Kamis, 14 Desember 2017
Pencarian


Sabtu, 30 September 2017 17:06 WIB

Menyoal Dominasi LSM di Komunitas Orang Rimba

Reporter :
Kategori : Perspektif

Ratna Dewi

Oleh: Ratna Dewi*

Sebenarnya relatif  tidak ada pengetahuan yang benar-benar baru tentang Orang Rimba (SAD) dalam paparan hasil penelitian Dedi S. Adhuri dan tim dari LIPI pada diskusi kecil yang diinisiasi Seloko Institute, LPPM STISIP NH dan LIPI sendiri. Jikapun ada lebih pada informasi komparatif kemampuan resistensi sosial budaya Orang Rimba dibandingkan dua komunitas masyarakat adat lain, yaitu Suku Baduy di Banten dan Samin yang tersebar di Blora, Pati dan Kudus.



Namun satu hal yang bagi saya menarik adalah kelugasan Dedi bersama tim memunculkan satu simpulan sementara, yang saya pikir selama ini juga jadi simpulan umum namun jarang diangkat sebagai topik perbincangan serius.

Merujuk paparan Dedi, terang dapat disimpulkan bahwa Orang Rimba menempati posisi paling marjinal, baik dalam struktur sosial, budaya dan terlebih ekonomi dibandingkan Baduy dan Samin. Suku Baduy dan Samin masing-masing memiliki keajegan sistem nilai dan konsistensi atasnya hingga mereka mampu melahirkan siasat-siasat kebudayaan dalam menghadapi penetrasi dunia luar. Bahkan kedua masyarakat adat ini dikategorikan lebih cerdik dan sangat “politis” karena mampu melakukan apropriasi kekuasaan diluar dirinya untuk keuntungan komunitas.

Mereka juga memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan negara, yang salah satunya dirawat melalui tradisi Saba. Pimpinan Baduy misal, diketahui terbiasa melakukan perjumpaan dengan otoritas lembaga negara atau korporasi untuk “menagih” kontribusi ekonomi maupun kebijakan yang memperkuat daya dukung sumber-sumber daya di wilayah hidup komunitasnya.

Kemampuan resistensi dan daya tawar sekuat ini tidak dimiliki Orang Rimba. Komunitas adat yang hidup di tiga daerah utama di Jambi ini realitasnya sangat bergantung pada intervensi para pihak di luar dirinya. Di akhir paparan misal, LIPI menyebut tingginya peran LSM dalam babakan hidup Orang Rimba terutama mereka yang sudah keluar dari zona inti hutan dan menyebar di “buffer zone” TNBD juga sepanjang jalan trans Sumatera. LIPI tak segan untuk menyebut relasi LSM-Orang Rimba ini sebagai dominasi (peran dominan).

Sementara masyarakat Baduy tidak pernah benar-benar butuh (bahkan saat ini sudah lepas sama sekali) advokasi lembaga pendamping untuk bertahan hidup dengan identitasnya, maka berbanding terbalik dengan Orang Rimba. Ketergantungan komunitas ini menunjukkan kecenderungan yang semakin tinggi terhadap pihak luar. Sayang sampai akhir diskusi, LIPI tidak menyajikan data indikatif dominasi LSM ini.

Namun bagi masyarakat Jambi, terutama mereka yang keseharian berurusan dengan diskursus sosiologis, setidaknya mengetahui peran dan ragam pola lembaga pendamping Orang Rimba. Beberapa yang diketahui telah cukup lama bekerja adalah KKI Warsi, CAPPA, Sokola, Pundi Sumatera  dan lainnya. Lembaga-lembaga ini mengelola sejumlah grant yang berbeda nominal maupun sumber donornya untuk output yang beririsan langsung (core) maupun tidak langsung dengan kehidupan Orang Rimba.

Keberadaan LSM pendamping Orang Rimba dapat ditelusuri sejak tahun 90-an paska penetapan secara gradual beberapa Taman Nasional di Sumatera bagian tengah dan selatan sebagai respon negara atas laju deforestasi yang tinggi. Orang Rimba diasumsikan mengalami penurunan kualitas hidup akibat berkurangnya luasan bentang alam yang menjadi teritori hidup sejak dulu. Orang Rimba juga diposisikan sebagai “subaltern”, kaum yang tak bisa bicara untuk kepentingan mereka sendiri ketika berhadapan dengan para pihak yang menguasai berbagai sumber daya. Paradigma lembaga filantropis global memandang penting adanya intervensi dan advokasi atas komunitas masyarakat marjinal serupa ini.

