Selasa, 16 Oktober 2018


Sabtu, 21 Juli 2018 10:28 WIB

Tionghoa dalam Memori Indonesia: Jambi sebagai Antidot

Reporter :
Kategori : Oase Esai

Ratna Dewi. Desain Jhoni Imron. Sumber: Kajanglako.com

Oleh: Ratna Dewi*

"Serupa pengungsi, kami selamanya menjadi tamu di negeri ini". (Rusmini)



Satu dari sedikit orang Jambi yang pertama-tama saya kenal adalah Rusmini. Perempuan muda yang saat ini berprofesi sebagai dosen di UIN Jambi. Saat saya mengenalnya di tahun 2004, Rusmini masih lajang dan tinggal bersama orangtua dan adik-adiknya. Rusmini berdarah tionghoa. Kulitnya yang putih, kontras dengan penghuni rumah lain yang sawo matang. Rusmini memang bukan anak kandung. Ia diadopsi sejak bayi oleh keluarga Jambi asal Tungkal.

Perempuan tionghoa berikutnya yang saya akrabi adalah Marni. Mantan atlit voli yang cantik dengan postur tinggi ramping.Kami bertetangga dengan wajah rumah berhadap-hadapan. Dulu, Mar tinggal bersama ibu angkatnya yangsepuh dan sakit-sakitan. Sang ibu beretnis Batak dengan anak kandungnya sendiri yang berjumlah 4 orang.Namun diantara putera putrinya, si ibu memilih Marni sebagai pewaris rumah  yang mereka tempati.

Berikutnya, Kusuma Dewi. Staf saya sewaktu masih bertugas di KPU Kota Jambi. Dewi diadopsi keluarga India Jambi. Ibu angkatnya pengusaha kaya raya. Walau demikian, Dewi masih berkomunikasi baik dengan keluarga kandungnya di Bandung. Seperti Marni, setelah menikah, Dewi dibelikan ibu angkatnya rumah di kompleks Villa Gading.

Rusmini, Marni dan Dewi, hanya sedikit dari banyak peristiwa adopsi bayi tionghoa oleh keluarga Jambi.  Sayang, rasanya saya belum pernah menemukan penelitian khusus tentang motif dari kebiasaan ini dan sejak kapan tepatnya ia telah berlangsung. Mengapa tradisi ini marak dan apa yang jadi pemicu?. Adakah hubungannya dengan luka sejarah yang lama menganga dan upaya rekonsiliasi atasnya?.

Seperti dikatakan Rusmini dan juga ingatan yang hidup di banyak kepala orang tionghoa, Indonesia selamanya bermuka dua. Ia rumahmu tapi sekaligus kuburanmu. Sejak berabad lampau, diskriminasi terhadap kaum Tionghoa ada dan membesar. Susan Blackburn, penulis Australia dalam buku yang kena cekal sejak 1987, menjelaskan asal mula luka itu dengan mengidentifikasi kepentingan politik dagang VOC sebagai biang kerok yang membelah pribumi dengan orang Tionghoa yang sudah menempati wilayah Nusantara sejak abad ke-7. (1)

Jika Blackburn menarik hubungan jauh ke empat abad lampau, Amy Freedman dari Colombia University menemukan akar reproduksi kebencian itu di masa Orde Baru. Ia menyebutnya buah dari politik pecah belah Soeharto. Menurutnya, Soeharto memaksa etnis Tionghoa melakukan asimilasi, yang artinya identifikasi diri bahwa mereka selamanya bukan pribumi. (2)

Pun Soekarno, yang jarang dihubungkan dalam sejarah dengan tindak diskriminasi. Di tahun 1959, memindahkan orang-orang Tionghoa dari pedesaan. Para pedagang Cina harus menutup usahanya dari pelosok-pelosok negeri. Koran-koran menggambarkan bagaimana tentara melemparkan ratusan keluarga Tionghoa ke atas truk dan membawanya seperti mengangkut sapi ke barak yang dibangun tergesa-gesa. (3)

