Yang Rentan yang Dikuatkan

Posisi penting perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan

 “Dalam konteks kerusakan sumber daya alam serta dampak dari adanya perubahan iklim, kaum perempuan menjadi pihak yang paling rentan serta paling menderita atas apa yang terjadi”. Publikasi Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk Keadilan Gender tahun 2011.

Sebagai yang rentan, maka kaum perempuan harus mendapatkan posisi yang kuat dan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Posisinya harus setara, sama dengan laki-laki. Karena jika tidak ada kesetaraan gender, secara khusus kepada kaum perempuan, kondisi ini menyebabkan produktivitas kaum perempuan itu rendah.

Desri Erwin dari Perkumpulan Walestra mengatakan, hak perempuan untuk mengaktualisasikan peran dan fungsinya di sektor publik—bukan sektor domestik— itu selama ini tidak diberi ruang. “Akibatnya, apalagi dalam menghadapi perubahan iklim, perempuan itu sudah rentan akan tambah rentan”.

“Karena tidak adanya porsi, upaya mitigasi dan adaptasi, terkait program, plus anggaran, yang dibuat secara khusus oleh negara maupun pengambil keputusan yang lain. Hal ini mengkondisikan posisi perempuan itu paling parah, dalam konteks menghadapi perubahan iklim,” kata Desri Erwin.

Padahal, kata dia, dengan adanya kesetaraan gender, produktivitas perempuan itu tinggi. Dengan demikian otomatis akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Ini akan berimbas kepada keluarga, termasuk juga anak mereka. Selanjutnya lingkup keluarga inti mereka yang lain,” kata dia.

Memperjuangkan kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam ini sudah coba diinisiasi oleh Perkumpulan Walestra di Kerinci.

Perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, sudah mulai menapak jalan menuju penguatan posisi itu lewat perannya di hutan adat di desa mereka. Terkait pengelolaan hutan adat ini, Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA), Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Desa bersepakat untuk memberikan ruang kelola di Hutan Adat yang telah dikhususkan dalam zona pemanfaatan untuk perempuan, pengelolaan ini harus dilakukan secara berkelompok.

Kesepakatan itu diperoleh setelah melalui negosiasi antara kelompok perempuan dengan Depati Ninik Mamak, pada Sidang Adat yang digelar, Jumat (11/05). Para Depati dan Ninik Mamak kemudian memutuskan mendukung sepenuhnya gerakan dan kegiatan perempuan Desa Pengasi Baru untuk Pengelolaan Hutan Adat di zona pemanfaatan. Jika pengelolaan ini berhasil maka bagi kelompok perempuan akan ditambahkan luas yang dikelola, selagi masih masuk dalam zona pemanfaatan berdasarkan kesepakatan pimpinan adat, Depati dan Ninik Mamak. Komitmen antara KPHA dan Adat, bersama Kelompok Perempuan ini disepakati dan ditandatangani oleh Kelompok Perempuan, Adat dan KPHA.

“Pengelolaan Hutan Adat Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci, diperuntukan untuk kepentingan Anak Jantan dan Anak Betino (keturanan laki-laki dan Perempuan) yang berdomisili di Desa Pengasi Baru yang diatur sesuai dengan Ajun Arah yang berlaku di Masyarakat Adat Desa Pengasi baru,” kata Syamsudin, Ketua Adat Desa Pengasi Baru waktu itu.

Tak hanya “Orang Adat”, Pemerintah Desa Pengasi Baru juga menyatakan komitmennya mendukung kegiatan dan usaha yang dilakukan kelompok perempuan Desa Pengasi Baru, melalui alokasi Dana Desa. Komitmen penguatan posisi perempuan dalam pengelolaan hutan adat ini disampaikan langsung oleh Permerintah Desa dan Ketua Adat serta KPHA, pada kegiatan Workshop Peningkatan Ekonomi Kelompok Perempuan yang difasilitasi oleh Perkumpulan Walestra, untuk pengembangan Kopi Bubuk Kelompok Perempuan.

Desri Erwin dari Perkumpulan Walestra mengatakan, pertemuan yang dirancang pihaknya itu dilakukan dengan niat mendorong bagaimana kesetaraan perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan bisa benar-benar terwujud. Wujud nyata kesetaraan itu, kata dia, bisa diejawantahkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Pengasi Baru, dalam hal ini Hutan Adat.

“Selama ini, melalui konstruksi sosial terhadap ketimpangan jender, juga begitu kuatnya dominasi budaya patriarki, mengkondisikan perempuan itu tidak bisa berperan secara maksimal. Hak mereka dalam mengelola kawasan hutan atau sumber daya alam itu tidak maksimal. Kita berkeinginan agar pengelolaan sumber daya alam itu bisa dikelola secara baik, setara untuk semua golongan, khususnya kaum perempuan,” kata Desri Erwin.

Menurut dia, pihaknya menegosiasikan untuk penguatan peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat Biang Sari yang dimiliki Desa Pengasi Baru. Berkaitan dengan upaya itu, lanjut dia, Walestra menyelenggarakan pelatihan menulis, meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Dengan kegiatan ini secara tidak langsung itu akan mendorong proses penghilangan budaya ataupun kungkungan dominasi budaya maupun kungkungan dominasi patriarki dalam konteks relasi sosial dalam masyarakat untuk aspek-aspek kehidupan yang lain,” kata dia.

“Dengan sadarnya kaum perempuan atas hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam, otomatis mereka akan bisa bersuara. Karena seperti yang disampaikan tadi, apabila terjadi bencana ekologis, maka permepuan lah yang paling menderita,” kata dia lagi.

Disebutkanya, aspek positif dari upaya ini, akan ada kelompok baru di tingkat masyarakat yang  mendukung upaya pelestarian kawasan hutan. Kelompok perempuan Desa Pengasi Baru, dikatakan Desri, akan memperkuat kerja-kerja forum perempuan di tingkat Kabupaten, yang anggotanya juga merupakan para perempuan yang berasal dari empat belas desa di Kabupaten Kerinci. (Kjcom)