Jumat, 20 September 2019


Sabtu, 27 April 2019 08:36 WIB

Melintasi Badai Demokrasi

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi pilpres 2019

Oleh: Muslimin*

Hari H pencoblosan dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu) serentak pada 17 April 2019 telah kita lewati bersama. Rakyat telah menentukan pilihannya pada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon wakil di parlemen sebagai manifestasi kedaulatan politik rakyat.



Kalau partisipasi publik yang tinggi dianggap sebagai salah satu keberhasilan pesta demokrasi, maka Pemilu 2019 ini bisa dikatakan sukses sebagaimana tercermin dalam antusiasme pemilih, baik di dalam negeri maupun warga Indonesia di luar negeri. Dalam versi hitung cepat, partisipasi pemilih diperkirakan 80 persen lebih.

Meskipun di sana sini ada kekurangan, tapi suatu kenyataan yang patut disyukuri kenduri demokrasi 2019 berjalan lancar dan soft-landing. Bahwa perputaran badai politik yang sangat kencang selama kampanye akibat polarisasi politik yang tajam, itu pun sudah kita lewati bersama, kendati “badai” belum sepenuhnya berlalu.

“Badai” kecil berupa silang pendapat dan kontinyuitas polarisasi politik pra dan pasca pemilu memang cukup “mengganggu” dalam proses ritual demokrasi yang sakral itu. Akan tetapi, tidak berarti membonsai keberhasilan pemilu secara umum. Kuncinya satu: kesabaran.

Kita juga patut berbela sungkawa, banyaknya petugas TPS yang meninggal dunia karena melaksanakan tugasnya berhari-hari. Pemilu serentak kali ini memang cukup menyita energi. Ketimbang saling mencaci maki mari kita berempati, sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang gugur sebagai pejuang demokrasi.

Hasil resmi siapa pemenang pemilu masih kita tunggu. Namun tanda-tanda “hilal” lebih dari cukup bagi kita untuk memprediksi siapa yang meraih mandat rakyat dalam kompetisi demokrasi elektoral kali ini.

Watak kesabaran dalam berdemokrasi mestinya berkait-kelindan ketika menatap “hilal” seperti diwartakan oleh lembaga-lembaga kredibel dalam rilis Quick Count (hitung cepat).  Dalam konteks hasil itu, berbagai lembaga survei melakukan hitung cepat (quick count) secara nasional. Sampel yang digunakan sebanyak 2.000 hingga 8.000 TPS. Hasilnya, untuk sementara waktu, pasangan 01 Jokowi – Amin sukses meraih suara lebih banyak dari pasangan 02 Prabowo – Sandi, dengan selisih 9 hingga 10 persen.

Lembaga-lembaga tersebut pun sudah membuka datanya di hadapan publik. Sehingga kita dapat menguji produk ilmu pengetahuan itu secara terbuka sesuai metodologi yang benar secara akademik. Keterbukaan dalam menyampaikan hasil riset di muka umum itu penting, guna menghindari su’udzon yang melebihi takaran antar pihak-pihak terkait. Apalagi main lapor sana sini. Sungguh tidak sehat dalam berdemokrasi.

Sebagai karya akademis, hitung cepat adalah metode ilmiah untuk memprediksi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di TPS sebagai sampel yang dipilih secara random. Hitung cepat bisa menjadi alat kontrol hasil resmi KPU, mencegah manakala ada malpraktik elektoral.

Jika ada pihak-pihak yang menuduh lembaga-lembaga hitung cepat dianggap sebagai penggiringan opini publik, itu namanya korupsi akal sehat. Sekali lagi, kalau punya data atau hasil rilis lembaga lain, mestinya diungkapkan. Karena itu, sembari menunggu perhitungan resmi KPU, semua pihak seyogyanya menahan diri.

Badai Pasti Berlalu

Dalam re-match Jokowi versus Prabowo, harus diakui kita dihadapkan dengan surplus kegaduhan akibat fanatasime politik yang over-dosis. Apalagi digoreng melalui sentimen-sentimen politik identitas. Produsen hoax rupanya terus beroperasi, bukan hanya selama kampanye, tapi juga pasca hari H pencoblosan. Habis gelap, terbit gelap.

Harus disadari, ini merupakan gejala penyakit yang bisa menggerogoti tubuh bangsa manakala tak ada kesadaran dari elite politik. Mereka harus menyalakan terang untuk pendidikan politik yang berkeadaban.