Sederet rekam itu hanya sedikit saja dari yang nyata terjadi. Jejaknya pun bisa dibaca dalam banyak referensi. Orang Tionghoa dipaksa  menerima kebijakan yang dibuat untuk mereka. Yang melawan, diasingkan.Pilihannya hanya menerima dan membaur. Abdul Baqir Zein mengutip Charles S Coppel, menyebut 4 macam respon pembauran warga keturunan Tionghoa terutama paska tragedi gestok. Dua di antaranya adalah asimilasi (perkawinan) dan integrasi (pemelukan agama pribumi mayoritas yaitu Islam). (4)

Di Jambi, ada semacam antidot yang tidak datang dari kaum Tionghoa itu sendiri, tapi justru melibatkan peran orang-orang Melayu sebagai pengambil inisiasi. Pengambilan bayi/anak Tionghoa menjadi bagian dari keluarga Melayu adalah respon yang unik dan mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Jambi merespon dengan adat yang berada di luar jangkauan teori Coppel. Bukti bahwa Jambi tak pernah mengalami tegangan abadi antara Tionghoa dan mereka yang disebut sebagai kaum Melayu pribumi.

Jejak etnis Tionghoa di Jambi bisa ditelusuri dari masa yang sangat lampau. Upaya rekonstruksi sejarah Jambi hari ini bahkan bisa dikatakan berhutang besar pada etnis ini lewat dokumen catatan perjalanan dan buah ajaran mereka yang terekam di banyak artefak.

Tionghoa (Cina) di masa klasik Jambi, setidaknya bisa dikategorikan dalam dua golongan, yaitu para pemuka agama (bikhu, pendeta, peziarah, pelajar) dan pedagang. Jika yang disebut pertama diakui membangun peradaban tinggi lewat intelektualitas dan laku spiritual yang tertinggal di banyak tinggalan arkeologisnya, maka yang kedua cenderung dicatat dengan tinta merah sejarah. Kaum pedagang  sering digambarkan secara runyam karena kehadirannya yang kerap menuai konflik, walau atas peran mereka pula, persebaran hasil bumi dan kekayaan Jambi menjadi mahsyur di jalur dagang dunia pada masanya.

Para pedagang Tionghoa, misal, disebut sering mengacaukan jalur distribusi lada pada abad ke 16 hingga 18. Pola mereka membuat Belanda dan Sultan Jambi kerap mengalami rugi dan harus merubah strategi dagang. (5). Supremasi para pedagang tionghoa juga disebut sebagai sebab utama lahirnya organisasi Sarikat Islam tahun 1912, yang di Jambi menjadi cikal bakal Sarekat Abang dan pernah meletuskan pemberontakan dengan korban jiwa mencapai 2000 orang lebih di tahun 1916. (6)

Tionghoa sebagai Minoritas?

Apakah Indonesia mengenal terma minoritas-mayoritas dalam indentitas kebangsaannya? Sejak kapan sebenarnya kedua terma itu muncul menjadi pembeda dan membawa konsekuensi yang lebih sering menguntungkan sebagian dan merugikan sebagian yang lainnya?. Menunjuk pada siapakah minoritas dan mayoritas itu?

Dalam UUD 1945 dan Pancasila, setahu penulis tidak ada muncul satu atau kedua kata itu. Kata berbilang yang menunjuk individu dan atau kumpulannya adalah “setiap” yang artinya manusia Indonesia dihargai sebagai individu yang satu. Bukan setengah dari dua. Manusia Indonesia tidak dihitung dengan ilmu statistik, bahwa yang banyak menentukan dan yang sedikit diabaikan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menjamin orang per orang bukan golongan.

