Jumat, 22 Juni 2018


Sabtu, 17 Maret 2018 06:47 WIB

Dataran Tinggi Padang dan Kesultanan Djambi

Reporter :
Kategori : Telusur

Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda)

Daerah Rantau di Baroeh terbentang di kiri-kanan alirang Batanghari, mulai dari Gasing yang dikuasai Belanda sampai perbatasan Jambi; dan bahkan, sampai ke Tadjoeng dan Si Malidoe yang dianggap sebagai dusun-dusun Djambi yang terjauh.



Namun demikian, tempat itu masih merupakan bagian dari daerah Minangkabau. Di sebelah selatan kelok setelah sungai (Batanghari) melewati perbatasan terdapat beberapa desa yang termasuk wilayah Minangkabau.

Sebagian di antaranya terletak di aliran Djoedjoean, sebuah anak sungai Batanghari. Sebagian lagi terletak lebih jauh ke selatan, di kaki sebelah timur Goenoeng Toedjoeh. Kedua tempat ini dikelilingi oleh Tebo dan Boengo yang termasuk ke dalam wilayah Djambi.

Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821 sampai dengan tahun 1837 akhirnya berakhir dengan jatuhnya seluruh wilayah yang dulunya termasuk ke dalam Kerajaan Minangkabau ke tangan Belanda.

Akan tetapi, dalam kenyataan, kekuasaan Belanda itu hanya diakui di tempat-tempat yang ada pegawai dan militer Belanda. Padahal orang Minangkabau sejak dahulu kala tidak terbiasa dengan suatu pusat kekuasaan.

Sejak dulu, mereka terbagi-bagi ke dalam daerah-daerah yang hampir sepenuhnya mandiri atau daerah-daerah yang saling terhubung oleh persamaan kepentingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di daerah lain.

Kekuasaan pada umumnya dipegang oleh kepala-kepala adat setempat. Karena itu, Belanda menjalankan perang-perang kecil di berbagai tempat untuk menunjukkan bahwa merekalah yang berkuasa.

Baru pada tahun 1845, penjajahan atas Minangkabau betul-betul nyata dan provinsi Dataran Tinggi Padang terbentuk dengan batas-batas yang dikenal ketika Ekspedisi Sumatra Tengah dilakukan.

Daerah Rantau di Baroeh yang terpencil tidak termasuk dalam kekuasaan Belanda; juga beberapa daerah lainnya yang terabaikan karena Belanda tidak sanggup menerapkan kekuasaannya secara sama rata—lama-kelamaan kembali ke situasi yang seolah-olah merdeka (baca: terlepas dari penjajahan/pengawasan Belanda).

Sejauh mana terjadi penolakan atas kehadiran Belanda tentunya banyak tergantung dari keberanian para kepala adat setempat menentang para penjajah itu. Dalam hal ini, Belanda tidak menghadapi permasalahan besar dan karena menganggap kekuasaan serta wewenang para kepala adat itu tidak terlalu besar, maka untuk menjaga ketenteraman, Belanda cenderung mengambil kebijakan pembiaran saja.

Salah seorang kepala adat yang gigih menentang adalah seorang lelaki, yaitu Radja dari Si Goentoer. Daerah ini terletak di kelokan paling utara Sungai Batanghari, tempatnya menampung aliran air dari Sungai Pangéan dan kemudian berbelok ke arah timur.

Radja dari Si Goentoer itu merupakan salah seorang dari kesatuan tiga raja: Si Goentoer, Si Tioeng dan Padang Lawas. Daerah Poelau Poendjoeng yang terletak di sebelah selatannya, di aliran Soengei Kamboet dan Soengei Daras,  tunduk pada pengaruh kekuasaan Radja si Goentoer. Ini tidak mengherankan karena ketika kedudukan sebagai raja di daerah itu dipegang oleh kemenakannya.

Daerah-daerah Rantau di Baroeh, seperti Takoeng di tepian Soengei Pangéan dan Oelang-Alieng di tepian Batanghari, mengakui kekuasaan Belanda. Daerah-daerah ini masih dapat disebut daerah merdeka bukan karena mereka hendak mempertahankan kemerdekaan wilayah, melainkan karena di tempat-tempat itu, Belanda tidak mengejawantahkan kekuasaannya.

Penduduk di Soengei Koenjiet, Indamar dan Tandjoeng Alam (di aliran Soengei Djoedjoean) hanya terhubung dengan kekuasaan Belanda karena nenek-moyang mereka  berasal  dari Soengei Pagoe dan mereka masih menghormati keturunan raja-raja dari Soengei Pagoe, di antaranya Kapala Laras yang diangkat oleh Belanda untuk memimpin daerah itu.

Penduduk di daerah Talau dan Soengei Limau di kaki Goenoeng Toedjoeh (kedua daerah ini belum dikenal oleh Belanda) memiliki hubungan serupa dengan Kapala Laras Pasimpei di daerah XII Kota, yaitu yang dulu bergelar Jang Dipertoean Maharadja Boengsoe. Penduduk di daerah-daerah itu masih sangat menghormatinya. Konon, daerah yang juga termasuk dalam wilayah kepala adat yang sama adalah Tandjong dan Si Malidoe.

