Senin, 16 Juli 2018


Jumat, 06 Juli 2018 06:42 WIB

Caleg Koruptor

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi. sumber: radiosilaturahim.com

Oleh: Musri Nauli*

Hiruk pikuk menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) diwarnai dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Polemik dimulai dengan pasal 7 ayat (1) huruf g dan h PKPU No. 20 tahun 2018, yang berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (1) huruf h “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; ?

Namun pasal 7 tidak dapat dilepaskan dari pasal 7 ayat (4) huruf a yang menyebutkan “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ?pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.

Sedangkan ?pasal 7 ayat (4) huruf b “terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. ?

Polemik mengenai caleg koruptor pernah mewarnai perdebatan media massa di Jambi. Ratna Dewi (Ketua KPU Kota Jambi 2009 – 2014) menulis artikel yang berjudul ““Mantan Napi dan Hak-hak yang dipulihkan (surat terbuka untuk Musri Nauli, SH(Jambi Independent, 12, Agustus 2012).

Opini tersebut kemudian ditanggapi dengan judul Beberapa Alasan Menolak Pemikiran Ratna DewiOtokritik pemikiran dalam konsep “hak dipilih(Posmetro, 18 Agustus 2012). 

Problem Yuridis

Hakikat wewenang pencabutan “hak dipilih” merupakan kewenangan yang terletak di pengadilan. Pencabutan “hak dipilih” dikategorikan sebagai “pencabutan hak-hak tertentu”. 

Pencabutan “hak dipilih” telah diatur di dalam pasal 10 huruf 1 KUHP junto pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP. Pencabutan “hak dipilih”, “hak memilih” dan “perampasan  barang-barang tertentu“ dikenal sebagai pidana tambahan.

Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang  ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”  

Sebenarnya polemik Napi koruptor telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 4/PUU-V/2009. Di dalam pertimbangannya MK menegaskan, “pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

Itu artinya UU tidak dapat mencabut hak pilih, melainkan UU hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan hak napi untuk mencalonkan adalah bentuk diskriminasi warga negara Indonesia.

Sekaitan hal tersebut “pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum adalah bentuk notoir feiten. Selain itu putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 juga telah memberi jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (elected officials). Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memillih mantan narapidana atau tidak.

Materi ini juga sudah ditegaskan mengenai Kepala Daerah terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi?Nomor 42/PUU-XIII/2015.  ?

Berdasarkan putusan MK No. 4/PUU-V/2009 dan putusan MK 42/PUU-XIII/2015 maka  “hak dipilih” adalah hak yang dicabut oleh Pengadilan. Apabila tidak adanya putusan terhadap pidana tambahan “hak dipilih” yang dicabut maka tidak mempunyai kewenangan lembaga negara lain membuat norma baru. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang tidak pernah mencabut hak untuk dipilih tidak akan “diambil alih” oleh siapapun termasuk oleh kewenangan konstitusional oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU No. 20  Tahun 2018.

Sehingga pencantuman pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” adalah bentuk norma baru yang bertentangan dengan putusan  MK No. 4/PUU-V/2009 dan Putusan MK 42/PUU-XIII/2015.

Dalam praktek peradilan, beberapa nama kemudian disebut dihukum “pidana tambahan pencabutan hak politik tertentu”, seperti Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Irman Gusman (Mantan Ketua DPD RI), Ridwan Mukti (Gubernur Nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti), Lutfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS) dan Anas Urbaningrum  (Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat).

Kewenangan KPU

Di dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 disebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat  nasional, tetap, dan mandiri. Kewenangan ini kemudian diturunkan ke dalam pasal 13 Huruf B UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “KPU mempunyai wewenang “menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu”.

Dengan melihat kewenangan yang diatur di dalam Pasal 22E UUD 1945 junto Pasal 13 Huruf B UU No. 7 Tahun 2017 maka KPU kemudian mengatur tahapan Pemilu.

Namun menambah norma “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”  terlalu jauh melebihi wewenangnya “memutuskan” hak dipilih yang menurut hukum tidak dicabut oleh pengadilan.

