Sabtu, 14 Desember 2019


Kamis, 08 Agustus 2019 11:45 WIB

Marak Razia Buku Berhaluan Kiri, Penggiat Literasi Jambi: Itu Tindakan Berlebihan!

Reporter :
Kategori : Berita Daerah

ilustrasi. sumber: klubseribuku.com

Kajanglako.com: Menyikapi aksi razia buku berhaluan kiri oleh Polisi dan kelompok Masyarakat di beberapa daerah di tanah air belakangan ini, Aliansi Penggiat Literasi Jambi, menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk: “Dilarang Belok Kiri!”: Menyoal Pelarangan Buku di Indonesia.

Lukman Hakim Dalimunthe, mewakili Penggiat Literasi Jambi, mengatakan Diskusi Publik ini merupakan upaya kawan-kawan mengetengahkan persoalan pelarangan buku di beberapa daerah di tanah air dalam ruang diskusi sehingga memberi kesempatan kita untuk berpikir jernih dan mendalam sekaligus menolak tindakan sewenang-wenang merazia, apalagi melarang buku-buku sebagai produk literasi untuk dapat diakses oleh masyarakat. “Sekalipun terdapat ketidaksetujuan terhadap isi buku, maka harus direspon dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum,” imbuhnya.



Diskusi kali ini, lanjutnya, menghadirkan narasumber: Musri Nauli (Pengacara cum aktivis lingkungan);  M. Zulfa Aulia (Akademisi Universitas Jambi/Penyunting Undang: Jurnal Hukum); Wiwin Ekoso Santoso (Pemerhati Sejarah); Suang Sitanggang (Aliansi Jurnalis Independen/AJI Kota Jambi), dan Wenny Ira. R. (Aktivis Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa/Ketua LPPM STISIP NH Jambi).

Berikut kerangka acuan (term of reference) diskusi publik yang akan diselenggarakan pada Kamis, 8 Agustus 2019, pukul 19.00 WIB-selesai di Kafe Etalase Kopi (Belakang Kampus STIMIK NH) Kota Jambi.

 

“Dilarang Belok Kiri!”: Menyoal Pelarangan Buku di Indonesia

Jagat literasi tanah air kembali mendapat sorotan. Pasalnya, aksi sepihak Polsek Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, yang menyita empat buku tentang Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara, Menempuh Djalan Rakjat D.N AIDIT, Sukarno, Marxisme & Leninisme, serta D.N. Aidit: Sebuah Biografi Ringkas, milik lapak baca sebuah komunitas Vespa Literasi (27/7/2019). Alasan penyitaan buku tersebut karena dinilai mengandung paham komunisme dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Tak hanya polisi, MUI Probolinggo turut terlibat memediasi persoalan ini sekaligus akan mengkaji isi buku-buku tersebut.

Berselang seminggu kemudian, razia buku kembali terjadi. Kelompok Brigade Muslim Indonet (BMI) melalukan razia terhadap buku-buku berhaluan ‘kiri’ yang dianggap berbau komunis di toko buku Gramedia di sebuah Mall di Makasar. Di antara buku-buku yang disita, karya Profesor Franz Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, tentang Karl Marx dan Lenin termasuk di dalamnya. Fatalnya, hanya bermodalkan membaca sinopsis di kaver belakang buku, mereka menyimpulkan buku milik Franz telah menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme. Padahal isi buku Prof. Magnis justru mengkritisi Marxisme, Marxisme-Leninisme (komunisme).

Aksi razia buku tersebut sejatinya menambah daftar panjang dari aksi penyitaan buku sebelumnya di beberapa daerah di tanah air. Setidaknya, peristiwa yang sama terjadi dalam kurung waktu tiga tahun belakangan ini, seperti pada tanggal 10, 11, dan 12 Mei 2016; 28 Desember 2018 dan 8 Januari 2019. Umumnya penyitaan buku tersebut dilatarbelakangi oleh keberatan terhadap isi buku yang menyebarkan paham komunisme, leninisme, dan marxisme-dan tentu saja tak ketinggalan mengenai Partai dan tokoh Komunis Indonesia (PKI) serta geger seputar 1965.

Terhadap keadaan demikian, sesungguhnya tidaklah sesederhana sebagaimana dikatakan pihak polisi maupun kelompok masyarakat tersebut di atas, sehingga merasa legal melakukan razia/sweeping buku. Di sini menyembul persoalan krusial, yakni pelarangan buku justru terus berulang pasca reformasi, yang ditandai dengan kemerdekaan berpendapat sekaligus membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kerja-kerja pengetahuan. Saat bersamaan, aksi sepihak pelarangan dan razia buku-buku oleh kelompok masyarakat maupun aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, bahkan melibatkan TNI, dibenarkan dengan alasan merujuk Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Selain itu, juga atas dasar aturan yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Faktanya, buku-buku yang dianggap berhaluan ‘kiri’ dan menyebarkan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme selama ini justru lebih didasarkan pada prasangka-prasangka, asumsi tanpa data, opini tanpa argumentasi yang kuat, serta mekanisme penilaian yang tidak terukur. Dengan kata lain, serangkaian penilaian terhadap buku (sebagai produk literasi) telah jauh keluar (kalau bukan mengingkari) dari logika kritisisme terhadap produk kerja-kerja pemikiran. Di luar soal itu, wacana seolah kebangkitan PKI di republik ini senantiasa muncul ke publik secara musiman. Datang seolah sebagai “Hantu” yang tujuannya sengaja menciptakan rasa takut.

