Selasa, 25 September 2018


Selasa, 19 Juni 2018 11:12 WIB

105 Tahun Institusi Penelitian Arkeologi: dari Refleksi Menuju Aksi

Reporter :
Kategori : Jejak

ilustrasi. sumber foto: yogyakartatours.com

Oleh: Bambang Budi Utomo*

Di kalangan purbakalawan, 14 Juni diperingati sebagai Hari Purbakala karena pada tanggal tersebut di tahun 1913 lahir sebuah institusi yang bergerak di di bidang kepurbakalaan. Kini usia institusi tersebut sudah 105 tahun. Jika usia 105 tahun bagi manusia merupakan usia yang sudah lanjut dan dianggap tidak produktif lagi, lain halnya dengan sebuah institusi. Semakin tua menjadi semakin maju dan mapan. Tetapi, apa yang terjadi dengan institusi purbakala di usianya yang menginjak 105 tahun?



Awal Berdiri

Kelahiran institusi purbakala tidak lepas kaitannya dengan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang pada waktu itu memang sangat perduli akan tinggalan budaya nenek moyang bangsa yang dijajahnya.

Sebelum institusi kepurbakalaan lahir, pada 1901 pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah komisi yang bernama Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera.

Komisi ini bertugas menangani masalah-masalah kepurbakalaan yang ditemukan di Jawa dan Madura. Oleh pemerintah Hindia Belanda, Brandes diangkat sebagai Ketua Komisi dan dibantu oleh dua orang anggota, yaitu J. Knebel dan H.L. Leydie Melville. Brandes tidak lama menduduki jabatan Ketua Komisi. Pada 1905, ia meninggal dunia dan jabatannya baru diisi pada 1910 oleh Dr. N.J. Krom.

Pada awal menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi, Krom menyadari bahwa tugas yang diembannya cukup berat. Karena itu harus dibentuk suatu lembaga oleh pemerintah.

Atas perjuangannya, dengan surat keputusan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda No. 13 tanggal 14 Juni 1913 berdirilah Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie sebagai badan tetap yang bertugas dalam bidang kepurbakalaan.

Tugas pokok lembaga ini adalah (a) menyusun, mendaftar dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala yang berada dalam wilayah Hindia-Belanda, (b) membuat rencana dan tindakan penyelamatan bangunan purbakala dari keruntuhan, (c) pengukuran dan penggambaran peninggalan purbakala serta menelitinya lebih dalam.

Sebagai Kepala Oudheidkundige Dienst yang pertama adalah Dr. N.J. Krom yang menduduki jabatan ini hingga tahun 1915 karena harus kembali ke Belanda.

Kembalinya Krom ke Belanda, maka diangkat Dr. F.D.K Bosch sebagai Kepala Oudheidkundige Dienst pada 1916. Bosch memimpin lembaga ini sekitar 20 tahun. Selama kepemimpinannya banyak hal yang dilakukan untuk kemajuan kearkeologian di Hindia-Belanda ke arah kedewasaan melalui pemikiran di berbagai bidang, baik prasejarah, kesenian, arsitektur, kebudayaan, maupun epigrafi sehingga arkeologi Indonesia mulai berdiri tegak sebagai ilmu dan sejajar dengan arkeologi di negara-negara lain.

Masa Peralihan

Dalam perjalanannya, Oudheidkundige Dienst mengalami pasang-surut tergantung dari pemerintah yang berkuasa, tetapi tugasnya tetap mengurusi barang-barang purbakala. Pada waktu pendudukan Jepang, Oudheidkundige Dienst namanya berubah dan lebih menjurus kepada mengurusi barang purbakala, yaitu Kantor Urusan Barang-barang Purbakala. Nama dan tugasnya berlangsung selama masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan (1942-1947).

Pada 1946 terjadi dualisme instansi, satu di bawah pemerintah Indonesia yang tetap memakai nama Kantor Urusan Barang-barang Purbakala, dan satu di bawah pemerintah Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia.

Di bawah Belanda namanya tetap Oudheidkundige Dienst dengan dikepalai oleh Ir. J.L. van Romondt. Karena tidak mempunyai arsip sebagai akibat peperangan, van Romondt membuka kantor cabang di Makassar (sekarang menjadi BPCB Sulawesi Selatan).

Setelah keadaan pergolakan agak mereda, pada 1947 nasib kepurbakalaan Indonesia diurus oleh Oudheidkundige Dienst dengan pimpinannya Dr. A.J. Bernet Kempers. Masa tenang berlangsung hingga tahun 1950. Kemudian pada tahun ini namanya berubah lagi menjadi Bahagian Purbakala dari Jawatan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat.

