Minggu, 16 Desember 2018


Minggu, 29 Juli 2018 10:51 WIB

Bukan Dijajah 350 Tahun (Tanggapan kepada Prof. Adrianus Chatib)

Reporter :
Kategori : Jejak

ilustrasi. sumber: geschiedenisportaal.nl

Oleh: Wiwin Eko Santoso*

Bagi kita saat ini, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah kebulatan tekad sejarah yang sudah final secara ideologi kebangsaan; meskipun dalam buku The Earth and Its Peoples. A Global History (2001: 840) disebutkan, bahwa dekolonialisasi atau cetusan formal bebas penjajahan itu baru diakui pada tahun 1949 secara ‘hukum internasionali-nya melalui Konferensi Meja Bundar.



Terlepas dari soal itu, di sini saya ingin menanggapi isi artikel Adrianus Chatib berjudul: “Renungan 17 Agustus 2009 (dari Penjajahan Fisik ke Penjajahan Kultural)” yang dimuat koran harian Jambi Ekspres pada 15 Agustus 2009.

Pertama, pada paragraf ke-16 khususnya kalimat: “Penjajahan fisik telah dialami bangsa ini selama 350 tahun di bawah imperialis Belanda dan 3,5 tahun di bawah penderitaan imperialis Jepang.”

Rupanya, hal ini sangat mengusik pikiran dan rasa nasionalisme saya selaku warga Indonesia kelahiran tanah Jambi. Sebab, percaya bahwa bangsa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun sebelum diambialih oleh diktaktor militer Jepang saat PD II, itu hanyalah sebuah mitos belaka.

Bahkan, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM, Bambang Purwanto (2006: 132) pernah menyatakan bahwa kepercayaan tersebut adalah sebuah ideologi pembodohan sejarah. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat lebih lanjut.

Banyak orang yang lupa, Negara Kolonial Hindia Belanda abad ke-19 itu tidaklah sama dengan VOC abad sebelumnya yang hanya Kongsi Dagang Belanda saja. Ada pihak yang menghitung angka 350 itu tadi dari selisih waktu berdirinya VOC tanggal 20 Maret 1602 plus pendudukan Jepang dengan angka tahun 1945.

Lalu di pihak lain, angka mitos tersebut ada juga yang menghitungnya dari selisih waktu tahun 1596-sebagai saat pertama kali datangnya bangsa Belanda di Indonesia oleh si Houtman dan De Kyzer  itu– dengan waktu tahun 1945.

Hitungan semacam itulah yang hingga kini dijadikan generalisasi atau gebyah uyah sejarah tentang lamanya penjajahan fisik di bumi pertiwi Indonesia. Kiranya perlu diingat, dalam traktat-traktat hubungan antar bangsa pada zaman dulu, VOC menempatkan diri di bawah perlindungan raja-raja pribumi.

Selain itu, dari buku Atlas Sedjarah karangan Prof. Mr. Mohammad Yamin (1956: 20), kita dapat melihat mana saja kerajaan-kerajaan “Indonesia” merdeka, kerajaan pengaruh politik Belanda melalui sejumlah perjanjian, atau mana saja kerajaan taklukan. Negara merdeka tersebut seperti: Kesultanan Aceh (1873-1904), Siak (-1857), Jambi (-1858), Minangkabau (-1904), dan kerajaan Bali (-1908).

Semua negara ini bukan daerah-daerah Hindia Belanda di luar Jawa (buitenbezittingen). Kalau daerah pengaruh (vazalliteit) itu contohnya: Palembang (-1925), Lampung (1934), dan Kerajaan Indragiri (1838); sedangkan daerah taklukan (onderworpen gebieden) sejak sekitar tahun 1938, seperti: Loji Kota Padang, Ambon, Makasar, Bangka, Balitung, Cirebon, tentu Batavia sendiri yang mencaplok sebagian daerah Priangan.

Tidak hanya itu saja, Departemen Penjajahan pun pernah menyusun altlas dalam Kantor Topografi di Batavia pada tahun 1904, yang memperlihatkan Sumatera Tengah (termasuk Jambi), Kerinci, Dalu-dalu, Rokan (Riau), Batak, Sumatera Timur dan Tapanuli sebagai negara-negara merdeka.

Menurut hukum antar bangsa abad ke-19, Kesultanan Aceh dan Hindia Belanda yang merdeka itu berstatus sama-sama negara kekuasaan (etat puissances), sedangkan kerajaan otonom lainnya disebut negara-negara warisan (etats patrimoines). Sesuai aturan pada waktu itu, setiap kapal VOC ataupun armada duta Hindia Belanda yang memasuki wilayah Kesultanan Jambi sebagai misal lagi di sini, itu harus mengibarkan bendera kerajaan yang dilintasinya.