Tidak diketahui pasti berapa jumlah Lembaga pendamping Orang Rimba di Jambi, karena keberadaan mereka juga tergantung pada kontinuitas grant dan akuntabilitasnya di mata lembaga donor. Namun diketahui rata-rata LSM pendamping yang telah disebut di atas telah bekerja lebih dari 10 tahun. Bahkan KKI Warsi yang dideklarasikan sejak 1992, kini genap seperempat dekade (25 tahun) bekerja untuk konservasi dan penyelamatan komunitas adat lokal.

Perlindungan dan penegakan hak-hak hidup yang layak terhadap kelompok masyarakat rentan yang dalam topik bahasan ini adalah Orang Rimba, sebenarnya menjadi tugas pokok negara yang diamanatkan selain UU 1945 juga UU No. 39 tahun 1999 dan beberapa UU lain. Namun ketidakmampuan negara menjalankan keseluruhan amanat konstitusi, memerlukan campur tangan multi pihak, dalam hal ini lembaga donor lewat jaringan implementator mereka di lapangan.

Dominasi LSM

Konsep pendampingan yang sejak tahun 2000-an diintensifkan menjadi “pemberdayaan” bermuara agar kelompok masyarakat dampingan memiliki kemampuan “daya” untuk terangkat dari marginalitasnya dan mampu membuat keputusan-keputusan pentingnya sendiri (hikmat:2001). Memang tidak ada ukuran baku berapa lama periode dampingan yang ideal untuk mencapai cita-cita itu. Namun poin pentingnya adalah bahwa setiap proses implementasi program dampingan harus diarahkan secara gradual dan progresif untuk membangun mekanisme ketahanan diri objek dampingan itu sendiri.

Memotret jejak kerja LSM pendamping Orang Rimba di Jambi adalah kisah panjang yang mencampurbaurkan heroisme (contoh Butet Manurung dan mendiang Yusak), romantisme (kasus Steven Sager), pedagogisasi (Sekolah anak-anak Rimba), mitigasi konflik hingga perlawanan (juga  perkawanan) terhadap koersifitas negara dan korporasi. 

Saya sendiri sering terpukau di berbagai forum diskusi mendengarkan paparan kompleksifitas persoalan yang terus menerus dihadapi teman-teman yang bergerak di dampingan ini. Namun keterpukauan saya lambat laun melahirkan tanya karena menjumpai bahwa topik bahasan lebih sering menampilkan wajah LSM Pendamping sebagai episentrum dan Orang Rimba adalah riak-riak yang kadang timbul kadang tenggelam di sekitar titik episentrum itu.

Program dampingan, seringkali tidak diarahkan untuk membangun kemandirian karena pihak pendamping justru mengambil posisi jubir atas nama subaltern bahkan menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk mereka. Daya inisiasi dan resistensi Orang Rimba tidak cukup dibangun. Indikasi ini nyata karena dalam banyak kasus, terutama ketika berhadapan dengan korporasi dan negara, kehadiran LSM terus menerus menjadi negosiator dan Orang Rimba adalah objek negosiasi.

Orang Rimba tidak cukup dilatih untuk bicara atas nama kepentingan mereka sendiri. Sedikit diberi ruang mengkomunikasikan nilai pengetahuan mereka dan apa yang dapat mereka putuskan atas itu. Memang ada juga yang membawa mereka tampil di ruang seminari namun kehadirannya lebih sebagai “hiasan” dan “penggembira” untuk beroleh pujian dan tepuk tangan. Berbagai program intervensi juga dirumuskan secara imperatif, dengan asumsi bahwa orang luar lebih civilised dan ukuran kesejahteraan dientukan oleh para pihak ini. Ada dominasi, hegemoni bahkan pemaksaan ukuran kelaziman atas masyarakat adat. Intervensi yang dilakukan sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kuasa atas pengetahuan dan sumberdaya, dan ini bukan hanya LSM pendamping tapi juga negara, perguruan tinggi dan stakeholders lain.

Sebagai contoh, mengajari orang Rimba membaca dan menyuapinya dengan buku-buku mengasumsikan mereka butuh ilmu “teks” untuk menjadi beradab. Padahal bangunan pengetahuan dan keberadaban Orang Rimba mestinya tidak diukur dari ilmu-ilmu “teks” tapi saripati kontekstual kearifan lokal yang telah dipraktekkan puluhan tahun dalam hutan yang menjadi livelyhood-nya. Orang Rimba juga membaca, tapi bukan “teks” melainkan “konteks” dan membangun pengetahuan yang harmonis dengan lingkungan hidupnya.

Selaras dengan simpulan LIPI tentang dominannya LSM dalam kehidupan Orang Rimba, kita juga dihadapkan pada akumulasi berita dan informasi yang diproduksi dan direproduksi terus menerus oleh media maupun atas inisiasi pihak terkait seputar persoalan dasar hajat hidup Orang Rimba. Seakan tak ada senjakala bagi pusaran beliung yang mengancam punahnya kelangsungan hidup mereka. Dan kita sepertinya diharuskan mafhum untuk bisa menerima realitas itu.

Persoalan Orang Rimba seakan digoreng dan dijual terus menerus untuk kontinuitas grant dan keberlangsungan eksistensial lembaga-lembaga pendamping. Saya jadi ingat di suatu konferensi yang diikuti banyak aktivis filantropi dunia di Singapura tahun 2013, ketika seorang pembicara inti menggugat praktek ini. Ia berkata “Walaupun berbagai program telah kita laksanakan namun kita sepertinya terus merawat kemiskinan karena dari isu inilah lembaga kita dapat hidup dan beroleh alasan eksistensialnya”. Hal ini dibenarkan Deni yang juga menyoal adanya semacam satir di antara peneliti yang menyebut bahwa isu-isu seputar kemiskinan, keterasingan, marginalisasi masyarakat adat dan konservasi tak ubahnya seperti tas “Hermes”, sepatu “Chanel” dan gaun “Zara”. Mereka adalah komoditas yang laku keras di pasar filantropis global.

Dan setiap komoditi mengandung ilusi. Di sinilah iklan diperlukan dan berita direproduksi. Dunia harus diyakinkan bahwa 30 tahun belum cukup dan kita harus berusaha lebih tekun.

Pertanyaannya, akan sampai kapan?. Lembaga pendamping akhirnya berhenti tampil sebagai malaikat dan program dampingan didesain tidak sebagai hadiah natal dari sinterklas?. Hingga periode ke berapa dari siklus tahunan grant ketika mimpi Orang Rimba untuk berdikari terwujud penuh dan seluruh?.  Di titik mana Orang Rimba dapat bertemu secara equal dengan negara, korporasi dan para pihak di luar dirinya dengan kepala yang tetap tegak, dengan kaki yang tetap berpijak di atas bangunan mereka sendiri. Can the Subaltern Speak? Mari urun rembuk!

*Penulis merupakan peneliti di Seloko Institute. Aktif menulis esai dan pemandu program "Kupas Abis" di Jambi TV.


Tag : #Orang Rimba Jambi #Marginalitas #Pembangunan #Dominasi LSM #Pemberdayaan #lembaga donor #Grant



Berita Terbaru

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 22:00 WIB

Zoerman Tak Penuhi Panggilan, KPK Belum Terima Alasannya


Kajanglako.com, Jambi - 2 dari 4 Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi 4 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 21:32 WIB

Info Terbaru KPK: Penyidik Dalami Keterlibatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi


Kajanglako.com, Jakarta - KPK merilis info terbaru terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.  Jubir KPK Febri Diansyah menyebut,

 

OTT KPK di Jambi
Rabu, 13 Desember 2017 20:55 WIB

Keluar dari Gedung KPK, Syahbandar: Asal Kooperatif Insya Allah Nyaman


Kajanglako.com, Jakarta - Dua pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan Syahbandar diperiksa KPK sebagai saksi hari ini. Keduanya menjalani pemeriksaan

 

Rabu, 13 Desember 2017 19:43 WIB

Rencana Pembangunan Mini GOR di Pemayung Bakal Tertunda


Kajanglako.com, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan membangun mini GOR di Kecamatan Pemayung pada 2018 mendatang. Namun,

 

Rabu, 13 Desember 2017 18:59 WIB

Dinilai Lamban, Pencairan Santunan Kematian Dikeluhkan Warga


Kajanglako.com, Batanghari - Anggota DPRD Kabupaten Batanghari A Butsiyantoni, mengaku telah menerima sejumlah laporan warga terkait santunan kematian