Rabu, 12 Desember 2018


Rabu, 03 Oktober 2018 12:20 WIB

APBD-P Sarolangun Batal Disahkan, Amir: Dampak Pemberhentian 7 Dewan Pindah Parpol

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Daerah

Ilustrasi, foto: istimewa

Kajanglako.com, Sarolangun – Apa yang dikhawatirkan Bupati Sarolangun, Cek Endra, benar-benar terjadi.

Pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun 2018 tidak terlaksana hingga batas waktu yang ditentukan, padahal sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memperingatkan agar pengesahan APBD-P tepat waktu, yakni sebelum 30 September 2018.



Namun, nyatanya lewat dari tanggal yang telah ditentukan, APBD-P Sarolangun tak kunjung juga diketuk palu.

Warga Sarolangun boleh saja kecewa, sebab pengesahan APBD-P tahun 2018 merupakan bagian dari aspirasi masyarakat dalam proses meningkatkan pembangunan.

Amir Mahmud, Wakil Ketua I DPRD Sarolangun mengatakan belum disahkannya APBD Perubahan tahun 2018 dikarenakan dampak dari pemberhentian tujuh Anggota DPRD yang  pindah Parpol karena mencalonkan kembali di Pileg 2019, termasuk Ketua DPRD Sarolangun , Muhammad Saihu.

“Kami masih melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Kemendagri, untuk melakukan rapat paripurna di luar batas waktu yang sudah ditentukan,” kata Amir Mahmud.

Belum disahkannya APBD-P ini, tentu akan berimbas kepada ketersediaan anggaran daerah yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan di instansi-instansi pemerintah.

Kondisi ini mendapat kecaman dari sejumlah warga dan mahasiswa di Sarolangun, seperti yang diutarakan Fadhil, Kader Gerakan Mahasiswa Sarolangun ini mengatakan seharusnya Anggota  DPRD Sarolangun lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok.

“DPRD Sarolangun sudah  mati rasa, hal ini ditandai dengan tidak disahkannya APBD  Perubahan Sarolangun tahun 2018,” kata Fadhil.

Sementara, Ahmad  Rohimin, warga Sarolangun mengatakan tidak disahkannya pengesahan APBD-P akan berdampak pada perekonomian masyarakat, karena terhambatnya proses pembangunan.

“Namun sangat disayangkan Anggota DPRD Sarolangun mati suri, mereka hanya mementingkan  aktivitas internal mereka saja, akan tetapi kepentingan rakyat diabaikan,” kata Rohimin. (kjcom)


Tag : #DPRD Sarolangun #APBD Perubahan



Berita Terbaru

 

Selasa, 11 Desember 2018 21:05 WIB

Nelayan Ini Ditemukan Luka-luka di Kapal Pompongnya


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat – Diduga mengalami kecelakaan kerja saat melaut, seorang nelayan di Tanjab Barat ditemukan luka-luka dan terbaring

 

Program Sosial Bank Indonesia
Selasa, 11 Desember 2018 20:19 WIB

Cabai hingga Trigona, Potensi Mahad Aljamiah jadi Kawasan Ekowisata


Kajanglako.com, Jambi – Tak usah diragukan lagi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi begitu menaruh perhatian besar terhadap pengembangan

 

Selasa, 11 Desember 2018 18:31 WIB

Dirikan Tenda, Warga Mandiangin dari 12 Desa Duduki Kantor Bupati


Kajanglako.com, Sarolangun – Buntut dari kisruh antara warga 12 Desa di Kecamatan Mandiangin dengan PT AAS, ratusan warga mendatangi Kantor Bupati

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:54 WIB

BP2KBP3A Layangkan Surat ke PLN, Saryoto: jika Tak Digubris Kita Tempuh Jalur Hukum


Kajanglako.com, Batanghari - Hingga saat ini, KWH arus listrik di Kantor Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:33 WIB

Pol PP Punya Catatan Buruk saat Jaga Kantor Gubernur, Edi: Kami Siap jika Diminta Kembali


Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, meminta Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor Gubernur Jambi pada tahun 2019 ditiadakan. Kebijakannya