Kamis, 14 Desember 2017
Pencarian


Kamis, 05 Oktober 2017 11:54 WIB

AH Nasution, Soeharto dan Film G-30S/PKI

Reporter :
Kategori : Perspektif

Soekarno-Soeharto (Sumber foto: dude-historia.blogspot.com)

Oleh: Wiwin Eko Santoso*

Merujuk postingan foto nonton bareng film G-30S/PKI di Tri Lomba Juang KONI Jambi, Sabtu 30 September 2017, seorang kawan di Facebook, Dony Patria, bertanya kepada saya: mengapa Jenderal TNI Abdul Haris (AH) Nasution tidak bertindak apapun dibanding Mayor Jenderal Soeharto, setelah malam G30S atau subuh Gestok (Gerakan 1 Oktober) hingga beberapa hari kemudian?



Perlu diingat, pada September 1965, organisasi bersenjata yang resmi di Indonesia hanya ada empat angkatan saja, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. (Tidak ada angkatan kelima, angkatan buruh atau PKI-PKI-an). Empat angkatan itu memiliki panglimanya sendiri, yang berada di bawah otoritas kepala negara: Presiden Soekarno.

Angkatan darat dipimpin oleh Menteri/ Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Achmad Yani. Angkatan laut dipimpin Menteri/ Panglima Angkatan Laut si Laksamana Madya R.E. Martadinata. Angkatan udara dipimpin oleh Menteri/ Panglima Angkatan Udara si Laksdya Udara Omar Dani. Angkatan keempat dipimpin oleh Menteri/ Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo.

Lantas, di mana Jenderal TNI AH Nasution? Nah, dia menjabat sebagai Menteri Koordinator/ Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Secara umum, menurut Ulf Sundhausen, di belahan dunia manapun tidak pernah terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Nyaris, kudeta selalu datang dari Angkatan Darat. (Kalaupun AL atau AU terlibat, ia hanya penyokong saja bagi AD, begitu tulis sejarawan Asvi Warman Adam di bukunya “Pelurusan Sejarah Indonesia” edisi 2009).

Boleh dibilang, September 1965 itu merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Demikian pendapat Ben Anderson dan Ruth Mc Vey.

Sebagai Menteri Koordinator, tentu Jenderal TNI AH Nasution berwenang secara koordintatif terhadap semua angkatan bersenjata. Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, ia hanya bertugas secara administratif, tidak punya kewenangan operasional defenitif. Sejak 1963, Jenderal AH Nasution memang sengaja ditaruh dalam jabatan Kepala Staf ABRI oleh Presiden. Sebaliknya, rivalnya, yakni Letnan Jenderal Achmad Yani, diletakkan selaku Menpangad (Menteri/Panglima Angkatan Darat), yang punya kekuatan taktis di Angkatan Darat. Jadi 1963 itu, di kalangan Angkatan Darat telah ada rivalitas antara kubu Jenderal AH Nasution dengan kubu Letjen TNI A Yani.

Jika demikian, dalam hirarki Angkatan Darat, di bawah Menpangad Letjen Achmad Yani, wewenang taktis dan strategis terdapat pada siapa? Ya, itu dia, Mayor Jenderal Soeharto, selaku Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), yang siap 24 jam dengan perintah praktis-strategis dari Menpangad Letjen Achmad Yani.

Masalahnya, terhitung sejak dini hari 1 Oktober 1965, Menpangad Letjen A Yani hingga beberapa hari kemudian, dinyatakan hilang. (Belakangan, kita ketahui, ia diculik dan dibunuh di Lubang Buaya). Terus, siapa pengganti Menpangad Yani?

Sejatinya, kala itu di Istana Bogor, Presiden Soekarno menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudra sebagai “care-taker” Menteri/ Panglima Angkatan Darat. Akan tetapi, sejak RRI telah dikuasai oleh Letjen Sarwo Edhi Wibowo (selaku komandan RPKAD, yang kelak menjadi mertuanya Soesilo Bambang Yudhoyono), selepas pukul 19.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965 dan pasca pasukan G30 S di sekitar AURI ditekuk oleh RPKAD pukul 06.00 WIB tanggal 2 Oktober, Mayjen Soeharto mengumumkan via RRI, “Atas nama Presiden Soekarno”, ia menjadi “pemegang jabatan pemimpin Sementara Angkatan Darat”. Perhatikanlah, Mayjen Soeharto telah mengangkat dirinya sendiri. Padahal di Istana Bogor, Presiden Soekarno telah menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai “pelaksana harian” Menpangad.

Pagi tanggal 2 Oktober 1965, Soekarno sempat mengirim kurir untuk memanggil Mayjen Soeharto yang di Jakarta itu segera menghadap kepada Presiden. Pagi itu juga, Mayjen Soeharto sempat menolak datang. Baru sorenya, sekitar jam 3, Soeharto tiba di Istana Bogor.