Sialnya, distributor hoax tanpa kelelahan membagi disinformasi beraneka rupa itu di sejumlah kanal media sosial. Konsumen hoax pun menjadi korban. Akhirnya, gosip seputar delegitimasi penyelenggara pemilu yang dibunyikan oleh elite provokatif tak lebih dari sekadar menyumbang “saham” keributan yang tak perlu.

Penggalangan opini seolah-olah pemilu curang adalah salah satu mantra yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tak berakal sehat. Bagaimana mungkin membangun demokrasi yang sehat kalau prasangka buruk diumbar ke ruang publik. Gombalisasi sebagian elite, tentu menghadirkan kekhawatiran massal yang justru kontra produktif.

Institusi pemilu yaitu KPU maupun Bawaslu yang sudah bekerja keras secara profesional dan independen harus kita hargai. Mungkin saja ada kekurangan, tapi tidak berarti kemudian kita turut serta mendelegitimasinya. Dalam konteks itu, diksi magis kecurangan dalam pemilu Indonesia seolah-olah kondisi lampu merah yang menakutkan, lalu menyeret kekuatan rakyat (people power), hanyalah delusi dan imajinasi yang tak berdasar.

Harusnya seorang kandidat dalam kapasitas calon presiden lebih menunjukkan kualitas kenegarawanan dalam meletakkan identitas nasional di atas segala-galanya. Seorang negarawan mesti menenangkan para pendukungnya masing-masing, bukan memproduksi dan mereproduksi narasi-narasi yang tendensius, provokatif, dan melampaui kewenangan otoritas yang legitimatif.

Saatnya komunikasi politik para elite direkonstruksi sebagai wahana pendidikan politik yang mencerdaskan bagi khalayak ramai. Siapapun yang menang, kita terima. Kita serahkan kepada rakyat sebagai panglima.

Masing-masing dari kita perlu memiliki kesabaran paripurna, baik para kandidat maupun pemilih, serta masyarakat secara umum. Kalau pun ada sesuatu yang dianggap ada pelanggaran di lapangan, ya lapor ke pihak berwenang.

Sebagai negara hukum, kita harus taat pada mekanisme dan lembaga yang ada. Tidak perlu pengerahan massa dan propaganda yang berwatak purba. Dengan cara itulah, kita dapat mewujudkan demokrasi konstitusional dan konsolidatif, penegakan supremasi hukum dan politik yang beretika. Semoga badai segera berlalu.

 

*Direktur riset Charta Politika


Tag : #politik identitas #hitung cepat #pemilu 2019 #deligitimasi kpu



Berita Terbaru

 

Kamis, 19 September 2019 23:56 WIB

Fachrori Datangi DPC PDI Perjuangan, Ambil Formulir Cagub Jambi


Fachrori Datangi DPC PDI Perjuangan, Ambil Formulir Cagub Jambi Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar akhirnya mengambil formulir di PDI

 

Kamis, 19 September 2019 23:53 WIB

Melalui Timnya, Cek Endra Ambil Formulir Cagub Jambi di PDIP


Melalui Timnya, Cek Endra Ambil Formulir Cagub Jambi di PDIP Kajanglako.com, Jambi - Tim dari Cek Endra akhirnya mendatangi Kantor DPD PDIP Provinsi Jambi,

 

Kamis, 19 September 2019 23:44 WIB

PETI di Arai Makan Korban, Satu Orang Tewas Tertimbun Longsor dan Satu Sekarat


PETI di Arai Makan Korban, Satu Orang Tewas Tertimbun Longsor dan Satu Sekarat Kajanglako.com, Merangin - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

 

Kamis, 19 September 2019 23:32 WIB

Berkas Slamat Sitompul TSK Kasus Karhutla 2,7 Hektar di Sarolangun Akhirnya P.21


Berkas Slamat Sitompul TSK Kasus Karhutla 2,7 Hektar di Sarolangun Akhirnya P.21 Kajanglako.com, Jambi - Slamat Situmpul (45) tersangka kasus Karhutla,

 

Kamis, 19 September 2019 23:19 WIB

Ditelpon Mahasiswa, Kapolda Jambi Langsung Turun Temui Pengunjuk Rasa


Ditelpon Mahasiswa, Kapolda Jambi Langsung Turun Temui Pengunjuk Rasa Kajanglako.com, Jambi - Puluhan mahasiswa Unbari Jambi yang melakukan aksi unjuk