"Indonesia: The rise of capital" (Richard Robison,1986),  meskipun terdengar sarkastis menulis, satu-satunya yang masih revolusioner adalah kapitalisme. Pasca dihabisinya golongan kiri di Indonesia tahun 1965, yang ada tinggal golongan kanan, sekritis apapun para intelektual seperti Nono Anwar Makarim dan RahmanTolleng almarhum, mereka nggak mungkin jadi kiri. Mungkin ini kutukan dari ribuan korban pembunuhan orang-orang yang dianggap kiri yang tidak pernah dibuktikan kesalahannya, Indonesia pasca 1965 benar-benar menjadi kapitalistik, kapitalis malu-malu kucing, kata Arief Budiman, awal tahun 1990-an.

Berbeda dengan kapitalisme di negeri induknya, yang tetap menghasilkan kesejahteraan, kapitalisme di sini menjadi kanibalistik, menghasilkan segelintir orang kaya dan meremukkan hidup mayoritas warga negara. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, buah akumulasi kebijakan Orde Baru menjadikan kedaulatan ekonomi jargon kosong.

Sejak Peristiwa Malari 1974 tidak ada lagi kritik yang mendasar terhadap OrdeBaru. Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 tidak jugamelahirkan keberanian dari para presiden yang menggantikannya untuk merubah struktur ekonomi yang timpang dan semakin tergantung pada korporasi multinasional itu.

Pada usianya yang 80-an tahun itu, Nono Anwar Makarim pastilah masih sangat "concern" pada persoalan ketidakadilan sosial dan ketimpangan  ekonomi negerinya itu. Namun, waktunya sudah lewat, tentu dia merasa telah berbuat sesuatu bagi negerinya. Kita juga tidak tahu apakah dia menyesali pilihan masa lalunya. Mungkin eksponen angkatan 1966 ini akan berujar, seandainya aku muda lagi, aku akan memilih melakukan ini, karena tanpa ini, kesenjangan tak akan terjembatani, dan ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa, mungkin.

*Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan tulisan populer. Seri intelektual publik ini terbit saban Senin di rubrik SosoK Kajanglako.com.


Tag : #Sosok #Nono Anwar Makarim #Praktisi Hukum #Angkatan 1966



Berita Terbaru

 

Jumat, 15 November 2019 19:24 WIB

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Terima Bantuan Mobil Operasional TTIC dan Cold Storage dari Mentan RI


Kajanglako.com, Jambi - DinasKetahanan Pangan Provinsi Jambi menerima bantuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia. Bantuan tersebut berupa

 

Jumat, 15 November 2019 18:14 WIB

Gubernur Fachrori Terima DIPA 2020 dari Presiden RI


Kajanglako.com, Jakarta - Gubernur Jambi Fachrori Umar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia Joko

 

Jumat, 15 November 2019 17:30 WIB

Diikuti Romi Haryanto, Wabup Mashuri Lepas Gelamor Offroad


Kajanglako.com, Merangin - Wabup Merangin,  Mashuri bersama Bupati Tanjungjabung Timur Romi Hariyanto melepas Geopark Lestari Adventure (Gelamor)

 

Jumat, 15 November 2019 17:05 WIB

Hadiri Rakor BKP Kementan RI, Amir Hasbi Sambut Baik Rancangan Inpres Perkuat CBPD


Kajanglako.com, Jambi -Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelar Rakor Pembahasan Rancangan Inpres tentang Percepatan

 

Kamis, 14 November 2019 15:58 WIB

Tahun Depan UMP Batanghari Ditetapkan Rp 2,6 Juta


Kajanglako.com, Batanghari - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Batanghari menetapkan