Selasa, 19 Maret 2019

Rabu, 13 Maret 2019 09:21 WIB

Komitmen KPK dan Pemprov Jambi, Fokuskan 8 Sektor Pencegahan Korupsi

Reporter : Juanda
Kategori : Berita Pemerintahan Hukrim

Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha/ foto: Humas Pemprov Jambi

Kajanglako.com, Jambi - Sejak tahun 2017, KPK telah melakukan pendampingan terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Provinsi Jambi.

Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pada Selasa (12/3), di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi.



Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Jambi selama tahun 2018. Kegiatan ini melibatkan Gubernur Jambi, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal hasil evaluasi program pencegahan korupsi, khususnya terhadap 8 sektor. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.


Di samping itu, disampaikan beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di tahun 2019, "Selain kedelapan sektor tersebut. Juga sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam dan BUMD," kata Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha.

Sebelumnya, Fachrori Umar, Gubernur Jambi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung pencegahan korupsi di Provinsi Jambi.

"Kita sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi serta upaya KPK dalam melaksanakan koordinasi seperti monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, mengingat selama ini masyarakat telah mengenal peran KPK hanya dari sisi penindakan. Dengan mengedepankan sisi pencegahan secara dini kami telah berupaya melaksanakan rencana aksi dimulai dari penyederhanaan regulasi, perbaikan manajemen aparatur, hingga pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai sehingga secara bertahap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara akuntabel dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya," kata Fachrori.

Secara umum, hasil evaluasi tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Jambi sebesar 56 persen. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 49,6 persen. (kjcom)


Tag : #KPK #Korupsi #Pemprov Jambi



Berita Terbaru

 

Senin, 18 Maret 2019 21:04 WIB

Jadi Sorotan, PT Balsa Belum Jalankan Standar K3


Kajanglako.com, Sarolangun - Dinas Tenaga Kerja Sarolangun kembali menyoroti perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar aturan Keselamatan dan Kesehatan

 

Senin, 18 Maret 2019 20:48 WIB

Hadiri Sertijab Kepala BPK Jambi, Ini yang Disampaikan Bupati Safrial


Kajanglako.com, Jambi - Bupati Tanjab Barat, Safrial, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi,

 

Senin, 18 Maret 2019 20:46 WIB

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Fachrori: Ini Semangat Baru Tata Kelola Keuangan yang Baik


Kajanglako.com, Jambi - Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi dari Parna, kepada Hery Ridwan, berlangsung

 

Senin, 18 Maret 2019 20:45 WIB

Pemprov Akomodir Pokok-pokok Pikiran RKPD 2020 DPRD Provinsi Melalui e-Pokir


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan sebuah aplikasi yang bernama e-Pokir untuk

 

Senin, 18 Maret 2019 19:38 WIB

Pemkab Sarolangun Anggarkan Rp5 Miliar untuk Berantas Buta Aksara Alqur'an


Kajanglako.com, Sarolangun - Angka buta aksara Alqur'an di Kabupaten Sarolangun masih terbilang cukup tinggi, Pemkab Sarolangun pun sangat serius untuk