Selasa, 21 Agustus 2018


Sabtu, 04 Agustus 2018 07:20 WIB

Korban Perkosaan dan Polemik Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian

Reporter :
Kategori : Perspektif

Ilustrasi perkosaan. sumber: baomoi.com

Oleh: Wiwin Eko Santoso*

Kamis 26 Juli 2018, di sebuah grup WA, saya mendapat beberapa foto aksi #saveoursister dari seorang aktivis perempuan, Ratna Dewi. Dalam aksi tersebut, salah satu pesan spanduknya tertulis: “Korban Butuh Perlindungan Bukan Hukuman.”



Tampaknya, aksi tersebut sepi dari pantauan media lokal di Jambi. Menurut Ratna Dewi, hanya Jakarta Post, Kompas, Antara yang terlihat meliput aksi pembelaan korban pemerkosaan.

Kemudian, pukul 11.37 WIB, Rabu, 01 Agustus 2018, di sebuah grub WA, saya mendapat link berita dari detik.com berjudul “Korban Perkosaan Malah Dipenjara, Pengadilan RI Gegerkan Dunia”. Rupanya, vonis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian Jambi pada 19 Juli 2018, yang menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada anak perempuan (15 tahun), mendapat sorotan dari media luar negeri, seperti The Guardian (Inggris), New York Times (Amerika Serikat), dan The Straits Times (Australia).

Menariknya, perempuan yang notabene korban pemerkosaan oleh kakaknya sendiri itu divonis bersalah karena tindak pidana aborsi. Hal inilah yang diprotes oleh sejumlah aktivis bahwa semestinya sang korban diberi perlindungan dan pertolongan, bukan penghukuman.

Memang, pemerkosa (kakak korban) divonis 2 tahun penjara, sedangkan ibunya sedang diproses oleh kepolisian. Demikian ini juga masalah tersendiri.

Terpenting, apakah vonis hakim PN Muara Bulian Jambi itu tepat? Tunggu dulu. Mari kita cermati.

Menurut Pasal 75 ayat (2) huruf [b] UU No. 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” diizinkan untuk oborsi. Kemudian, ayat (4) UU Kesehatan tersebut mengamanatkan ketentuan darurat medis dan perkosaan itu diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Menurut M. Nurul Irfan (2016: 180), dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Islam, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dihalalkan aborsi akibat perkosaan. Hanya saja, Pasal 31 ayat (2) PP tersebut memperbolehkan aborsi apabila usia kehamilan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid berakhir.

Toleransi aborsi versi PP No.61/ 2014 ini mungkin telah mendapat masukan dari ulama. Sebab, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda bahwa proses penciptaan manusia dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah selama 40 hari, lantas menjadi mudhghah (segumpal daging) selama 40 hari. Pada tahap mudhghah, setelah 120 hari atau 16 minggu inilah ruh atau nyawa diisi oleh malaikat.

Dalam sejarah fiqhnya, dari hadis tersebut terjadi perbedaan ulama tentang aborsi (isqaath al-hamli). Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, aborsi itu boleh sebelum memasuki usia 120 hari, karena janin belum bernyawa. Tetapi sebagian ulama Hanafiyah tetap menyebut aborsi itu makruh bila tanpa uzur.

Menurut ulama kalangan Syafiiyah, aborsi itu tetap makruh sebelum 120 hari atau sebelum peniupan nyawa oleh malaikat. Sementara ulama mazhab Maliki menganggap makruh aborsi kalau kehamilan telah memasuki 40 hari dan haram (terlarang) bila telah 120 hari.

Akan tetapi, semua ulama mazhab sepakat, aborsi setelah usia kehamilan mencapai 120 hari atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan adalah haram. Pelakunya dapat diancam pidana atas penghilangan hak nyawa atau hak asasi manusia (M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. Cet. I. Amzah, 2016: 170).

Dalam buku harian atau al-Rihlah yang ditulis Ibnu Batutah pada 9 Desember 1355, masyarakat Nusantara—sejak mulanya—disebut sebagai penganut Islam bermazhab fiqh Imam Syafii (Lihat Ayang Utriza Yakin, Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-IXI M. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2016: 14-18). Kalau begitu, mestinya hingga kini, Indonesia yang bermazhab Syafii, yakin aborsi sebelum 120 hari adalah makruh, dan setelahnya haram mutlak.

Sementara itu, Rabu, 01 Agustus 2018, juru bicara PN Muara Bulian Jambi, Listyo Arif Budiman, sesuai Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 61/2014, menyatakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dilegalkan jika usia kehamilan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid berakhir.

Faktanya, korban itu diperkosa pada September 2017 dan kandungannya diaborsi Februari 2018. Artinya, aborsi terjadi setelah sekitar 5 bulan. Hal ini melampaui toleransi legal aborsi versi PP No. 61/2014. (Aborsi yang melampaui halalnya sebelum sekitar 4 bulan menurut mazhab Syafii).

Dengan begitu, vonis 6 bulan penjara oleh hakim bagi korban perkosaan itu bertumpu pada asas kepastian hukum (rechtzekerheid). Secara zakelijk atau pasti, hakim memakai peraturan, berupa PP No.61/2014, mungkin juga dengan Pasal 348 KUHP atau Pasal 194 UU No.3 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada titik inilah saya perlu mengkritisi putusan hakim PN Muara Bulian Jambi. Sebab, supremasi hukum tidak hanya ditegakkan dengan asas kepastian hukum semata, tetapi juga ada asas keadilan dan asas kemanfaatan (Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia. Cet. I. Raja Grafindo Persada, 2014: 75).