Pun jika kita menengok sejarah yang memanjang dari akal budi pertama perumusan NKRI, dilandasi cita-cita para pendiri untuk menempatkan semua warga negara dalam satu derajat yang sama. Kekuatan bukan milik mayoritas sebagaimana keistimewaan juga bukan monopoli minoritas. Semua suku, ras, agama  dan identitas khas bukan pembeda, tapi alasan utama untuk berhimpun dibawah satu payung kebangsaan, Indonesia.

Tapi terma minoritas lekat sangat kuat pada etnis tionghoa dan karena itu pula mereka jadi bulan-bulanan sejarah.Bukan hanya struktural, tapi juga kultural. Kejahatan yang disistematisasi Orde Baru dan bahkan Soekarno sendiri telah menggerus mimpi besar bapak proklamator itu untuk membangun Indonesia sebagaiindigenous nation (negara suku). Negara yang menempatkan etnis tionghoa sebagai salah satu suku yang berdampingan dengan Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya.

Narasi yang Merekam Memori

Menjadi  minoritas  di Indonesia tidak mudah, tapi jadi mayoritas pun kadang membuat masgyul. Seperti yang tersaji dalam 72 narasi kolektif yang dihimpun buku “Ada Aku di Antara Tionghoa dan Indonesia”. Buku ini merekam bukan hanya pahitnya kilas hidup warga minoritas itu tapi juga dari “pribumi”yang mayoritas dan mereka yang berada di titik persinggungan keduanya.

Cukup lengkap memuat rupa batin persinggungan orang Tionghoa dengan Indonesia dan segala yang mengada antara keduanya, kita akan temukan sejarah kelam juga cerlang, konflik identitas, politik ekonomi negara, budaya komunitarian, hingga geopolitik regional yang memperkaya narasi 438 lembaran buku itu. Di dalamnya mencuat pengalaman streotipe, labelisasi, prejudis, hingga antipati sebagai terma dominan.

Kesedihan, kekecewaan dan kemarahan mengambang kuat, walau sesekali menyembul jugaucap syukur, kegairahan dan motivasi. Juga tak lupagelora cinta bangsa yang muncul jadi penawar bagi luka-luka lama.

Adi Sujatmika Tjong, misalnya, pernah mengalami masa-masa ekstrem dari superioritasnya sebagai tionghoa berprestasi di sekolah yang kemudian terpuruk melihat kenyataan bahwa ilmunya yang tinggi tak berbanding lurus dengan pilihan hidup paska sekolah. Ia dihadapkan hanya pada dunia dagang yang diwariskan keluarga. Tjong yang frustasi, sempat memendam benci pada ketionghoaannya dan Indonesia. Namun ia melawan dan bangkit menolak sekat primordialisme yang menurutnya adalah mitos-mitos belaka. Tjong menolak konstruklama yang memisahkan etnisnya dengan pribumi dan menyebut nasionalisme sebagai obat.

Buku ini juga menyibak banyak hal yang mungkin tidak semua kita ketahui. Antara lain soal adanya kuota tak tertulis yang membatasi jumlah anak-anak tionghoa untuk diterima di sekolah-sekolah negeri, fakultas kedokteran, dan fakultas lain yang dianggap bergengsi.

Kuota ini berkisar antara 3 sampai 5%. Kesulitan mendapatkan sekolah, mendorong komunitas tionghoa dan kristen membuat sekolah mereka sendiri sedangkan sebagian yang ekonominya kuat, mengenyam pendidikan di luar negeri. (7). Namun langkah inipun masih mengundang sinisme dengan menyebut mereka sebagai kaum yang eksklusif dan menolak pembauran. Singkatnya, begini salah, begitu keliru.

Secara khusus, judul buku ini diambil dari dua  buah cerpen dengan tajuk yang sama. Satu karya Bong Kap Siong (Suyatno) dan yang lainnya Adrianus Yosia, sorang keturunan tionghoa lulusan ITB yang kini berkhidmat di seminari.