Kejahatan Luar Biasa

Kasus korupsi bukanlah kasus biasa. Makna di dalam UU No. 31 Tahun 1999 “bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan “bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” sebagai bentuk ikrar melawan korupsi.

Kejahatan korupsi bukan masalah lokal. Bentuk perlawanan korupsi Indonesia ditandai dengan Meratifikasi UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Sehingga tidak salah kemudian “korupsi” ditempatkan sebagai “kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka cara perlawanan haruslah menggunakan cara-cara luar biasa.

Negara berusaha mengatur di dalam UU. Namun kandas di tangan MK. Sehingga materi ini tidak perlu lagi diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sikap ini sekaligus menggambarkan kondisi politik (political will) dari negara.

Setakat hal itu, rendahnya putusan pengadilan berbagai kasus korupsi, sedikit sekali yang masih menjatuhkan putusan “pencabutan hak politik tertentu” haruslah disikapi secara serius. Diperlukan cara-cara luarbiasa. Upaya perlawanan harus disuarakan dari berbagai kalangan.

Tak pelak, meski berstatus tersangka masih terdapat calon kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat, seperti Jefferson Soleman Rumanjar (Walikota Tomohon), Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas), Yusak Yaluwo (Bupati Boven Digul), Samsu Umar Abul Samiur (Bupati Buton), Sahry Mulyo (Tulung Agung).

Kandasnya materi UU di MK, rendahnya putusan pengadilan dan masih sedikitnya yang mencabut hak untuk dipilih dan masih dipilihnya napi koruptor untuk menduduki posisi publik berbanding terbalik dengan upaya pemberantasan korupsi dengan“cara-cara luar biasa’. Belum lagi masih kuatnya penerimaan pelaku korupsi oleh masyarakat menyebabkan agenda pemberantasan korupsi seoalah berjalan di tempat

Dengan demikian, tidak memilih napi koruptor yang pernah tersangkut korupsi adalah bentuk perlawanan dari masyarakat. Masyarakat harus dididik terhadap “pemimpin yang tidak amanah”. Masyarakat harus disadarkan tentang “arti suara” terhadap masa depan. Masyarakat tidak boleh “permisif” dengan menerima napi korupsi dan menempatkan posisi-posisi penting dalam struktur sosial dan keagamaan.

*Penulis adalah advokat.


Tag : #Caleg Koruptor #Pencabutan Hak Politik #PKPU dan Caleg Korup #Pemilihan Legislatif



Berita Terbaru

 

Minggu, 15 Juli 2018 20:05 WIB

Pelantikan Pengurus IKBJ Dijadwalkan Awal Agustus


Kajanglako.com, Jambi – Panitia Pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Bungo Jambi (IKBJ) telah menjadwalkan pelantikan pada awal Agustus, acara pelantikan

 

HKP ke-46
Minggu, 15 Juli 2018 17:59 WIB

Bupati Syahirsah Harapkan Petani Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian


Kajanglako.com, Batanghari - Plt Gubernur Fahrori Umar, mengatakan kepada petani yang telah sukses di bidang pertanian diharapkan dapat menularkan

 

Peringatan HKP
Minggu, 15 Juli 2018 17:55 WIB

Syahirsah Dampingi Fachrori Tutup Acara HKP Tingkat Provinsi


Kajanglako.com, Batanghari - Setelah berjalan selama tiga hari, yang dimulai pada 12 Juli lalu, Sabtu (14/7), Hari Krida Pertanian (HKP)  tingkat

 

FPTI
Minggu, 15 Juli 2018 17:46 WIB

Manfaatkan Alam Terbuka, FPTI Gelar Rakornis di Hutan Kota


Kajanglako.com, Jambi - Cara berbeda dan tak biasa dilakukan Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jambi saat menggelar

 

Minggu, 15 Juli 2018 15:18 WIB

Sambut Akbar Tandjung, Bupati Mashuri Sampaikan Perkembangan Kabupaten Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Bupati Bungo, H Mashuri sambut kedatangan Ketua Dewan Pembina KAHMI Pusat, Akbar Tandjung. Bupati Mashuri menjamu Menteri zaman