Pada 25 Agustus 2016, Prof. Edie O Hariej (pakar hukum pidana UGM) pernah memaparkan bahwa tiga ide dasar atau asas supremasi hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sulit dibuat oleh hakim bernilai 30+30+30. Menurut Prof. Edie O Hariej, bisa jadi seorang hakim mengabaikan atau mengurangi kepastian hukum, namun mementingkan asas kemanfaatan.

Prof. Edie O Hariej memberi contoh konkrit yang pernah terjadi di sebuah pengadilan di Jawa Tengah. Ada kasus, seorang ayah dan ibu dengan 2 anak yang masih kecil berangkat piknik naik mobil pribadi. Pada hari peristiwa naasnya, sang ayah menyangka ibu dan 2 anaknya sudah di dalam mobil. Ternyata, anak paling kecilnya masih di luar dan di belakang mobil, lalu tergencet saat mundur hingga meninggal.

Walaupun tidak sengaja, sang ayah ini tetap dituntut di pengadilan karena penghilangan nyawa atas anaknya. Lantas, apa vonisnya hakim?

Menariknya, kata Prof. Edie O Hariej, hakim memutuskan dengan asas kemanfaatan, yakni vonis “bebas” mesti bersalah kepada sang ayah. Sebab, sang ayah harus menghidupi seorang anak yang masih kecil dan istrinya yang gila akibat peristiwa naas itu. Padahal, menurut asas kepastian hukum, orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian tetap harus dipidana. Tetapi, hakim mempertimbangkan, kira-kira begini: “Apa manfaatnya memenjarakan sang ayah?” Sang hakim menilai,si Ayah itu lebih bermanfaat “dibebaskan” untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang masih hidup.

Kembali kepada PN Muara Bulian Jambi, sebenarnya, kita boleh bertanya: apa manfaat dari menghukum perempuan muda yang telah diperkosa oleh saudaranya sendiri?

Tentu saja—kalaupun berlaku—dalam fiqh jinayah, aborsi di luar ketentuan, pelakunya bisa dipidana qisas atau diat sempurna, entah membayar sebanyak 100 atau 50 ekor unta atau senilainya (M. Nurul Irfan, 2016: 176).

Namun umat Islam, khususnya di Jambi, perlu mengambil nilai filosofis dan praktis dari sejarah penegakan hukum oleh seorang sahabat Rasul. Suatu ketika, Umar bin Khatab pernah menjadi hakim atas pengaduan seorang majikan yang untanya dicuri oleh beberapa budaknya. Saat persidangan, terbukti para budak itu mencuri unta untuk dimakan karena sang majikan membiarkan mereka kelaparan (Masdar Farid Mas’udi, Kisas yang Tidak Kisasi, Kompas, Senin 11 Juli 2011).

Lantas, apa vonis dari Umar bin Khatab? Menarik, para budak itu dibebaskan. Padahal, menurut asas kepastian hukum jinayah, nash qath’i dari QS Al-Maidah ayat 38 menyatakan barangsiapa terbukti mencuri maka tangannya wajib dimutilasi. Akan tetapi, Umar menganulir hukum mutilasi tersebut karena asas keadilan dan kemanfaatan. Apa manfaat menghukum para budak yang hak hidupnya telah diperkosa oleh si majikan?

Pada kasus tersebut, Umar bin Khatab mengabaikan nash qath’i dengan menggunakan kaidah fiqh: alhukmu yaduuru ma'al maslahah. Artinya: “Berlakunya satu hukum tergantung pada maslahat (manfaat)nya.”

Dalam konteks demikian, vonis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi yang menjatuhkan hukuman penjara pada anak perempuan korban perkosaan itu merupakan keputusan yang tidak ada asas manfaatnya.

 

*Penulis merupakan pemerhati sejarah dan sosial. Kini tinggal dan bekerja di Kota Jambi.


Tag : #Aborsi #Pemerkosaan Anak Perempuan #Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi



Berita Terbaru

 

Aksi Pengeroyokan
Senin, 20 Agustus 2018 23:55 WIB

Ini Penjelasan Panitia Terkait Aksi Pengeroyokan di Kampus UIN STS Jambi


Kajanglako.com, Jambi – Aksi Pengeroyokan yang terjadi di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifudin (UIN STS) Jambi, Senin sore (20/08),

 

Aksi Pengeroyokan
Senin, 20 Agustus 2018 23:30 WIB

Mahahsiswa UIN STS Jambi Dikeroyook Oknum Panitia Ospek


Kajanglako.com, Muaro Jambi – Aksi pengeroyokan terjadi di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifudin (UIN STS) Jambi. Diduga aksi pengeroyokan

 

Senin, 20 Agustus 2018 22:01 WIB

Ihsan Yunus Beri Masukan Penyelenggaraan OSS


Kajanglako.com, Jakarta - Berlakunya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih menyimpan pro

 

HUT ke-73 RI
Senin, 20 Agustus 2018 17:04 WIB

Wabup Buka Lomba Panjat Pinang 45 Batang


Kajanglako.com, Batanghari -Dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-73, Kabupaten Batanghari mengadakan pesta rakyat berupa perlombaan panjat pinang yang

 

Jelang Idul Adha
Senin, 20 Agustus 2018 15:57 WIB

Sidak Pasar, Wabup Hillal: Tak Ada Kenaikan Harga


Kajanglako.com, Sarolangun - Memasuki H-2 Idul adha, Tim Satgas Pangan Pemkab Sarolangun melakukan Sidak ke Pasar Atas sarolangun, untuk memastikan ketersediaan