Selasa, 25 September 2018


Senin, 03 September 2018 10:31 WIB

Soetan Taha di Hulu

Reporter :
Kategori : Telusur

Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda)

Belanda tidak berusaha menuntut Sultan Taha. Mereka bahkan sama sekali tidak berusaha masuk atau mencampuri urusan di daerah pedalaman. Mereka sudah puas dapat menguasai daerah pesisir.



Di Djambi mereka mempertahankan sebuah pos militer dan menempatkan petugas-petugas di Moeara Koempeh, Saba’ dan Tangkal. Seandainya Belanda mengira bahwa penggantian Sultan akan dapat menjamin kepatuhan para kepala adat di daerah pedalaman kepada sultan yang diangkat Belanda, hal itu menunjukkan ketidaktahuan mereka mengenai (struktur) kepemimpinan Melayu.

Kerancuan pemikiran seperti ini juga tampak dan terjadi di Aceh ketika Belanda mengambil alih kekuasaan atas kratonnya.

Di pedalaman, di dekat muara Soengei Tembesi, Sultan Taha tetap mengejawantahkan kekuasaannya dan para kepala adat setempat hanya mematuhi perintahnya saja, sesuai dengan kebiasaan Melayu.

Hal ini tidak dipahami oleh pegawai-pegawai Belanda yang datang kemudian di Djambi, kecuali bila diasumsikan bahwa selama situasi masih dapat diterima, mereka menganggap tidak perlu mengganggu pemerintah (Hindia-Belanda) dengan keluhan-keluhan (dari lapangan).

Dalam Laporan-laporan Pemerintah (Regeringsverslagen) jarang ada yang menyebut-nyebut nama Sultan Taha. Yang ada adalah tulisan bahwa pada tahun 1860, sultan yang sudah diturunkan dari tahtanya, masih saja berkuasa di pedalaman dan menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi transportasi ternak, gading dan komoditi dagang lainnya dari daerah Djambi ke Rawas.

Laporan yang sama menambahkan: “Di Kesultanan Djambi tidak  terjadi komplikasi. Sultan tampak bersedia mematuhi dan memenuhi janji-janjinya dan penduduknya-- setidak-tidaknya yang pada waktu peralihan kekuasaan di Ibukota pada 1858, mengungsi ke pedalaman—lambat-laun kembali.”

Kutipan ini membicarakan Kesultanan Djambi seolah-olah daerahnya hanya mencakup yang diperintah oleh Sultan Ahmad saja dan seolah-olah tak ada daerah dataran tinggi yang penduduknya masih mengakui kekuasaan Sultan Taha semata-mata.

Keluhan mengenai hambatan perdagangan di daerah rawas oleh kebijakan Sultan Taha terulang lagi pada tahun 1861. Laporan Pemerintahan tahun 1862 menjelaskan: “Sultan, yang ditunjuk, tidak ikut capur dengan urusan pemerintahan” –seolah-olah tak ada gangguan sama sekali.

Dalam laporan-laporan selanjutnya, hampir tak ada penyebutan tentang Djambi, kecuali catatan bahwa hubungan (pegawai Hindia-Belanda) dengan Kesultanan Djambi masih belum optimal.

Sesekali ada catatan tentang peningkatan perdagangan di antara Djambi-atas dan Rawas. Banyak pujian terhadap sikap Sultan dan meningkatnya kepercayaan terhadap Hindia-Belanda. Hanya beberapa kali saja terbaca ungkapan samar-samar bahwa situasi di daerah pedalaman belum dapat diatur dan bahwa pemerintahan pribumi (dari Sultan yang ditunjuk) sangatlah lemah.

Pada umumnya, tulisan dan penyebutan terhadap Djambi teramat sedikit; yang ada pun memberikan kesan yang terlalu muluk dan terlalu bagus, sampai-sampai petinggi-petinggi Hindia-Belanda di Sumatra dan pemerintahan pusat di Batavia tidak menduga bahwa orang-orang Belanda yang menjelajah di Djambi akan menghadapi kesulitan yang maha berat dalam perjalanan.

Anehnya, bahkan dalam Laporan Pemerintah tahun 1877—yang membahas perjalananan Schouw Santvoort melintasi Sumatra—tak sepatah kata pun mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya sehingga ia bahkan harus merahasiakan maksud dan tujuannya serta menutup-nutupi gerak-geriknya.

Di dalam laporan itu hanya menyebutkan tentang ‘perlindungan yang diterimanya dari para kepala adat.’

Lebih aneh lagi adalah pernyataan yang kemudian menyusul di laporan itu: “Konon kabarnya, penduduk di pedalaman Djambi sangat berharap dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah (Hindia-Belanda, maksudnya) karena pemerintahan Sultan sangat tidak disukai.’

Kerancuan yang lebih besar tak mungkin ada. Memang betul, pemerintahan Sultan—yaitu Sultan yang diangkat oleh Belanda, memang tidak disukai di pedalaman Djambi, namun hal ini (dalam analisis Veth) disebabkan oleh kesetiaan penduduk pada sultan lama, yaitu Sultan Taha.

Pernyataan bahwa penduduk sangat ingin dicakup dalam kekuasaan Hindia-Belanda sangat jauh dari kenyataan karena justeru penolakan Sultan Taha mendorong para kepala adat di pedalaman untuk memusuhi Sultan yang diangkat oleh Belanda.

Dalam Laporan Pemerintah tahun 1878, barulah muncul cerita yang benar. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Ekspedisi Sumatra Tengah akhirnya membuat para pegawai pemerintah menaruh perhatian pada situasi di daerah pedalaman.

Orang tak dapat lagi mengelak dari kenyataan bahwa kesulitan-kesulitan muncul karena anggota-anggota tim ekspedisi, di mata Sultan Taha dan pendukungnya, dianggap sebagai pegawai-pegawai pemerintah Hindia-Belanda; walaupun hal ini sama sekali tidak benar.

Toean Niessen, agen politik di Djambi yang sangat memperhatikan kegiatan ekspedisi di Djambi dan bahkan sedapat mungkin ikut serta, menggambarkan situasi sebenarnya—sesuai dengan yang dialami para anggota tim ekspedisi-- dalam laporan di atas.

Ia menulis: “Di Telok Rendah, di dekat pertemuan air Tabir dan Batang Hari, Soetan Taha, masih saja berlaku sebagai penguasa tertinggi di Djambi yang terlepas sama sekali dari Sultan yang diangkat oleh Belanda. Sultan itu (yang diangkat Belanda) tampaknya tak pernah berusaha dan tak pernah pula berkesempatan untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri di hadapan sultan yang mendahuluinya.  Pun Pangeran Ratoe, yang mewakili kekuasaan Sultan di daerah pedalaman (walau ia rupanya sejak lama tak akur dengan sang Sultan), memberikan keleluasaan bergerak bebas bagi Soetan Taha sejak tahun 1858. Pangeran Ratoe tinggal di Telokh Poea, tak jauh dari tempat tinggal Soetan Taha dan ia sama sekali tidak mencampuri urusan di daerah-daerah yang terletak di huluan Batang Hari. Bahkan, konon pada tahun 1858, pihak para pemberontak telah bersepakat dengan Pangeran Ratoe (yang ketika itu menengahi perundingan dengan Hindia-Belanda) untuk membagi kesultanan menjadi dua bagian. Soetan Taha disepakati akan menjalankan kekuasaan di daerah huluan muara Tembesi—yang juga mencakup daerah Toengkal; sementara Pangeran Ratoe mengejawantahkan pengaruhnya di daerah-daerah dataran rendah dan sedapat mungkin, dengan menghindari segala bentuk kontak dengan Sultan yang bertahta di Doesoen Tengah, tak jauh dari Ibukota, Djambi.”

*Acuan Kepustakaan: PJ Veth. Reizen en Onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879 . Jilid II. Leiden: EJ Brill. 1882.


Tag : #Sultan Taha Jambi di Hulu #Ekspedisi Schouw Santvoort ke Djambi #Jambi dalam Naskah Klasik Belanda



Berita Terbaru

 

Selasa, 25 September 2018 18:04 WIB

Sosialisasi Pemilu Damai di Bungo, Kapolda: Berbeda Pilihan, Jangan Merusak Persaudaraan


Kajanglako.com, Bungo - Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis. Mensosialisasikan bahaya Radikalisme, Terorisme dan Pemilu Damai ke Kabupaten Bungo.    Kedatangan

 

Kekerasan Terhadap Jurnalis
Selasa, 25 September 2018 15:05 WIB

Penyidikan Kasus Ancaman Pembunuhan Wartawan, Camat Marosebo Ulu Berhalangan Hadir


Kajanglako.com, Batanghari - Polres Batanghari terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan oknum ASN Kantor

 

Selasa, 25 September 2018 13:43 WIB

Penjual Emas PETI Diamankan saat Tunggu Pembeli di Pinggir Jalan


Kajanglako.com, Merangin - Polisi Resor Merangin mengamankan dua orang penjual emas hasil pertambangan ilegal. Pelaku diamankan di wilayah Kelurahan Pasar

 

Lelang Jebatan
Selasa, 25 September 2018 13:26 WIB

Tiga Besar Lelang Jabatan Pemprov Diumumkan, Ini Daftarnya


Kajanglako.com, Jambi - Panitia Pelaksana Lelang Jabatan Pemprov Jambi, telah mengumumkan tiga besar terbaik hasil uji kompetensi lelang jabatan Eselon

 

Unjuk Rasa
Selasa, 25 September 2018 12:57 WIB

Pilrio Ditunda, Warga Ujung Tanjung Unjuk Rasa ke DPRD Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Ratusan masyarakat Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan menggeruduk Kantor DPRD Bungo, Selasa (25/9).   Dalam aksinya warga