Suyatno adalah tionghoa yang berbeda dari kebanyakan. Ia terjun dalam dunia politik dan aktivisme sejak muda. Bergabung di sebuah partai politik, Suyatno beberapa kali nyaleg walau gagal. Ia pun aktif di Lembaga Bantuan Hukum dan menjadi tokoh publik di daerahnya (kalimantan Barat). Ia banyak berkontribusi urun rembuk gagasan-gagasan pembangunan.

Suyatno, adalah contoh orang tionghoa yang sejak muda melampaui sekat primordial dan memilih lebur menjadi Indonesia. Jelas ia juga mengalami beberapa penolakan, namun konsistensinya membuahkan kemanisan.

Berbeda dengan Adrianus. Penulis yang kini tinggal di Ambonberkisah tentang identitasnya yang tak kunjung solid. Ia mencabar bagaimana masyarakat dapat menerima dirinya sebagai orang tionghoa, tapi tak pernah dapat menerimanya penuh sebagai orang Indonesia. Orang tionghoa selamanya ditakdirkan memiliki identitas yang terbelah, apapun upaya mereka untuk lebur.

Membaca kelu Adrianus, saya teringat Buya Syafii Ma’arif dalam sebuah diskusi tentang politik identitas. Syafii menyebut derita kaum Tionghoa Indonesia tak ubahnya mereka yang eksil sebagai diaspora di berbagai negara. Di dalam negeri tak kerasan dengan pemerintah korup dan despotik, tapi di negeri barunya, merekapun tak pernah diakui secara utuh sebagai warga negara. Dalam banyak kasus di beberapa negara, frustasi memicu mereka menjadi kelompok sempalan yang radikal. Di Indonesia pun, tak mustahil demikian jika luka tak kunjung dipulihkan.

Reformasi dan Arus Balik

Untunglah, reformasi sempat mengobati luka-luka. Kebijakan yag awalnya tak populer terutama di masa Gus Dur menjadi semacam penawar terhadap dosa sejarah. Hubungan Tionghoa dan Indonesia mencair setelah sempat membakar banyak korban di 1998. Hingga 20 tahun lengsernya orba, buah manistelah dinikmati hampir oleh semua kalangan yang pernah dimarjinalkan.

Namun, sejarah berulang seperti sirkus. Ia datang lagi di musim-musim tertentu. Kadang mewujud lelucon, tak jarang tragedi. Sorak bahagia belum lagi lama dirayakan namun sebagian orang menilai ada euphoria yang kebablasan. Ibarat pers yang merdeka yang juga melahirkan media yang sengak dan orang orang yang bebas berkata menyebalkan.

Pengulangan itu bernama arus balik. Semacam musuh yang mengintai dari kejauhan dan potesinya diendus oleh para tokoh Tionghoa itu sendiri. Aimee Dawis menyebut orang-orang yang pernah mengingatkan adanya ancaman semacam ini.

Arif Budiman, misal, menyeru agar orang Tionghoa tidak kebablasan dalam merayakan ketionghoaan mereka karena jika sikap seperti ini dibiarkan, maka akan membakar  kembali sentimen anti Tionghoa yang sangat berbahaya.

Senafas dengan Arief,  anggota Majelis Wali Amanat CSIS, Harry Tjan Silalahi dan Ketua INTI Benny G Setiono yang mengkritik selebrasi semacam kontes kecantikan perempuan Tionghoa, “Miss Chinese Cosmos Peagent”, yang dinilainya mengeksklusifkan diri. (8). Belum lagi dalam bidang dimana mereka tak habis-habisnya berjaya, ekonomi.

Pilkada DKI 2017 lalu mungkin adalah bagian dari wujud arus balik itu. Eskalasi kebencian terhadap tionghoa yang pernah pupus, kembali ditiup-tiupkan segolongan orang demi mencapai kekuasaan. Lebih jauh, politisasi identitas ini mengancam bukan hanya Tionghoa, tapi semua yang dianggap berbeda. Indonesia sedang digiring menuju ketunggalan, karena yang demikian mudah untuk ditaklukkan. Diringkus untuk satu tujuan yang entah apa. Barangkali hendak mengkhianati konsensus negara bangsa yang dirumuskan puluhan tahun silam.

