Rabu, 24 Oktober 2018


Jumat, 25 Mei 2018 07:37 WIB

Menyoal Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi

Reporter :
Kategori : Perspektif

Penulis. Dok. Pribadi

Oleh: Harry Setya Nugraha*

Beberapa waktu terakhir ini wacana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi buah bibir baik di kalangan elit partai politik maupun masyarakat.



Kali pertama diperdengarkan oleh KPU yang berencana mengatur pembatasan hak politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sontak wacana itu memunculkan sikap terbelah. Banyak kalangan yang mendukung wacana tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa langkah yang diambil KPU tidak tepat walaupun niatan dari pembatasan itu adalah baik.

Terhadap pandangan yang mengemuka sekarang, penulis terdorong ikut urun pendapat mengenai hal tersebut.

Pertama, wacana mengenai pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam kontestasi pileg sejatinya merupakan ikhtiar dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa demokrasi bukanlah satu konsep yang selesai. Dengan kata lain, demokrasi tidak berhenti pada proses pelaksanaan pemilihan umum semata (untuk menyebut aspek prosedural). Jauh lebih penting dari hal tersebut adalah menjadikan pemilihan umum sebagai medan uji bagi pejabat-pejabat publik yang berintegritas. Dengan demikian, terbuka lebar kesempatan bagi banyak calon anggota legislatif yang berkualitas sekaligus bersih.

Kedua, wacana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi pada kontestasi pileg dalam satu perspektif sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan adanya aturan mengenai pembatasan hak politik tersebut, praktis hal ini dapat dijadikan sebagai satu dari sekian upaya preventif dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun dalam regulasi yang lain telah mengatur bahwa pencabutan hak politik merupakan salah satu bentuk pidana tambahan bagi pelaku pidana, namun penulis melihat bahwa penerapannya masih jauh panggang dari api.

Sehingga pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi yang merupakan satu kesatuan dari persyaratan pencalonan anggota legislatif merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam pemberantas korupsi. Terlebih jika kita mengacu data yang dirilis oleh Transparency Internasional pada 2017 yang menunjukkan bahwa Indonesia masih bertengger di urutan ke 96 dari 180 negara terkorup di dunia dangan nilai Indeks Perspepsi Korupsi 37.

Ketiga, wacana mengenai pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sejatinya membuka kembali perdebatan yang sebelumnya pernah terjadi sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 4/PUU-VII/2009. Ketika itu, publik dibenturkan dengan pertanyaan tengang lazim atau tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Indonesia.

Melalui Putusan Nomor: 4/PUU-VII/2009, MK akhirnya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk UU dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keempat, sangat disadari bahwa pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi merupakan tindakan yang erat kaitannya dengan HAM.  Berkenaan dengan hal tersebut, perlu untuk diketahui bahwa konsepsi dasar mengenai HAM yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsepsi HAM sebagaimana dianut oleh negara-negara liberal.

Di Indonesia, segala hal yang berbau HAM dilaksanakan secara berbatas. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945, Pasal 28 J ayat (2) UUD NKRI 1945, serta Pasal 70 dan Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang keseluruhan regulasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU, dan segala hak serta kebebasan yang diatur dalam UU ini (baca; UU HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU. Sehingga apa hal demikian? Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dari keempat pandangan dasar tersebut, dapat diketengahkan bahwa pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi dalam kontestasi pileg menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus sebagai bentuk ikhtiar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun oleh karena Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas hukum, maka pembatasan sebagaimana dimaksud haruslah dilakukan secara konstitusional.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah PKPU merupakan produk yang konstitusional untuk mengatur pembatasan hak politik? Jawabannya adalah tidak. PKPU adalah produk hukum yang sifatnya tidak lebih merupakan aturan pelaksana UU.

Jika kita kembali pada pandangan dasar di atas, dapat diketahui bahwa instrumen hukum yang konstitusional untuk membatasi hak politik seseorang adalah UU. Hal ini sebagaimana amanat Pasal Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 70 dan Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.  

Namun disadari bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada pileg 2019, tentu perubahan UU Pemilu untuk memberikan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk diwujudkan.

Karena itu alternatif yang dapat ditempuh adalah membuka wacana publik dan mendorong Presiden agar mengeluarkan Perppu berkaitan dengan pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia sebagai langkah yang konstitusional dalam mewujudkan wacana sebagaimana dimaksud.

Bagaimana dengan PKPU? Penulis membayangkan bahwa PKPU tetap perlu dibentuk jika Perppu tidak dapat diwujudkan. Namun PKPU sebagaimana dimaksud khusus untuk mengatur mengenai teknis publikasi calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi di Indonesia. Tidak untuk melakukan pembatasan terhadap hak politik.

*Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Aktif sebagai Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Provinsi Jambi.


Tag : #Pelarangan Terpidana Korupsi Ikut Pileg #Demokrasi #Korupsi



Berita Terbaru

 

Rabu, 24 Oktober 2018 10:30 WIB

Murady: Selamat untuk Pemprov Jambi dan Pemda yang Raih Opini WTP


Kajanglako.com, Jambi - Politisi Nasional, Drs H A Murady Darmansyah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan sejumlah Kabupaten dan Kota

 

Korupsi Taman Hijau
Rabu, 24 Oktober 2018 10:23 WIB

Rugikan Negara Rp150 Juta, Mantan Kadis LH Bungo Ditetapkan Tersangka


Kajanglako.com, Bungo - Kejaksaan Negeri Bungo kembali menunjukkan taringnya, setelah melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas

 

Program IKM
Rabu, 24 Oktober 2018 10:10 WIB

Ihsan Yunus Hadiri Distribusi Mesin Las Listrik di Telanaipura


Kajanglako.com, Jambi - Selasa (23/10), Kementrian Perindustrian membagikan sejumlah mesin las listrik bagi penggiat usaha jasa pengelasan di Kelurahan

 

Penncurian
Rabu, 24 Oktober 2018 10:02 WIB

Bobol Bengkel Motor di Pamenang, Empat Pelajar Diamankan


Kajanglako.com, Merangin - Empat pelajar di Kecamatan Renah Pamenang diamankan Polisi, lantaran melakukan pencurian. Kasus ini terungkap berawal dari laporan

 

Selasa, 23 Oktober 2018 23:34 WIB

Pemkab Bungo dan UGM Sepakati Kerjasama di Empat Bidang


Kajanglako.com, Bungo - Pemkab Bungo dan Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi melakukan kerjasama. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman