Minggu, 22 April 2018


Sabtu, 17 Maret 2018 06:47 WIB

Dataran Tinggi Padang dan Kesultanan Djambi

Reporter :
Kategori : Telusur

Oleh: Frieda Amran (Antropolog. Mukim di Belanda)

Daerah Rantau di Baroeh terbentang di kiri-kanan alirang Batanghari, mulai dari Gasing yang dikuasai Belanda sampai perbatasan Jambi; dan bahkan, sampai ke Tadjoeng dan Si Malidoe yang dianggap sebagai dusun-dusun Djambi yang terjauh.



Namun demikian, tempat itu masih merupakan bagian dari daerah Minangkabau. Di sebelah selatan kelok setelah sungai (Batanghari) melewati perbatasan terdapat beberapa desa yang termasuk wilayah Minangkabau.

Sebagian di antaranya terletak di aliran Djoedjoean, sebuah anak sungai Batanghari. Sebagian lagi terletak lebih jauh ke selatan, di kaki sebelah timur Goenoeng Toedjoeh. Kedua tempat ini dikelilingi oleh Tebo dan Boengo yang termasuk ke dalam wilayah Djambi.

Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821 sampai dengan tahun 1837 akhirnya berakhir dengan jatuhnya seluruh wilayah yang dulunya termasuk ke dalam Kerajaan Minangkabau ke tangan Belanda.

Akan tetapi, dalam kenyataan, kekuasaan Belanda itu hanya diakui di tempat-tempat yang ada pegawai dan militer Belanda. Padahal orang Minangkabau sejak dahulu kala tidak terbiasa dengan suatu pusat kekuasaan.

Sejak dulu, mereka terbagi-bagi ke dalam daerah-daerah yang hampir sepenuhnya mandiri atau daerah-daerah yang saling terhubung oleh persamaan kepentingan dengan kelompok-kelompok masyarakat di daerah lain.

Kekuasaan pada umumnya dipegang oleh kepala-kepala adat setempat. Karena itu, Belanda menjalankan perang-perang kecil di berbagai tempat untuk menunjukkan bahwa merekalah yang berkuasa.

Baru pada tahun 1845, penjajahan atas Minangkabau betul-betul nyata dan provinsi Dataran Tinggi Padang terbentuk dengan batas-batas yang dikenal ketika Ekspedisi Sumatra Tengah dilakukan.

Daerah Rantau di Baroeh yang terpencil tidak termasuk dalam kekuasaan Belanda; juga beberapa daerah lainnya yang terabaikan karena Belanda tidak sanggup menerapkan kekuasaannya secara sama rata—lama-kelamaan kembali ke situasi yang seolah-olah merdeka (baca: terlepas dari penjajahan/pengawasan Belanda).

Sejauh mana terjadi penolakan atas kehadiran Belanda tentunya banyak tergantung dari keberanian para kepala adat setempat menentang para penjajah itu. Dalam hal ini, Belanda tidak menghadapi permasalahan besar dan karena menganggap kekuasaan serta wewenang para kepala adat itu tidak terlalu besar, maka untuk menjaga ketenteraman, Belanda cenderung mengambil kebijakan pembiaran saja.

Salah seorang kepala adat yang gigih menentang adalah seorang lelaki, yaitu Radja dari Si Goentoer. Daerah ini terletak di kelokan paling utara Sungai Batanghari, tempatnya menampung aliran air dari Sungai Pangéan dan kemudian berbelok ke arah timur.

Radja dari Si Goentoer itu merupakan salah seorang dari kesatuan tiga raja: Si Goentoer, Si Tioeng dan Padang Lawas. Daerah Poelau Poendjoeng yang terletak di sebelah selatannya, di aliran Soengei Kamboet dan Soengei Daras,  tunduk pada pengaruh kekuasaan Radja si Goentoer. Ini tidak mengherankan karena ketika kedudukan sebagai raja di daerah itu dipegang oleh kemenakannya.

Daerah-daerah Rantau di Baroeh, seperti Takoeng di tepian Soengei Pangéan dan Oelang-Alieng di tepian Batanghari, mengakui kekuasaan Belanda. Daerah-daerah ini masih dapat disebut daerah merdeka bukan karena mereka hendak mempertahankan kemerdekaan wilayah, melainkan karena di tempat-tempat itu, Belanda tidak mengejawantahkan kekuasaannya.

Penduduk di Soengei Koenjiet, Indamar dan Tandjoeng Alam (di aliran Soengei Djoedjoean) hanya terhubung dengan kekuasaan Belanda karena nenek-moyang mereka  berasal  dari Soengei Pagoe dan mereka masih menghormati keturunan raja-raja dari Soengei Pagoe, di antaranya Kapala Laras yang diangkat oleh Belanda untuk memimpin daerah itu.

