Senin, 20 Agustus 2018


Jumat, 16 Maret 2018 17:15 WIB

Uang Republik Indonesia Daerah Jambi (1945-1949)

Reporter :
Kategori : Ensklopedia

Alat Pembayaran sementara: Kupon berbahan kertas kopi yang berdemoninasi Rp 1 yang dijadikan sebagai alat pembayaran di Jambi pada 1947-an.

Oleh: Budi Prihatna*

Pasca kemerdekaan (1945-1949), apalagi adanya pengakuan de facto atas kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatra oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 14 Oktober 1946, hubungan dagang antara Jambi dengan Singapura, terutama karet mulai berjalan dengan lancar. Rakyat yang semenjak penjajahan Jepang tidak sungguh-sungguh mengola kebun karet, semenjak pengakuan kedaulatan tersebut mulai bergairah kembali mengolah kebun karetnya.



Melihat hubungan dagang antara Jambi dan Singapura mulai bergerak, Residen Jambi, Raden Inu Kertapati mengambil kesepakatan dengan beberapa orang yang dipandang mampu agar dibentuk sebuah badan dagang yang dapat melaksanakan ekspor, terutama karet dan impor barang-barang kebutuhan rakyat, seperti sandang dan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut didirikan Perekonomian Rakyat Djambi (PERAD) yang berkantor di bekas kantor dagang Belanda, yaitu Borneo Sumatera Handelsmaatschappij.

Pada tahun 1947 daerah Jambi sudah ramai dan aman untuk berdagang. Mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi pada waktu itu adalah US Dollar. Dengan hasil perdagangan inilah Founds Kemerdekaan Indonesia (FKS) Jambi berhasil mengumpulkan dana cukup besar dan dengan dana tersebut Pemerintah Republik Indonesia Daerah Jambi dapat menjalankan roda pemerintahan.

Aktivitas Perdagangan yang mulai lancar tersebut tidak bertahan lama, karena terganggu oleh agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 (Agresi Militer I). Akibat agresi militer ini distribusi mata uang ke wilayah pedalaman Republik Indonesia menjadi terganggu sehingga terjadi kelangkaan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Untuk mengatasi persoalan kekurangan uang tunai di daerah-daerah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengizinkan Pemerintah Daerah mencetak uang sendiri. Pada tanggal 26 Agustus 1947 Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No.19/1947.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur wewenang Pemerintah Daerah untuk menerbitkan tanda pembayaran sementara yang sah dan hanya berlaku pada daerah setempat. Mata uang yang dibuat di daerah-daerah tersebut disebut sebagai Uang Republik Indonesia Daerah atau URIDA.

URIDA pertama di Sumatera adalah URIPS atau Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera. Emisi pertama tertanggal 11 April 1947, berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera, Mr.Tengku Moehammad Hasan, No.92/KO tertanggal 8 April 1947. Akibat agresi militer yang terus dilakukan Belanda, percetakan URIPS yang semula ada di Pematang Siantar dipindahkan ke Bukit Tinggi dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Rantau Ikil, Kabupaten Bungo Tebo, Jambi. 

Untuk wilayah Keresidenan Jambi, dalam upaya mengatasi kelangkaan alat pembayaran yang sah, dan juga menjaga kelancaran jual beli barang dan pedagang kecil, Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Jambi memberi kuasa penuh kepada Pemerintah Keresidenan untuk mencetak uang pecahan kecil berupa Coupon Penukaran dengan nilai Rp.0,50,-,Rp.1,-,Rp.2,50,-,Rp.5,-,Rp.10,-, dan Rp.25,-.

URIDA yang diterbitkan di Jambi ini bahannya dari kertas kopi, tinta stensil dan dengan warna tunggal (satu warna), seperti hitam, merah atau biru. Uang cetakan Jambi ini diterima oleh Rakyat Jambi dan dipakai untuk kegiatan jual beli. Melihat dari stabilisasi harga menunjukan tidak ada inflasi yang berarti pada waktu dan tidak ada pemalsuan.

Kupon itu pada mulanya harus ditandatangani langsung oleh Residen Jambi, Rd. Inu Kertapati di sebelah kanan dan tanda tangan salah seorang anggota komisi keuangan yang ditunjuk di sebelah kiri. Oleh karena banyaknya kupon yang harus ditandatangani langsung oleh Rd. Inu Kertapati, diambil kebijaksanaan bahwa untuk tandatangan Residen cukup dengan stempel tanda tangan saja, tetapi tandatangan pendampingnya harus ditandatangani langsung oleh salah seorang anggota komisi keuangan yang ditunjuk pada kupon dengan harga tertentu.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer Kedua dan berhasil menduduki Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Sebagian pemimpin RI mereka tangkap dan asingkan ke Pulau Bangka, tetapi perjuangan dan diplomasi berjalan terus. Belanda kemudian mendukung terbentuknya negara-negara berwilayah provinsi atau keresidenan untuk bergabung ke dalam Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst Voor Federal Oeverleg (BFO).

