Selasa, 25 September 2018


Senin, 25 Juni 2018 14:41 WIB

Nasib 'Rumah Tuhan' dalam Politik Identitas

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi

Oleh: Fredy Torang WM*

Pasca perjuangan pro-demokrasi yang dilakukan banyak elemen masyarakat pada 1998 lalu, sejumlah hal dalam Ke-Indonesiaan kita sontak terdorong untuk mengalami sebuah periode perombakan.



Bukan hanya sistem pemerintahan beserta aparaturnya yang banyak mengalami bongkar pasang, hal lain berupa kemunculan agen-agen baru serta beberapa ideologi politik baru pun ikut mewarnai arus reformasi.

Tak ayal, hal tersebut memang membuat keterkejutan luar biasa pada bangsa ini. Titik kenyamanan berfikir dan bersikap yang sebelumnya “diayomi” mendadak harus menemui realitas yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

Longgarnya gerbang bagi intrusi budaya luar sebagai salah satu implikasi dari reformasi pun membuat keberagaman yang dimiliki bangsa ini mesti berhadapan dengan batu sandungan. Salah satu hal yang sering kita dengar menjadi persoalan bagi kebaragaman kita adalah adanya sikap intoleran, radikal hingga aksi terorisme.

Hal di atas jelas bukanlah sebuah histeria yang tak berdasar, melainkan sebuah realitas yang berisiko bila diabaikan. Kenyataan pengingkaran terhadap keberagaman telah hadir dalam beberapa bentuk, mulai dari diskriminasi sesama anak bangsa dengan bingkai pribumi dan non-pribumi, pembentukan pola oposisi biner antara Muslim dan non-muslim, lahirnya gagasan intoleran terhadap budaya lokal hingga yang tak kalah memilukan adalah pelarangan berdirinya “Rumah Tuhan” atau Rumah ibadat.

Hal yang terakhir menjadi hal yang tak kalah memilukan sebab secara regulasi mengenai kebebasan beragama sejatinya hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan beribadah jelas mendapatkan perlindungan, namun entah mengapa kekuatan kebergaman seolah harus menyerah pada hegemoni kelompok yang mengatasnamakan sebagai perwakilan agama tertentu.

Seorang akademisi yang konsen pada persoalan keberagaman di Indonesia yaitu Mellisa Crouch mencatat bahwa antara medio 1969 hingga 2006 lebih dari 1000 kasus terjadi terkait dengan tempat ibadah non-muslim. Dalam catatannya diterangkan bahwa sebagian besar hal tersebut malah terjadi ketika rezim orde baru berkuasa. (Crouch, 2007 “Regulation on Places of Worship in Indonesia: Upholding the Right to Freedom of Religion for Religious Minorities?”,1—21, (Singapore Journal of Legal Studies, 2007

Seperti kita ketahui bersama, Rezim pemerintahan orde baru merupakan rezim yang dianggap serta sekaligus meng-klaim sendiri bahwa periode tersebut sebagai masa yang paling penuh perlindungan terhadap kerukunan. Untuk menyebut contoh, dogma kerukunan yang kuat disuarakan hingga level sekolah dasar adalah tri kerukunan umat beragama yaitu kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama dan yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 

Hal yang tidak kalah menarik adalah ternyata pasca reformasi menghentak. Lembaga Centre for Religious and Cross-Cultural Studies-UGM (CRCS-UGM) melihat bahwa ternyata angka ketegangan terhadap pendirian rumah ibadah non-muslim pun malah tidak menjadi surut pasca 1998. Kasus-kasus yang terjadi sangatlah beragam meliputi pemerasan terhadap penggunaan tempat ibadah, intimidasi, hingga perusakan. Selain itu, ada pula disfungsi peran aparat yang ditandai dengan pembatalan surat izin yang telah dikeluarkan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut. Hal demikian terjadi hanya karena adanya desakan dari pihak yang kontra terhadap pendirian tempat ibadah tersebut (Ali-Fauzi, Ichsan dkk., “Kontroversi Gereja di Jakarta” (Yogyakarta: CRCS, 2011).