Penduduk di daerah Talau dan Soengei Limau di kaki Goenoeng Toedjoeh (kedua daerah ini belum dikenal oleh Belanda) memiliki hubungan serupa dengan Kapala Laras Pasimpei di daerah XII Kota, yaitu yang dulu bergelar Jang Dipertoean Maharadja Boengsoe. Penduduk di daerah-daerah itu masih sangat menghormatinya. Konon, daerah yang juga termasuk dalam wilayah kepala adat yang sama adalah Tandjong dan Si Malidoe.

Pemerintah jajahan Belanda membuat kontrak kesepakatan dengan Djambi pada tahun 1835. Ketika itu, Sultan berusaha mencari bantuan (dan perlindungan) dari daerah-daerah di wilayahnya yang berusaha memberontak. Sultan bersedia mengakui kekuasaan Belanda, yang lantas menempatkan seorang pemimpin sipil dan sepasukan militer di bawah pimpinan seorang Komandan di Djambi.

Dua dasa warsa kemudian, pada tahun 1855, mahkota Kesultanan Djambi dipegang oleh seorang Sultan yang sangat membenci penjajahan Belanda. Ia berusaha melepaskan diri dari kekuasaan mereka. Ia memang menyampaikan hal penobatannya sebagai Sultan kepada petinggi-petinggi pemerintah Hindia-Belanda di Batavia, akan tetapi setelah itu, ia sama sekali tidak bersedia memberikan pengakuan atas kekuasaan Belanda di Djambi—walaupun ia telah beberapa kali diperingatkan untuk melakukannya.

Situasi ini membuat pemerintah Hindia-Belanda menginginkan perjanjian yang lebih mengikat dengan Sultan itu. Pada tahun 1857, Residen Palembang sendiri pergi ke Djambi untuk menemui dan berbicara dengan Sultan serta pembesar-pembesar Kesultanan. Sultan menunjukkan sikap tak ramah dan bergeming. Sikap ini tetap dipertahankannya bahkan ketika Gubernur-Jendral secara pribadi menulis surat kepadanya pada tahun 1858, padahal hal ini dilakukan sebagai upaya maksimal untuk mengubah dan melunakkan sikapnya terhadap Belanda.

Sebagai konsekuensi, tak lama kemudian, setelah sebuah manifesto perang diumumkan, sebuah ekspedisi militer diberangkatkan ke Djambi. Sultan Ratoe Taha Tsafioe’d-din dinyatakan telah membelot. Pada tanggal 6 September 1858, setelah pertempuran sengit, kraton Kesultanan Djambi dikuasai Belanda. Sultan Taha berhasil menyelamatkan diri ke daerah pedalaman.

Di Djambi, Belanda berunding dengan para pembesar Kesultanan yang tetap di kota. Sebuah perjanjian dibuat yang menyatakan bahwa pemerintahan Djambi, di bawah kekuasaan Belanda, diserahkan kepada Panembahan Ratoe (pamanda Sultan Taha). Panembahan Ratoe dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Ratoe Ahmad Natsaroe’d-din.

Seorang wakil Belanda ditetapkan untuk mendampingi Sultan yang baru agar ia menaati perjanjian yang telah ditandatanganinya.

*Acuan Kepustakaan: PJ Veth. Reizen en Onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879 . Jilid II. Leiden: EJ Brill. 1882.


Tag : #Jambi #Sumatra #Minangkabau #Residen Palembang #Sultan Taha Saifuddin #Gunung Tujuh #Tanjung Alam #Batanghari



Berita Terbaru

 

Bawaslu
Sabtu, 21 April 2018 19:36 WIB

Tambah Anggota Bawaslu Provinsi, Ini Muatan Penting Pengumuman Bawaslu RI


Kajanglako.com, Jambi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) resmi menetapkan tim seleksi Bawaslu untuk 27 Propinsi di Indonesia yang

 

Pilkada Kerinci 2018
Sabtu, 21 April 2018 17:56 WIB

Undangan Tatap Muka Kian Padat, Zainal-Arsal Berbagi Tugas


Kajanglako.com, Kerinci - Dukungan untuk Zainal Abidin dan Arsal Apri, calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nomor urut 3 terus mengalir.    Dukungan

 

Sabtu, 21 April 2018 15:13 WIB

Hadir Dua Kali Seminggu, Warga Apresiasi Pengobatan Gratis dr Maulana


Kajanglako.com, Kota Jambi - Setelah pada Sabtu lalu pengobatan gratis dokter Maulana hadir untuk masyarakat Kelurahan Rajawali, kali ini dokter Maulana

 

Sabtu, 21 April 2018 14:02 WIB

Memotivasi Ratusan Pelajar, Fasha: Jangan Remehkan Teman


Kajanglako.com, Kota Jambi - DR Syarif Fasha, Wali Kota Jambi yang saat ini tengah cuti, memberikan motivasi dihadapan ratusan pelajar di Abadi Convetion

 

Sabtu, 21 April 2018 13:08 WIB

Maulana Hadiri Peringatan Harlah Fatayat NU ke-68


Kajanglako.com, Kota Jambi - Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, DR. dr. H. Maulana MKM menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Fatayat