Selasa, 18 Juni 2019


Sabtu, 13 April 2019 09:25 WIB

Masyarakat Lokal dalam Konflik Tenurial

Reporter :
Kategori : Oase Esai

konflik tenurial. sumber: portalgreenradio.com

Oleh: Jon Afrizal*

"Mereka tidak ada hak untuk mendapatkan hak atas tanah di sini. Mereka bukan masyarakat lokal." Itulah pernyataan yang selalu didengungkan banyak orang di Provinsi Jambi jika terkait dengan konflik tenurial.



Dalam banyak kasus, memang, jika kita menggunakan istilah "pendatang", maka sejatinya adalah begitu. Mereka yang berasal dari luar provinsi ini, dengan cara legal atau illegal secara hukum, mendapatkan hak atas pengelolaan tanah di sebuah kawasan.

Tetapi, klausul itu malah menempatkan setiap yang berbicara begitu sebagai a--nationalist. Tidakah kita berpikir, siapapun yang telah dan sedang atau mungkin bakal hidup di bawah sinar matahari Nusantara ini adalah sebangsa?

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka miliki adalah "Merah-Putih". Itu kenyataan yang harus sama-sama kita sadari. Atau, kita kini sedang bicara masalah invasi alien dari sebuah galaksi di luar Bimasakti?

Siapapun yang berkulit sawo matang atau kuning langsat, dapat anda rujuk sendiri di sejarah, mengacu pada sebutan "Suku Bangsa Melayu". Seperti sejarah yang berkata, "berasal dari Yunan belakang dengan menggunakan rakit untuk mengarungi lautan secara berkala."

Terlepas dari dialek masing-masing, tetap saja, "seluruh kerajaan yang berada di gugusan pulau-pulau yang kini disebut Indonesia telah bersumpah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa." Demikianlah sejarah berkata.

Menggunakan istilah "masyarakat lokal" hanya menunjukan ke-fascist-an dan racialist-nya seseorang dan lembaga. Politik identitas, begitu berbagai ahli segala ahli bicara dari satu seminar ke seminar lainnya. Kita pun kemudian beramai-ramai bertepuk tangan, dan tidak mengerti "bola" tengah "menggelinding" entah kemana. Hooray!

Kenapa, di saat serangan globalisasi yang begitu kuat, kita malah secara sadar membelah-belah diri? Tidak ada sebuah kekuatan yang dapat membendung globalisasi dan produk lanjutannya selain kebersamaan: nasionalisme.

"It's all about money, money, money." Begitu Jessie J dalam "Price Tag" bersenandung. Atas nama investasi kemudian kita mengenyampingkan saudara sebangsa? Come on, give me a break!

Jika, kita benar-benar ingin bicara masyarakat lokal, tentu harusnya kita merujuk pada "masyarakat adat". Pada umumnya, mereka biasa disandingkan dengan istilah "masyarakat terasing" atau jika merujuk istilah pemerintah yang terkini yakni Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Mereka terasing; mengasingkan diri atau diasingkan masyarakat umum. Begitu banyak rujukan tentang ini. Hanya dibutuhkan rasa ingin tau saja jika ingin membuktikannya.

Terdapat empat komunitas besar masyarakat terasing di provinsi ini; Orang Rimba, Batin Sembilan, Talang Mamak dan Duano. Atas nama "project", kita gunakan saja istilah Suku Anak Dalam (SAD).

Mereka mengasingkan diri dan terasing di pedalaman hutan-hutan dan daerah pesisir pantai. Dan atas nama "project", mari kita rumahkan mereka!

Berkunjunglah dalam kondisi psikologis sadar kepada mereka. Dan, tanyakan, berapa banyak dari mereka yang telah memiliki KTP, dan diakui secara legal hukum sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Persoalan mendasar saat ini, adalah, kenapa seseorang yang berkulit sawo matang dan kuning langsat, yang telah hidup secara komunal selama ratusan tahun di sebuah negeri tropis bernama Indonesia, ternyata tidak memiliki KTP Indonesia?