Pemerintah jajahan Belanda membuat kontrak kesepakatan dengan Djambi pada tahun 1835. Ketika itu, Sultan berusaha mencari bantuan (dan perlindungan) dari daerah-daerah di wilayahnya yang berusaha memberontak. Sultan bersedia mengakui kekuasaan Belanda, yang lantas menempatkan seorang pemimpin sipil dan sepasukan militer di bawah pimpinan seorang Komandan di Djambi.

Dua dasa warsa kemudian, pada tahun 1855, mahkota Kesultanan Djambi dipegang oleh seorang Sultan yang sangat membenci penjajahan Belanda. Ia berusaha melepaskan diri dari kekuasaan mereka. Ia memang menyampaikan hal penobatannya sebagai Sultan kepada petinggi-petinggi pemerintah Hindia-Belanda di Batavia, akan tetapi setelah itu, ia sama sekali tidak bersedia memberikan pengakuan atas kekuasaan Belanda di Djambi—walaupun ia telah beberapa kali diperingatkan untuk melakukannya.

Situasi ini membuat pemerintah Hindia-Belanda menginginkan perjanjian yang lebih mengikat dengan Sultan itu. Pada tahun 1857, Residen Palembang sendiri pergi ke Djambi untuk menemui dan berbicara dengan Sultan serta pembesar-pembesar Kesultanan. Sultan menunjukkan sikap tak ramah dan bergeming. Sikap ini tetap dipertahankannya bahkan ketika Gubernur-Jendral secara pribadi menulis surat kepadanya pada tahun 1858, padahal hal ini dilakukan sebagai upaya maksimal untuk mengubah dan melunakkan sikapnya terhadap Belanda.

Sebagai konsekuensi, tak lama kemudian, setelah sebuah manifesto perang diumumkan, sebuah ekspedisi militer diberangkatkan ke Djambi. Sultan Ratoe Taha Tsafioe’d-din dinyatakan telah membelot. Pada tanggal 6 September 1858, setelah pertempuran sengit, kraton Kesultanan Djambi dikuasai Belanda. Sultan Taha berhasil menyelamatkan diri ke daerah pedalaman.

Di Djambi, Belanda berunding dengan para pembesar Kesultanan yang tetap di kota. Sebuah perjanjian dibuat yang menyatakan bahwa pemerintahan Djambi, di bawah kekuasaan Belanda, diserahkan kepada Panembahan Ratoe (pamanda Sultan Taha). Panembahan Ratoe dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Ratoe Ahmad Natsaroe’d-din.

Seorang wakil Belanda ditetapkan untuk mendampingi Sultan yang baru agar ia menaati perjanjian yang telah ditandatanganinya.

*Acuan Kepustakaan: PJ Veth. Reizen en Onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879 . Jilid II. Leiden: EJ Brill. 1882.


Tag : #Jambi #Sumatra #Minangkabau #Residen Palembang #Sultan Taha Saifuddin #Gunung Tujuh #Tanjung Alam #Batanghari



Berita Terbaru

 

Kebakaran
Kamis, 21 Juni 2018 23:00 WIB

Kebakaran Rumah Makan di Bungo, Diduga Sengaja Dibakar Orang Tak Dikenal


Kajanglako.com, Bungo - Sebuah rumah pribadi dan sekaligus rumah makan di bungo ditinggal mudik di Jalan Ali Sudin, Kamis malam (21/6), hangus sekejap

 

Kebakaran
Kamis, 21 Juni 2018 22:54 WIB

Di Tinggal Mudik, Satu Rumah Makan Hangus Terbakar


Kajanglako.com, Bungo - Sebuah rumah pribadi dan sekaligus rumah makan di Bungo yang ditinggal mudik di Jalan Ali Sudin, Kamis malam (21/6) hangus sekejap

 

Curat
Kamis, 21 Juni 2018 19:08 WIB

Polsek Pelawan Singkut Tangkap Kawanan Spesialis Bongkar Rumah


Kajanglako.com, Sarolangun - Dua orang pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) berhasil ditangkap Polsek Pelawan Singkut.    Penangkapan

 

Pilwako Jambi 2018
Kamis, 21 Juni 2018 18:48 WIB

Dugaan Tak Netral, Oknum ASN Dilaporkan Fasha-Maulana ke Panwaslu


Kajanglako.com, Kota Jambi - Diduga tak netral di Pilwako, oknum ASN dilaporkan Tim Fasha-Maulana ke Panwaslu Kota Jambi.    Dugaan Ketidaknetralan

 

Pilkada Serentak 2018
Kamis, 21 Juni 2018 17:41 WIB

Fasha Diundang Warga Tionghoa Hadiri Malam Kekaraban


Kajanglako.com, Kota Jambi – Isu soal kenaikan pajak di Kota Jambi yang selama tahapan Pilkada Kota Jambi terus ditujukan kepada Pasangan Calon nomor