Selasa, 23 Juli 2019


Rabu, 03 Juli 2019 12:26 WIB

Menyoal Kesejahteraan Buruh Sawit

Reporter :
Kategori : Perspektif

sumber foto: sawitplus.co

Oleh: Bernadeta Dian Cahyaningtias*

Industri sawit menyumbang sebesar Rp 429 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016. Sedangkan di tahun berikutnya, pendapatan yang diterima negara dari sektor itu sebesar Rp 21,4 triliun, dan menjadi penyumbang terbesar dengan rasio 11 persen dari total PDB.



Namun sawit yang dianggap sebagai primadona ekspor bagi Indonesia telah menciptakan berbagai konflik. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap buruh perkebunan.

Pada peringatan Hari Buruh International (28/4) lalu, Koalisi Buruh Sawit (KBS) menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki data akurat tentang luas perekebunan sawit dan jumlah buruhnya.

Lembaga negara menggunakan asumsi sekitar 13 juta hektare luas perkebunan dibagi dengan satu orang buruh yang mampu mengerjakan 2 hektare (asumsi rata-rata), maka jumlah buruh sawit berdasarkan rasio beban kerja dengan total luas lahan adalah 7 juta buruh, dan ini belum termasuk buruh-buruh pabrik kelapa sawit (PKS).

Buruh yang menggantungkan hidup pada perkebunanan sawit adalah kelompok buruh terbesar sepanjang sejarah perburuhan di Indonesia. Ini berbanding terbalik, jika melihat realita, dimana telah terjadi berbagai bentuk diskriminasi atas buruh perkebunan sawit.

Namun pemerintah menampik opini tersebut dan menyatakan telah membuat aturan tentang batasan jam kerja, usia, hingga ketentuan gaji minimal. Ini dilakukan pemerintah dalam upaya menghapus praktek diskriminasi terhadap buruh sebagai isu yang dikampanyekan para aktifis yang peduli terhadap hak-hak perempuan terhadap perusahaan industri ekstraktif itu.

Undang-undang ketenagakerjaan yang dimaksudkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 sebagai aturan tambahan untuk skema pengupahan. Undang-Undang itu adalah satu-satunya acuan yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja.

Tetapi tidak dalam sektor industri sawit. Perangkat itu ternyata gagal mengakomodir kebutuhan buruh, sebab undang-undang itu dibuat berdasarkan kondisi pekerja sektor manufaktur.

Tentu saja beban kerja manufaktur berbeda jauh dengan buruh sektor sawit yang didasar pada tiga hal; target tonase, target luas lahan dan target jam kerja. Kondisi tersebut diperparah dengan ketiadaan jaminan pastian kerja. Di perkebunan, penggunaan buruh tanpa jaminan kepastian kerja secara massal terjadi dalam pengerjaan penyemprotan (spray), pemupukan (manuring), dan penebasan.

Adalah Leni Marlina (32), seorang buruh harian lepas (BHL) divisi penyemprotan pada sebuah perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Ia menyemprotkan cairan pestisida melewati gawangan sebanyak 256 batang sawit per hari.

Satu devisi penyemprotan berjumlah 15 orang pekerja yang bertanggungjawab terhadap satu blok tanaman seluas 30 hektare. Ia harus menyelesaikan area seluas 2 hektare dengan upah Rp 97.600 per hari.

Jika ia terus berkerja selama 26 hari, maka ia memperoleh Rp 2.537.600 per bulan. Jumlah itu berada di atas Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jambi tahun 2019.

Namun upah yang diperolehnya itu belum mengakomodir biaya operasional selama bekerja, yakni alat kerja. Misalnya ia harus memilik alat berupa tank solo, sebagai modal kerja. Tank solo tidak dibagikan secara cuma-cuma oleh perusahaan karena pekerja harus mengangsur biaya pembelian tank solo pada perusahaan dengan sistem pemotongan upah kerja setiap bulan untuk selanjutnya menjadi milik pekerja.

Tidak hanya modal alat, perusahaan mengaku telah memenuhi kewajiban terhadap pekerja dengan kelengkapan masker dan sarung tangan. Namun kemurahan hati perusahaan hanya berlaku pada awal kontrak kerja, selebihnya pekerja harus menyediakan sendiri alat kelengkapan berupa masker hidung, sarung tangan dan safety boot.

Sebagian perusahaan sawit memberi fasilitas transportasi kepada pekerja. Namun ada juga perusahaan yang tidak bersedia menanggung biaya transportasi dari rumah menuju lokasi perkebunan.

Leni mengaku ia harus menempuh jarak hingga 15 kilometer per hari, dan menghabiskan hingga 2 liter bensin, tergantung dari luas dan jarak antar blok perkebunan sawit.

Di beberapa perusahaan, buruh harus memenuhi kebutuhan konsumsi selama bekerja secara mandiri tanpa ada kompensasi dari perusahaan. Sehingga buruh menerima upah bersih hanya setengah dari kalkulasi upah bulanan.

Leni adalah satu dari sekian juta potret nasib buruh di sektor industri ektraktif. Berbagai bentuk ketidakpedulian pemerintah dan perusahaan telah melahirkan keberanian mereka untuk menuntut kenaikan upah.

Tuntutan tersebut diwujudkan pemerintah dengan menaikan upah berkisar 10 persen tiap tahun. Kenaikan itu tentu saja sangat tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM yang otomatis mendongkrak harga kebutuhan pokok hingga tiga kali lipat.

Akan jauh lebih buruk jika kita melihat realita yang dialami oleh buruh perkebunan sawit. Sebab, harga kebutuhan pokok akan meningkat hingga tiga kali lipat di dalam areal kebun yang umumnya berada jauh dari pusat kota atau perdagangan.

Penentuan upah yang diberlakukan dalam perkebunan kelapa sawit umumnya mengacu pada sistem borongan yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan. Penentuan harga borongan (upah) sangat didasarkan pada kepentingan untuk terus meningkatkan keuntungan dalam kondisi apapun dan bisa berubah setiap saat.

Biasanya perusahaan akan menerbitkan nominal besaran upah bagi buruhnya setiap awal tahun (Januari – Maret). Seringkali besaran yang ditetapkan sangat jauh dari harapan buruh dan kenyataanya. Sehingga, keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup bagi buruh dan keluarganya tidak akan mungkin terwujud.

*Peneliti dari "Beranda Perempuan".


Tag : #upah layak #sawit #koalisi buruh sawit



Berita Terbaru

 

Sarolangun Smart City
Senin, 22 Juli 2019 20:11 WIB

Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik, Ini Manfaatnya


Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik Kajanglako.com, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dibawah kepemimpinan

 

Konflik Warga dan PT WKS
Senin, 22 Juli 2019 19:53 WIB

Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB


Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB Kajanglako, Batanghari - Kepolisian Resor (Polres) Batanghari mengamankan 10 pucuk senjata

 

Paripurna Dewan
Senin, 22 Juli 2019 19:49 WIB

Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019


Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019 Kajanglako.com, Muaro Jambi - DPRD Muaro Jambi gelar rapat paripurna Penyampaian secara resmi Nota Keuangan

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:45 WIB

Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa?


Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa? Kajanglako.com, Jambi – Hasil rapat tertutup Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Wakil Gubernur

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:27 WIB

Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa


Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa Kajanglako.com, Jambi – Alih-alih siapa orangnya, ada atau tidaknya