Selasa, 23 Juli 2019


Minggu, 02 September 2018 17:28 WIB

Ihsan Yunus: Penipuan Bermodus Koperasi Harus Diberantas

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Parlemen

Ihsan Yunus (tengah) Anggota DPR RI Dapil Jambi (Foto:Kajanglako/Red)

Kajanglako.com, Jakarta - Pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kementrian Koperasi dan UKM, dan DPR kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perkoperasian sebagai amendemen dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 30 Agustus sampai 1 September 2018 itu, telah disepakati berbagai pasal yang menjadi poin-poin rancangan undang-undang baru kelak.



Ihsan Yunus, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dapil Jambi, adalah salah satu anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian ini. Ihsan menggarisbawahi perlunya sebuah peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian yang menerjemahkan amanat pasal 33 UUD 1945 namun juga menjawab tantangan zaman.

“Seperti kita ketahui, sebenarnya tahun 2012 itu sudah sempat ada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tapi dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945 terutama konstitusi ekonomi ktia, pasal 33. Saya ingin undang-undang perkoperasian yang kelak lahir tetap dapat mengedepankan prinsip ekonomi kekeluargaan yang jadi amanat pasal 33 tapi juga dapat menjawab tantangan zaman. Kedepannya perusahaan-perusahaan startup yang fokus di sektor ekonomi digital juga harus yakin memilih koperasi sebagai badan usahanya,”ujar Ihsan.

Dalam pembahasan RUU kali ini, Ihsan juga menekankan pentingnya kasus penipuan bermodus koperasi untuk diberantas. Daripada itu Ihsan mengusulkan perlunya diatur sebuah rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang mengikat para pengurus dan anggota Koperasi.

“Alhamdulillah hari ini saya dapat mewakili partai untuk memasukkan poin usulan kami dari Fraksi PDIP demi penyempurnaan RUU. Kami ingin agar ke depannya koperasi memiliki anggaran pendapatan dan belanja atau APBK yang mengikat layaknya APBN. Bahkan ke depannya kita sepakati bahwa pengurusan koperasi harus berlandaskan APBK, kalau melenceng dari APBK dan ada pihak yang dirugikan, termasuk keuangan koperasi itu sendiri, pengurus otomatis harus bertanggungjawab secara personal hingga harta pribadinya. Ini penting mengingat maraknya penipuan bermodus koperasi dewasa ini.

Ambil contoh kasus sebuah kasus penipuan bermodus koperasi yang cukup besar dan banyak memakan korban di mana di tengah jalan para pengurus menurunkan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) secara sepihak. Ke depannya setiap perubahan yang berkaitan dengan keuangan harus disepakati seluruh anggota terlebih dahulu barulah berlaku efektif,” tukas Ihsan.

Intinya, Ihsan berharap kehadiran koperasi kelak benar-benar menjadi sokoguru perekonomian nasional serta dapat bersaing dengan jenis badan usaha lainnya. (kjcom)

Ihsan Yunus: Penipuan Bermodus Koperasi Harus Diberantas


Tag : #Ihsan Yunus #Parlemen #DPR RI #Dapil Jambi #Jambi



Berita Terbaru

 

Sarolangun Smart City
Senin, 22 Juli 2019 20:11 WIB

Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik, Ini Manfaatnya


Pemkab Sarolangun akan Terapkan Tanda Tangan Elektronik Kajanglako.com, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dibawah kepemimpinan

 

Konflik Warga dan PT WKS
Senin, 22 Juli 2019 19:53 WIB

Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB


Polres Batanghari Kembali Amankan 10 Pucuk Kecepek Anggota SMB Kajanglako, Batanghari - Kepolisian Resor (Polres) Batanghari mengamankan 10 pucuk senjata

 

Paripurna Dewan
Senin, 22 Juli 2019 19:49 WIB

Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019


Paripurna DPRD Muarojambi Ranperda ABDP Tahun 2019 Kajanglako.com, Muaro Jambi - DPRD Muaro Jambi gelar rapat paripurna Penyampaian secara resmi Nota Keuangan

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:45 WIB

Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa?


Pansel Sarankan Pimpinan Dewan Pilih Opsi Kedua, Ada Apa? Kajanglako.com, Jambi – Hasil rapat tertutup Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Wakil Gubernur

 

Mencari Pendamping Fachrori
Senin, 22 Juli 2019 19:27 WIB

Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa


Kebutuhan Wakil Gubernur Jambi Telah Dianggarkan, Nasri: Tak Ada Wagub Berarti Silpa Kajanglako.com, Jambi – Alih-alih siapa orangnya, ada atau tidaknya