Wajar saja kalau pada tahun 1956, seorang pengarang Aceh bernama Tamar Djaya yang pernah menulis tentang Tengku Hasan Cik di negeri Tiro, sempat mengatakan melalui G.J. Resink (1987: 86), “penjajahan tiga setengah abad bagi Indonesia itu buat Aceh sendiri hanyalah 37 tahun”, yang ini mungkin dihitungnya dari waktu sebelum wafatnya pahlawan Tiro tersebut tahun 1891. Meski menurut hemat saya, hal demikian pun kurang begitu tepat, jika mengacu pada peristiwa perang Aceh (Atjeh Oorlog) dari tahun 1873 hingga 1903 secara detail historisnya.

Dari uraian di atas, saya jadi teringat seorang pahlawan Jambi yang gugur tahun 1904 dulu. Dalam perfektif local history, perang yang pernah dilakukan oleh Sultan Thaha Syaifuddin terhadap pemerintah Kolonial Belanda bukanlah dalam rangka memperebutkan kemerdekaan, melainkan untuk mempertahankan souvereniteit Kesultanan Jambi.

Perang tersebut merupakan perang dua negara berdaulat yang sedang bertikai soal kepentingan state-nya. Hingga detik ini, saya pun masih mengakui kedaulatan Sultan Jambi itu ada sampai tahun 1904.

Jadi, dengan meyakini mitos “penjajahan fisik 350 tahun” tadi sama saja artinya mengingkari, bahkan melecehkan eksistensi Sultan Thaha sang raja kerajaan Islam yang merdeka selama akhir abad ke-19 hingga beberapa tahun awal abad ke-20. Kita yang dulu di Jambi ini hanya dijajah kurang lebih 41 tahun saja!

Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan sebuah negara baru, yakni Republik Indonesia tahun 1945; dari bekas kumpulan kerajaan yang kalah oleh efesiensi Pax Neerlandica pemerintah kolonial pada tahun 1850 atau 1910 tersebut. Lalu, masihkah kita belum juga merdeka dari mitos “350 tahun” itu tadi?

Kedua, pada paragraf ke-19 Adrianus Chatib menuliskan: “Tapi kenyataannya setelah 20 tahun merdeka di bawah rezim Orde Lama, penjajahan kultur asing terhadap budaya bangsa Indonesia, semakin hari semakin ‘menggigit’ yang seolah-olah Barat/Asing merupakan goalnya kebudayaan bangsa kita yang akan dicapai.”

Saya heran, basis historis macam apa yang dipakai pada kalimat tersebut? Justru di era Orde Lamalah semangat anti asing masih begitu kuatnya, sebagaimana dikatakan oleh Sukarno dalam pidato kenegaraannya tanggal 20 November 1965, bahwa identitas bangsa di bidang kebudayaan harus terus menganut paham “Berdikari” mutlak atas kebudayaan kita sendiri. Oleh karenanya, Soekarno menentang Manikebu yang cenderung kebarat-baratan. Periode itu dikenal oleh banyak pengamat sebagai pertarungan atau Polemik Kebudayaan Jilid Dua.

Jilid Pertamanya terjadi pada tahun 1933, ketika Sutan Takdir Alisjahbana memberikan ideologi baru dan menampilkan diri sebagai pelopor pembaratan seutuhnya, yang tegas pernah mengatakan bahwa “orang Timur” harus berguru kepada “orang Barat”.

Sementara itu, kubu penentangnya terdiri sejumlah tokoh seperti: Dr. Soetomo, Prof. Poerbatjaraka, Sanusi Pane, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka ini dianggap pelopor yang tidak mau melepaskan “Timur” sebagai pegangan utama “kultur bangsa”-nya.

Lalu Polemik Kebudayaan Jilid Duanya di era Orde Lama, kubu varian pembaratan gaya baru dipelopori oleh Asrul Sani, Jassin, Mochtar Lubis, yang sebagian sempat menandatangani Manikebu.

Kalau Soekarno sendiri mengadobsi istilah “kultur bangsa” dari Ki Hajar Dewantara tadi menjadi slogan “kepribadian nasional”, maka Lekra hampir senada menemukannya sebagai akar “kebudayaan rakyat”. Salah satu tokoh terkemuka Lekra saat itu adalah Pramoedya Ananta Toer.

Selain itu, sewaktu masih kuliah di Yogyakarta, saya pernah bertemu dengan seorang musisi lokal bernama Hendaryanto, putra seniman ketoprak ternama di Jawa tetapi malah gandrung kepada musik band The Beatles pada tahun 1960-an.

