Selasa, 19 Maret 2019

Selasa, 30 Oktober 2018 11:08 WIB

Kegamangan Kaum Nasionalis Menghadapi Kaum Radikal

Reporter :
Kategori : Sudut

ilustrasi

Oleh: Al-Zastrouw

Saat ini kaum Nasionalis (para pembela NKRI) mengalami ujian yang sangat berat. Dari sisi kiri mereka diserang oleh kaum liberal yang menyebarkan faham Humanisme Liberal. Faham ini berpijak pada kebebasan individu berdasar nilai-nilai HAM universal. Mereka menganggap nasionalisme sudah usang karena bisa membelenggu kebebasan individu. Dari sisi kanan, kaum Nasionalis berhadapan dengan kelompok radikal fundamentalis yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan Alquran-Hadits dan mengubah bentuk negara NKRI dengan negara Islam. Kelompok yang memahami ajaran agama secara tekstual skripturalis ini menganggap nasionalisme adalah bid'ah dan NKRI adalah thoghut karena tidak berdasar Alquran-Hadits.



Dengan bantuan teknologi informasi (medsos) kedua gerakan yang telah merongrong ideologi negara ini menyebar dengan cepat dan menggerus semangat nasionalisme. Seperti terlihat dalam fenomena pergeseran dari "citizenship" (ikatan kewargaan berdasar ideologi dan teritorial negara) ke "nitizenship" (suatu ikatan kewargaan di dunia maya yang melampaui batas teritorial negara dan menembus seka-sekat ideologis).

Menghadapi kedua tekanan ini kaum Nasionalis terlihat gamang. Mereka tidak bisa bersikap dan bertindak tegas terhadap berbagai manuver yang dilakukan para aktivis gerakan transnasional baik yang dari kanan maupun kiri yang telah menghancurkan ideologi negara atas nama kebebasan dan agama. Sikap ini terlihat jelas pada aparat negara dan kelompok sipil lainnya (ormas). Sikap tidak tegas ini muncul karena ketakutan dianggap anti Islam dan memusuhi umat Islam jika menindak tegas para aktivis gerakan transnasional yang telah merongrong spirit nasionalisme.

Hal ini terlihat jelas dalam kasus pembakaran bendera HTI di Garut. Keberanian Banser bertindak tegas terhadap ormas terlarang HTI telah dipelintir seolah Banser memusuhi dan melecehkan Islam sehingga menjadi sasaran caci maki. Saya tidak bisa membayangkan jika yang melakukan hal itu bukan Banser. Jika organisasi yang memiliki akar keislaman yang kuat saja bisa dihujat dan dicaci maki, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki basis keislaman yang kuat.

Selain itu kegamangan kaum Nasionalis juga karena takut dituduh melanggar HAM dan kebebasan individu masyarakat. Ini terlihat ketika pemerintah mengeluarkan Perpu Ormas dan pelarangan HTI sebagai upaya pencegahan dini terhadap gerakan radikal yang mengancam kedaulatan negara. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras tidak hanya dari HTI tapi juga dari kaum liberal karena dianggap memberangus kebebasan.

Akibat tindakan yang gamang ini gerakan transnasional menggerus nasionalisme menjadi semakin liar tak terkendali. Pemerintah jadi terlihat lemah karena tidak berani bersikap tegas pada ormas terlarang seperti HTI. Padahal sebagai organisasi terlarang, posisi HTI sama dengan PKI di hadapan hukum. Keduanya adalah kelompok dan faham yang tidak boleh hidup di negeri NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tapi karena HTI menggunakan simbol agama mereka mudah mengelabui massa. Banyak masyarakat yang tertipu oleh logika dangkal HTI mengenai Islam yang disampaikan secara provokatif.

Sikap gamang aparat negara dalam menyikapi manuver politik kaum radikal transnasional ini sangat berbahaya karena bisa memancing timbulnya konflik horizontal. Terutama antara kelompok sipil (ormas) Nasionalis yang sudah tidak tahan melihat ideologi negaranya terancam dengan ormas terlarang, yang terus melakukan provokasi dan manuver merongrong negara atas nama agama. Seperti terlihat dalam kasus pembakaran bendera HTI di Garut.

Untuk mecegah meluasnya benturan dan konflik sosial di masyarakat maka perlu ada tindakan tegas dari aparat negara terhadap kelompok yang mengancam ideologi dan kedaulatan negara. Tidak usah gamang dan ragu menghancurkan gerakan yang akan mengganti ideologi dan dasar negara, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas nama agama.

Memang ada risiko akan ada perlawanan dari kelompok masyarakat, terutama mereka yang pemahaman agamanya dangkal dan simbolik sehingga mudah tertipu oleh provokasi HTI. Tapi jika aparat bertidak tegas sesuai dengan koridor hukum, maka mayoritas rakyat akan mendukung, dan dengan cara ini konflik horizontal akan dapat dicegah.

Dan yang tak kalah penting, kaum Nasionalis harus kompak bersatu mendukung aparat bertindak tegas. Jangan sampai mereka dibiarkan sendiri sehingga kehilangan legitimasi menghadapi gerakan para pengkhianat negara. Dengan demikian Banser tidak lagi merasa sendirian mempertahankan NKRI harga mati, sehingga dia tidak lagi menjadi sasaran hujatan dan caci maki hanya karena cintanya pada NKRI.

 *Dr. Al Zastrouw adalah budayawan, ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI) periode 2004-2009 dan pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Penulis memiliki ciri khas selalu memakai blangkon dan cukup sering mengisi acara di TV. 


Tag : #HTI #Kelompok Liberal #kelompok radikal fundamental #Islam dan Kebangsaan



Berita Terbaru

 

Senin, 18 Maret 2019 21:04 WIB

Jadi Sorotan, PT Balsa Belum Jalankan Standar K3


Kajanglako.com, Sarolangun - Dinas Tenaga Kerja Sarolangun kembali menyoroti perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar aturan Keselamatan dan Kesehatan

 

Senin, 18 Maret 2019 20:48 WIB

Hadiri Sertijab Kepala BPK Jambi, Ini yang Disampaikan Bupati Safrial


Kajanglako.com, Jambi - Bupati Tanjab Barat, Safrial, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi,

 

Senin, 18 Maret 2019 20:46 WIB

Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Fachrori: Ini Semangat Baru Tata Kelola Keuangan yang Baik


Kajanglako.com, Jambi - Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi dari Parna, kepada Hery Ridwan, berlangsung

 

Senin, 18 Maret 2019 20:45 WIB

Pemprov Akomodir Pokok-pokok Pikiran RKPD 2020 DPRD Provinsi Melalui e-Pokir


Kajanglako.com, Jambi - Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan sebuah aplikasi yang bernama e-Pokir untuk

 

Senin, 18 Maret 2019 19:38 WIB

Pemkab Sarolangun Anggarkan Rp5 Miliar untuk Berantas Buta Aksara Alqur'an


Kajanglako.com, Sarolangun - Angka buta aksara Alqur'an di Kabupaten Sarolangun masih terbilang cukup tinggi, Pemkab Sarolangun pun sangat serius untuk