Sabtu, 24 Agustus 2019


Sabtu, 30 Maret 2019 08:34 WIB

Peminta Jabatan

Reporter :
Kategori : Sudut

ilustrasi. komersialisasi jabatan. sumber: parstoday

Oleh : Yulfi Alfikri Noer*

Suatu hari, Abu Musa Al-Asy’ari r.a. datang menghadap Rasulullah SAW bersama kedua sepupunya. Salah seorang sepupu Abu Musa r.a. berkata kepada beliau, ”Wahai Rasulullah, berilah kami jabatan untuk membantu tugas-tugasmu!”. Rasulullah menjawab, “Demi Allah, aku tidak akan memberikan jabatan kepada orang-orang yang meminta."



Pada saat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifarir.a pernah melakukan hal yang sama, yaitu meminta jabatan. Kemudian Rasulullah menanggapi permohonannya, “Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Padahal, jabatan merupakan amanat yang pada hari kiamat nanti menjadi sumber penyesalan dan kehinaan. Hanya orang-orang yang dapat menunaikan hak dan kewajiban yang dapat selamat dari azab Allah SWT.

Sejak saat itu Abu Dzar r.a selalu menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Bahkan, tawaran menjadi pemimpin di Irak ia tolak dan berkata, “Demi Allah, tuan-tuan takkan dapat memancingku dengan dunia tuan-tuan itu untuk selama-lamanya."

Kepemimpinan yang diimpikan dan diperebutkan untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua orang kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati oleh Allah.

Mayoritas orang justru menjadikannya sebagai ajang rebutan khususnya jabatan yang menjanjikan bertumpuk rupiah dan kesenangan dunia lainnya. Bagaimana tidak, dengan menjadi seorang pemimpin, memudahkannya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa popularitas, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia, menyombongkan diri di hadapan mereka, memerintah dan menguasai, kemewahan serta kemegahan.

Wajar kalau kemudian untuk mewujudkan ambisinya ini, banyak para elite politik dan birokrat, tidak segan-segan melakukan transaksi jual beli jabatan.

Politisasi birokrasi menjadi fenomena yang kerap kita jumpai. Hal ini seringkali menimbulkan kurangnya integritas, responsivitas dan kompetensi dari para birokrat.

Berdasarkan berita yang disajikan dalam media cetak maupun electronik, sejak tahun 2017-2018 setidaknya KPK telah mengungkap empat kasus korupsi jual beli jabatan di birokrasi. Keempat kasus tersebut melibatkan kepala daerah yang notabene adalah seorang politisi, yakni Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Jombang Nyono S Wihandoko, mantan Bupati Nganjuk Taufiqurahman dan mantan Bupati Klaten Sri Hartini. Kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama terbongkar setelah KPK menangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi, dimana Menteri Agama bernaung di dalamnya. Kasus praktik jual beli jabatan ini merupakan kasus praktik jual beli jabatan pertama yang melibatkan unsur di luar birokrasi.

Hal ini berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni kasus jual beli jabatan di daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah yang notabene berada dalam lingkaran birokrasi. Jenjang jabatan yang tertinggi dalam sebuah birokrasi merupakan suatu hal yang senantiasa didambakan setiap manusia yang tergolong dalam anggota birokrasi.

Manusia secara kodrati senantiasa menginginkan mengatur dan bukan yang diatur. Para birokrat yang penghasilannya bersumber dari imbalan jabatan atau lebih populernya disebut tunjangan jabatan, semakin tinggi tingkat jenis jabatan yang diduduki, semakin tinggi atau besar penghasilan atau imbalan yang diterimanya. Begitu juga sebaliknya.

Kenyataan seperti ini menyebabkan para birokrat terdorong untuk berusaha semaksimal mungkin dengan cara dan teknik apapun bentuknya dapat dilakukan atau dihalalkan asalkan menduduki jabatan yang diharapkan tersebut, walaupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan merugikan orang lain.

