Rabu, 12 Desember 2018


Rabu, 03 Oktober 2018 19:07 WIB

Mantan Ketua DPRD Sarolangun Enggan Disalahkan Soal APBD-P yang Batal Disahkan

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah

Mantan Ketua DPRD Sarolangun M Syaihu saat dikonfirmasi sejumlah awak media

Kajanglako.com, Sarolangun – Ketidak beresan yang terjadi di internal DPRD Sarolangun, berdampak pada batalnya pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2018.

Amir Mahmud, Wakil Ketua I DPRD Sarolangun beranggapan belum disahkannya APBD Perubahan tahun 2018 dikarenakan dampak dari pemberhentian tujuh Anggota DPRD yang  pindah Parpol karena mencalonkan kembali di Pileg 2019, termasuk Ketua DPRD Sarolangun , Muhammad Saihu.



“Kami masih melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kemendagri, untuk melakukan rapat paripurna di luar batas waktu yang sudah ditentukan,” kata Amir Mahmud.

Namun Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, M Syaihu mengatakan justru pembatalan pengesahan APBD Perubahan tidak ada kaitannya dengan pemberhentian dirinya bersama enam Anggota DPRD Sarolangun yang telah pindah partai.

“Kami tidak pernah menghalang-halangi ataupun menghambat proses pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun 2018,” kata Syaihu.

Bahkan, menurutnya saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD telah berupaya untuk melakukan paripurna.

“Kami tidak membela diri, karena kami tidak salah. Saya menyampaikan ini agar masyarakat tau kejadian yang sebenarnya,” katanya.

Ia menyayangkan terbentuk opini di tengah masyarakat jika dibatalkannya APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun karena polemik proses pemberhentian tujuh anggota DPRD yang pindah partai. Padahal tahapan-tahapan paripurna tetap bisa dilakukan tanpa tujuh Anggota DPRD tersebut.

‘’Kalau memang seluruh Anggota DPRD Sarolangun punya komitmen untuk mementingkan masyarakat, paripurna tetap bisa dilakukan tanpa kami Anggota DPRD yang tujuh orang,” katanya.

Dikatakan Syaihu, sebelum pengesahan APBD Perubahan ada sejumlah tahapan paripurna yang dilakukan, yakni Paripurna Pengantar, Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Paripurna Jawaban Eksekutif dan terakhir Paripurna Pengambilan Keputusan.

Untuk Paripurna Pengantar, kata Syaihu kuorum terpenuhi hanya dengan 18 anggota dewan. Demikian juga Paripurna Pandangan Umum Fraksi hanya butuh 18 anggota dewan untuk memenuhi kuorum. Termasuk Paripurna Jawaban Eksekutif juga hanya butuh 18 anggota dewan dan terakhir Paripurna Pengambilan Keputusan kuorum terpenuhi jika dihadiri 24 anggota dewan.

 

‘’Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun 35 orang dikurang tujuh berarti jumlahnya 28 orang, artinya Paripurna Pengantar, Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Paripurna Jawaban Eksekutif bisa dilaksanakan karena hanya butuh 18 anggota DPRD. Demikian juga Paripurna Pengambilan Keputusan butuh 24 anggota dewan dan akan tetap bisa dilaksanakan. Jadi kami bertujuh bukan menjadi alasan, kalau memang seluruh anggota dewan punya niat untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi,’’ katanya.

Waktu dirinya sebagai Ketua DPRD, kata Syaihu, sebelum waktu terakhir yakni 30 September sudah beberapa kali mengupayakan adanya paripurna. Yakni pada tanggal 21 September dirinya sudah mengupayakan untuk melakukan paripurna, namun Anggota Banmus (Badan Musyawarah) banyak yang tak hadir dengan alasan yang tidak jelas.

‘’Malah ada oknum Anggota DPRD yang mempengaruhi anggota DPRD yang lain agar tak mau ikut paripurna dengan mengatakan saya tak lagi sah sebagai Ketua dan Anggota DPRD, padahal saat itu SK pemberhentian dari Gubernur belum keluar,’’ kata Syaihu.

Malah menurut Syaihu, berdasarkan informasi yang diterimanya malamnya ada pertemuan antara pimpinan Fraksi dengan Wakil Bupati Sarolangun di Rumah Makan Sederhana.

Kemudian pada tanggal 26 September usai pelantikan Kades dirinya juga sudah mengupayakan untuk pelaksanaan paripurna, tapi lagi-lagi tak terlaksana karena anggota Banmus tak memenuhi kuorum.

"Sebetulnya Banmus bisa kuorum, tapi ada salah satu anggota dewan saat itu hadir di DPRD tak mau tandatangan, saya saat itu menunggu sampai sore tak juga terlaksana, akhirnya saya pulang,” katanya.

Syaihu juga menegaskan, ketujuh Anggota DPRD Sarolangun itu tetap sah sebagai Anggota DPRD sebelum SK pemberhentian dari Gubernur keluar. Termasuk dirinya juga masih sah sebagai Ketua DPRD Sarolangun saat mengupayakan pelaksanaan paripurna.

“Buktinya, saat pelantikan Kades tanggal 26 September Pak Bupati masih memanggil saya sebagai Ketua DPRD Sarolangun, jadi kalau pada saat itu jika ada yang menganggap saya bukan lagi Ketua DPRD berarti tak tahu aturan, karena saat itu SK pemberhentian dari Gubernur belum keluar. Kalau SK Gubernur sudah keluar kami legowo,’’ katanya. (kjcom/*)


Tag : #DPRD Sarolangun #APBD Perubahan #M Syaihu



Berita Terbaru

 

Selasa, 11 Desember 2018 21:05 WIB

Nelayan Ini Ditemukan Luka-luka di Kapal Pompongnya


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat – Diduga mengalami kecelakaan kerja saat melaut, seorang nelayan di Tanjab Barat ditemukan luka-luka dan terbaring

 

Program Sosial Bank Indonesia
Selasa, 11 Desember 2018 20:19 WIB

Cabai hingga Trigona, Potensi Mahad Aljamiah jadi Kawasan Ekowisata


Kajanglako.com, Jambi – Tak usah diragukan lagi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi begitu menaruh perhatian besar terhadap pengembangan

 

Selasa, 11 Desember 2018 18:31 WIB

Dirikan Tenda, Warga Mandiangin dari 12 Desa Duduki Kantor Bupati


Kajanglako.com, Sarolangun – Buntut dari kisruh antara warga 12 Desa di Kecamatan Mandiangin dengan PT AAS, ratusan warga mendatangi Kantor Bupati

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:54 WIB

BP2KBP3A Layangkan Surat ke PLN, Saryoto: jika Tak Digubris Kita Tempuh Jalur Hukum


Kajanglako.com, Batanghari - Hingga saat ini, KWH arus listrik di Kantor Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:33 WIB

Pol PP Punya Catatan Buruk saat Jaga Kantor Gubernur, Edi: Kami Siap jika Diminta Kembali


Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, meminta Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor Gubernur Jambi pada tahun 2019 ditiadakan. Kebijakannya