Konteks Jambi

Lalu, bila kita masuk lebih fokus lagi dalam pembahasan mengenai Jambi, sebenarnya terdapat pula sejumlah kasus yang selayaknya dijadikan perhatian. Salah satunya adalah mengenai pembangunan rumah ibadat (gereja).

Salah satu persoalan rumah ibadat (gereja) yang menjadi potret buram keberagaman kita adalah persoalan terkait pendirian gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Shaloom di daerah Aur Duri.

Melalui informasi yang tersaji dalam penelitian yang diuraikan oleh Fajri (UIN STS Jambi, 2017) maupun lewat media massa, persoalan yang mengemuka adalah mengenai perizinan yang hingga kini tak kunjung dibereskan oleh pihak pengurus gereja.

Mendengar hal ini tentulah pertanyaan sederhana dalam kepala kita yang spontan terlontar adalah kenapa hal tersebut tidak segera dibereskan oleh pihak pengurus gereja? Seolah-olah pihak gereja memang sengaja bersikap abai dengan regulasi yang ada atau seperti menantang regulasi yang ada. Namun bila kita baca lagi situasi yang ada melalui tesis yang dinukil oleh Fajri tersebut, maka akan kita dapati kesamaan kondisi dengan beberapa kejadian di beberapa tempat lain pula, yaitu adanya pihak yang sejatinya sulit untuk menerima perbedaan khususnya terkait tempat ibadah.

Dalam tesisnya Fajri tersebut nampak sebuah realitas sederhana yang bisa kita maknai, yaitu ternyata negara lebih memilih tunduk terhadap tekanan sosial. Tesis yang demikian sejatinya telah dikemukakan oleh Karnavian ketika mendedah bagaimana pecahnya konflik di Poso (Karnavian, T., “Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Dalam fokus tulisan yang berbeda, namun tetap mengetengahkan persoalan nuansa politik identitas di dalamnya, Bahrul Ulum, dkk pun meneguhkan realitas hegemoni kelompok-kelompok tersebut terhadap negara.

Tidak tanggung-tanggung, dalam uraiannya, Bahrul Ulum serta rekan, tergambar bagaimana politik identitas digunakan untuk menghimpit masyarakat yang beragama minoritas tatkala mereka mengupayakan pendirian tempat ibadat (Ulum, Bahrul dkk., “Hegemoni Sosial dan Politik Identitas Putra Daerah Jambi”, hlm. 1-27, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2017).

Melalui bingkai toleransi yang diartikan terbatas oleh sejumlah pihak yang memiliki kapital kuat, khususnya dalam aspek religius memaksa negara melalui aparatur pemerintahan yang ada untuk lebih banyak mengambil peran sebagai pihak ketiga yang tidak masuk dalam arena perdebatan yang ada.

Bila pun pemerintah terlibat, maka posisi yang akan diambil hanyalah bertujuan untuk mengafirmasi keinginan intoleran semacam itu. Berikutnya sejumlah media yang kebetulan mengangkat persoalan ini seolah tergiring untuk cenderung memperhalus bahasa yang digunakan dalam menarasikan informasi yang ada.

Sudut pandang yang umumnya dipakai adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pendirian gereja tersebut. Bila sudah demikian, kelompok masyarakat yang memiliki kapital sosial berupa pengetahuan religius tertentu bisa dikatakan telah menghegemoni arena pertarungan diskursus toleransi. Dengan mudah semua pihak “dipaksa” untuk tunduk dalam pemahaman yang dimilikinya.

Pihak yang memiliki kapital religius dalam bentuk yang berbeda, namun jumlahan dari pengikutnya sedikit tidak akan mampu menunjukkan penafsiran yang berbeda, sebab arena penafsiran toleransi sudah dihegemoni lebih dulu.