Ia mengenang masa mudanya yang sempat dicibirkan oleh seniman tradisional di kalangan Lekra sebagai orang pemuja seni musik “ngak ngik ngok”. Ia pun mengakui betapa fanatiknya seniman Lekra terhadap seni tradisi dan lebih senang mementaskan ketoprak, wayang kulit, tari wayang wong daripada menoleh sedikit pun kepada segala bentuk budaya Barat; sehingga mereka tidak segan-segan menghina pemuda yang gila seni rock ‘n roll pada: The Beatles, The Everly Brothers, Elvis Presley, dll yang waktu itu dianggapnya tidak berkebudayaan Jawa atau berkepribadian nasional. (Ah, saya jadi teringat sejarah Adam Huriah, seniwati Lekra Sumatera Barat yang gigih dengan seni koreografi tari Minangkabaunya. Kelak, ia juga disingkirkan oleh Orde Baru.)

Sebagai seorang pemuda yang pernah bersekolah sampai SMA di Kota Jambi pada era Orba, saya tentu tidak pernah terlibat dengan Polemik Kebudayaan Jilid Dua itu. Lagipula, saya termasuk penggemar lagu-lagu The Beatles yang dibenci Lekra dulu, terlebih pada Metallica plus Dream Theater yang jelas dari Barat. Saya pun suka Slank yang dulu diawasi Orba, dan maaf; saya sangat anti band ST 12, D Masive, Radja, maupun sejenisnya yang kemalaysia-malaysiaan itu.

Tetapi saat yang sama, saya sanggup semalam suntuk menonton wayang kulit, karena seni ini banyak memperkenalkan soal psikologi kemanusiaan yang kompleks. Begitu pula pada seni ketoprak (drama Jawa), terlebih saat pementasan lakon Roro Oyi yang berkisah tentang raja lalim Amangkurat I sang diktaktor Mataram, itu sangat saya suka. (I miss You Jogja!)

Kembali ke pokok soal, di sini saya sepakat dengan pendapat para “tetangga” kita – Wertheim, Denys Lombard, dan Ben Anderson – bahwa setelah tergulingnya Soekarno tidak hanya kebudayaan asing saja yang masuk berskala massif pada era Orba tanpa reserve, namun sistem kapitalisme ala Mafia Berkeley pun berkembang ke dalam ideologi “pembangunan” di bawah Prabu Soeharto.

Kalau Adrianus Chatib bertanya pada paragraf ke-24 dan ke-25 tentang mengapa “generasi muda” enggan melestarikan budaya bangsa saat ini, maka jawaban kilasnya terletak pada kerusakan yang dibuat oleh “generasi tua”, khususnya semua kebijakan generasi Orba.

Andaikata memang banyak generasi muda terkontaminasi budaya Barat, itu hanya efek samping atau gejala lain dari warisan “dosa” generasi sebelumnya. Seperti kata sinisnya lirik lagu Distorsi karya Ahmad Dani: “Yang muda mabok, yang tua korup. Mabok terus, korup terus. Jayalah negeri ini 2x... Merdeka!”

Ketiga, meski ingin, saya harus tahu diri untuk tidak memperpanjang tanggapan melalui tulisan di sini. Akan tetapi, mengenai semangat 17 Agustus 1945 dan hidup Negara Republik Indonesia yang tadi terbahas di muka, itu sebuah ideologi bangsa berharga mati buat saya (semoga “kita”), yang saya pegang dan sambil terus untuk “tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana....”

 *Penulis adalah pemerhati sejarah. Alumnus sejarah FIB UGM. 


Tag : #Indonesia Dijajah 350 Tahun? #Kemerdekaan Indonesia



Berita Terbaru

 

AJO Indonesia
Minggu, 16 Desember 2018 10:03 WIB

Menuju Rapimnas 2019, AJO Indonesia Siap Masuk Industri Digital 4.0


Kajanglako.com, Jakarta - Perwakilan DPD dan DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia se Indonesia Hadir di kantor pusat DPP AJO Indonesia di bilangan

 

Minggu, 16 Desember 2018 08:31 WIB

Festival Kemah Kepemimpinan Pelajar SMA, Fachrori: Upaya Membangun Karakter Pelajar


Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengapresiasi pembekalan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pramuka. Dikatakan

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:32 WIB

PMII Bungo Donasikan Bantuan ke Anita Riana Pengidap Kanker Payudara


Kajanglako.com, Bungo – Sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi Anita Riana, Warga Kecamatan Pelayang yang menderita kanker payudara, PC PMII Bungo

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:20 WIB

Jurnalis di Jambi Ikuti Google News Initiative Training Network


Kajanglako.com, Jambi - Sebanyak 25 Jurnalis di Jambi mengikuti pelatihan Google News Initiative Training Network yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen

 

Sabtu, 15 Desember 2018 15:01 WIB

Humas EBN: Haram Hukumnya PKL Jualan di Angsoduo Baru


Kajanglako,com. Jambi - Pasca direlokasi pedagang Angsoduo lama ke Pasar Angsoduo baru pada 11 November 2018 lalu, kini aktivitas dan operasional Angsoduo