Dalam rapat di Istana Bogor itu, ketika Mayjen Soeharto mendengar langsung secara lisan Presiden Soekarno mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pengganti Mengpangad Letjen A. Yani, Soeharto menyanggah Presiden. Menurut Mayjen Soeharto, tidak mungkin ada dualisme kepemimpinan militer AD, antara dirinya dan Mayjen Pranoto. Dengan sarkasme Jawa, Mayjen Soeharto mengutarakan kepada Presiden, bahwa paling tidak sejak pagi tanggal 2 Oktober, Soeharto telah menyiarkan dirinya sebagai “pimpinan Angkatan Darat” atas nama Presiden. Kira-kira, dalam bahasa polosnya, Mayjen Soeharto ingin berkata: “Pak Presiden, apakah Bapak tidak akan kehilangan muka di hadapan rakyat Indonesia yang sudah mendengar berita di RRI, bahwa sayalah pengganti Menpangad Yani?!”

Dalam film G30-S itu, Mayjen Soeharto seakan menggurui Presiden Soekarno tentang penggantian pimpinan Angkatan Darat, dengan berkata: “...Bila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau,dan demi memberi ketenangan umum serta para panglima KODAM, maka inisiatif [ambil alih kekuasaan AD] itu saya umumkan melalui RRI....” (Lihat potongan film itu di http://www.youtube.com/watch?v=rp2-XKhHOwM).

Luar biasa, Mayjen Soeharto berhasil menjebak Ir. Soekarno dengan “atas nama Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI”, menjadi pengganti Menpangad Yani melalui siaran RRI.

Menurut Soebandrio dalam bukunya “Kesaksianku tentang G-30-S” (2001), Mayjen Soeharto sukses melakukan “kudeta merangkaknya”, sambil menjegal Mayjen Pranoto Reksosamudra selaku “take-care” Menpangad Yani.

Selain itu, perlu dicatat pula, Arnold C Brackman dan wartawan Jerman tahun 1970 dan 1971, pernah bertanya kepada Soeharto, mengapa dia tidak termasuk dalam daftar perwira AD yang harus diculik oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan G-30-S itu? Jawaban Soeharto berbeda-beda. Tetapi, jawaban yang membuat orang luar negeri geleng-geleng kepala adalah, ketika Soeharto berkata: “Mungkin mereka [pelaku Gerakan 30 September itu] lupa dengan saya”. Menurut Ben Anderson, alangkah konyolnya bila seorang Pangkostrad yang strategis dan taktis dalam jajaran militer Angkatan Darat sampai dilupakan begitu saja oleh penculik.

Pukul 23.36 WIB, 30 September 2017, penulis buku “Going Global”, Ramdani Sirait, sempat bertanya di lapak FaceBook-nya Wenny Ira R: “Sudah pada nonton bareng? Kenapa ya Mayjen Soeharto bukan termasuk Jenderal yang jadi target [penculikan]?”

Boleh jadi, Ramdani Sirait sedang tidak bertanya, melainkan mempertanyakan apa yang sudah menjadi pertanyaan sesama wartawan sejak sekitar 1998-1999. Dengan kata lain, Ramdani Sirait, selaku mantan wartawan Kantor Berita ANTARA di Timor-Timor (1999) dan di Istana Presiden Republik Indonesia (2000), hanya mengajak untuk ingat pepatah Indonesia: “Pagar makan tanaman.”

Sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Mayjen Soeharto jelas merupakan “pagar”, bahkan “ujung tombak” bagi Menpangad Letjen Achmad Yani. Akan tetapi, “pagar” ini memakan atasannya. Tidak hanya Menpangad Letjen Achmad Yani, namun perangkat sekitar menteri, seperti Deputi II Panglima Angkatan Darat Mayjen Raden Suprapto, Deputi III Panglima Angkatan Darat Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo, Asisten I Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Suwondo Parman, serta Asisten IV Panglima Angkatan Darat Brigjen Donald Izacus Panjaitan—semunya dibunuh di Lubang Buaya.

Namun dengan enteng, dalam film “Pengkhianatan G30 S PKI” yang ditonton bersama lagi pada tahun 2017 ini, Mayjen Soeharto menuduh semua jenderal Angkatan Darat itu diculik oleh PKI. Pembunuh lapangannya adalah anak buah Kolonel Untung. Padahal, Untung adalah sahabat atau bekas anak buah Mayjen Soeharto sendiri.

Oleh karena itu, pertanyaan “Mengapa Mayjen Soeharto bukan termasuk Jenderal yang menjadi daftar target penculikan”, ya, karena “Mayjen Soeharto tidak mungkin menculik dirinya sendiri.” Tepatnya, ia menjadi pagar makan tanaman. Ini termasuk hasil penelitian sejarawan seperti John Roosa dalam bukunya “Dalih Pembantaian Massal. Gerakan 30 September & Kudeta Suharto” (2008). Demikian pula penelitian Ruth T. McVey, Ben Anderson, Peter Dale Scott, William Federick Wertheim, dan seterusnya. (Lihat Wijaya Herlambang, 2015: 221)

Kembali menjawab pertanyaan Dony Patria tadi, Jenderal TNI AH Nasution bukanlah panglima ABRI, baik di Angkatan Darat maupun di angkatan lainnya. Jenderal AH Nasution hanyalah seorang Menko/ Kepala Staf ABRI. Sebab, panglima Angkatan Darat adalah Menpangad Letjen Achmad Yani. Di bawah Letjen A. Yani, ya Panglima Kostrad pimpinan Mayjen Soeharto. Wajar bila Soeharto terlihat aktif setelah peristiwa subuh berdarah itu. Demikian menurut Subandrio, dalam bukunya berjudul “Kesaksianku Tentang G-30-S” (2001).