Kebrutalan praktik jual beli jabatan di birokrasi sebenarnya sudah diantisipasi melalui regulasi yang ada yakni UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Aturan-aturan tersebut telah mengamanatkan bahwa manajemen PNS harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka dan kompetitif sehingga diharapkan akan didapatkan aparatur yang memiliki integritas dan moral serta profesional.

Namun, harapan itu rupanya masih jauh panggang dari api. Akibat ulah sebagian oknum politisi dan birokratlah yang merusak sistem yang ada membuat kualitas birokrasi kita menjadi merosot. Kepentingan politik praktis yang menghantui dunia birokrasi menjadi preseden buruk dalam menciptakan aparatur yang bersih,  memiliki integritas dan moral serta profesional.

Jabatan memang suatu yang lumrah diinginkan manusia sebagai bentuk pencapaian eksistensi diri. Menurut Maslow, kebutuhan akan eksistensi, penghargaan diri merupakan salah satu kebutuhan dari manusia. Jabatan sebenarnya adalah wahana untuk berkontribusi lebih. Dengan wewenang, kekuasaan yang melekat padanya sejatinya jika digunakan untuk berkontribusi bagi kebermanfaatan orang banyak akan jauh lebih baik dibandingkan tujuan lain, apalagi jika hanya untuk memperkaya diri. Jabatan itu amanah. Amanah itu berat, tapi kenapa jabatan atau amanah itu di beli? Para sahabat di zaman Rasulullah ketika memperoleh jabatan atau amanah, pasti menangis karena mengingat beban tanggung jawab dunia akhirat dari jabatan tersebut. Berbeda dengan zaman sekarang, jika seseorang mendapat jabatan tidak jarang mengadakan syukuran tanda sukses, bahagia dan senang.

Sebagai penutup, dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Rasulullah pernah menasehati sahabat bernama Abdurrahman bin Samurahr.a, “Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR. Bukhari no.7149 dan Muslim no.1733).

Dengan demikian, hikmah dari hal ini, kata para ulama, adalah orang yang memangku jabatan karena permintaannya, maka urusan tersebut akan diserahkan kepada dirinya sendiri dan tidak akan ditolong oleh Allah. Siapa yang tidak ditolong Allah maka ia tidak akan mampu. Nauzubillahi min zalik.

*Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN. STS JAMBI.


Tag : #komersialisasi jabatan #suap jabatan



Berita Terbaru

 

Jumat, 23 Agustus 2019 17:54 WIB

Gubernur Berduka, Satu Petugas Penanggulangan Karhutla di Batanghari Meninggal dalam Tugas


Gubernur Berduka, Satu Petugas Penanggulangan Karhutla di Batanghari Meninggal dalam Tugas Kajanglako.com. Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar, menyampaikan

 

Jumat, 23 Agustus 2019 17:48 WIB

Pemkab Merangin Gelar Sholat Minta Hujan


Pemkab Merangin Gelar Sholat Minta Hujan Kajanglako.com, Merangin - Kemarau panjang tidak hanya berdampak terhadap mulai sulitnya warga mendapatkan air

 

Kamis, 22 Agustus 2019 18:42 WIB

Fachrori Sebut Kabut Asap sebagai Ujian Dia Selaku Gubernur, Karena Banyak yang Tidak Jujur


Fachrori Sebut Kabut Asap sebagai Ujian Dia Selaku Gubernur, Karena Banyak yang Tidak Jujur Kajanglako.com. Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi bersama TNI

 

Kamis, 22 Agustus 2019 18:34 WIB

Pemprov Jambi Gelar Shalat Istisqa Minta Hujan


Pemprov Jambi Gelar Shalat Istisqa Minta Hujan Kajanglako.com, Jambi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar shalat istisqa minta turun hujan yang

 

Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
Kamis, 22 Agustus 2019 15:43 WIB

10 Karya Budaya Jambi Ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 2019


Kajanglako.com: Sidang Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 16 Agutus 2019, di Hotel Millenium, Jakarta,