Jumat, 18 Januari 2019


Selasa, 08 Januari 2019 19:40 WIB

Pengurusan Izin Amdal Diambil Alih Kabupaten Batanghari

Reporter : Raden Suhur
Kategori : Berita Daerah Batanghari

Aktivitas perusahaan perkebunan yang melakukan land clearing areal mereka, sejak akhir tahun 2018 Dinas LH Batanghari memiliki kewenangan pengurusan izin Amdal

Kajanglako.com, Batanghari - Per 26 Desember 2018 dan berlaku hingga 26 Deseber 2021, pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan diambil alih oleh Kabupaten. Sebelumnnya, pengurusan Amdal merupakan wewenang Pemerintah tersebut Provinsi Jambi.
 
Hal ini berdasarkan lisensi yang diberikan oleh Dinas Penanama Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Nomor 660/523/DLH/2018 tentang Komisi Peniaian Amdal Kabupaten Batanghari.
 
Dengan bukti lisensi tersebut, Dinas LH Batanghari telah memenuhi syarat lisensi sesuai hasil rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi. Nomor : S-612/PM-PTSP-.1/XII/2018. Tertanggal 10 Desember 2018, yang menyatakan DLH Batanghari dapat melakukan proses penilaian Amdal di wilayah Kabupaten Batanghari dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
 
"Ini menjadi pertama kalinya dan menjadi sejarah DLH Batanghari bisa melakukan uji Amdal sendiri, karena sebelumnya memang untuk Amdal dilakukan di provinsi langsung," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Parlaungan.
 
Dikatakannya, sebelumnnya LH Batanghari hanya sebatas melakukan penerbitan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), yang sebenarnya pengujiannya di bawah dari penilaian Amdal. 
 
"Kalau untuk UKL dan UPL ini penilaian limbah dari hasil pengolahan yang berdampak tidak terlalu penting, sementara Amdal ini dampak lingkungan yang sudah berdampak penting," kata Parlaungan menjelaskan. 
 
Untuk Amdal sendiri, karena kelasnya beda tentu juga memiliki persyaratan yang beda dan lebih banyak dari UPL dan UKL tadi. Diantaranya harus melibatkan tenaga ahli dan luas lahannya juga ada ukuran yang telah ditentukan.
 
Seperti yang diamanatkan UU yang diterbitkan Amdal tersebut, perusahaan yang memiliki dampak lingkungan sangat penting sesuai UU No 32 tahun 2009. Terutama untuk perusahaan dengan luasan di atas 3.000 hektar. 
 
"Tahun ini kita mulai melakukan penilaian Amdal hingga tiga tahun ke depan," katanya. (kjcom)


Tag : #Batanghari #Amdal #Dinas Lingkungan Hidup Batanghari



Berita Terbaru

 

Jumat, 18 Januari 2019 20:15 WIB

Kunker ke Kerinci, Fachrori Bicara Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan


Kajanglako.com, Jambi - Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menyampaikan pesan pentingnya pendidikan dan kesehatan menjelang pelaksanaan ibadah Salat Jumat

 

Jumat, 18 Januari 2019 19:55 WIB

Penuhi Panggilan Bawaslu, Sutan Adil Menolak Disebut Diperiksa


Kajanglako.com, Jambi – Kasus pembagian Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dijadikan jualan politik oleh lima Caleg Gerindra, termasuk

 

Warga Tenggelam
Jumat, 18 Januari 2019 17:52 WIB

Petani yang Terseret Arus di Sungai Tembesi Ditemukan Tewas


Kajanglako.com, Merangin - Sarmidi (35), warga Desa Rantau Panjang, Kecamatan Muara Siau yang terseret arus sungai Tembesi pada Rabu (16/1) lalu, berhasil

 

Jumat, 18 Januari 2019 13:30 WIB

SK Pemberhentian Zola sebagai Gubernur Sudah Diteken Presiden


Kajangalako,com. Jambi - SK pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 akhirnya ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo. Kabar ini

 

Jumat, 18 Januari 2019 11:33 WIB

Jualan Sabu, Pegawai Honorer Ditangkap saat Menunggu Pembeli


Kajanglako.com, Merangin - Satresnarkoba Polres Merangin kembali berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan Narkotika. Kali ini seorang pegawai