Lalu bagaimana dengan Jambi?. Dulu, kita pernah punya antidotnya!

 

*Ratna Dewi adalah Peneliti di Seloko Institute. Tulisan ini merupakan pengembangan dari versi awal yang disampaikan dalam diskusi dan bedah buku “Ada Aku Diantara Tionghoa dan Indonesia: Kumpulan Narasi Memori”, di STISIP NH Jambi, 29 Mei 2018).

 

Referensi:

(1). Blackburn, Susan. Jakarta: 400 Tahun, Penerbit Komunitas Bambu, Maret 2013.

(2). Freedman.L.Amy,researchgate.net/publication/249015331_Political_Institutions_and_Ethnic_Chinese_Identity_in_Indonesia, didownload 23 April 2018.

(3). Payung hukumnya PP No.10 Tahun 1959. Lebih lanjut baca Toer, Pramoedya Ananta. Hoakiau di Indonesia, Penerbit: Bintang Press, 1960.

(4). Abdul Baqir Zein, “Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia”, penerbit: Prestasi Insan Indonesia, Jakarta Tahun 2000, hal.7

(5). Lebih lanjut dapat membaca Andaya, To Live As Brother: Southeast Sumatera in The Seventeenth and Eighteenth Centuries, University of Hawai Press, 1993. Dan Scholten, Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial, KITLV-Jakarta, 2008

(6). Jang Aisyah Munthalib, “From War To Rebellion”, Disertasi, Colombia University, 1995.

(7). Aan Ansori dkk, Ada Aku di Antara Tionghoa dan Indonesia: Kumpulan Memori Kolektif, terbitan Pustaka Ananda Srva, Februari 2018, cerpen 1 dan 3.

(8). Aimee Dawis Phd, Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas, Penerbit Gramedia, tahun 2010, hal.210-211.


Tag : #Etnis Tionghoa Indonesia Mencari Indentitas #Tionghoa Indonesia dan Reduksi Orde Baru #Penyerbukan Budaya Tionghoa dan Indonesia



Berita Terbaru

 

Selasa, 16 Oktober 2018 09:43 WIB

Bagi yang Lolos Seleksi CPNS 2018, Ini Gaji yang Kamu Terima


Kajanglako.com - Tahun 2018 ini, Pemerintah telah resmi membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Baik untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah

 

Karya
Selasa, 16 Oktober 2018 09:02 WIB

Seputar 'Sang Nabi' Kahlil Gibran


Oleh: Widodo* Beberapa hari lalu, saya mengunjungi Gramedia Jambi. Dan saya terkejut. Di antara koleksi pustaka sastranya yang minimalis, ternyata toko

 

Selasa, 16 Oktober 2018 08:06 WIB

5 Tahun Berturut Tak Diraih, Pemkab Sarolangun Bertekad Rebut Kembali Adipura


Kajanglako.com, Sarolangun - Sudah 5 tahun Kabupaten Sarolangun tak lagi diganjar sebagai kota bersih, untuk itu Pemerintah Kabupaten kembali menargetkan

 

Selasa, 16 Oktober 2018 07:45 WIB

Menuju 10 Besar, Nilai Tes Calon Anggota KPU Akan Diakumulasi


Kajanglako.com, Jambi - Sistem penilaian berbeda dari seleksi-seleksi sebelumnya dilakukan dalam seleksi Calon Anggota KPU 4 Kabupaten/Kota di Provinsi

 

Pencurian Ternak
Senin, 15 Oktober 2018 22:18 WIB

Polisi Tangkap Kawanan Spesialis Pencuri dan Penjagal Ternak Sapi


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat – Empat pelaku spesialis pencuri ternak sapi, tak berkutik saat ditangkap Polsek Pengabuan. Kawanan pelaku ditangkap