Selasa, 25 September 2018


Senin, 20 Agustus 2018 22:01 WIB

Ihsan Yunus Beri Masukan Penyelenggaraan OSS

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional

Ihsan Yunus rapat dengar pendapat dengan Apindo dan Kadin bahas sistem OSS

Kajanglako.com, Jakarta - Berlakunya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih menyimpan pro dan kontra. 

Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018, pihak yang pro berpegangan pada keyakinan OSS akan mempermudah pengurusan izin berusaha yang akhirnya bertujuan meningkatkan investasi. Di sisi yang bersebrangan, suara kontra terhadap OSS muncul dengan alasan, misalnya, OSS memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang kurang terstruktur rapi sesuai nomenklatur tugas dan wewenang lembaga. 



Hal ini murni timbul akibat masih dilaksanakannya OSS oleh Kementrian Koordinator Perekonomian karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai belum juga siap.

Persoalan OSS inilah yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Apindo dan Kadin, Senin, 20 Agustus 2018. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi dunia usaha terhadap pelaksanaan OSS. 

Apindo dan Kadin pada intinya mendukung OSS dengan harapan ke depannya memudahkan pelaku usaha dalam berinvestasi di Indonesia terutama dalam pengurusan perizinan bisnisnya. Hanya saja, Apindo dan Kadin mempertanyakan banyaknya izin investasi yang masih tertunda pengurusannya di BKPM dalam jumlah yang cukup banyak. 

Selain itu, Apindo dan Kadin juga mempertanyakan status OSS yang belum jelas apakah sebuah lembaga tersendiri atau sebatas sistem perizinan usaha semata. Apindo dan Kadin berharap dalam waktu dekat BKPM dapat kembali menjadi institusi tunggal dalam pengurusan izin investasi termasuk sebagai penyelenggara OSS.

Ihsan Yunus, Anggota DPR RI dari Komisi VI, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jambi, memberikan beberapa catatan tentang OSS. Ihsan mendorong pemerintah segera menetapkan BKPM sebagai institusi tunggal pelaksana OSS. 

Ihsan juga mencatat belum ada solusi konkrit terhadap beberapa permasalahan hukum terkait OSS. 

“Masih ada persoalan yang perlu diselesaikan agar OSS dapat bergulir optimal. Dalam RDP sebelumnya saya sudah menyampaikan persoalan OSS seperti tumpang tindih tentang pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK di undang-undang penanaman modal harus diatur undang-undang, tapi PP bilang bisa pakai OSS. Persoalan selanjutnya, bagaimana nasib PTSP yang jadi tupoksi BKPM setelah ada OSS? Itu juga harus dicari solusi ke depannya,” kata Ihsan. 

Ihsan menggarisbawahi perlunya semua elemen mendukung OSS untuk menciptakan iklim investasi nasional yang kondusif. Namun, Ihsan juga mengingatkan jangan sampai persoalan-persoalan hukum penyelenggaraan OSS dibiarkan menggantung dan berlarut. 

Hal tersebut berpotensi membuat di masa depan mungkin saja PP yang mengatur OSS dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan undang-undang penanaman modal. (*)


Tag : #Ihsan Yunus #DPR RI #Rapat Dengar Pendapat



Berita Terbaru

 

Selasa, 25 September 2018 18:04 WIB

Sosialisasi Pemilu Damai di Bungo, Kapolda: Berbeda Pilihan, Jangan Merusak Persaudaraan


Kajanglako.com, Bungo - Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis. Mensosialisasikan bahaya Radikalisme, Terorisme dan Pemilu Damai ke Kabupaten Bungo.    Kedatangan

 

Kekerasan Terhadap Jurnalis
Selasa, 25 September 2018 15:05 WIB

Penyidikan Kasus Ancaman Pembunuhan Wartawan, Camat Marosebo Ulu Berhalangan Hadir


Kajanglako.com, Batanghari - Polres Batanghari terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan oknum ASN Kantor

 

Selasa, 25 September 2018 13:43 WIB

Penjual Emas PETI Diamankan saat Tunggu Pembeli di Pinggir Jalan


Kajanglako.com, Merangin - Polisi Resor Merangin mengamankan dua orang penjual emas hasil pertambangan ilegal. Pelaku diamankan di wilayah Kelurahan Pasar

 

Lelang Jebatan
Selasa, 25 September 2018 13:26 WIB

Tiga Besar Lelang Jabatan Pemprov Diumumkan, Ini Daftarnya


Kajanglako.com, Jambi - Panitia Pelaksana Lelang Jabatan Pemprov Jambi, telah mengumumkan tiga besar terbaik hasil uji kompetensi lelang jabatan Eselon

 

Unjuk Rasa
Selasa, 25 September 2018 12:57 WIB

Pilrio Ditunda, Warga Ujung Tanjung Unjuk Rasa ke DPRD Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Ratusan masyarakat Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan menggeruduk Kantor DPRD Bungo, Selasa (25/9).   Dalam aksinya warga