Catatan Akhir Tahun KKI WARSI, Menagih Kejujuran Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kajanglako.com, Jambi - Penambangan emas liar, banjir dan longsor dan konflik sumber daya alam masih menjadi problematika Jambi sepanjang  2018. Peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari kekeliruan pengelolaan sumber daya alam Jambi.  Hutan sebagai tonggak penting dalam keseimbangan ekosistem sudah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dari analisis citra satelit yang dilakukan WARSI tutupan hutan Jambi hanya tinggal 920 ribu ha, atau hanya 18 persen dari total wilayah Jambi. Jauh dari bawah syarat minimum keseimbangan ekosistem yaitu 30 persen. 

Ketidakseimbangan ekosistem ini disebabkan oleh alih fungsi hutan untuk berbagai peruntukan. Perkebunan kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan dengan 1,8 juta ha, kemudian di susul oleh HTI seluas 776.652 ha dan HPH 67.140 ha. “Penguasaan yang sangat masif untuk tanaman monokultur inilah yang membawa dampak buruk bagi ekosistem sehingga berbuah bencana dan konflik,” kata Rudi Syaf, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.

Penguasaan sumber daya oleh perusahaan ini, membawa dampak pada sulitnya masyarakat di sekitarnya untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi. Pengakuan negara pada masyarakat untuk mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial baru 188,193 ha dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. 

“Kondisi ini relatif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penguasaan hutan oleh korporasi yang dikuasai segelintir orang,” kata Rudi.

Ketimpangan penguasaan lahan ini ditenggarai sebagai salah satu faktor kemiskinan. Data BPS dari 3,515 juta penduduk Jambi 278,61 ribu orang (7,90 persen) diantaranya dalam kategori miskin. Penduduk miskin ini sebanyak 160,11 ribu (6,66 persen) hidup di desa.

Penduduk miskin ini di antaranya adalah Orang Rimba, terutama mereka yang telah kehilangan sumber daya hutannya. Dari catatan WARSI dari 5.235 jiwa Orang Rimba separuhnya hidup dalam kondisi tidak memiliki hutan atau tidak punya sumber daya.

“Mereka inilah yang termasuk dalam kategori masyarakat paling miskin,” kata Rudi.

Untuk itu menurut Rudi ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk perbaikan kehidupan sekaligus pemulihan kondisi hutan. “Perlu adanya kemitraan bagi Orang Rimba yang hutannya sudah dialih fungsikan, sehingga mereka memiliki sumber pendapatan untuk masa depan mereka,” kata Rudi.

Saat ini ada ada 671 kepala keluarga Orang Rimba yang tinggal di 6 perkebunan sawit dan hutan tanaman. “Mereka inilah yang harus segera diberikan ruang hidupnya, jika tidak mereka akan semakin terpuruk dan membawa catatan buruk bagi republik ini,” katanya.

Rudi juga menghimbau untuk tinjau ulang tata kelola hutan dan perkebunan sawit. Perkebunan sawit dalam skala luas dan masif, tidak hanya membahayakan lingkungan, namun juga kurang sehat untuk perkembangan ekonomi masyarakat.

“Sebagaimana disampaikan Presiden kemarin, kita harusnya mulai melakukan diversifikasi komoditi. Mengembangkan komoditi yang bervariasi sehingga harga jual petani juga tidak selalu dipermainkan pasar,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi juga mengingatkan supaya dihentikan semua eksploitasi hutan. Menurutnya saat ini kran untuk keterlibatan masyarakat mengelola hutan sudah terbuka. Saatnya masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik. Yang terjadi selama ini banyak masuk pihak lain ke dalam satu kawasan. Dugaannya ada pihak yang memodali. Pada akhirnya masyarakat hanya kembali jadi pekerja dari perambahan hutan. Namun juga tidak berpengaruh nyata perubahan taraf hidup masyarakat.

“Kami WARSI menghimbau semua pihak terutama pemerintah untuk serius dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan masuk ke dalam program  pembangunan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan hutan sebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

WARSI juga menyebutkan penting untuk menjadikan masyarakat adat bagian penting dari penyelamatan dan pemulihan hutan.

“Untuk itu pengakuan dan keberpihakan pada masyarakat adat juga harus masuk dalam program pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah,” kata Rudi.

Dalam catatan akhir tahun 2018 WARSI juga menyoroti tentang penataan kota dan penataan kawasan sungai. Dalam kawasan kota Jambi terdapat 12 anak sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari. Yaitu sungai Kenali, Sungai Kenali Kecil, Sungai Kambang, Sungai Sulur, Sungai Putri, Sungai Solok Sipin, Sungai Asam, Sungai Walikota, Sungai Tembuku, Sungai Selincah, Sungai Lingkar Selatan dan Sungai Kumpeh.

Fakta sungai hari ini, sungai dalam Kota Jambi hanya tinggal di wilayah muara, ketika sungai itu akan bergabung dengan sungai Batanghari.

“Sedangkan wilayah hulunya, sudah tertutup dan kehilangan , ada yang berubah jadi pemukiman,” kata Rudi.

Saat ini menurut Rudi sungai dalam Kota Jambi tidak bisa dibedakan lagi antara sungai dan got. “Limbah dan sampah masyarakat di sekitarnya dibuang ke sungai begitu saja, akibatnya sungai menjadi dangkal dan kehilangan estetikanya, dengan kualitas air yang buruk,” katanya lagi.

Banyak aturan yang dilanggar dalam penanganan sungai dalam kota. Dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, penanganan sempadan sungai dalam kota masih terabaikan. UU nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, pengaturan sempadan sungai di wilayah perkotaan. Sungai dengan kedalaman 20 meter  harusnya paling tidak menyisakan 30 meter dari bibir sungai. Sungai dengan kedalaman 3 meter disisakan 10 meter dari pinggir sungai.

Selain perlakuan pada sungai di daerah perkotaan, perlakukan ada wilayah hilir Provinsi Jambi yang berupa gambut juga masih sangat buruk. Kanalisasi yang dibangun untuk mengeringkan air gambut tidak hanya membawa petaka di musim kemarau. Tetapi juga membawa masalah ketika musim hutan. Sebagai contoh kanal yang di bangun WKS saat musim kemarau kanal air di tutupnya, tetapi begitu masuk musim hujan pintu kanal-kanal yang hanya dibuat dengan timbunan tanah dengan cepat dikeruknya, sehingga tanaman akasianya tidak tergenang air. “tetapi pelepasan pintu kanal ini menyebabkan desa di sekitarnya yang terkena banjir, diantaranya adalah desa Pematang Rahim,”kata Rudi.

Untuk itu menurutnya, pemerintah harus menindak tegas perusahaan. Pembangunan pintu kanal harus yang bisa menahan air dan tidak melepaskannya begitu saja, sehingga membawa dampak bencana banjir bagi wilayah hilirnya.

“Sangat penting pengertian semua pihak atas untuk membuat memperhatikan pengelolaan dan penanganan yang baik pada sumber daya disekitar mereka. Jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghitung dampak buruk yang bisa diterima pihak lain,” katanya. (*)