Rabu, 26 September 2018


Kamis, 05 Juli 2018 22:38 WIB

Ihsan Yunus: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Kedepankan Kemaslahatan Bangsa Indonesia

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Pemerintahan

Anggota DPR RI Dapil Jambi Ihsan Yunus (tengah) saat diskusi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangan RI/ foto: ist

Kajanglako.com, Jakarta – Rabu 6 Juli 2018, Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan jajaran di direktoratnya.

RDP kali ini bertujuan untuk membahas perkembangan enam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) yang melibatkan Indonesia terutama dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN.



Ihsan Yunus, Anggota DPR RI untuk Komisi VI dari PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, mengingatkan pemerintah bahwa setiap perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia harus mengedepankan kemaslahatan bangsa Indonesia di atas apapun. Daripada itu, sebuah perjanjian perdagangan bebas harus dianalisis sedemikian rupa agar jangan sampai merugikan perekonomian Indonesia dan memberatkan rakyat.

Salah satu contoh adalah jangan sampai membanjirnya sebuah produk negara lain akibat dihilangkannya tarif masuk akibat perdagangan bebas justru menyingkirkan pengusaha Indonesia. Hal ini sejatinya terjadi, misalnya, dalam komoditas mainan lokal yang makin kesulitan menemukan pasar akibat tekanan mainan murah dari Tiongkok. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibahas sendiri adalah amendemen ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) yang potensial membuat makin liberalnya hubungan perdagangan Indonesia dan Tiongkok.

Ihsan Yunus juga mengritik pemerintah yang sering baru melibatkan DPR di ujung yaitu ketika sebuah perjanjian perdagangan bebas tinggal diratifikasi dan berlaku mengikat (entry into force).

“Padahal DPR sebagai representasi kepentingan rakyat harusnya diajak berdiskusi sejak awal Indonesia berencana meratifikasi sebuah perjanjian perdagangan bebas,” katanya.

Ihsan Yunus juga tidak lupa mengingatkan bahwa saat ini Indonesia terlibat dalam negosiasi untuk meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang akan menjadi kerjasama perdagangan bebas regional terbesar dengan melibatkan 16 negara yaitu 10 negara ASEAN termasuk Indonesia dan 6 negara lain (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru). Saat diberlakukan nanti, RCEP akan melibatkan hampir separuh populasi dunia, 31,6% output global, dan 28,5% total perdagangan global.

Saat ini poin-poin RCEP masih dinegosiasikan dan masih berstatus belum berlaku (not in force) di mana pertemuan untuk membahas RCEP terakhir berlangsung tanggal 3 Maret 2018 di Singapura. Pertemuan di Singapura hampir menyelesaikan dua bab mengenai kerjasama ekonomi dan teknis (economic and technical cooperation) dan Usaha Kecil Menengah. Poin-poin penting seperti tarif masih terus dibahas.

“Pemerintah harus waspada terhadap beberapa potensi dampak negatif RCEP bagi Indonesia,” kata Ihsan.

Sebuah contoh adalah soal akses obat murah. RCEP berpotensi memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap komoditas obat-obatan di mana waktu perlindungan paten diusulkan diperpanjang lebih dari 20 tahun. Sejak perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual (HKI) ditandatangani pada 2005 dalam bentuk Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), data menunjukkan harga obat-obatan secara global naik drastis.

Pemerintah Indonesia harusnya bisa menjadi wakil negara berkembang untuk menegosiasikan rezim HKI yang ketat ini agar tidak mempersulit akses obat-obatan murah (generik) bagi rakyat kurang mampu yang banyak berada di negara berkembang. (*)


Tag : #Ihsan Yunus #Kementerian Perdagangan #Perdagangan Bebas



Berita Terbaru

 

Pemilu 2019
Rabu, 26 September 2018 15:34 WIB

Masuk 4 Besar Indonesia, Sarolangun Paling Rawan Konflik di Pileg 2019


Kajanglako.com, Jambi - Hasil dari kesimpulan Bawaslu RI, Kabupaten Sarolangun salah satu daerah yang menjadi sorotan pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.    Sorotan

 

Rabu, 26 September 2018 12:15 WIB

Bacakan Visi Misi MANTAP, Al Haris Ajak Fauzi dan Nalim Bangun Merangin


Kajanglako.com, Merangin - Bupati dan Wakil Bupati Merangin, Al Haris-Mashuri, Rabu (26/9), membacakan visi dan misi membangun Merangin 2018-2023.   Visi

 

Rabu, 26 September 2018 12:03 WIB

Santriwati Korban Nikah Paksa Habib Bahrun Datangi Polres Batanghari


Kajanglako.com, Batanghari - Sekira pukul 10.00 WIB, Rabu (26/9), P Batubara dengan anaknya MG (18) korban ataupun santriwati yang pernah bernaung di Pondok

 

Rabu, 26 September 2018 11:51 WIB

Sempat Tertunda, Akhirnya Kapolri Mendarat di Bandara Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, beserta rombongan akhirnya tiba di Bandara Muara Bungo, sekira pukul 10.22 WIB, Rabu (26/9).   Kedantangan

 

Rabu, 26 September 2018 11:40 WIB

Dua Wakil Ketua DPRD Tak Hadiri Paripurna Pidato Penyampaian Visi Misi HAMAS


Kajanglako.com, Merangin - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin dengan agenda penyampaian pidato visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Haris