Pada gilirannya upaya untuk memperjuangkan kesempatan agar dapat beribadah dalam sebuah tempat harus menemui tembok besar, malah bisa dikatakan sirna. Sebab upaya memenuhi persyaratan legalitas berdirinya tempat ibadah telah serupa buah simalakama.

Bila pernyataan kesediaan beserta kartu Tanda Penduduk warga dikumpulkan dari para warga maka akan dianggap sebagai tindakan penipisan akidah masyarakat yang beragama Islam di wilayah tersebut. Sementara bila hal tersebut tidak dilakukan artinya persyaratan legalitas yang diperlukan tidak akan bisa dipenuhi. Yang artinya tempat mereka beribadah tidak akan bisa terwujud.

Menguatnya Politik Identitas Keagamaan

Bila hal di atas coba untuk direfleksikan dalam fenomena keberagaman bangsa ini, khususnya di Jambi, maka sebenarnya kita bisa melihat secara kritis seperti apa realitas masyarakat yang terpinggirkan.

 

Jemaat gereja HKBP Syaloom, Aurduri bisa dikatakan merupakan representasi sebagian besar masyarakat yang secara kuantitas kalah jauh, namun sejatinya tetap memiliki hak untuk beribadah. Hal di atas tejadi sebagai imbas dari menguatnya politik identitas yang belakangan lekat dengan sebuah konsepsi yang familiar, yaitu populisme. Hal ini jelas menunjukkan ancaman serius terhadap keberagaman bangsa ini.

Untuk membantu melihat bagaimana relasi antara politik identitas yang akhirnya membuat pihak yang jumlahannya lebih sedikit menjadi pihak yang termarjinalkan, maka kita akan mencoba mendedahnya secara singkat.

Dengan meminjam konsepsi yang dibangun oleh seorang akademisi berkebangsaan Perancis, yaitu Pierre Bourdieu, kita akan memperoleh sebuah skema di mana hal demikian bisa terjadi (Rey, Terry., “Marketing the goods of Salvation: Bourdieu on Religion” 331-343, Religion 34, 2004).

Mungkin hal ini akan terkesan mendiskreditkan ajaran agama, namun bila kita mencoba melihat secara kritis melalui konsep yang diberikan Pierre Bourdieu maka kita tidak akan mungkin mengabaikan pemahaman bahwa sejatinya agama merupakan sebuah modal besar untuk bisa memenangkan sebuah arena pertarungan. Dalam pemahamannya, agama sendiri masuk pada kapital sosial (Ibid). Lalu dalam konteks Jambi, hal pertama yang dapat kita dedah terkait fenomena politik identitas keagamaan adalah kuatnya tarik menarik antara budaya melayu dan nilai-nilai ke-Islaman sendiri.

Melalui gagasan Adat basandi Syara, Syara basandi kitabbullah tergambar bagaimana habitus Islam dan Melayu telah menjadi bagian integral. Meski demikian tak dapat disangkal pula bahwa konsepsi Islam Melayu yang ada di Jambi sejatinya tetap memiliki perbedaan dengan Islam dari Saudi atau pun negara jazirah arab lainnya.

Khusnul Abid dalam sebuah tulisan bersama dan telah dipublikasikan oleh CRCS-UGM mampu mengulas bagaimana perbedaan yang ada. Bahkan lebih lanjut ia melihat bahwa sejak periode reformasi bergulir, telah terjadi sebuah kontestasi antara ke-Islaman lokal yang selama ini telah berakar dengan ajaran ke-Islaman transnasional (Abid, M Khusnul., Kontestasi kemelayuan: Islam Transnasional, Adat dan Pencarian Identitas Melayu Jambi dalam Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Kontestasi dan Koeksistensi, ed. Mustafied dkk, 171-206, (Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies-UGM, 2015)

Dalam beberapa kesempatan, ia melihat bahwa ke-Islaman lokal seringkali harus menyerah dan tunduk terhadap ajaran Islam transnasional. Kapital yang seharusnya kuat dimiliki oleh ke-Islaman lokal malah harus tunduk dalam arena pertarungan sosial. Masyarakat pun mulai banyak yang tergiring oleh pihak-pihak yang dianggap lebih mengajarkan ajaran puritan yang cenderung keras dalam melihat potret perbedaan agama.

