Selasa, 23 Juli 2019


Senin, 08 Juli 2019 13:15 WIB

Adnan Buyung Nasution

Reporter :
Kategori : Sosok

Penulis. Riwanto Tirtosudarmo

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo*

Adnan Buyung Nasution, oleh kawan-kawannya yang lebih muda biasa dipanggil Bang Buyung. Beliau memang seorang abang, dari segi usia lebih tua dari Goenawan Mohamad dan Arief Budiman. Pria kelahiran Jakarta, 20 Juli 1934, ini dinilai telah berhasil membangun, tidak saja sebuah jaringan aktivis pembela hak-hak asasi manusia, namun juga sebuah komunitas epistemik yang terlibat dalam berbagai agenda perubahan sosial politik di negeri ini.



Bang Buyung yang wafat pada usia 81 pada 23 September 2015, merupakan eksponen 66 yang sempat menjadi anggota DPR/MPR Sementara (66-68) bersama beberapa tokoh mahasiswa, seperti Rahman Tolleng, Marie Muhamad dan Nono Anwar Makarim.

Dalam peralihan kekuasaan yang berlangsung cepat pasca-1965, sebagai ketua KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) bersama tokoh-tokoh pro Orde-Baru yang berbasis di Universitas Indonesia (UI), seperti Widjojo Nitisastro dan gengnya, menyelenggarakan "Simposium Kebangkitan 66: Menjelajah Tracee Baru", yang diadakan di kampus Universitas Indonesia. Sebuah simposium yang ingin menegaskan posisi ideologis dari apa yang kemudian dikenal sebagai rezim Orde-Baru.

Dalam perkembangan Orde Baru yang menjadi otoriter dan represif, pilihannya untuk mengambil posisi sebagai pejuang hak-hak asasi manusia membawa dirinya pada situasi dilematis. Politik Indonesia yang penuh "ruptures" merupakan tantangan yang tidak mudah bagi seorang yang memilih jalan untuk membela mereka yang tertindas dan terampas hak-hak politiknya.

Langkahnya untuk mendirikan lembaga bantuan hukum di Jakarta, 28 Oktober 1970, dengan dukungan Gubernur Ali Sadikin dan beberapa tokoh lainnya, seperti Mochtar Lubis; merupakan langkah bersejarah yang jejaknya bisa kita rasakan hingga hari ini.

LBH Jakarta dan YLBHI di bawah kepemimpinannya menjadi lokomotif penarik gerbong demokrasi dan telah melahirkan puluhan, dan mungkin ratusan intektual publik dan para aktivis, seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Todung Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana, Bambang Widjojanto, Teten Masduki, Munir, sampai yang sedang aktif saat ini, seperti Asfinawati dan Muhamad Isnur.

Ket: Adnan Buyung Nasution. Sumber foto: bbc.com

Hukum, merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun kelindannya dengan ilmu politik begitu erat. Dalam dunia nyata tidak mungkin memisahkan hukum dengan politik. Bersama-sama dengan Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mulyana W. Kusumah dan Fauzi Abdullah, Bang Buyung membangun perspektif baru di dunia advokasi yang kemudian dikenal sebagai "bantuan hukum struktural".

Dalam perumusan teoretis dari pendekatan baru ini sumbangan pemikiran dari almarhum Fauzi Abdullah, seorang yang sama sekali tidak punya latar belakang hukum, namun terlibat dalam persoalan-persoalan kongkrit kaum miskin, khususnya buruh, sangat besar.

Perspektif "bantuan hukum struktural" menganggap penting konteks sosial-politik dari kaum miskin yang terampas hak-hak asasinya, karena tanpa mengubah kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang bersifat struktural ini bantuan hukum konvensional yang cenderung mendekati persoalan secara individual, tidak akan banyak berarti.

Adnan Buyung Nasution adalah seorang aktivis yang tidak berhenti belajar. Di tengah-tengah kesibukannya memperjuangkan nasib sebagian besar warga bangsanya yang terpinggirkan dia sempat menyelesaikan tesis doktornya, yang mengambil tema penting dalam sejarah politik negerinya. Disertasi berjudul "The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian Konstituante 1956-1959" yang menganalisis risalah perdebatan di sidang-sidang konstituante, berhasil dipertahankannya di Universitas Utrecht Belanda.

Daniel Lev, Indonesianis dari Amerika, seorang "cornelis" seperti Ben Anderson dan Ruth Mc Vey; yang menggeluti persoalan hukum di Indonesia, besar pengaruhnya terhadap Adnan Buyung Nasaution, tidak hanya dari segi praksis tetapi dalam upayanya membangun sebuah komunitas epistemik ketika pendidikan hukum di negeri ini cenderung menjadi sempit, kering dan menjauhi kepentingan orang-orang kecil.

*Peneliti. Karya tulisnya terbit dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan tulisan populer. Seri intelektual publik ini terbit saban Senin di rubrik SosoK Kajanglako.com.


Tag : #Adnan Buyung Nasution #LBH #hukum dan politik



Berita Terbaru

 

Sarolangun Smart City
Senin, 22 Juli 2019 20:11 WIB

Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik, Ini Manfaatnya


Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik Kajanglako.com, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dibawah kepemimpinan

 

Konflik Warga dan PT WKS
Senin, 22 Juli 2019 19:53 WIB

Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB


Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB Kajanglako, Batanghari - Kepolisian Resor (Polres) Batanghari mengamankan 10 pucuk senjata

 

Paripurna Dewan
Senin, 22 Juli 2019 19:49 WIB

Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019


Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019 Kajanglako.com, Muaro Jambi - DPRD Muaro Jambi gelar rapat paripurna Penyampaian secara resmi Nota Keuangan

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:45 WIB

Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa?


Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa? Kajanglako.com, Jambi – Hasil rapat tertutup Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Wakil Gubernur

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:27 WIB

Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa


Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa Kajanglako.com, Jambi – Alih-alih siapa orangnya, ada atau tidaknya