Keadaan ini tidak berlangsung lama. Kemudian pada tahun 1951 organisasi sudah lebih mantap, dan namanya kembali lagi menjadi Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala). Lembaga ini dipimpin oleh Kempers hingga 1953. Setelah itu digantikan oleh tenaga Indonesia, yaitu Drs. R. Soekmono yang telah lulus dari Universitas Indonesia.

Dinas Purbakala berada di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Nama instansi ini di bawah kepemimpinan Drs. Soekmono terus disandang hingga 1958. Setelah itu kembali diubah menjadi Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN) hingga 1963/1964. Pada masa ini terdapat tiga buah kantor cabang, yaitu DPPN cabang Prambanan, DPPN cabang Gianyar, dan DPPN cabang Mojokerto.

Lembaga Penelitian

Masih di bawah kepemimpinan Soekmono, setelah 1963/1964, DPPN kembali berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Nama ini terus disandang hingga tahun 1975. Di akhhir masa jabatan Drs. Soekmono, di bawah kepemimpinan Dra. Ny. Satyawati Suleiman terjadi re-strukturisasi organisasi yang mengakibatkan perubahan nama.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan penelitian, LPPN fungsinya dipecah menjadi dua bagian, yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP) yang menangani masalah-masalah administratif dan perlindungan kepurbakalaan di Indonesia dan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (Pus. P3N) yang menangani masalah penelitian.

Pada 1975 dengan terbitnya Surat Keputuan Mendikbud No. 079/0/1975 mengenai pembentukan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian arkeologi.

Perubahan nama menjadi Pus. P3N tidak berlangsung lama. Pada 1978, ketika dipimpin oleh Dr. R.P. Soejono nama lembaga berubah lagi menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas).

Secara organisasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Identitas sebagai lembaga penelitian arkeologi menjadi lebih jelas. Pada saat itu dibuka dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Balai Arkeologi Denpasar dan Balai Arkeologi Yogyakarta) dan dua laboratorium (Lab. Paleo-ekologi dan Radiometri di Bandung dan Lab. Bio-antropologi dan Paleo-antropologi di Yogyakarta). Kerjasama dengan luar negeri yang telah dirintis oleh Dra. Ny. Satyawati Suleiman lebih diperluas lagi pada masa Dr. R.P. Soejono.

Puslit Arkenas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan membina penelitian dalam bidang arkeologi nasional, dan mempunyai fungsi: (1) Merumuskan kebijakan menteri dan kebijakan teknis dalam bidang penelitian arkeologi nasional; (2) Melaksanakan dan membina penelitian arkeologi nasional; dan (3)  melaksanakan urusan tata usaha pusat.

Sementara itu, Direktorat Sejarah dan Purbakala pada 1978 ketika dipimpin oleh Drs. Uka Tjandrasasmita, nama lembaga berubah menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah).

Lembaga ini secara organisasi berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum 1978 lembaga ini mempunyai UPT yang bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) di Prambanan (Jawa Tengah), Bogem (D.I. Yogyakarta), Trowulan (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kemudian pada tahun 1989 ditambah lagi dengan UPT di Banda Aceh (D.I. Aceh), Batusangkar (Sumatra Barat), Jambi (Jambi), dan Banten (Banten).

Sejak masa kepemimpinan Dra. Ny. Satyawati Suleiman dan dilanjutkan Dr. R.P. Soejono dilakukan kerjasama penelitian arkeologi, antara lain dengan Ecole franςaise d’Extrê-Orient (EFEO, Perancis), SEAMEO Project in Arcaheology and Fine Arts (SPAFA, Proyek kerjasama Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Asia Tenggara di bidang arkeologi dan kesenian), Toyota Foundation, Japan Foundation, dan Ford Foundation. Melalui kerjasama ini bidang penelitian arkeologi maju pesat. Kerjasama masih terus berlanjut sampai dengan masa kepemimpinan Dr. Hasan Muarif Ambary.

Puslit Arkenas di bawah kepemimpinan Dr. Hasan Muarif Ambari berkembang lebih luas lagi. Pada saat ini dibuka delapan UPT, yaitu Balai Arkeologi Palembang, Balai Arkeologi Medan, Balai Arkeologi Bandung (Lab, Palrad terpaksa dilikuidasi dan digabungkan dengan Balai), Balai Arkeologi Banjarmasin, Balai Arkeologi Manado, Balai Arkeologi Ambon, dan Balai Arkeologi Jayapura. Lab. Bio-antropologi dan Paleo-antropologi dilepas dan dikembalikan ke Universitas Gajah Mada.