Kekuatan dari pola ajaran yang demikian, beroleh kesempatan untuk bisa berkontestasi dalam ruang demokrasi. Sehingga persaingan merebut simpati dan opini bangsa hari ini menjadi lahan yang juga tak diabaikan. Pihak yang lebih mampu menguasai arena sosial kemasyarakatan serta politik, tentunya akan memperoleh perhatian lebih. Tidak cukup sampai di situ, dalam beberapa hal, kekuatan kapital yang telah dimiliki sebelumnya akan mampu menentukan banyak hal dalam realitas kehidupan manusia. Persoalan toleransi pun tentunya tak akan luput dari pengaruh penguasa kapital yang juga pemenang arena tafsir tadi.

Pada gilirannya tidaklah mengherankan bila saat ini kita melihat kekuatan-kekuatan berdasarkan ajaran agama tertentu hadir dan digunakan sebagai identitas kelompok tertentu, guna beroleh lokomotif politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bila pun masyarakat yang jumlahnya massanya kecil harus termarjinalkan dalam hal toleransi, tidaklah menjadi persoalan mereka.

Sebaliknya, pemaknaan toleransi dalam perspektif mayoritas-lah yang akan diterapkan. Sehingga lagi-lagi akan selalu ada yang termarjinalkan. Pada akhirnya patut kita bertanya pada diri kita masing-masing, sungguhkan kita benar-benar mengapresiasi dan merayakan keberagaman? atau malah sebaliknya, mungkinkah kita telah mengingkari sebuah keniscayaan yang dianugrahkan bersamaan dengan penciptaan seluruh alam semesta ini, yaitu keberagaman?

*Pemerhati masalah sosial. Meminati kajian filantropi dan hubungan antar umat beragama. Alumnus CRCS Pascasarjana UGM Yogyakarta.


Tag : #Keragaman Jambi Zaman Now #Polemik Pendirian Rumah Ibadah di Jambi



Berita Terbaru

 

Kekerasan Terhadap Jurnalis
Selasa, 25 September 2018 15:05 WIB

Penyidikan Kasus Ancaman Pembunuhan Wartawan, Camat Marosebo Ulu Berhalangan Hadir


Kajanglako.com, Batanghari - Polres Batanghari terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan oknum ASN Kantor

 

Selasa, 25 September 2018 13:43 WIB

Penjual Emas PETI Diamankan saat Tunggu Pembeli di Pinggir Jalan


Kajanglako.com, Merangin - Polisi Resor Merangin mengamankan dua orang penjual emas hasil pertambangan ilegal. Pelaku diamankan di wilayah Kelurahan Pasar

 

Lelang Jebatan
Selasa, 25 September 2018 13:26 WIB

Tiga Besar Lelang Jabatan Pemprov Diumumkan, Ini Daftarnya


Kajanglako.com, Jambi - Panitia Pelaksana Lelang Jabatan Pemprov Jambi, telah mengumumkan tiga besar terbaik hasil uji kompetensi lelang jabatan Eselon

 

Unjuk Rasa
Selasa, 25 September 2018 12:57 WIB

Pilrio Ditunda, Warga Ujung Tanjung Unjuk Rasa ke DPRD Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Ratusan masyarakat Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan menggeruduk Kantor DPRD Bungo, Selasa (25/9).   Dalam aksinya warga

 

Selasa, 25 September 2018 12:35 WIB

Di Tungkal Marak Penipuan Berkedok Undian Berhadiah


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Ada cara saja pelaku penipuan untuk mengelabui korban, saat ini di Kuala Tungkal tengah marak penipuan berkedok