KTP adalah hak yang sangat dasar bagi setiap warga. Tidak memiliki KTP artinya "Tidak Punya Hak Politik". Entah apa yang bisa dilakukan seseorang tanpa hak politik. Oh Tuhan, betapa teganya kita!

Sejauh ini, tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan bom waktu konflik tenurial ini. Buka mata anda leba-lebar, dan katakan secara lugas berapa jumlah konflik agraria, istilah lainnya mengatakan, yang telah terselesaikan, jika ada, dan bandingkan dengan yang tidak (pernah) terselesaikan. Warga yang jadi korban, sih, ada.

Regulasi, alih alihnya, kita bicara begitu. Butuh begitu banyak rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, inisiasi-inisiasi, peraturan demi peraturan, dan anggaran. Air (mineral) dalam kemasan, nasi bungkus, dan, reportase tidak berkesudahan.

Lalu, "akan kita teruskan ke pemerintah pusat", finally. Pernyataan ini, sesungguhnya, sangat tidak "otonomi daerah", deh.

Jika, setiap persoalan diteruskan ke pemerintah pusat, maka, berapa banyak tiket pesawat, hotel inapan dan struck belanja yang dibutuhkan untuk "berkunjung ke pusat"? Anggaran lagi, anggaran lagi. Dan, habislah pajak dan retribusi yang dibayarkan rakyat Jambi secara berkala hanya untuk itu saja.

Jadi, jangan pernah berharap akan terjadi pembangunan yang begitu pesat di sini. Sebab, "akan kita teruskan ke pemerintah pusat" juga. Hanya menetek terus dan tidak pernah benar-benar otonomi.

Seseorang yang terlibat konflik tenurial, sebagai pihak "yang kita gugat", begitu istilah pihak "yang menuntut hak", pernah berkata kepada-ku, "Jika anda dapat menyelesaikan persoalan ini, baru kami angkat jempol."

Lho, kenapa pula seorang jurnalis harus berubah wujud menjadi seorang pembuat kebijakan? Atau, ada pula yang bicara, "ini tentunya masalah kita bersama".

Tuhan, banyak warga yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dalam hal ini. Dan sadarilah, anda digaji untuk itu. Anda dengan senyum cerlang cemerlang mendatangi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (sebuah) bank setiap waktu yang ditentukan di setiap bulannya untuk mendapatkan dana transferan dari lembaga atau instansi atau badan atau dinas tempat anda berkerja, yang bakal anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anda dan keluarga. Dan, anda berkata "ini adalah masalah kita bersama"? Lagi lagi, come on, give me a break!

* Jurnalis TheJakartaPost dan anggota Majelis Etik (ME) AJI Kota Jambi


Tag : #Masyarakat Lokal #Konflik Tenurial #Jambi



Berita Terbaru

 

Forwakada
Senin, 17 Juni 2019 21:52 WIB

Komisi II Respon Positif Penguatan Wakada


Kajanglako.com, Jakarta - Wacana revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal kewenangan wakil kepala daerah,

 

kuliner khas Jambi
Senin, 17 Juni 2019 21:44 WIB

Gubernur Gandeng APJI Kembangkan Potensi Kuliner Khas Jambi


Kajanglako.Com. Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar, menjamu kunjungan Asosiasi Perusahaan Jasoboga Indonesia (APJI), di ruang kerja gubernur, Senin (17/6)

 

Pendidikan
Senin, 17 Juni 2019 20:02 WIB

Ini Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Tanjabtim Terkait SMP N 10


Kajanglako.com, Tanjab Timur -Menanggapi pemberitaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim)

 

Senin, 17 Juni 2019 17:19 WIB

Kukuhkan Pengurus LPTQ, Merangin Target Masuk Lima Besar MTQ Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Merangin- Bupati Merangin, Al Haris mengukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Merangin periode 2018-2023,

 

Hama
Senin, 17 Juni 2019 16:30 WIB

Hama Babi Resahkan Petani di Jangkat


Kajanglako.com, Merangin- Sejak sebulan terakhir, petani di Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, diresahkan dengan hama babi. Kawanan babi yang jumlahnya