Sekarang ini, melalui perjuangan yang agak alot akhirnya Puslit Arkenas “mapan” di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya Puslit Arkenas berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kabarnya lebih leluasa dalam mengatur anggaran penelitian, asalkan hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk bangsa ini.

Pemanfaatan Hasil Penelitian

Sering orang bertanya-tanya “Apa sih manfaat penelitian arkeologi untuk bangsa ini?” Ya, paling-paling untuk bikin ceritera sejarah, atau paling banter untuk keterangan suatu obyek wisata. Wajar saja orang bertanya dan berpendapat demikian, kalau para peneliti arkeologi tidak memasyarakatkan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitiannya.

Kalau sebuah situs dirusak oleh masyarakat sekitar situs itu berada, jangan disalahkan kelompok masyarakat itu. Salahkanlah para peneliti yang menggali situs tersebut dengan dalih mengumpulkan data. Setelah menggali lubang galian ditutup, langsung ditinggal pergi seperti kucing berak. Gali lubang, berak, timbun, lalu pergi, dan yang tertinggal hanya baunya saja. Itu duluuu banget manakala para purbakalawan hanya mengumpulkan data, data, dan data tanpa sosialisasi dan eksplanasi apa yang ditemukannya. Kini tibalah saatnya hasil-hasil penelitian arkeologi dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak.

Sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, semua penelitian tidak terkecuali penelitian arkeologi harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kita melihat hal yang sangat krusial, yaitu tentang kemaritiman, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kehidupan bertoleransi. Dalam hal kemaritiman, dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo menggiatkan “tol laut”, hasil-hasil penelitian arkeologi dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat kebaharian. Kita sebagai Bangsa Bahari sudah lama meninggalkan laut.

Pada era Tanam Paksa (pada abad ke-19 di masa pemerintahan kolonial Belanda), orang laut disuruh menggarap perkebunan. Kemudian pada masa Orde Baru sektor pertanian ditingkatkan hingga kita berhasil mencapai swa sembada pangan. Sejalan dengan meningkatnya produksi pangan, aktivitas di laut mulai kendur, bahkan budaya bahari yang diagung-agungkan itu sudah mulai pudar. Laut mulai ditinggalkan oleh masyarakat pesisir.

Sebagai sebuah Negara Kepulauan (Archipelagic States), sejarah Indonesia adalah Sejarah Nusantara dan Sejarah Bahari, maka jika berbicara tentang Sejarah Nusantara mau tidak mau aspek kelautan selayaknya diperhatikan. Apabila berbicara tentang Sejarah Nusantara, maka dengan sendirinya aspek maritim akan selalu menonjol. Tanpa aspek ini maka sejarahnya hanya berkisar kepada pulau yang terpisah-pisah saja. Dalam hal ini peran Arkeologi Maritim adalah merekonstruksi sejarah maritim Indonesia melalui tinggalan budaya maritim baik yang berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible).

Dalam konteks kemaritiman atau kebaharian, arkeologi yang merupakan bagian dari ilmu budaya dikaitkan dengan Arkeologi Maritim (maritime archaeology), Arkeologi Nautika (Nautical Archaeology), dan Arkeologi Bawah Air (underwater archaeology).

Arkeologi maritim adalah studi tentang interaksi manusia dengan laut, danau, dan sungai melalui kajian arkeologis atas manifestasi material (dari) budaya maritim, termasuk di antaranya adalah angkutan air (vessels), fasilitas-fasilitas di tepian laut, kargo, pemukiman sampai mithologi dan kepercayaan masyarakat bahari. bahkan sisa-sisa manusia (human remains).

Sementara Nautical Archaeology lingkupnya hanya berhubungan dengan laut (tanpa sungai dan danau), yang obyek penelitiannya semua aspek tentang kapal karam dan kapal kuno yang belum karam. Sementara itu, arkeologi bawah air atau underwater archaeology adalah cara untuk mengambil data terhadap obyek-obyek arkeologi yang ada di bawah air.

Dalam rangka sumbangsihnya terhadap pengembangan kemaritiman oleh pemerintah, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melalui kajian Arkeologi Maritim melakukan penelitian arkeologi yang berkaitan dengan jaingan pelayaran dan perdagangan di masa lampau.

Selain itu juga mengadakan kajian jalur rempah yang sebetulnya merupakan ciri khas Nusantara di masa lampau, karena pada waktu itu rempah merupakan komoditi utama. Rasanya kurang pas apabila pemerintah membangkitkan jalur sutra karena Nusantara di masa lampau tidak menghasilkan sutra, dan sutra bukan komoditi utama. Melalui kajian arkeologi maritim, pemerintah dapat menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan tua yang dulu pernah Berjaya. Demikian juga jalur-jalur pelayaran tradisionalnya.

