Selasa, 11 Desember 2018


Kamis, 05 Juli 2018 22:38 WIB

Ihsan Yunus: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Kedepankan Kemaslahatan Bangsa Indonesia

Reporter : Redaksi
Kategori : Berita Nasional Pemerintahan

Anggota DPR RI Dapil Jambi Ihsan Yunus (tengah) saat diskusi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangan RI/ foto: ist

Kajanglako.com, Jakarta – Rabu 6 Juli 2018, Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan jajaran di direktoratnya.

RDP kali ini bertujuan untuk membahas perkembangan enam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) yang melibatkan Indonesia terutama dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN.



Ihsan Yunus, Anggota DPR RI untuk Komisi VI dari PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, mengingatkan pemerintah bahwa setiap perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia harus mengedepankan kemaslahatan bangsa Indonesia di atas apapun. Daripada itu, sebuah perjanjian perdagangan bebas harus dianalisis sedemikian rupa agar jangan sampai merugikan perekonomian Indonesia dan memberatkan rakyat.

Salah satu contoh adalah jangan sampai membanjirnya sebuah produk negara lain akibat dihilangkannya tarif masuk akibat perdagangan bebas justru menyingkirkan pengusaha Indonesia. Hal ini sejatinya terjadi, misalnya, dalam komoditas mainan lokal yang makin kesulitan menemukan pasar akibat tekanan mainan murah dari Tiongkok. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibahas sendiri adalah amendemen ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) yang potensial membuat makin liberalnya hubungan perdagangan Indonesia dan Tiongkok.

Ihsan Yunus juga mengritik pemerintah yang sering baru melibatkan DPR di ujung yaitu ketika sebuah perjanjian perdagangan bebas tinggal diratifikasi dan berlaku mengikat (entry into force).

“Padahal DPR sebagai representasi kepentingan rakyat harusnya diajak berdiskusi sejak awal Indonesia berencana meratifikasi sebuah perjanjian perdagangan bebas,” katanya.

Ihsan Yunus juga tidak lupa mengingatkan bahwa saat ini Indonesia terlibat dalam negosiasi untuk meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang akan menjadi kerjasama perdagangan bebas regional terbesar dengan melibatkan 16 negara yaitu 10 negara ASEAN termasuk Indonesia dan 6 negara lain (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru). Saat diberlakukan nanti, RCEP akan melibatkan hampir separuh populasi dunia, 31,6% output global, dan 28,5% total perdagangan global.

Saat ini poin-poin RCEP masih dinegosiasikan dan masih berstatus belum berlaku (not in force) di mana pertemuan untuk membahas RCEP terakhir berlangsung tanggal 3 Maret 2018 di Singapura. Pertemuan di Singapura hampir menyelesaikan dua bab mengenai kerjasama ekonomi dan teknis (economic and technical cooperation) dan Usaha Kecil Menengah. Poin-poin penting seperti tarif masih terus dibahas.

“Pemerintah harus waspada terhadap beberapa potensi dampak negatif RCEP bagi Indonesia,” kata Ihsan.

Sebuah contoh adalah soal akses obat murah. RCEP berpotensi memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap komoditas obat-obatan di mana waktu perlindungan paten diusulkan diperpanjang lebih dari 20 tahun. Sejak perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual (HKI) ditandatangani pada 2005 dalam bentuk Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), data menunjukkan harga obat-obatan secara global naik drastis.

Pemerintah Indonesia harusnya bisa menjadi wakil negara berkembang untuk menegosiasikan rezim HKI yang ketat ini agar tidak mempersulit akses obat-obatan murah (generik) bagi rakyat kurang mampu yang banyak berada di negara berkembang. (*)


Tag : #Ihsan Yunus #Kementerian Perdagangan #Perdagangan Bebas



Berita Terbaru

 

Selasa, 11 Desember 2018 18:31 WIB

Dirikan Tenda, Warga Mandiangin dari 12 Desa Duduki Kantor Bupati


Kajanglako.com, Sarolangun – Buntut dari kisruh antara warga 12 Desa di Kecamatan Mandiangin dengan PT AAS, ratusan warga mendatangi Kantor Bupati

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:54 WIB

BP2KBP3A Layangkan Surat ke PLN, Saryoto: jika Tak Digubris Kita Tempuh Jalur Hukum


Kajanglako.com, Batanghari - Hingga saat ini, KWH arus listrik di Kantor Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

 

Selasa, 11 Desember 2018 17:33 WIB

Pol PP Punya Catatan Buruk saat Jaga Kantor Gubernur, Edi: Kami Siap jika Diminta Kembali


Kajanglako.com, Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, meminta Pengamanan Dalam (Pamdal) Kantor Gubernur Jambi pada tahun 2019 ditiadakan. Kebijakannya

 

Selasa, 11 Desember 2018 14:53 WIB

Harga Gas 3 Kg Tak Terkendali, Pemkab Merangin Akui Kurang Maksimal Lakukan Pengawasan


Kajanglako.com, Merangin - Gas subsidi 3 Kg di Merangin terus menjadi persoalan di tengah masyarakat. Keluhan terkait sulitnya mendapatkan gas dan harga

 

Selasa, 11 Desember 2018 14:39 WIB

Fachrori Dianugerahi Penghargaan Kepala Daerah Peduli Perkebunan Berkelanjutan


Kajanglako.com Jambi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan