Jumat, 22 Maret 2019

Selasa, 08 Januari 2019 19:40 WIB

Pengurusan Izin Amdal Diambil Alih Kabupaten Batanghari

Reporter : Raden Suhur
Kategori : Berita Daerah Batanghari

Aktivitas perusahaan perkebunan yang melakukan land clearing areal mereka, sejak akhir tahun 2018 Dinas LH Batanghari memiliki kewenangan pengurusan izin Amdal

Kajanglako.com, Batanghari - Per 26 Desember 2018 dan berlaku hingga 26 Deseber 2021, pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan diambil alih oleh Kabupaten. Sebelumnnya, pengurusan Amdal merupakan wewenang Pemerintah tersebut Provinsi Jambi.
 
Hal ini berdasarkan lisensi yang diberikan oleh Dinas Penanama Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Nomor 660/523/DLH/2018 tentang Komisi Peniaian Amdal Kabupaten Batanghari.
 
Dengan bukti lisensi tersebut, Dinas LH Batanghari telah memenuhi syarat lisensi sesuai hasil rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi. Nomor : S-612/PM-PTSP-.1/XII/2018. Tertanggal 10 Desember 2018, yang menyatakan DLH Batanghari dapat melakukan proses penilaian Amdal di wilayah Kabupaten Batanghari dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
 
"Ini menjadi pertama kalinya dan menjadi sejarah DLH Batanghari bisa melakukan uji Amdal sendiri, karena sebelumnya memang untuk Amdal dilakukan di provinsi langsung," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Parlaungan.
 
Dikatakannya, sebelumnnya LH Batanghari hanya sebatas melakukan penerbitan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), yang sebenarnya pengujiannya di bawah dari penilaian Amdal. 
 
"Kalau untuk UKL dan UPL ini penilaian limbah dari hasil pengolahan yang berdampak tidak terlalu penting, sementara Amdal ini dampak lingkungan yang sudah berdampak penting," kata Parlaungan menjelaskan. 
 
Untuk Amdal sendiri, karena kelasnya beda tentu juga memiliki persyaratan yang beda dan lebih banyak dari UPL dan UKL tadi. Diantaranya harus melibatkan tenaga ahli dan luas lahannya juga ada ukuran yang telah ditentukan.
 
Seperti yang diamanatkan UU yang diterbitkan Amdal tersebut, perusahaan yang memiliki dampak lingkungan sangat penting sesuai UU No 32 tahun 2009. Terutama untuk perusahaan dengan luasan di atas 3.000 hektar. 
 
"Tahun ini kita mulai melakukan penilaian Amdal hingga tiga tahun ke depan," katanya. (kjcom)


Tag : #Batanghari #Amdal #Dinas Lingkungan Hidup Batanghari



Berita Terbaru

 

Jumat, 22 Maret 2019 17:10 WIB

Pasca Banjir, Warga Banyak yang Terjangkit Penyakit Kulit


Kajanglako.com, Sarolangun - Pasca banjir yang melanda Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesehatan Sarolangun menemukan banyak masyarakat yang terserang penyakit

 

Jumat, 22 Maret 2019 17:08 WIB

Kekurangan Bides, Dinkes Usulkan Bidan yang Lulus CPNS Ditempatkan di Desa


Kajanglako.com, Sarolangun - Hingga saat ini Kabupaten Sarolangun masih mengalami kekurangan tenaga Bidan Desa, terutama untuk desa yang baru dimekarkan

 

Jumat, 22 Maret 2019 16:49 WIB

KPU Sarolangun Kekurangan Surat Suara 84 Ribu Lembar


Kajanglako.com, Sarolangun - Setelah  selesai dilakukan pelipatan dan penyortiran kertas suara, KPU menemukan sekitar puluhan ribu lembar surat suara dinyatakan rusak

 

Jumat, 22 Maret 2019 16:38 WIB

Ratusan Personel Gabungan Ikuti Apel Pengaman Pemilu 2019


Kajanglako.com, Jambi - Jumat Pagi(22/3), digelar apel gabungan bersama ratusan Anggota TNI-Polri dan Pemprov Jambi serta komponen masyarakat guna mematangkan

 

Jumat, 22 Maret 2019 16:37 WIB

Bupati Mashuri Serahkan SK ke 200 CPNS Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Bupati Bungo, Mashuri, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sebanyak 200 Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ), Jumat (22/03). Penyerahan