Dalam hal pemukiman masyarakat bahari, penelitian arkeologi maritim di pantai timur Sumatera, telah mendapat jawaban bagaimana dan dimana kelompok masyarakat bahari bermukim. Pada sekitar tahun 1980-an, pemerintah melalui Departemen Sosial membangun perumahan yang diperuntukkan bagi Suku Laut karena selama ini mereka hidup di perahu dari satu pulau ke pulau lain. Rumah di darat sudah jadi dan siap ditempati oleh orang-orang Suku Laut dan keluarganya. Apa lacur mereka hanya tinggal di rumah tersebut hanya beberapa hari/minggu. Selebihnya mereka kembali lagi ke perahu yang ditambatkan di perairan dangkal. Mengapa demikian? Suku Laut percaya bahwa laut tempatnya orang hidup dan mencari kehidupan, sedangkan darat tempatnya orang mati.

Penelitian yang dilakukan di daerah rawa-rawa di pantai timur Sumatera Selatan, berhasil menemukan tonggak-tonggak kayu sisa rumah tinggal, dan runtuhan perahu kayu di antara tonggak-tonggal kayu. Selain itu ditemukan juga sisa peralatan rumah tangga seperti barang-barang tembikar dan keramik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa “orang laut” pada masa lampau hidup di daerah perairan dangkal dengan membangun rumah tinggal di atas tiang kayu yang agak tinggi.

Di bagian bawah/kolong rumah dipakai untuk menambatkan perahu. Dalam konteks kekinian, apabila pemerintah hendak “merumahkan” kelompok masyarakat Suku Laut, bisa membuatkan rumah tinggal di perairan dangkal.  Bahan kayu nibung sebagai bahan untuk membuat tiang rumah banyak ditemukan di daerah rawa. Apabila dibuatkan rumah di lingkungan seperti itu, niscaya mereka akan betah tinggal, karena dibangun di atas air.

Demikianlah pemanfaatan hasil-hasil penelitian arkeologi yang sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang kemaritiman. Masih banyak lagi hasil-hasil penelitian arkeologi yang dapat dimanfaatkan, misalnya yang dapat dimanfaatkan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, serta yang dimanfaatkan untuk kehidupan bertoleransi. Jadi kalau Bosch pada masa pemerintahan kolonial dulu sudah memikirkan manfaat penelitian arkeologi untuk bangsa ini, mengapa sekarang tidak? 

*Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkelologi Nasional. Pelbagai karya tulisnya seputar kajian arkeologi di Nusantara terbit dalam bentuk buku, prosiding konferensi dan artikel di media cetak baik lokal maupun nasional.


Tag : #Hari Purbakala Nasional 2018 #Arkeologi Nusantara



Berita Terbaru

 

Kekerasan Terhadap Jurnalis
Selasa, 25 September 2018 15:05 WIB

Penyidikan Kasus Ancaman Pembunuhan Wartawan, Camat Marosebo Ulu Berhalangan Hadir


Kajanglako.com, Batanghari - Polres Batanghari terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan oknum ASN Kantor

 

Selasa, 25 September 2018 13:43 WIB

Penjual Emas PETI Diamankan saat Tunggu Pembeli di Pinggir Jalan


Kajanglako.com, Merangin - Polisi Resor Merangin mengamankan dua orang penjual emas hasil pertambangan ilegal. Pelaku diamankan di wilayah Kelurahan Pasar

 

Lelang Jebatan
Selasa, 25 September 2018 13:26 WIB

Tiga Besar Lelang Jabatan Pemprov Diumumkan, Ini Daftarnya


Kajanglako.com, Jambi - Panitia Pelaksana Lelang Jabatan Pemprov Jambi, telah mengumumkan tiga besar terbaik hasil uji kompetensi lelang jabatan Eselon

 

Unjuk Rasa
Selasa, 25 September 2018 12:57 WIB

Pilrio Ditunda, Warga Ujung Tanjung Unjuk Rasa ke DPRD Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Ratusan masyarakat Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan menggeruduk Kantor DPRD Bungo, Selasa (25/9).   Dalam aksinya warga

 

Selasa, 25 September 2018 12:35 WIB

Di Tungkal Marak Penipuan Berkedok Undian Berhadiah


Kajanglako.com, Tanjung Jabung Barat - Ada cara saja pelaku penipuan untuk mengelabui korban, saat ini di Kuala Tungkal tengah marak penipuan berkedok