Siapa Subandrio itu?

Dr. Subandrio merupakan mantan Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri/ Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan ketua BPI (Badan Pusat Intelijen). Tujuh hari setelah lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Dr. Subandrio ditangkap oleh Soeharto (yang bukan lagi Mayjen lagi, tetapi berpangkat Letnan Jenderal).

Satu lagi, “Di mana Jenderal TNI AH Nasution saat subuh berdarah itu?”, begitu kira-kira pertanyaan Dony Patria.

Menurut Benedict R O’G Anderson dan Ruth T Mc Vey (Terjemahan 2001), paling tidak dari pukul 04.30 hingga 07.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965, Jenderal TNI AH Nasution bersembunyi di halaman rumah Duta Besar Irak. Luka di kakinya cukup parah. (Di film “Pengkhianatan G30 S PKI”, adegan Jenderal TNI AH Nasution terjatuh dari tembok, ada).

Menurut eks ketua Badan Pusat Intelijen, Subandrio (2001: 79), pukul 09.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965 itu, Jenderal TNI AH Nasution sempat bertemu dengan Mayjen Soeharto. Pagi itu pula, Mayjen Soeharto meminta Kodam Jaya untuk menyembunyikan Jenderal AH Nasution yang mungkin masih dikejar oleh pelaku G-30-S.

Barangkali, saat itu Jenderal Nasution yang masih shock dan sakit di kakinya merasa terlindungi oleh Mayjen Soeharto. Padahal, menurut Subandrio, pagi itu pula, Mayjen Soeharto mengumpulkan para petinggi Angkatan Darat untuk rapat di Makostrad, tanpa Jenderal AH Nasution.

Sederhananya, Jenderal TNI AH Nasution tidak punya skenario, sedangkan Mayjen Soeharto mengendalikan situasi (bahkan narasi).

Dalam film “Pengkhianatan G30S/ PKI”, Mayjen Soeharto terang menyebut PKI sebagai dalang penculikan jenderal Angkatan Darat. Sebaliknya, dalam tabloid “Adil” edisi 03 Oktober 1998, terkait kedekatan Soeharto dengan Kelompok Pathuk Yogyakarta dan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman, serta Kolonel Untung, maka Dr. Subandrio pernah berkata: “Soeharto memang PKI.”

Sebelumnya, tahun 1993, bersamaan ketika Marsinah aktifis buruh perempuan dituduh komunis dan dibunuh secara brutal oleh anggota militer di Sidoarjo, Wimanjaya K. Liotohe menerbitkan bukunya berjudul “Prima Dosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto.” Menurut Wimanjaya K. Liotohe, dalang dari G-30-S atau kup 30 September 1965 itu adalah Mayor Jenderal Soeharto sendiri, bukan PKI (Lihat Wijaya Herlambang, 2015: 221).

*Penulis merupakan pengajar ilmu sejarah. Alumnus sejarah Universitas Gajah Mada Yoagyakarta. Aktif menulis artikel-artikel sejarah dan menjadi pembicara di beberapa diskusi, seminar dan dialog di tivi lokal Jambi.


Tag : #sejarah revolusi #Kudeta Merangkak #Pembunuhan Massal #1965



Berita Terbaru

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 22:00 WIB

Zoerman Tak Penuhi Panggilan, KPK Belum Terima Alasannya


Kajanglako.com, Jambi - 2 dari 4 Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi 4 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 21:32 WIB

Info Terbaru KPK: Penyidik Dalami Keterlibatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Jakarta - KPK merilis info terbaru terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.  Jubir KPK Febri Diansyah menyebut,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 20:55 WIB

Keluar dari Gedung KPK, Syahbandar: Asal Kooperatif Insya Allah Nyaman


Kajanglako.com, Jakarta - Dua pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan Syahbandar diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Keduanya menjalani pemeriksaan

 

Rabu, 13 Desember 2017 19:43 WIB

Rencana Pembangunan Mini GOR di Pemayung Bakal Tertunda


Kajanglako.com, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan membangun mini GOR di Kecamatan Pemayung pada 2018 mendatang. Namun,

 

Rabu, 13 Desember 2017 18:59 WIB

Dinilai Lamban, Pencairan Santunan Kematian Dikeluhkan Warga


Kajanglako.com, Batanghari - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari A Butsiyantoni, mengaku telah menerima sejumlah laporan warga terkait santunan kematian