Senin, 23 Juli 2018


Kamis, 10 Mei 2018 15:15 WIB

NU dan Land Reform

Reporter :
Kategori : Pustaka

Buku Perspektif Agraria Kritis

Oleh: Hairus Salim*

Ketika diminta oleh Bung Shohib Sifatar via mas Eko untuk membicarakan bukunya "Perspektif Agraria Kritis", saya seperti terloncat dari kursi duduk. Apa urusan saya dengan agraria sehingga diminta untuk membahas buku ini? Tapi setelah dibujuk dan mengingat persahabatan, saya pun mengiyakan. Jangan-jangan, teman ini sebenarnya hanya meminta saya dengan halus untuk membaca lagi. Jadi ini sebenarnya undangan untuk membaca saja, pada soal yang saya sangat jahil sekali.



Dan benar, setelah saya menerima buku dan melihat isinya, barulah saya mengerti. Saya benar-benar belajar dan seperti mendapat kuliah satu semester mengenai Apa itu perspektif agraria kritis, dari penulis buku yang dosen IPB Bogor dan alumni Universitas Belanda ini.

Tetapi yang membuat saya lebih tersedot adalah adanya dua bab, dari 11 Bab, yang mengulas hubungan NU dengan Agraria. Pada Bab 9, bung Shohib membahas dua keputusan NU yang berbeda, yakni tahun 1961 yang menolak land reform dan tahun 2017, yang mendukung land reform dengan segala agendanya seperti distribusi dan redestribusi tanah.

Bagaimana bisa ada dua keputusan yang kontras ini? Ini dibahas pada bab 10, tetapi yang penting dengan fatwa melalui Munas di NTB tahun 2017 ini NU telah menghancurkan stigma bahwa land reform itu adalah komunis dan merupakan program PKI. Oh tidak, program land reform adalah urusan dengan rakyat dan berkaitan dengan soal keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Bukan urusan dan milik sebuah partai.

Ternyata dalam sejarahnya NU banyak sekali mengeluarkan fatwa tentang pentingnya perkara tanah untuk rakyat. Penulis mencatat bahwa sejak berdirinya tahun1926 hingga 2017, ada 69 keputusan NU yang berkaitan dengan tanah ini dan dalam analisisnya hampir semua isinya menunjukkan keberpihakan NU yang jelas dan tegas pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lalu bagaimana bisa dan mengapa tahun 1961 itu NU menolak land reform? Menurut penulis, harus diingat bahwa keputusan itu lebih terbawa soal politik praktis daripada praksis dan perhatian serta pemikiran NU sendiri tentang tanah.

Karena Itu keputusan tahun 1961 itu harus dilihat secara kritis di dalam konteksnya dan tidak bisa dianggap sebagai pandangan tunggal waktu itu. Sebagai buktinya ditunjukkan bahwa ada banyak kiai yang menentang keputusan NU itu dan sebaliknya mendukung land reform.

Kedua, NU sendiri, melalui dua tokohnya, Soewahjo Soemodilogo dan Soenario turut dalam perumusan UU PA tahun 1961 itu, karena itulah dalam proses perumusan UU PA dari tahun 1948-1961 dikenal ada "Panitia Soewahjo" dan "Panitia Soenario".

Terakhir ditunjukkan bagaimana NU justru menjadi pionir dalam aksi berhadap-hadapan dengan sebuah perusahaan yang menguasai tanah rakyat di Banyuwangi, yang tak lain semacam pelaksanaan land reform.

Kembali ke fatwa NU tahun 2017 yang mendukung land reform. Saya yakin banyak yang tak tahu atau lupa dengan fatwa ini. Sebagian besar tertutupi oleh perhatian dan kegiatan global melawan terorisme dan ekstremisme. Sebagian lain mungkin karena program ini memag berat dan penuh resiko.

Pemuda selevel Dilan jelas tidak kuat dan berani. Karena harus berhadapan dengan para pengusaha yang bisa membayar preman bahkan tentara plus tuduhan sebagai komunis. Tapi jelas fatwa ini sekarang harus disosilisasikan lebih serius di tengah ketimpangan yang luar biasa parah sekarang ini, yang tercermin dari ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Demikianlah, saya banyak belajar dan mendapat wawasan dari buku ini. Tak terkecuali dengan bab-bab lain. Terutama lagi bagian pertama tentang perspektif agraria, sebuah pandangan yang menurut penulis bersifat lintas disiplin dan komparatif serta melibatkan komitmen pada keadilan, kesetaraan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Perspektif ini menantang pandangan yang hanya mendudukkan tanah semata urusan teknis.

Satu hal yang membuat saya penasaran dari buku ini, yaitu tentang Soewahjo Soemodilogo, karena baru sekarang mendengar namanya. Siapakah dia? Kalau Soenario, insya Allah cukup kenal, karena saya menulis entri tentangnya di Ensiklopedi NU. Tetapi saya sama sekali tidak menyinggung kiprahnya dalam merumuskan UU PA tahun 1961 itu.

*Hairus Salim adalah Direktur Yayasan LKiS, Yogyakarta. Ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada 15 Juni 1998. Aktif meneliti, menyunting, menerjemah sejumlah buku dan menulis masalah-masalah agama, kebudayaan, dan politik kebudayaan.


Tag : #Land Reform #Fatwa Nu Tentang Land Refom



Berita Terbaru

 

Senin, 23 Juli 2018 01:11 WIB

Selain HP, Sipir Lapas Bungo Temukan Benda Diduga Digunakan Napi untuk Kabur


Kajanglako.com, Bungo - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 2B Muara Bungo menemukan sejumlah barang di sel warga binaan saat razia digelar, Minggu (22/7)

 

Senin, 23 Juli 2018 00:59 WIB

Lapas Klas 2B Bungo Geledah Blok Napi


Kajanglako.com, Bungo - Lembaga Permasyaratan (Lapas) Klas 2B Muara Bungo melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan.   Penggeledahan dipimpin

 

Senin, 23 Juli 2018 00:45 WIB

Bambang Bantah Sidak Sel Fasilitas Hotel Bintang Lima di Lapas Jambi


Kajanglako.com, Jambi - Sidak yang dilakukan di Lapas Klas 2A Jambi, Minggu (22/7) malam, berkaitan dengan OTT KPK di Lapas Sukamiskin Jawa Barat, dibantah

 

Senin, 23 Juli 2018 00:29 WIB

Disinggung Soal Sidak Sel Mewah, Bambang: Tak Ada yang Perlu Dieskpos Media


Kajanglako.com, Jambi - Dilarangnya awak media tak boleh meliput Sidak yang dilakukan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Bambang Palasara, di Lapas Klas

 

Senin, 23 Juli 2018 00:10 WIB

Lapas Jambi Disidak Pasca OTT KPK di Lapas Sukamiskin


Kajanglako.com, Jambi - Pasca Komisi Pemberantas akorupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kalapas Sukamiskin, Jawa Barat, terkait