Selasa, 12 November 2019


Minggu, 02 September 2018 17:28 WIB

Ihsan Yunus: Penipuan Bermodus Koperasi Harus Diberantas

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Parlemen

Ihsan Yunus (tengah) Anggota DPR RI Dapil Jambi (Foto:Kajanglako/Red)

Kajanglako.com, Jakarta - Pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kementrian Koperasi dan UKM, dan DPR kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perkoperasian sebagai amendemen dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 30 Agustus sampai 1 September 2018 itu, telah disepakati berbagai pasal yang menjadi poin-poin rancangan undang-undang baru kelak.



Ihsan Yunus, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dapil Jambi, adalah salah satu anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian ini. Ihsan menggarisbawahi perlunya sebuah peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian yang menerjemahkan amanat pasal 33 UUD 1945 namun juga menjawab tantangan zaman.

“Seperti kita ketahui, sebenarnya tahun 2012 itu sudah sempat ada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tapi dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945 terutama konstitusi ekonomi ktia, pasal 33. Saya ingin undang-undang perkoperasian yang kelak lahir tetap dapat mengedepankan prinsip ekonomi kekeluargaan yang jadi amanat pasal 33 tapi juga dapat menjawab tantangan zaman. Kedepannya perusahaan-perusahaan startup yang fokus di sektor ekonomi digital juga harus yakin memilih koperasi sebagai badan usahanya,”ujar Ihsan.

Dalam pembahasan RUU kali ini, Ihsan juga menekankan pentingnya kasus penipuan bermodus koperasi untuk diberantas. Daripada itu Ihsan mengusulkan perlunya diatur sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang mengikat para pengurus dan anggota Koperasi.

“Alhamdulillah hari ini saya dapat mewakili partai untuk memasukkan poin usulan kami dari Fraksi PDIP demi penyempurnaan RUU. Kami ingin agar ke depannya koperasi memiliki anggaran pendapatan dan belanja atau APBK yang mengikat layaknya APBN. Bahkan ke depannya kita sepakati bahwa pengurusan koperasi harus berlandaskan APBK, kalau melenceng dari APBK dan ada pihak yang dirugikan, termasuk keuangan koperasi itu sendiri, pengurus otomatis harus bertanggungjawab secara personal hingga harta pribadinya. Ini penting mengingat maraknya penipuan bermodus koperasi dewasa ini.

Ambil contoh kasus sebuah kasus penipuan bermodus koperasi yang cukup besar dan banyak memakan korban di mana di tengah jalan para pengurus menurunkan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) secara sepihak. Ke depannya setiap perubahan yang berkaitan dengan keuangan harus disepakati seluruh anggota terlebih dahulu barulah berlaku efektif,” tukas Ihsan.

Intinya, Ihsan berharap kehadiran koperasi kelak benar-benar menjadi sokoguru perekonomian nasional serta dapat bersaing dengan jenis badan usaha lainnya. (kjcom)

Ihsan Yunus: Penipuan Bermodus Koperasi Harus Diberantas


Tag : #Ihsan Yunus #Parlemen #DPR RI #Dapil Jambi #Jambi



Berita Terbaru

 

Selasa, 12 November 2019 14:42 WIB

Al Haris Lantik Ruslan Miskun sebagai Kades Sidolego


Kajanglako.com, Merangin - Bupati Merangin Al Haris melantik Ruslan sebagai Kades Sidolego, Kecamatan Tabir Lintas, Selasa (12/11). Kepada Ruslan Miskun

 

Selasa, 12 November 2019 13:01 WIB

Zola, Erwan, Zainal, Efendi dan Muhammadiyah, Bertemu di Ruang Tunggu PN


Kajanglako.com, Jambi - Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, tiba di Pengadilan Tipikor Jambi pada pukul 11.10 WIB. Zola datang melalui pintu samping dengan

 

Selasa, 12 November 2019 11:39 WIB

Kenakan Batik Hitam Putih, Zumi Zola Masuk ke Pengadilan Tipikor Jambi Lewat Pintu Samping


Kajanglako.com, Jambi - Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, tiba di Pengadilan Tipikor Jambi pada pukul 11.10 WIB. Zola masuk melalui pintu samping dengan

 

Selasa, 12 November 2019 10:19 WIB

Warga Keluhkan Air Sungai Pemusiran Tercemar dan Bercampur Lumpur


Kajanglako.com, Sarolangun - Air sungai di Desa Pemusiran berubah warna menjadi keruh bercampur lumpur. Kejadian ini diakui warga setempat sudah terjadi

 

Senin, 11 November 2019 19:42 WIB

Belajar dari OTT RAPBD 2017, Rocky Candra Dorong DPRD Bahas Anggaran Secara Terbuka


Kajanglako.com, Jambi - Ada yang menarik di era DPRD Provinsi Jambi yang baru periode 2019-2024, dimana untuk membahas anggaran akan digelar secara terbuka