Secara umum pada waktu itu Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu: (1) Daerah Republik, yaitu wilayah merdeka yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia dan (2) Daerah Pendudukan Belanda (Pemerintah NICA dan BFO), yaitu wilayah yang diduduki kembali oleh Tentara Belanda dengan membangun negara-negara boneka.

Di wilayah kekuasaan Republik Indonesia berlaku Oeang Republik Indonesia (ORI), dan berbagai macam uang kertas darurat yang dikenal dengan URIDA tersebut. Pada wilayah pendudukan Belanda beredar mata uang Netherlands Indies Civil Administration (NICA) atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda.

Agar penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Pada tanggal 13 Desember 1948 dikeluarkan peraturan pemerintah No.76/1948 yang menetapkan jangka waktu berlakunya URIDA, dan akan diatur kembali oleh Menteri Keuangan lebih lanjut. Untuk mengatasi terbatasnya volume ORI, terutama di daerah pedalaman, pimpinan PDRI, MR. Lukman Hakim pada pemerintah Daerah Keresidenan Jambi yang berisi petunjuk bagi pencetakan ORI untuk daerah Jambi dan lainnya (Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, 1990: 8).

Sementara itu, pencetakan URIDA Jambi (Coupon Penukaran) tetap berlangsung dan pencetakannya disesuaikan dengan jumlah uang ORI dan ORIPS yang beredar sebagai pendukungnya.

Walaupun bahan, desain dan teknik pencetakan URIDA masih sangat sederhana, perannya penting bagi perjuangan membela dan mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, keberadaan URIDA juga merupakan isyarat tentang kesanggupan berdesentralisasi dan berotonomi dalam rangka kesatuan Republik Indonesia, justru dalam situasi dan kondisi yang sulit.

Bagi rakyat Jambi sendiri keberadaan Coupon Penukaran sangatlah berarti karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan karet, kopra dan hasil bumi lainnya. Bahkan, berkat stabilitas perdagangan yang cukup menguntungkan Rakyat Jambi mampu membeli senjata dan membantu pendanaan delegasi Indonesia ke PBB.

* Budi Prihatna, M.Hum merupakan kurator pada museum Perjuangan Rakyat Jambi. Aktif mengelola sekaligus menulis peristiwa-peristiwa bersejarah di blog museum perjuangan rakyat Jambi. Budi Prihatna menulis tesis berjudul Pemanfaatan Koleksi Regalia Kesultanan Jambi Guna Penyempurnaan Tata Pameran Tetap Ruang Khazanah Museum Negeri Jambi (kini Museum Siginjai) di Universitas Padjadjaran Bandung 2010.


Tag : #Coupon Penukaran #Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) #Jambi #Sumatra #Agresi Militer II #Uang Republik Indonesia Daerah



Berita Terbaru

 

Senin, 20 Agustus 2018 01:41 WIB

Sempat Kabur, Polisi Ringkus Istri yang Bunuh Suami dengan Sadis


Kajanglako.com, Bungo - Jajaran Polres Bungo berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis, yang diduga dilakukan oleh istri terhadap suaminya sendiri. Di

 

Senin, 20 Agustus 2018 01:27 WIB

Kesal Kerap Dimarahi, Istri Habisi Nyawa Suami dengan Sebilah Kayu


Kajanglako.com, Bungo - Seorang istri di Dusun Sungai Mengkuang RT 5 Kampung Pal 8, Kecamatan Rimbo Tengah, nekat menghabisi nyawa suaminya sendiri dengan

 

Jelang Pilpres 2019
Minggu, 19 Agustus 2018 22:58 WIB

Diketuai Filius Chandra, Gerakan Nasional Cinta Prabowo Provinsi Jambi Terbentuk


Kajanglako.com, Jambi – Gerakan Nasional Cinta Prabowo atau GNCP Provinsi Jambi resmi terbentuk. Terpilih sebagai Ketua GNCP Provinsi Jambi, yakni

 

HUT ke-73 RI
Minggu, 19 Agustus 2018 21:41 WIB

Serunya Lomba Pacu Perahu di Desa Mendalo Laut, Ada Kategori untuk Ibu-ibu


Kajanglako.com, Muarojambi - Memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia, Pemerintah Desa Mendalo Laut mengadakan lomba pacu perahu tradisional

 

HUT ke-73 RI
Minggu, 19 Agustus 2018 21:25 WIB

Bupati Syahirsah Saksikan Atraksi Pawai Kebudayaan


Kajanglako.com, Batanghari - Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy, beserta istri menyaksikan langsung pawai kebudayaan. Terlihat ribuan masyarakat Batanghari