Sedari bersama, tindakan sweeping buku tidak diperkenankan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. MK memutuskan pelarangan buku musti lewat proses peradilan. Prosesnya ada yang melaporkan dan itu harus disertai pembuktian yang kuat.

Bertolak dari hal di atas, kami, Aliansi Penggiat Literasi Jambi, berpandangan bahwa pelarangan maupun razia buku-buku selama ini sebagai tindakan yang tidak semestinya. Bila agenda semacam ini terus terjadi, dan negara abai terhadapnya, maka kita telah turut serta menyempitkan kesempatan emas yang dengan susah payah diperjuangkan sehingga menjadi amanat reformasi 1998, yakni terbukanya kesempatan untuk mengakses informasi (dalam hal ini produk literasi) sebagai sumber pengetahuan tanpa disertai oleh rasa takut dan atau merasa terancam.

Apatahlagi, pasca reformasi terus bermunculan buku-buku (karya ilmiah) yang terus menjelaskan (untuk menyebut membuka tabir gelap) peristiwa kelam yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan republik ini. Sebut saja, wacana seputar peristiwa 1965 dan produk pemikiran sebelum, saat dan setelahnya, yang sebelum reformasi senantiasa bersifat tunggal, yakni masyarakat dibatasi mengakses sumber-sumber sejarah alternatif di luar tasfir ‘resmi’ negara (untuk menyebut Orde Baru). Dengan katan lain, yang diperlukan saat ini adalah perlunya paradigma masyarakat yang terbuka terhadap sejarah perkembangan tanah airnya sendiri. Sekalipun pahit peristiwa tersebut.

Karena itu, diskusi publik bertajuk “Dilarang Belok Kiri!”: Menyoal Pelarangan Buku di Indonesia, ini akan memantik beberapa hal krusial berikut ini: Riwayat Pelarangan Buku di Indonesia; Pandangan kritis atas Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sekaligus Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dan imbas pelarangan buku terhadap kesadaran literasi masyarakat khususnya tentang sejarah-sejarah kontroversial, penguatan riset sejarah dan iklim pemikiran di pusat-pusat pembelajaran, seperti di perguruan tinggi dan komunitas akademia yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, kami Aliansi Penggiat Literasi Jambi berharap tidak ada lagi para aparat hukum dan terutama kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menyuarakan pendapat atas produk-produk literasi yang telah diterbitkan oleh penerbit maupun oleh perguruan tingi dan komunitas akademia/intelektual. Kritik dan perbedaan pandangan sudah seharusnya disampaikan dengan tetap mengindahkan prosedur hukum yang ditetapkan.

****

Narahubung:

0822-7787-5398 (Muthe)

0821-2309-5383 (Gusti)

Penggiat Literasi Jambi: Komunitas Jari Menari, Kito Belajar, Perpus Rakyat, Puntung Kolektif, Omah Literasi, Sahabat Vespa Membaca, dan Kaco Budi.


Tag : #razia buku kiri #pelarangan buku #Komunisme #Marxisme #Leninisme #Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966



Berita Terbaru

 

Sosok dan Pemikiran
Sabtu, 14 Desember 2019 08:33 WIB

Soedjatmoko


Oleh: Manuel Kaisiepo* Membaca ulang pemikiran dalam buku The Fourth Industrial Revolution (2016) karya Klaus Schwab, pendiri dan Ketua World Economic

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:46 WIB

Sidak Limbah PT SGN, Komisi III dan LH Langsung Uji pH


Kajanglako.com, Merangin - Komisi III DPRD Merangin sidak ke PT Sumber Guna Nabati (SGN), Jumat (13/12). Ini merupakan tindak lanjut dari adanya keluhan

 

Jumat, 13 Desember 2019 23:42 WIB

Ketua Organisasi Jurnalis Bungo Kecam Sikap Arogan Oknum Security RSUD H Hanafie


Kajanglako.com, Bungo - Penghalangan peliputan oleh jurnalis di Kabupaten Bungo kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh sucurity RSUD H Hanfie Muara Bungo,

 

Jumat, 13 Desember 2019 16:46 WIB

Dua Tersangka Korupsi Proyek PLTMH Sebesar 2,6 Milyar Diamankan Polres Sarolangun


Kajanglako.com, Sarolangun - Polres Sarolangun merilis tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLMTH) di Desa Batin Pengambang

 

Jumat, 13 Desember 2019 15:08 WIB

Fachrori Beri Reward Atlet dan Pelatih Berprestasi Popnas XV dan Peparnas IX 2019


Kajanglako.com, Jambi - Penyerahan uang pembinaan kepada atlet dan pelatih berprestasi Provinsi Jambi pada penyelenggaraan Popnas XV dan Peparpenas IX