Kamis, 21 Maret 2019

Jumat, 14 September 2018 20:37 WIB

Penandatanganan Kesepakatan KUPA PPAS, Fachrori: Maksimalkan Pekerjaan dan Anggaran

Reporter : Redaksi
Kategori : Inforial

Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar

Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengemukakan sekaligus menekankan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan anggaran, termasuk Perubahan APBD Tahun 2018 harus dilakukan semaksimal mungkin, untuk mendorong perekonomian rakyat dan Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatangan Kesepakatan Bersama dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (13/9/18).



Dalam penyampaian sebelumnya, Senin (3/9/18), Fachrori mengatakan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Perubahannya yang menyatakan perubahan APBD dapat dilakukan. 
"Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja," katanya.

Fachrori menyampaikan upaya Pemprov Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Pajak Daerah bertambah Rp 1,867 miliar atau bertambah sebesar 0,15 persen dari target semula sejumlah Rp 1,272 triliun menjadi Rp 1,274 triliun," kata Fachrori.

Sedangkan Hasil Retribusi Daerah berkurang sebesar 1,42 persen yang semula ditargetkan Rp 21,198 miliar menjadi Rp 20,898 miliar pada APBD Perubahan, demikian pula pada pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berkurang sebesar 30,06 persen dari target semula Rp 43,059 milar menjadi Rp 30,115 miliar.

Untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah Rp 7,35 miliar atau meningkat 4,67 persen dari target semula Rp 157,54 miliar menjadi Rp 164,894 miliar, bersumber dari pelepasan hak atas penjualan kendaraan, penerimaan jasa giro dan rekening deposito pada kas daerah.

Selanjutnya, Fachrori memaparkan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan untuk Pemerintah Provinsi Jambi serta komponen pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan.

Fachrori mengatakan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 menurun sebesar Rp 4,025 miliar atau sebesar 0,1 persen dari target semula sejumlah Rp 4,218 triliun menjadi Rp 4,213 triliun pada Rencana APBD Perubahan tahun 2018.

Secara umum, Fachrori menyampaikan, jumlah Anggaran Belanja Daerah pada rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2018 bertambah sebesar Rp 155,925 miliar atau meningkat 3,45 persen dari alokasi belanja pada APBD Murni sejumlah Rp 4,51 triliun menjadi Rp 4,671 triliun dengan rincian bahwa Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar 4,96 persen atau sebesar Rp 121,105 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 2,439 triliun menjadi Rp 2,56 triliun dan Belanja Langsung bertambah sebesar 1,68 persen atau Rp 34,819 miliar dari alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp 2,075 triliun menjadi Rp 2,11 triliun.

"Proporsi jumlah Belanja Langsung tersebut sebesar 45,18 persen dari total belanja daerah," kata Plt Gubernur Jambi.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta keputusan Dewan, Plt. Gubernur Jambi menyadari perlu perhatian atas kinerja pelaksanaan anggaran.

"Masih perlu perhatian khusus kita semua dan harus diselesaikan tepat waktu dan berhasil guna, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya, dan ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada seluruh masyarakat," kata Fachrori.

Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi terhadap pembahasan KUA PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 201, yang disampaikan H Mauli menyatakan bahwa rencana dimaksud untuk menentukan kebijakan program prioritas yang sesuai dengan batas anggaran maksimum yang diberikan kepada SKPD/OPD sehingga terpenuhinya kegiatan yang sesuai dengan skala lingkup kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, serta agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis efektif dan efisien, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

 Mauli menyampaikan penerimaan dari pendapatan daerah yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dari target diasumsikan sebesar Rp 4,218 triliun turun menjadi Rp 4,213 triliun. 

Belanja daerah pada KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp 4.671.068.810.503,80,- atau mengalami penambahan sebesar Rp 155,92 miliar sebelumnya Rp 4.515.143.629.159,- 

Berdasarkan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat disepakati dan simpulkan, pendapatan daerah sebesar Rp 4.213.996.839.621 atau mengalami penurunan sebesar Rp 4,025 miliar dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 4.218.022.336.599. Belanja Daerah sebesar Rp 4.671.068.810.503, atau mengalami penambahan sebesar Rp 155,92 miliar dari sebelumnya Rp 4.515.143.629.159, Pembiayaan netto daerah sebesar Rp 159.950.678.322,36.

Badan Anggaran menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jambi mengoptimalkan program dan kegiatan, lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk serta untuk pencapaian target dan sasaran dalam perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. "Keterbatasan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan program kegiatan harus mampu menciptakan sumber-sumber perekonomian baru dan menggerakkan sektor riil di tengah masyarakat Jambi, serta terus membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat terkait program kegiatan pada Kementerian Lembaga sehingga Provinsi Jambi dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah," saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi. (kjcom/*)


Tag : #DPRD Provinsi Jambi #Pemprov Jambi #Fachrori Umar



Berita Terbaru

 

Kamis, 21 Maret 2019 14:05 WIB

20 Desa di Sarolangun Realisasi PBB-P2 Nol Persen, Berikut Daftarnya


Kajanglako.com, Sarolangun - Tercatat 20 desa di Sarolangun pada tahun 2018 realisasi setoran PBB-P2 nya tidak ada sama sekali alias nol persen. Jupri,

 

Kamis, 21 Maret 2019 13:51 WIB

Api Hanguskan Satu Unit Rumah Pegawai Puskesmas Muara Madras Jangkat


Kajanglako.com, Merangin - Kebakaran terjadi di Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kamis (21/3) pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun

 

Kamis, 21 Maret 2019 13:50 WIB

Kondisi Memprihatinkan SMPN 10 Tanjabtim, Dinding Jebol dan Atap Seng Bocor


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Timur - Gedung SMPN 10 Tanjung Jabung Timur yang terletak di Kecamatan Nipah Panjang, tepatnya di Kelurahan Nipah Panjang

 

Pemilu 2019
Kamis, 21 Maret 2019 13:48 WIB

3.858 Surat Suara di Tanjabtim Rusak


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Timur - Sebanyak 3.858 lembar surat suara untuk Kabupaten Tanjab Timur tidak bisa digunakan alias rusak, kerusakan surat

 

Kamis, 21 Maret 2019 11:10 WIB

Hari Ini Giliran BBS dan Hilallatil Badri Diperiksa KPK


Kajanglako.com, Jambi - Setelah 2 hari sebelumnya, KPK lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang Anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai saksi. Hari ini Kamis