Selasa, 19 Maret 2019

Kamis, 14 Maret 2019 16:13 WIB

Seminggu di Jambi, Ini Kegiatan Pencegahan Korupsi yang Dilakukan KPK

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Hukrim

Tim KPK meninjau Kantor ULP Kota Sungai Penuh

Kajanglako.com, Jambi - Selama 1 minggu di Jambi, KPK melakukan evaluasi program Pencegahan Korupsi di Jambi dan ditutup dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) optimalisasi penerimaan daerah Provinsi Jambi.

"Keseriusan KPK ini diharapkan berdampak pada masyarakat yang lebih bisa menikmati anggaran di Jambi," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.



Setelah melakukan rapat koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan program pencegahan di Provinsi Jambi pada hari Senin 11 Maret 2019. Hari ini, 14 Maret 2019 Tim KPK menuju Kota Sungai Penuh, untuk melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan pihak Pemkab dan DPRD setempat.

"Rapat koordinasi dengan Walikota Sungai Penuh dilakukan pagi tadi pukul 09.00-12.00 WIB," kata Febri via whatsapp.

KPK menyampaikan evaluasi program 2018 dan sosialisasi program 2019 pada Walikota Sungai Penuh dan jajarannya. Setelah koordinasi dilakukan, tim bersama pihak Pemkot mengunjungi Kantor ULP untuk melihat langsung bagaimana perkembangan upaya perbaikan unit layanan pengadaan yang dilakukan di sana.

"Siangnya sekitar pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan rapat bersama DPRD Kota Sungai Penuh," kata Febri

Febri mengatakan, pada prinsipnya KPK menyampaikan data-data tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, pemenuhan 8 program pencegahan korupsi, serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Selain itu, Rabu 13 Maret 2019, KPK juga mendatangi pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci. Rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan pada Pukul 13.00-15.00 WIB di Auditorium Kantor Bupati Kerinci. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati dan jajarannya.

Di Kabupaten Kerinci ini, Kepala Satuan Tugas II Korsup Pencegahan KPK, Aida Ratna Zulaiha menyampaikan bahwa:

- Progres renaksi 2018 Kabupaten Kerinci berada pada 55 persen (masih di bawah rata-rata renaksi nasional 58 persen)
- Sementara itu kepatuhan LHKPN hanya 28,13 persen, eksekutif (9 orang yang melapor dari 32 wajib lapor. Legislatif kepatuhan 0,00 persen (dari 29 wajib lapor, belum ada yang melaporkan).
- Sedangkan yang melaporkan penerimaan gratifikasi hanya 4 ASN.

Dari evaluasi 2018, ada beberapa catatan perbaikan yang ke depannya perlu terus dilakukan progress implementasinya: Penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, Penguatan ULP, Perbaikan Aplikasi PTSP, Penangangan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Kepatuhan terhadap LHKPN, Implementasi Tax Clearance dan Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel.

Selain evaluasi tahun 2018, KPK juga mensosialisasikan program di tahun 2019 yang didorong untuk dimpelementasikan, program tersebut adalah:

a. Optimalisasi program penerimaan daerah (Sumber Pajak Provinsi dan Kota/Kab: Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PBB&BPHTB, dsb)
b. Manajemen aset daerah (Pencatatan, Pemanfaatan,Kepemilikan, Pengawasan dan Pengendalian)
c. Pendidikan (Regulasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi)
d. Sumber Daya Alam (Perizinan, Database, Kinerja, Pengawasan Hutan, Perkebunan, Pertambangan dan Kelautan)
e. Kesehatan (Database, standarisasi pelayanan kesehatan, dana kapitasi)
f. Survey penilaian integritas (Menilai upaya pencegahan korupsi, kerjasama KPK, Pemda & BPS).

"Sorenya, pukul 16.00 -17.30 WIB, Tim KPK mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Dalam pertemuan tersebut pihak DPRD yang hadir dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat di Inspektorat Kerinci," kata Febri.

KPK juga mengingatkan kembali terkait dengan modus-modus korupsi yang selama ini sudah dipetakan oleh KPK diantaranya :
1. Perencanaan APBD:
• Pembagian dan pengaturan “jatah proyek” APBD dan Ijon proyek
• Meminta/menerima hadiah/sesuatu pada proses perencanaan APBD
2. Penganggaran APBD
• Pembahasan dan pengesahan RAPBD “Uang Ketok”, dll
• Dana aspirasi
• Pokir yang tidak sah
3. Pelaksanaan APBD: PBJ mark-up, penurunan spek/kualitas, dan pemotongan oleh bendahara
4. Perizinan
5. Pembahasan & Pengesahan Regulasi
6. Pengelolaan pendapatan daerah
7. Rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian
8. Pelayanan publik

"KPK mendatangi langsung daerah-daerah di Jambi ini sebagai bentuk perhatian KPK pada masyarakat Jambi agar melalui upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kepatuhan para pejabat di Jambi, maka diharapkan anggaran yang ada lebih dapat dinikmati oleh masyarakat, tanpa dipotong atau dikorupsi terlebih dahulu," katanya.

Jadwal Tim KPK selama 1 minggu di Jambi
• Di Pemerintah Provinsi Jambi (Senin-Selasa, 11-12 Maret 2019)
• Di Kabupaten Kerinci (Rabu, 13 Maret 2019)
• Di Kota Sungai Penuh (Kamis, 14 Maret 2019)
• Kembali ke Provinsi Jambi untuk melakukan monitoring dan evaluasi Optimalisasi penerimaan daerah di tingkat Provinsi (Jumat 15 Maret 2019). (kjcom/*)


Tag : #KPK #Korupsi



Berita Terbaru

 

Senin, 18 Maret 2019 21:04 WIB

Jadi Sorotan, PT Balsa Belum Jalankan Standar K3


Kajanglako.com, Sarolangun - Dinas Tenaga Kerja Sarolangun kembali menyoroti perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar aturan Keselamatan dan Kesehatan

 

Senin, 18 Maret 2019 20:48 WIB

Hadiri Sertijab Kepala BPK Jambi, Ini yang Disampaikan Bupati Safrial


Kajanglako.com, Jambi - Bupati Tanjab Barat, Safrial, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi,

 

Senin, 18 Maret 2019 20:46 WIB

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Fachrori: Ini Semangat Baru Tata Kelola Keuangan yang Baik


Kajanglako.com, Jambi - Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi dari Parna, kepada Hery Ridwan, berlangsung

 

Senin, 18 Maret 2019 20:45 WIB

Pemprov Akomodir Pokok-pokok Pikiran RKPD 2020 DPRD Provinsi Melalui e-Pokir


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan sebuah aplikasi yang bernama e-Pokir untuk

 

Senin, 18 Maret 2019 19:38 WIB

Pemkab Sarolangun Anggarkan Rp5 Miliar untuk Berantas Buta Aksara Alqur'an


Kajanglako.com, Sarolangun - Angka buta aksara Alqur'an di Kabupaten Sarolangun masih terbilang cukup tinggi, Pemkab Sarolangun pun sangat serius untuk