Selasa, 25 Juni 2019


Selasa, 08 Januari 2019 19:40 WIB

Pengurusan Izin Amdal Diambil Alih Kabupaten Batanghari

Reporter : Raden Suhur
Kategori : Berita Daerah Batanghari

Aktivitas perusahaan perkebunan yang melakukan land clearing areal mereka, sejak akhir tahun 2018 Dinas LH Batanghari memiliki kewenangan pengurusan izin Amdal

Kajanglako.com, Batanghari - Per 26 Desember 2018 dan berlaku hingga 26 Deseber 2021, pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan diambil alih oleh Kabupaten. Sebelumnnya, pengurusan Amdal merupakan wewenang Pemerintah tersebut Provinsi Jambi.
 
Hal ini berdasarkan lisensi yang diberikan oleh Dinas Penanama Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Nomor 660/523/DLH/2018 tentang Komisi Peniaian Amdal Kabupaten Batanghari.
 
Dengan bukti lisensi tersebut, Dinas LH Batanghari telah memenuhi syarat lisensi sesuai hasil rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi. Nomor : S-612/PM-PTSP-.1/XII/2018. Tertanggal 10 Desember 2018, yang menyatakan DLH Batanghari dapat melakukan proses penilaian Amdal di wilayah Kabupaten Batanghari dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
 
"Ini menjadi pertama kalinya dan menjadi sejarah DLH Batanghari bisa melakukan uji Amdal sendiri, karena sebelumnya memang untuk Amdal dilakukan di provinsi langsung," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Parlaungan.
 
Dikatakannya, sebelumnnya LH Batanghari hanya sebatas melakukan penerbitan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), yang sebenarnya pengujiannya di bawah dari penilaian Amdal. 
 
"Kalau untuk UKL dan UPL ini penilaian limbah dari hasil pengolahan yang berdampak tidak terlalu penting, sementara Amdal ini dampak lingkungan yang sudah berdampak penting," kata Parlaungan menjelaskan. 
 
Untuk Amdal sendiri, karena kelasnya beda tentu juga memiliki persyaratan yang beda dan lebih banyak dari UPL dan UKL tadi. Diantaranya harus melibatkan tenaga ahli dan luas lahannya juga ada ukuran yang telah ditentukan.
 
Seperti yang diamanatkan UU yang diterbitkan Amdal tersebut, perusahaan yang memiliki dampak lingkungan sangat penting sesuai UU No 32 tahun 2009. Terutama untuk perusahaan dengan luasan di atas 3.000 hektar. 
 
"Tahun ini kita mulai melakukan penilaian Amdal hingga tiga tahun ke depan," katanya. (kjcom)


Tag : #Batanghari #Amdal #Dinas Lingkungan Hidup Batanghari



Berita Terbaru

 

Senin, 24 Juni 2019 21:14 WIB

Malam Dana buat Sang Maestro


Malam Dana buat Sang Maestro Kajanglako.com, Jambi - Kisah seniman asal Muaro Jambi, Pak Saidin, yang berjuang melawan penyakit tumornya telah mengetuk

 

Senin, 24 Juni 2019 20:53 WIB

Wahyudin, Kadispora Provinsi Jambi Diduga Lecehkan dan Tantang Awak Media


Wahyudin, Kadispora Provinsi Jambi Diduga Lecehkan dan Tantang Awak Media Kajanglako.com, Jambi – Sikap tidak etis terhadap jurnalis Jambi, di duga

 

Paripurna Dewan
Senin, 24 Juni 2019 20:18 WIB

Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Muaro Jambi Disetujui Dewan


Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Muaro Jambi Disetujui Dewan Kajanglako.com, Muaro Jambi – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Muaro

 

Senin, 24 Juni 2019 20:01 WIB

Bupati Romi Beserta Wabup Robby, Panen Sumbun di Festival Sumbun Kampung Laut


Bupati Romi Beserta Wabup Robby, Panen Sumbun di Festival Sumbun Kampung Laut Kajanglako.com, Tanjabtim - Agenda tahunan pelaksanaan Festival Sumbun Kampung

 

Pilbup Batanghari 2020
Senin, 24 Juni 2019 18:55 WIB

Disebut Dapat Dukungan Masyarakat, Kader Demokrat Batanghari Siap Usung Camelia di Pilbup 2020


Disebut Dapat Dukungan Masyarakat, Kader Demokrat Batanghari Siap Usung Camelia di Pilbup 2020 Kajanglako.com, Batanghari – Tidak hanya Pemilihan