Senin, 21 Mei 2018


Rabu, 14 Maret 2018 13:16 WIB

Menyoal Wacana Poros Islam PKB

Reporter :
Kategori : Perspektif

ilustrasi. sumber: rmoljabar.com

Oleh: Zastro al-Ngatawi*

Wacana pembentukan poros Islam yang disampaikan oleh Ketua DPP PKB, Lukman Edy (https://m.detik.co54m/…/ini-alasan-pkb-usulkan-ada-poros-isla…), merupakan kabar yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan, minimal bagi saya sebagai penggemar Partai tersebut.



Saya terkejut karena selama ini PKB merupakan partai yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai kebangsaan. Dengan bingkai ini PKB selalu menghidari berbagai bentuk formalisme dan simbolisme Islam dalam setiap gerak politiknya.

Hal ini dilakukan karena penggunaan simbol agama secara formal tidak saja bisa menyeret agama yang sakral dalam wilayah profan (politik), dalam konteks Indonesia, sikap demikian juga dapat merobek keberagaman bangsa yang telah dirajut oleh para ulama NU.

Sikap ini secara tegas dinyatakan dalam mabda' siyasi PKB: "Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanivestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan".

Pernyataan ini secara tegas dan jelas mengisyaratkan upaya memperjuangkan aspirasi umat Islam yang dilakukan oleh PKB menjadi bagian dan terintegrasi dalam perjuangan kebangsaan secara menyeluruh. Dan ini artinya PKB harus menghindari sikap ekslusif dalam memperjuangkan aspirasi ummat Islam, apalagi sampe menggunakan simbol formal agama.

Yang membuat saya prihatin, wacana yang diusung Ketua DPP PKB, Lukman Edy, ini mengingkari dan mencederai spirit perjuangan bahkan menegasikan pemikiran para pejuang dan ulama NU pendiri bangsa yang telah bersusah payah menjaga dan merawat keutuhan bangsa ini dengan segala pengorbanannya.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, dalam upaya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa para ulama pendiri bangsa rela menanggalkan jargon-jargon dan simbol keislam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang penting umat Islam bisa mengamalkan syariat agamanya.

“Daripada ribut terus berdebat soal simbol dan legalitas formal, para ulama mengalah, tidak apa-apa tidak memaka simbol formal Islam yang penting nilai dan ajaran Islam bisa dijalankan. Jika sulit mewujudkan minyak samin cap onta karena bisa menimbulkan konflik dan perpecahan, maka minyak samin cap babi lebih baik daripada minyak babi cap onta”, demikian adagium yang diciptakan mbah Wahab Chasbullah untuk menggambarkan logika fiqih pada saat itu.

Atas dasar inilah maka para ulama, khususnya NU, bisa menerima NKRI sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu NU berkomitmen menjaganya dengan melawan berbagai bentuk gerakan yang mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila, termasuk penggunaan simbol-simbol agama dalam politik.

Demi menjaga NKRI dan Pancasila para ulama ini tidak saja berani melawan PKI yang dianggap telah berkhianat pada NKRI, tetapi juga berani mengambil resiko berhadapan dengan kelompok DII/TII yg memberontak pada NKRI, meskipun jelas-jelas menggunakan simbol Islam.

Pandangan dan sikap politik ulama-ulama NU ini telah menjadikan NU sebagai bagian dari benteng NKRI dan Pancasila. Pandangan keislaman yang teduh, sejuk, toleran dan moderat membuat NU menjadi pengayom dan pelindung bagi siapa saja yang merasa resah dan tersingkirkan oleh ulah kelompok intoleran yang selalu menggunakan agama untuk melegitimasi tindakannya. Meski untuk ini NU harus menjadi sasaran caci maki dan hujatan dari kelompok tersebut.

Dari sini jelas terlihat, manuver politik ketua DPP PKB Lukman Edi yang menggunakan identitas dan simbol keislaman secara eksklusif melalui wacana pembentukan poros Islam telah mengkhianati garis perjuangan dan menyimpang dari spirit kebangsaan para ulama NU. Bahkan jika hal ini diteruskan bisa merusak fondasi dan tatanan kebangsaan yang selama ini dijaga dan dirawat oleh ulama-ulama NU.

Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi wacana seperti ini muncul dari elit PKB yang mengaku sebagai wadah aspirasi politik NU. Dalih memperjuangkan aspirasi umat Islam yang terpinggirkan menurut saya belum bisa menjadi dasar argumen yang valid, karena mayoritas anggota DPR adalah umat Islam dan hampir semua partai dikuasai oleh umat Islam.

Jika aspirasi umat Islam masih terpinggirkan itu bukan berarti karena tidak ada poros Islam, tetapi rendahnya komitmen politisi Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Dan ini penyelesaiannya bukan membentuk poros Islam tetapi dengan meningkatkan komitmen para politisi. Membentuk poros Islam tanpa ada komitmen justru lebih berbahaya.

Marginalisasi aspirasi tidak hanya dialami oleh umat Islam tetapi juga oleh umat lain, khususnya rakyat kecil kelas bawah. Kerakusan sistem ekonomi politik liberal-kapitalis telah menggerus siapa saja dan apa saja yang tidak sesuai dengannya, tidak peduli agama dan golongannya. Dengan demikian, membentuk poros Islam dengan dalih memperjuangkan aspirasi umat Islam yang dipinggirkan jelas mengabaikan fakta adanya umat lain yang juga terpinggirkan.

Selain itu, hal ini juga mencerminkan terjadinya penyempitan cara pandang dan pendangkalan daya pikir. Karena hal ini juga mengabaikan berapa banyak umat Islam yang ikut hanyut dalam nikmatnya arus sistem ekonomi-politik yang liberal kapitalis. Jangan-jangan yang menjadi bagian dari poros Islam ini justru mereka yang sudah merasakan nikmatnya sistem tersebut.

Jika PKB serius meneruskan wacana ini, saya khawatir PKB akan hanyut dan larut dalam politik populisme sektarian. Dan ini artinya PKB tidak hanya mengkhianati garis perjuangannya sendiri, tetapi ini juga menjadi pertanda jebolnya sebagian benteng kebangsaan oleh gempuran arus populisme.

Sebagai orang yang awam politik, saya tidak tahu pertimbangan taktik politik macam apa yang mendorong munculnya wacana tersebut. Kalau hanya taktik strategi merebut kekuasaan maka ini sangat disesalkan, karena terlalu besar resikonya bagi keutuhan bangsa.

Dalam politik, kekuasaan memang perlu tapi bukan segalanya. Oleh karena itu, tidak selayaknya eksistensi dan keutuhan bangsa harus dipertaruhkan dan digadaikan demi kekuasaan.

*Dr. Zastro al-Ngatawi adalah budayawan dan ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI) periode 2004-2009. Penulis memiliki ciri khas selalu memakai blangkon dan cukup sering mengisi acara di TV. Tulisan ini semula diunggah penulis di laman fb pribadinya dengan judul “Jebolnya Benteng Kebangsaan?”, 9 Maret 2018. Pemuatan di sini atas seizin penulis. Redaksi melakukan penyuntingan seperlunya.


Tag : #Poros Partai Islam #Pilpres 2019 #Keberagaman #Kaum Minoritas



Berita Terbaru

 

Senin, 21 Mei 2018 14:28 WIB

Sekda Tanggapi Kabar Monopoli Bank Jambi di Pasar Angso Duo Baru


Kajanglako.com,  Jambi - Terkait beredar kabar di masyarakat bahwa pihak Bank Jambi disebut memonopoli PT EBN, dalam pengelolaan kredit tokok dan

 

Senin, 21 Mei 2018 14:21 WIB

Masalah Pemindahan Pedagang Angsoduo, Ini Kata Sekda Dianto


Kajanglako.com, Jambi - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto angkat bicara terkait permasalahan pemindahan pedagang Pasar Angso Duo lama ke Pasar

 

Senin, 21 Mei 2018 14:13 WIB

Hingga Pendaftaran Tutup, Hanya Satu Nama Mencalonkan Jadi Ketua KNPI Bungo


Kajanglako.com, Bungo - Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bungo, siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda)

 

Senin, 21 Mei 2018 13:58 WIB

Shoft Lounching Kantor Imigrasi, Bupati Bungo: Warga Urus Paspor Lebih Mudah


Kajanglako.com, Bungo - Bupati Bungo, H Mashuri, secara resmi melaksanakan Soft Launching Kantor Imigrasi Kabupaten Bungo, Senin 21 Mei 2018.  Dengan

 

Senin, 21 Mei 2018 13:31 WIB

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Fachrori Ajak Generasi Muda Teladani Bung Tomo


Kajanglako.com, Jambi - Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Senin (21/5) pagi memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-110 di lapangan Kantor Gubernur